• PETERSON DKK >< MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI CS

  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan TransmigrasiRepublik Indonesia, beralamat di Jalan AbdulMuis Nomor: 7, Jakarta Pusat 10110,selanjutnya disebut TERBANDING I semulaTERGUGAT I;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:. Eko Bambang Riadi, Jabatan Kepala BiroHukum, Organisasi, dan Tata Laksana.2. Rully Rachman, Jabatan Kepala BagianPelayanan Dan Advokasi Hukum.3. Tri Joko Haryanto, Jabatan Kepala BagianHukum, Organisasi, dan Tata LaksanaHal.2 dari hal 41 Put.

  selaku Menteri Desa, PembangunartDaerah Tertinggal dan Transmigrasi. Namun, sampai saat initidak mendapatkan tanggapan yang serius;13.4. Surat tanggal 11 Nopember 2015 Nomor:401/R/Mediasi/XI/2015, Perlhal: Respon Menteri terhadapPeraturan Mahkamah Agung Republik Indoneslasalahan 300KK Warga transmigran di Desa Wuran, Kec. Karusen Janang,Kab. Barito Timur, Kalimantan Tengah, yang ditujukankepada Presiden RI;14.

  Bahwa terhadap pengaduan dan permohonan sebagaimana tersebutdiatas, Komnas HAM telah mengeluarkan surat rekomendasi yangditujukan kepada Bupati Barito Timur, Menteri Desa PembangunanDaerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Presiden RI untuk segeramelakukan upayaupaya penyelesaian sesuai dengan komitmenNawacita JokowiJusuf Kalia. Hal ini juga tercantum dalam gugatanClass Action perkara No. 01/PDT.G/2016/PN.JKT.PST pada tanggalJanuari 2016, dalam Bab IV. Pokok Masalah, point 15.3.

• SUKANDAR, dkk ; MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan (SK)MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DANTRANSMIGRASI TENTANG PEMBERHENTIAN, PEMINDAHANDAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGAWAS DANADMINISTRATOR DILINGKUNGAN KEMENTRIAN DESA,PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASINo. 18 Tahun 2016, Tanggal, 2 Maret 2016. Sepanjang yangmenyangkut Penggugat , No Urut 131 dan Penggugat Il No Urut 202.4.

  Surat Keputusan Menteri Desa PembagunanDaerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nomor 18 tahun 2016.Halaman 24 dari 85 halaman. Putusan Nomor 81/G/2016/PTUNJKT.Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan PejabatPengavas dan Administrator Dilingkungan Kementerian Desa,Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.... ;1.4.

  Menyatakan sah Surat Keputusan Menteri Desa, PembangunanDaerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 18Tahun 2016 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan PengangkatanPejabat Pengawas dan Administrator di Lingkungan KementerianDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tanggal 2Maret 2016 ;3.

  Menghukum Para Penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap SuratKeputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2016 TentangPemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Pengawasdan Administrator di Lingkungan Kementerian Desa, PembangunanDaerah Tertinggal, dan Transmigrasi tanggal 2 Maret 2016 ;4.

  Urut 202 ;Menimbang, bahwa berdasar bukti T4 berupa Keputusan MenteriDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun2016 tanggal 2 Maret 2016 tentang Pemberhentian, Pemindahan, danPengangkatan Pejabat Pengawas dan Administrator di lingkungan KementerianDesa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi dan pada lampiranKeputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasitercantum dan terdapat nama No.130 atas nama Ir.

• .;MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA.;

  Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor :014/SKK/MKS/IV/2016, Tanggal 31 Mei 2016, untukselanjutnya disebut sebagai pihak PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING ;xs MELAWAN:MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DANTRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di JalanT.M.P. Kalibata No. 17, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili olehKuasanya bernama :1. EKO BAMBANG RIADI 5Kepala Biro Hukum, Organisasi dan TataoeHal 2 dari 8 hal. Put. No.353/B/2016/PT.TUN.JKT2.

• PETERSON,Cs >< Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia,Cs

  /fax: (021) 86616185, email: bonifasiuslawoffice@gmailcomberdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 29 Desember 2015LAWANMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan TransmigrasiRepublik Indonesia, beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor: 7, JakartaPusat 10110, selaku Tergugat I,Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:Eko Bambang Riadi, Jabatan Kepala Biro Hukum, Organisasi, danTata Laksana.2. Rully Rachman, Jabatan Kepala Bagian Pelayanan Dan AdvokasiHukum.3.

  Surat tanggal 19 Mei 2015 Nomor: 279/K/Mediasi/V/2015, Perihal:Permohonan biaya hidup 4 (empat) warga transmigran Kab.Barito Timur selama di Jakarta, yang ditujukan kepada Tergugat selakuPutusan Nomor 1/Pdt.G/2016/PN.M.Pst. halaman 23Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal danTransmigrasi. Surat tersebut sampai hari ini tidak pernahditanggapi oieh Tergugat ;13.2.

  Bahwa terhadap pengaduan dan permohonan sebagaimana tersebutdiatas, Komnas HAM telah mengeluarkan surat rekomendasi yangditujukan kepada Bupati Barito Timur, Menteri Desa PembangunanDaerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Presiden RI untuk segeramelakukan upayaupaya penyelesaian sesuai dengan komitmenNawacita Jokowi Jusuf Kalia. Hal ini juga tercantum dalam gugatanClass Action perkara No. 01/PDT.G/2016/PN.JKT.PST pada tanggalJanuari 2016, dalam Bab IV. Pokok Masalah, point 15..

• HANIBAL HAMIDI : M e l a w a n :MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI R.I.

  Sehingga gugatan perlawanan ini belummelewati batas waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan Penetapantersebut, dan sepatutnya dapat diterima;Bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan terhadap Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesiaatas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2017, tanggal 28Agustus 2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalamJabatan Tinggi Pratama di Lingkungan

  Atasdasar fakta tersebut Penggugat mendalilkan adanya suatu hubunganhukum tertentu dan oleh karenanya mengajukan tuntutan;Bahwa gugatan Pelawan / Penggugat dalam Perkara Nomor242/G/2017/PTUNJKT, tanggal 27 Nopember 2017 adalah KeputusanMenteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Nomor :80 Tahun 2017, tanggal 28 Agustus 2017, tentang Pemberhentian danPengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Pratama di LingkunganKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

  , dan Transmigrasi RepublikIndonesia, Nomor 80 Tahun 2017 TentangPemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan DalamJabatan Pimpinan Tinggi Pratama di LingkunganKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Republik Indonesia.; (fotokopisesuai legalisir, lampiran fotokopi dari fotokopi);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

  (fotokopisesuai dengan download);Pengumumam Nomor : PENG.005/KDPDTT/PANSEL/06/2017 tanggal 22 Juni 2017 TentangHasil Seleksi Pengisian Madya Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan transmigrasiTahun 2017. (fotokopi sesuai dengan download);Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan TransmigrasiR.l. Nomor Surat : UND.960/SJDPDTT/07/2017,tanggal 3 Juli 2017, hal : Undangan Assesment JobFit.

  BuktiP 19Pengumumam Nomor : PENG.014/KDPDTT/PANSEL/11/2017 tanggal 3 Nopember 2017 TentangHasil Seleksi Terouka Pengisian 11 (sebelas) JabatanPimpinan Tinggi Pratama Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan TransmigrasiTahun 2017. (fotokopi sesuai dengan download);Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal KementerianDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, DanTransmigrasi R.l.

• Penggugat:
  Wiwiadi Rahim (Direktur PT Pattimpa Utama Mandiri)
  Tergugat:
  Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi C.q Bupati Kabupaten Nunukan C.q Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan

• KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI cq. DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI cq. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, dk vs ABDUL BUCHAIRI, dkk

• PEMIMPIN PROYEK PERLUASAN dan PENINGKATAN MUTU SLTP BENGKULU 3.PEMIMPIN PROYEK PEMBERDAYA PENDIDIKAN DI DAERAH TERTINGGAL ,BENCANA ALAM DAN KERUSUHAN BENGKULU

• Menetapkan Nafkah anak yang tertinggal selama satu setengah tahun sebesar Rp. 11.563.119,-(sebelas juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan belas rupiah); dan Nafkah Penggugat Rekonvensi tertinggal selama satu setengah tahun Rp.7.563.119,- ( tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu, seratus sembilan belas rupiah) termasuk didalamnya uang Iddah, Muthah Kiswah dan separangkat alat shalat); 6.

  Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak yang tertinggal selama satu setengah tahun, melalui Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Nafkah Iddah, Muthah, dan Kiswah tersebut kepada Penggugat Rekonvernsi/Termohon Konvensi;7. Menolak selain dan selebihnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi.- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiha);

  Sepakat memberikan uang nafkah tertinggal sebanyak Rp. 11.563.119,(sebelas jutalima ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan belas) untuk anak TergugatRekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;3.

  Sepakat memberikan nafkah tertinggal untuk Penggugat Rekonvensi selama satusetengah tahun sebanyak Rp. 7.563.119,(tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribuseratus sembilan belas rupiah) sudah termasuk nafkah Iddah selama 100 hari sebesarRp.2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) serta uang kiswah dan seperangkatalat shalat sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah);4.

  Sepakat memberikan uang nafkah tertinggal sebanyak Rp. 11.563.119,(sebelas jutalima ratus enam puluh tiga mbu seratus sembilan belas) untuk anak TergugatRekonvensi dan Penggugat Rekonvensi;3.

  Menetapkan Nafkah anak yang tertinggal selama satu setengah tahun sebesar Rp.11.563.119,(sebelas juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan belasrupiah); dan Nafkah Penggugat Rekonvensi tertinggal selama satu setengah tahunRp.7.563.119, ( tujuh juta lima ratus enam puluh tiga ribu, seratus sembilan belasrupiah) termasuk didalamnya uang Iddah, Muthah Kiswah dan separangkat alatshalat);6.

  Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkahanak yang tertinggal selama satu setengah tahun, melalui Penggugat Rekonvensi/.Pbr/PA. 16/Pdt.G/20 0724. No.Ptshal. 15dari 13 Hal.Termohon Konvensi dan Nafkah Iddah, Muthah, dan Kiswah tersebut kepadaPenggugat Rekonvernsi/Termohon Konvensi;7. Menolak selain dan selebihnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

• menyebabkan luka, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 5 (lima) hari
• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa :
• 1 (satu) pasang sandal japit warna coklat cream (milik pelaku yang tertinggal

• 1 (satu) pasang sandal japit warna merah (milik pelaku yang tertinggal).
• 2 (dua) buah batu.

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

• Mengabulkan permohonan Pemohon; Memberi izin kepada Pemohon (Andre Gino Kurniawan bin Bambang Kurniawan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Diajeng Intan Ceria Dewi binti Sugeng Waluyo Pribadi); Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah tertinggal (madhiyah) selama 9 bulan sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu

  Sholichin, S.H, mediator PengadilanAgama Malang untuk melakukan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon,namun dalam laporannya tertanggal 14 Desember 2020, mediasi tersebut tidakberhasil mencapai kesepakatan;Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikanjawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkanseluruh dalildalil permohonan Pemohon, dan dalam hal ini Termohon jugameminta nafkah tertinggal (madhiyah) selama 9 bulan sejumlahRp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu

  perundanganundangan maupunkaidah hukum Islam seperti tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitumpermohonan Pemohon untuk diberikan izin mengucapkan talak raji terhadapTermohon memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapatdikabulkan;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapaikesepakatan di dalam persidangan, apabila terjadi perceraian Pemohon akanmemberikan kepada Termohon nafkah tertinggal

• Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon)untuk menjatuhkan Talak Satu Raji terhadap Termohon (Termohon)di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

  Dalam Rekonvensi

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
  2. Menetapkan hak Penggugat Rekonvensi yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian tentang Nafkah yang tertinggal/madhiyah sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  3. Menghukum

  Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang tertinggal sebagaimana amar angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan atau dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

• Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama tidak dapat diterima;
• Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak yang bernama Renanda Jati;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

• Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat

• Versi: KTU84P.J110GDXU0APBI yg tertinggal di TKP;

Dikembalikan kepada yang berhak;

• 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI dan buku tabungan Bank BRI An.AHMAD JAFARUDIN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

• 1 (Satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam jok motor warna merah tanpa plat kendaraan;
• 1 (satu) buah kunci motor yg tertinggal di TKP;

Dikembalikan yang berhak melalui

Terdakwa;

• 1 (Satu) buah tas selempang kecil warna hitam bertuliskan Ripcurl;
• 1 (Satu) buah topi warna hitam dan biru bertuliskan New York;
• 1 (satu) buah tas ransel warna merah maroon/cream model sulam;
• 1 (satu) pasang sandal warna coklat bertulisan Milton yg tertinggal di TKP;

1 (satu) Bungkusan rokok GA dan rokok Sampoerna yangb tertinggal di TKP;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6.

Versi:KTU84P.J110GDXUOAPBI yg tertinggal di TKP;Dikembalikan kepada Saksi Samsuddin Bin Sarang;1 (Satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam jok motorwarna merah tanpa plat kendaraan;1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI dan buku tabungan Bank BRIAn.AHMAD JAFARUDIN;1 (Satu) buah kunci motor yg tertinggal di TKP;Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.B/2021/PN SgtDikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;e 1 (Satu) buah tas selempang kecil warna hitam bertuliskan Ripcurl;e 1 (Satu) buah

Milton yg tertinggal di TKP; dan 1 (Satu) Bungkusan rokok GA dan rokokSampoerna yangb tertinggal di TKP;Menimbang, bahwa dari persesuaian alatalat bukti maupun barangbukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperolehfaktafakta persidangan sebagai berikut:Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 466/Pid.B/2021/PN SgtBahwa benar pada hari Selasa tanggal29 September 2021 sekitar jam 02.00 WITA di rumah Terdakwa di jalanUsman Aman RT 002, Desa Benua Baru Ulu, Kecamatan SangkulirangKabupaten

di TKP dan 1(satu) Bungkusan rokok GA dan rokok Sampoerna yangb tertinggal di TKPmerupakan barangbarang yang digunakan Terdakwa maupun barangbarangyang tidak sengaja ditinggalkan di tempat kejadian perkara oleh Terdakwa.

Versi:KTU84P.J110GDXUOAPBI yg tertinggal di TKP;Dikembalikan kepada yang berhak;e 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI dan buku tabungan Bank BRIAn.AHMAD JAFARUDIN;Dikembalikan kepada Terdakwa;e 1 (Satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX warna hitam jok motorwarna merah tanpa plat kendaraan;e 1 (Satu) buah kunci motor yg tertinggal di TKP;Dikembalikan yang berhak melalui Terdakwa;e 1 (Satu) buah tas selempang kecil warna hitam bertuliskan Ripcurl;e 1 (Satu) buah top!

warna hitam dan biru bertuliskan New York;e 1 (satu) buah tas ransel warna merah maroon/cream model sulam;e 1 (satu) pasang sandal warna coklat bertulisan Milton yg tertinggal diTKP;1 (Satu) Bungkusan rokok GA dan rokok Sampoerna yangb tertinggal diTKP;Dirampas untuk dimusnahkan;6.

• BAKRI REMMANG, MSi bin REMMANG tetap ditahan ;- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ; - Memerintahkan agar barang bukti berupa :- 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 114/KEP/M-PDT/VI/2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji/Penandatangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja

  Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal TA. 2009 beserta lampirannya ;- 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Bupati Barru Nomor : 116 Tahun 2009 Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (TK-PPDT) Kabupaten Barru Sebagai Pelaksana Kegiatan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) Tahun 2009 beserta lampirannya ;- 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Program Percepatan Pembangunan

  Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penetapan Tenaga Pendamping/Penyuluh Kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru beserta lampirannya ;- 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Kepala Bappeda Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Kabupaten Barru Nomor : 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penerima/Pemeriksa Barang Kegiatan Percepatan

  Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal beserta lampirannya;- 1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Edaran Departemen Keuangan R.I.

  Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Propinsi Sulawesi Selatan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Parepare Nomor : SE-005/WPB.24/KP.0310/2009 tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2009 ;- 1 (satu) Bundel Fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Proyek Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Desa Tertinggal (PDKP-DT) Pengadaan Mesin Kapal dan Mesin Motor Tempel Tahun Anggaran 2009 ;- Fotokopi Surat Permohonan Pemblokiran Dana Rekening Rekanan ;- Fotokopi Surat Permohonan

  No.23/Pid.Sus/2012/PN.Mks Page 2Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan Percepatan PembangunanKawasan Produksi Daerah Tertinggal TA. 2009 beserta lampirannya ; 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Bupati Barru Nomor: 116 Tahun2009 Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan DaerahTertinggal (TKPPDT) Kabupaten Barru Sebagai Pelaksana KegiatanKementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT)Tahun 2009 beserta lampirannya ; 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranProgram Percepatan

  Pembangunan Kawasan Produksi DaerahTertinggal (P2KPDT) Kabupaten Barru Nomor 01 Tahun 2009 tentangPenetapan Tenaga Pendamping/Penyuluh Kegiatan PercepatanPembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT)Kabupaten Barru beserta lampirannya ; 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Kepala Bappeda Selaku KuasaPengguna Anggaran Percepatan Pembangunan Kawasan ProduksiDaerah Tertinggal (P2KPDT) Kabupaten Barru Nomor : 03 Tahun2009 tentang Pembentukan Panitia Penerima/Pemeriksa BarangKegiatan Percepatan

  Barru pada Program Percepatan Pembangunan Kawasan ProduksiDaerah Tertinggal (P2KPDT) T.A. 2009 padahal pelaksanaan kegiatan belumselesai 100 %, dengan tujuan untuk menguntungkan rekanan/penyedia barangyaitu CV.

  Barru yang dananyaberasal dari APBN TA 2009 yakni dari Kementrian NegaraPembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) sebesar Rp. sebesar Rp.425.430.000, (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tigapuluh ribu rupiah) ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara PembangunanDaerah Tertinggal RI.

  BAKRI REMMANG, MSi bin REMMANGtidak melakukan kewajibannya selaku PPK, seperti yang tertuang dalam SuratKeputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI.

• Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan kepada termohon berupa Nafkah tertinggal dan nafkah selama iddah 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) Mutah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

  Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan kepada termohon berupaNafkah tertinggal dan nafkah selama iddah 1.500.000,(satu juta lima ratus riburupiah) Mutah Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah)3.

• dikontak sepeda motor tersebut dan ketika saksi Sudah berada di ruang kerjasaksi baru ingat bahwa kunci sepeda motor tersebut tertinggal di sepedamotor kemudian saksi bergegas kembali ke tempat parkir motor tersebutuntuk mengambil kunci sepeda motor yang tertinggal namun saat saksisudah berada di tempat parkir tersebut saksi melihat sepeda motor tersebutsudah tidak ada di tempatnya kemudian saksi meminta tolong kepada saksiZAKIR THALIB untuk mengirimkan atau mengupload berita kehilangansepeda motor

  di kontak sepeda motor tersebut dan ketika saksi sudahberada di ruang kerja saksi baru ingat bahwa kunci sepeda motor tersebuttertinggal di sepeda motor kemudian saksi bergegas kembali ke tempat parkirmotor tersebut untuk mengambil kunci sepeda motor yang tertinggal namunsaat saksi sudah berada di tempat parkir tersebut saksi melihat sepeda motortersebut sudah tidak ada di tempatnya kemudian saksi meminta tolongkepada saksi ZAKIR THALIB untuk mengirimkan atau mengupload beritakehilangan sepeda motor

  dan tidakterkunci setir kKemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengancara menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunciyang tertinggal pada sepeda motor tersebut kemudian terdakwa langsungmengendarai sepeda motor tersebut ke luar Kampus IAIN melalu pintukeluar setelah itu terdakwa menemui saksi ARISANDI ANDI F.

  di kontak sepedamotor tersebut dan ketika saksi sudah berada di ruang kerja saksi baru ingatbahwa kunci sepeda motor tersebut tertinggal di sepeda motor kemudian saksibergegas kembali ke tempat parkir motor tersebut untuk mengambil kuncisepeda motor yang tertinggal namun saat saksi sudah berada di tempat parkirtersebut saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnyakemudian saksi meminta tolong kepada saksi ZAKIR THALIB untukmengirimkan atau mengupload berita kehilangan sepeda motor

• (P2SEDT) diKabupaten Kaur dan Dana untuk kegiatan P2SEDT untuk Kabupaten Kaursebesar Rp. 510.000.000, yang bersumber dari Kementrian Negara PembagunanDaerah Tertinggal Tahun Anggaran 2007 dengan DIPA pada KPDT SatkerPembinaan Lembaga Sosial dan Budaya No. 0006.0/06701.0//2007, yangdiperuntukkan bagi lembaga / kelompok masyarakat, dimana syarat lembaga /kelompok masyarakat tersebut untuk mendapatkan bantuan Kegiatan BantuanStimulan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal(P2SEDT) Di

  Nomor : 13/PER/MPDT/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pedoman UmumPelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal.2 Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosia EkonomiDaerah Tertinggal (P2SEDT) Kementrian Negara Pembangunan DaerahTertinggal Deputi Bidang Pembinaan lembaga Sosial dan Budaya 2007.3 Contoh Rancangan Anggaran Biaya Bantuan Sosial.eBahwa yang diajukan oleh Kelompok Tani Rukun Santoso Desa Parda Sukadalam Proposal adalah : No.

  Pengelolaan Bantuan Stimulan Kementrian Negara PembangunanDaerah Tertinggal Dalam rangka Percepatan Pembangunan Sosial EkonomiDaerah Tertinggal (P2SEDT) di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu,sebagaiberikut :a Pasal 1.

  Nomor : 13/PER/MPDT/V/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Pedoman UmumPelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal.2 Buku Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sosia EkonomiDaerah Tertinggal (P2SEDT) Kementrian Negara Pembangunan DaerahTertinggal Deputi Bidang Pembinaan lembaga Sosial dan Budaya 2007.3 Contoh Rancangan Anggaran Biaya Bantuan Sosial.eBahwa yang diajukan oleh Kelompok Tani Rukun Santoso Desa Parda SukaKec.

  /KT/PD/X/2007Tentang Pengelolaan Anggaran Bantuan Stimulan Kementrian NegaraPembangunan Daerah Tertinggal Dalam rangka Percepatan PembangunanSosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) di Kabupaten Kaur PropinsiBengkulu.e Bahwa isi dari surat Perjanjian Nomor :KAU 03/SPPB/PKMP/DEPTV/PDT/X/200711/KT/PD/X/2007Tentang Pengelolaan Bantuan Stimulan Kementrian Negara PembangunanDaerah Tertinggal Dalam rangka Percepatan Pembangunan Sosial EkonomiDaerah Tertinggal (P2SEDT) di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu

• kebangsaan : Indonesia;tempat tinggal ; Desa Embung Ijuk NoDusun I, KecamatanBermani Ilir, KabupatKepahiang/KomplekPerumnas Citra GriyaNo. 9B Tebat Monok;agama ; Islam;Pekerjaan : PNS; Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang karena didakwa :PRIMAIR :Bahwa Terdakwa MULYADI, S.Hut. bin CIK ASAN selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) di tingkat Kabupaten dalam Kegiatan Pelaksanaan ProgramPercepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

  Infrastruktur (masingmasing dalam berkas terpisah) pada Program PercepatanPembangunan Daerah Tertinggal Dan Khusus Tahun 20082009 yang bersumber dariAPBN berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2008 Nomor0036.0/06701.1//2008 tanggal 31 Desember 2007, DIPA Nomor0036.1/06701.1//2008 tanggal 18 Juli 2008 (Revisi I) dan DIPA Nomor :0036.2/06701.1//2008 tanggal 25 September 2008 (Revisi II) serta Surat PengesahanDIPA Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0036.0/06701.4//2009 tanggal 31 Desember2008, DIPA

  Nomor : 0036.0.L/06701.4//2009 (DIPAL TA.2009) tanggal 31Desember 2008 yang kegiatan tersebut dilaksanakan dalam kurun (satu) tahun sejaktanggal 27 Oktober 2008 sampai dengan 27 Oktober 2009 atau dalam tahun 2008sampai dengan tahun 2009 atau setidaktidaknya selama berlangsungnya KegiatanPemberian Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam Program PercepatanPembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Bidang Infrastruktur berupaPembangunan Perkerasan Jalan di Desa Air Pesi, Kecamatan Seberang Musi

  dan Khusus(P2DTK) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor : 310Tahun 2008 tanggal 06 September 2008, Terdakwa selaku PPK memiliki tugas dantanggung jawab sebagaimana terdapat pada Petunjuk Teknis yang diterbitkan olehKementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai berikut :1 Bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional program P2DTK diKabupaten, serta memastikan terlaksananya SPPB;2 Melakukan support kegiatan administrasi pengelolaan dan menyusunpembukuan keuangan

  BADRI halhal sebagai berikut :1Pihak Pertama, menyetujui pemberian dana Program Percepatan PembanguanDaerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) kepada Pihak Kedua sebesarRp1.296.961.053,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilanratus enam puluh satu ribu lima puluh tiga rupiah) dengan 4 tahappembayaran yaitu tahap I : 30%, tahap II : 30%, tahap III : 30% dan tahap IV :10%;Penarikan tahap I dilaksanakan setelah penandatanganan Surat PerjanjianPemberian Bantuan (SPPB);Penarikan tahap II

• Menghukum termohon dalam rekonpensi untuk membayar danmenyerahkan uang dan i barang kepada pemohon dalamrekonpensiMut ah 11 gram mas; Nafkah tertinggal sejumlahRp.18.000.000, (Delapan belas jutarupiah); Biaya iddah sejumlahRp.1.000.000, (Satu juta rupiah);4. Menetapkan sebagai harta bersama yang harus dibagi duaantara Pemohon dan Termohon, masing masing memperolehsetengah bagian, yaitu : a. Uang sejumlah Rp.34.950.000, (Tiga puluh empat jutasembilan ratus lima puluh ribu rupiah);b.

  Oleh karenaitu. pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Bandingsehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yangberkaitan dengan shal tersebut harus dipertahankan ;DALAM REKONPENSIwe cere Menimbang, bahwa Pembanding di dalam memoribandingnya pada pokoknya menyatakan~ keberatan terhadapputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan denganmasalah anak, mutah, nafkah tertinggal dan harta bersama ; Menimbang, bahwa terhadap masalah anak

  Akan tetapi mengingatkeperluan anak, maka gugatan nafkah tersebut dapat diajukankembali dalam perkara tersendiri : Menimbang, bahwa = mengenai nafkah tertinggal,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa MajelisHakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar = menghukumTerbanding untuk membayar nafkah tertinggal tersebut, akantetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapatdengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai jumlahnominalnya karena pada saat Pemohon/Pembanding danTermohon/Terbanding

  Mengingat penghasilan Pemohon setiap bulan sebesarRp. 2.626.600, (Dua juta enam ratus dua puluh enam ribuenam ratus rupiah) dan juga Pembanding masih mempunyaikewajiban melunasi hutang hutang yang terjadi selamaberumah tangga dengan Termohon/Terbanding, maka MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat patut dan layakPembanding dibebani untuk memberi nafkah tertinggal sebesarRp.300.000, (Tiga ratus ribu~rupiah) sehingga dengandemikian jumlah yang harus dibayar oleh Pembanding sebagainafkah tertinggal

  M.bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1429H; DAN DENGAN MENGADILI SENDIRIDALAM KONPENSI Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding (PEMOHON ASLI)untuk menjatuhkan thalak satu kepada Termohon/Terbanding(TERMOHON ASLI); DALAM REKONPENSI Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Rekonpensisebagian; Menetapkan hak asuh /pemeliharaan anak bernama ANAKkepada Pemohon Dalam Rekonpensi (Ibukandung); Menghukum Termohon Dalam Rekonpensi untuk membayarkepada Pemohon Dalam Rekonpensi Mut ah ; 11 gram mas;= Nafkah tertinggal

• No. 2386 K/Pid.Sus/2013(tiga puluh) Kabupaten Daerah Tertinggal antara pihak PT TIS yang dipimpinoleh Ir.

  No. 2386 K/Pid.Sus/2013Hasil pekerjaan penyiapan data dan informasi spasial Sumber Daya Alam diKabupaten Daerah Tertinggal dalam rangka pengembangan ekonomi lokalpada 30 (tiga puluh) kabupaten daerah tertinggal telah selesai dikerjakandan telah diserahkan oleh Ir.

  RepublikIndonesia Nomor: 09/PERM/PDT/VIV2006 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal ; Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor:02/PER/MPDT/IV2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran DiLingkungan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal ; Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor:03/KEP/MPDT//2006 Tentang Penetapan Pejabat Kuasa PenggunaAnggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmendan Bendahara

  Jakarta ;Bukti ini menunjukkan Bahwa Terdakwa menjalankan kewengannya dalamProyek Penyiapan Data dan Informasi Spasial Sumber Daya Alam DiKabupaten Daerah Tertinggal Dalam Rangka Pengembangan EkonomiLokal yaitu : Kegiatan ini sangat vital, penting artinya bagi percepatan pembangunandaerah tertinggal ; Disampaikan konsep 4C dalam pembangunan daerah tertinggal yaitu :a.

  Tertinggal ;30 (liga puluh) CD Data & Informasi Spasial SDA Kab.