YUHANIDU).e Sebelan Timur berbatasan dengan tanah LORONG(bukan AUDRIYANTO)Dengan demikian gugatan Penggugat kabur (abscur libel) dan karenanyacukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima secara bulat dankeseluruhan self ing dengan ketentuan hukum yang dituangkan dalam putusantetap Mahkamah Agung RI. Nomor 447 K/ SIP/ 1976, tanggal 20 Oktober 1976,berbunyi:"Gugatan tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara kerena adanyakekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima.B.

Nasfahd tetap tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan pada kantorpajak sesuai ketentuan pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, makaoleh karena itu unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;Ad.4 Unsur Sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara ;Menimbang, bahwa pada pokoknya kerugian pada pendapatan negara yangdimaksud adalah perhitungan pajak terutang atau kurang bayar yang dapatdibuktikan sebagai perbuatan melawan hukum , pada system perpajakan yangmenggunakan self assesment

Self Asscessment Pembayaran pajak yang dihitung sendiri oleh wajib pajak,contoh pajak mineral bukan logam, Restoran, Hotel, BPHTB danlainlain. Peraturan yang mengatur mengenai system penetapan pajakadalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor : 91 tahun 2010tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkanpenetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Petugas pajak perlu memperhatikan legalitas yang dimiliki akantetapi tidak dipersyaratkan.

: MurabahahTujuan Pembiayaan : Pembelian Ruko untuk disewakan kepada PDAM TirtanadiMedanLimit Pembiayaan : Rp 1.000.000.000,00Jangka Waktu Pembiayaan : 10 TahunHarga Pokok Pembelian : Rp 1.250.000.000,00Margin Keuntungan : Rp 791.728.879,73Harga Jual : Rp 2.041.728.879,73Angsuran Pendahuluan i Rp 250.000.000,00Pembiayaan yang diangsur : Rp 1.791.728.879,73Angsuran per bulan : Rp = 14.391.074,00Cara Penarikan : Dicairkan ke rekening nasabah dan langsung ditransfer kerekening penjual beserta dana self

2017/PT MDN Tujuan Pembiayaan : Pembelian Ruko untuk disewakan kepada PDAM TirtanadiMedanLimit Pembiayaan : Rp 1.000.000.000,00Jangka Waktu Pembiayaan : 10 TahunHarga Pokok Pembelian i Rp 1.250.000.000,00Margin Keuntungan ; Rp 791.728.879,73Harga Jual i Rp 2.041.728.879,73Angsuran Pendahuluan i Rp 250.000.000,00Pembiayaan yang diangsur : Rp 1.791.728.879,73Angsuran per bulan 2 Rp = 14.391.074,00Cara Penarikan : Dicairkan ke rekening nasabah dan langsung ditransfer kerekening penjual beserta dana self

Terdakwa tetap memerlukan perlindunganhukum yang berimbang atas pelanggaran hakhak yang mendasar yangberkaitan dengan praduga tak bersalah (Presumption of innocense) danmenyalahkan diri sendiri (non self incrimination) ;Bahwa dengan demikian hasil audit BPKP haruslah dikesampingkan;7 Bahwa sesuai dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003Tentang Standard Nasional Pendidikan, yang dimaksud SekolahStandard Nasional (SSN) juga termasuk Rintisan Sekolah StandardNasional dan dengan dasar tersebut, Pemohon

(Catatan: Huruf tebal ditambah oleh Turut Tergugat III untukmenegaskan)17.Bahwa telah jelas tertulis Turut Tergugat Ill secara undangundang,kegiatan utamanya adalah sebagai wadah/tempat untuk mempertemukanpenawaran penjual dan pembeli efek dan oleh karena sebagai suatusistem maka Turut Tergugat III berwenang untuk mengatur sendiri danmembuat aturan bagi anggotanya (Self Regulatory Organization SRO);18.Bahwa mengenai kewenangan mengatur sendiri tersebut, terkait denganpencatatan, Turut Tergugat Ill

melibatkan Kantor Cabang,Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, secara berkesinambungansehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.Memimpin dan berpartisipasi aktif ternhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka :a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan bisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnis KantorCabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas, sesuai dengankebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self

fungsimanajemen secara optimal melalui pembentukan KomiteKomiteyang melibatkan Kantor Cabang Pembantu, secaraberkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.24) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yangdibawahinya dalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnisKantor Cabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self

fungsimanajemen secara optimal melalui pembentukan KomiteKomiteyang melibatkan Kantor Cabang Pembantu, secaraberkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.24) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhnadap unitunit yangdibawahinya dalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnisKantor Cabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self

fungsimanajemen secara optimal melalui pembentukan KomiteKomiteyang melibatkan Kantor Cabang Pembantu, secaraberkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.24) Memimpin dan berpartisipasi aktif ternadap unitunit yangdibawahinya dalam rangka:a) Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabahpersonal dan instansi/perusahaan yang mampu meningkatkanbisnis BNI.b) Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional bisnisKantor Cabang Pembantu sesuai dengan kebijakan BNI.c) Memastikan pelaksanaan self

Perusda AUJ Tanggal29 Januari 2015;Surat PT BPR Bontang Sejahtera Nomor 050/EKT/BPRBISA/V/2015 tanggal 25 Mei 2015 kepada Perusda AUJ Up: Pit.Ka.Bag.Administrasi & Keuangan PDAUJ Perihal KelengkapanBerkas Kredit atas nama Perusda AUJ Kota Bontang;Surat Permohonan Rekomendasi Dana dari pihak ke3 Nomor:539/017/PDAUJ/09/2014 Tanggal 15 September 2015 untukkeperluan self performance penyelamatan PT.

Perusda AUJ Tanggal29 Januari 2015;Surat PT BPR Bontang Sejahtera Nomor 050/EKT/BPRBISA/V/2015tanggal 25 Mei 2015 kepada Perusda AUJ Up: Pit.Ka.Bag.Administrasi & Keuangan PDAUJ Perihal Kelengkapan BerkasKredit atas nama Perusda AUJ Kota Bontang;Surat Permohonan Rekomendasi Dana dari pihak ke3 Nomor:539/017/PDAUJ/09/2014 Tanggal 15 September 2015 untukkeperluan self performance penyelamatan PT. BPR dari DANDI PRIOANGGONO kepada Walikota Bontang sebesar Rp.1.500.000.000,00;Buku Besar Bulanan PT.

Bahwa dalam Pemberitahuan Impor Barang dimaksud, sesuai denganasas self assessment yang diatur dalam ketentuan kepabeanan danperpajakan, Importir menentukan sendiri Tarif Pabean, Nilai Pabean,Bea Masuk, serta pajak dalam rangka impor atas importasi barang yangdilakukannya;d.

Bahwa terhadap bantahan ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkanprinsip Self Assesment dalam pemungutan pajak yakni memberikan kesempatankepada wajib pajak untuk secara sukarela menghitung, membayar dan melaporkanpajak terutang berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan sesualdengan keadaan yang sebenarnya.Menimbang, bahwa meskipun terhadap wajib pajak sedang dilakukantindakan penegakan hukum, wajib pajak tetap memiliki Kesempatan untuk secara Hal.101 dari 110 Hal.Put.No.750/Pdt.G/2019/PN.DPSsukarela

5.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 8 Oktober 2020;

danPemberantasan Perusakan Hutan.Sedangkan Penggunaan Mesin Bandsaw pada TPTKO merupakan kegiatanMemanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk,ukuran termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 huruf g jo Pasal 95 ayat (2) huruf a Undangundang RI Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.Bahwa Dokumen yang menyertai pada saat pengangkutan kayu olahanyang berasal dari TPTKO adalah Nota Angkutan, Nota Angkutan diterbitkansecara self

No.325/ Pdt/2017/PT.DKIPenggugatll sebagaimana termuat dalam izin dimaksud;8) Dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadapPenggugatll Tergugat telan melakukan halhal sebagaiberikut:a) Melakukan pencocokan dan penelitian untuk menjaminkebenaran besaran biaya BHP Telekomunikasi dankontribusi layanan universal (Universal ServiceObligation/USO) yang telah dibayarkan oleh Penggugat Ilsecara self assesment, berdasarkan Berita Acara HasilPencocokan dan Penelitian sebagai berikut:1.

. : 23/Pid.SusTPK/2015/PN.Mdhn.Halaman 118 Purecolour 11GLCD (TFT)230.000 dots.Y Self Timer : 2or 10 second.Y DilengkapiFlash Internal.Y Pilihan ModeFlashminimalyang tersedia:Auto, Manualon/off, SlowSynchro.v TersediaKoneksi ke PCbesertaaplikasinya.Y DilengkapiremoteCapture. 19.Pengadaan KainLatarv KainColour.latar 2o Biru.o Merah. Tanpasambungan.15 UnitRp. 100.000,Rp. 1.500.000, 20.

Movie Clips : HD1280 X 720 30 fps.Y Display Size : 2.7inch.Y Display Type andResolution : Purecolour 11 GLCD(TFT) 230.000dots.Y Self Timer : 2 or 10second.Y Dilengkapi FlashInternal. Pilihan ModeFlashminimalyang tersedia:Auto, Manualon/off, SlowSynchro. Tersedia Koneksike PC besertaaplikasinya. Dilengkapi remoteCapture. 19.

. 5.125.000,00 (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 8 Oktober 2020;

TPK/2017/PT MDN Tujuan PembiayaanPembelian Ruko untuk disewakankepada PDAM Tirtanadi Medan; Limit PembiayaanRp 1.000.000.000,00; Jangka Waktu 10 Tahun;PembiayaanHarga Pokok Rp 1.250.000.000,00PembelianMargin Keuntungan Rp 791.728.879,73Harga Jual Rp 2.041.728.879,73Angsuran Rp 250.000.000,00PendahuluanPembiayaan yang Rp 1.791.728.879,73diangsurAngsuran per bulan : Rp 14.391.074,00 Cara Penarikan Dicairkan ke rekening nasabah danlangsung ditransfer ke rekening penjualbeserta dana self financing nasabah.Apabila

Pembelian Ruko Skim Pembiayaan Murabahah;Tujuan Pembiayaan Pembelian Ruko untuk disewakan kepadaPDAM Tirtanadi Medan;Limit Pembiayaan Rp 1.000.000.000,00;Jangka Waktu 10 Tahun;PembiayaanHarga Pokok Rp 1.250.000.000,00PembelianMargin Keuntungan Rp 791.728.879,73Harga Jual Rp 2.041.728.879,73Angsuran Rp 250.000.000,00PendahuluanPembiayaan yang Rp 1.791.728.879,73diangsurAngsuran per bulan Rp 14.391.074,00Cara Penarikan Dicairkan ke rekening nasabah danlangsung ditransfer ke rekening penjualbeserta dana self

KetidakhadiranHalaman 256 dari 269 halaman Putusan Nomor 82/G/2020/PTUNJKTPenggugat pada sidang DKPP, jika tidak dipertimbangkan alasannya, otomatisseperti menghilangkan hak dan kesempatan yang bersangkutan untukmengajukan hak pembelaan diri (right of self defense), dalam kondisi seperti iniapabila tetap digelar maka yang terjadi adalah serupa dengan persidangan inabsentia untuk kasuskasus extraordinary crimes, sesuatu yang justru semakinkontradiktif dengan hilangnya kepentingan pengadu yang pada

Joe Mcintyre,the Judicial Function, Fundamental Principles of ContemporaryJudging (Singapore: Springer Nature Singapore Pte Ltd, 2019), p.274.Menimbang, bahwa kewajiban memberikan alasan sebagaimana dimaksuddi atas semakin tidak terhindarkan dalam konteks pentingnya fairness bagi semuapihak, khususnya semakin beralasan bagi Penggugat karena ketidakhadirannyapada persidangan di DKPP mengisyaratkan tidak terpenuhinya hak pembelaan diri(right of self defense).

Namun, dalamhal Wajib Bayar menjadi terutang setelah menerima manfaat,seperti pemanfaatan sumber daya alam, maka penentuanjumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang dapatdipercayakan kepada Wajib Bayar yang bersangkutanuntuk menghitung sendiri dalam rangka membayardan melaporkan sendiri (self assessment ).Ayat (2) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang jumlahPenerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnyaditentukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b ditetapkan dengan PeraturanPemerintah

serta merta diterima sebagai sesuatu pasti dan tepat.Dengan demikian Unsur ke tiga Pasal 351 ayat (2) KUHP sesuai DakwaanKomulatif kedua dan Tuntutan Oditur Militer TIDAK TERBUKTI atauTIDAK TERPENUHI dalam perbuatan atau tindakan Terdakwa.Selanjutnya ada hal mendasar lain yang perlu kami sampaikan sehubungan denganPledooi ini, yaitu bahwa tindakan Terdakwa melepaskan tembakan menggunakansenjata Air Sftgun kepada Saksi1 adalah merupakan wujud Pembelaan Darurat atauPembelaan Terpaksa ( Noodweer, Self

SebagaiTersangka, telah dilakukan klarifikasi terhadap Pemohon terkaitadanya keterangan dari saksisaksi dan buktibukti yangmenunjukkan dugaan keterlibatan Pemohon dalam tindak pidanagratifikasi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana tertuangdalam BAPK tanggal 4 Janauri 2018 dan Berita Acara Pemeriksaantanggal 20 Januari 2018;Dalam setiap pemeriksaan seseorang sebagai tersangka, Termohontidak mengejar pengakuan dari tersangka karena dalam prinsiphukum pidana Tersangka memiliki hak ingkar (non self