Ditemukan 2254 data
MAS UD , SH
Termohon:
POLRES METRO TANGERANG KOTA Cq KASAT RESKRIM
31 — 5
., MH, Kompol Julianthy, SH.MH, dan Bripka Budi Setiawan, SH,berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint/1788/IX/HUK.11.1/2018, tanggal 7September 2018, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2018 ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonanPraperadilan Permohon , dimana isi dan maksud dari permohonan tersebutdengan tegas tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan Pemohon tersebut,Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis bertanggal
141 — 69
kekuatan hukum tetap dan dipertegas lagi dengan PutusanMA No: 1043 K/1971 Tanggal 3 Desember 1974 yang mengatakanpelaksanaan putusan hakim harus menunggu sampai seluruh putusanmempunyai kekuatan hukum tetap;Hal 33 dari 63 hal Putusan Nomor 31/Padt.G/2019/PN Bgr14.15.Bahwa tuntutan Provisi dan dwangsom Petitum Point 1 dan 2 halaman 8tidak memenuhi syarat formal gugatan provisi berdasarkan ketentuanPasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 53 Rv dan dipertegas denganYurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No: 1788
200 — 98
Tergugat II menolak permohonan provisi dari Penggugat yangisemacam itu karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.2 Bahwa berdasarkan Putusan MA RI No. 1788 K/Sip/1976 dan Putusan MARI No. 279 K/Sip/1976 dinyatakan bahwa tuntutan provisionil merupakarituntutan yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhirjmengenai pokok perkara dijatuhkan. Prof.
HUSIN LAKMUDIN
Tergugat:
1.BAMBANG SUGIANTO BIN WARLAN ALI
2.SUTRIAH BINTI RAJAN
3.SURYANI BINTI WARLAN ALI
4.ENDANG SETIAWATI BINTI WARLAN ALI
5.SITI SUNDARI BINTI WARLAN ALI
6.EKA PRIYATIN BINTI WARLAN ALI
7.KHAIRIL ANWAR BIN WARLAN ALI
8.ROBBY AI HASAN BIN NURHASAN
9.IMANNAN SHADIQO'AN BIN BURHASAN
10.FAUZIAH AYU IZMI HANI BIN NURHASAN
99 — 32
No. 830/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Brt.14.sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) yang diajukan olehPenggugat harus ditolak;Bahwa begitu pula tuntutan Penggugat mengenai tuntutan provisi sertaputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu tidak cukup alasan untukdikabulkan, karena disamping tidak ada kepentingan yang mendesak, tidakada urgensinya serta juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1HIR, SEMA No. 3 Tahun 2004 maupun jurisprudensi Tetap MahkamahAgung RI No. 1788 K/Sip/1976 dan Yurisprudensi
44 — 19
Sehingga berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Pertahanan RINomor : Skep/1788/X/1989 tanggal 9 September 1989 Saksi merupakan anggota Veterandengan Nomor Pensiunan Veteran (NPV) : 13.006.344.
341 — 194
DALAM PROVISI;1.Bahwa Penggugat di dalam petitum halaman 16 Surat Gugatanmengajukan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu secaraserta merta; sekalipun ada verzet, banding atau kasasi; dan tidak jelasapa yang dimohonkan dalam permohonan provisional; berdasarkan haltersebut mohon majelis hakim yang memeriksa mengabaikan atausetidaktidaknya tidak dapat diterima;Bahwa berdasarkan Putusan MA RI No. 1788 K/Sip/1976 dan PutusanMA RI No. 279 K/Sip/1976 dinyatakan bahwa tuntutan provisionilmerupakan
83 — 7
TurutTergugat tidak secara khusus menjawab adanya tuntutan provisi dari Penggugat, namunberkaitan dengan tuntutan provisi tersebut , Pengadilan akan mempertimbangkansebagai berikut :Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR disebutkan ProvisioeleBeschikking adalah Keputusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementaramenunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, dengan demikiantidak boleh mengenai materi pokok perkara dan hal tersebut diperteguh berdasarkanPutusan MA No.1788
144 — 75
1416, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 78, Jakarta 10220, baikbertindak sendirisendiri maupun secara bersamasama, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No.129/K.H.M&M/K/XII/2013, tanggal 15Desember 2013;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :Telah membaca ;1Berkas Perkara Penyidikan yang diperbuat oleh Badan Reserse Kriminal Polri,Direktorat Tindak Pidana Umum, Nomor.BP/39/VIII/2012/DIT TIPIDUM,tangggal 16 Agustus 2012 ;Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala KejaksaanNegeri Surakarta, Nomor : B.1788
Raeni Melani
Tergugat:
1.PT. Bangun Arta Hutama
2.Ati Krisnawati
62 — 28
kepada KetuaPengadilan Negeri Batulicin melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkaraa quo berkenan menyatakan agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankanterlebih dahulu walaupun ada Verzet (Perlawanan), Banding, atau Kasasi(uitvoorbaar bij voorraad).Berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka Penggugat memohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Batulicin melalui Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:DALAM PROVISIBahwa, menurut Putusan MA RI NO 1788
572 — 437
Jendral GatotSubroto Kav. 23 Jakarta Selatan 12930 2701 (satu) lembar fotocopy warna Undangan Rapat Nomor:1788/DAN.02.04/DITDAN2/2017 Tanggal 20 September 2017yang ditanda tangan oleh DIREKTUR PENGADAANSTRATEGIS2 SUPANGKAT IWAN SANTOSO, yang telahdilegalisir oleh KEPALA SATUAN PELAYANAN HUKUMKORPORAT DEDENG HIDAYAT 2711 (satu) lembar fotocopy legalisir Nota Dinas dari PejabatPelaksana Proses Penugasan IPP PLTU MT Riau1 (2 x 300MW) kepada 1. DM Pengadaan IPP Il, 2.
216 — 201
Hal ini sejalan denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1788 K/sip/1976bahwa tuntutan dalam Provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara tetapihanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatukegiatan misalnya melarang meneruskan pembangunan diatas tanah berperkara;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan provisi hanya merupakan gugatanassessor atau gugatan tambahan (additional claim) saja, maka secara hukum tidakdapat berdiri sendiri dan harus ada
42 — 29
Karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera putusanprovisionil selalu dapat dilaksanakan terlebih dahulu ;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. padaputusan Mahkamah Agung No. 1788.K/ Sip/ 1976 dan putusan Mahkamah AgungNo. 279.K / Sip / 1976 tuntutan provisi tidak boleh mengenai materipokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara;Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan tuntutanprovisionil yaitu. tuntutan agar sementara diadakan tindakan
172 — 261
putusan;Halaman 42 dari60 Putusan Perdata No. 191/Pdt.G/2019/PN CbiTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:DALAM KONVENSIDALAM PROVISIMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 180 HIR, putusan provisimerupakan putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementaramenunggu sampai dengan putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.Dengan demikian, putusan provisi tidak mengenai materi pokok perkara, tetapiterbatas hanya mengenai tindakan sementara, hal ini juga sesuai denganputusan Mahkamah Agung No. 1788
SUKATMINI, SH
Terdakwa:
WINA
51 — 16
li>
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1720-0000-5349-92 atas nama Juventa;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama dengan nomor rekening 0189-0102-4169-505 atas nama Aria Agis Suanto;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama dengan nomor rekening 5444-0100-1017-506 atas nama Wina;
- ATM Paspor BCA No. 6019-0026-5345-2849;
- ATM BRI Card No. 5221-8430-5794-1788
Terbanding/Penuntut Umum : Putra Iskandar
661 — 1143
DOK: 1788,Kepada: Sdr. Yalmarizul, Sejumlah: Rp. 47.796.000, Untuk: PembyPengadaan Matrial Batu Split Sesuai Kwt. No. 2 Proyek IPDN Riau.1 (Satu) bundel fotocopy Bukti Pembayaran, Kode & No. DOK: 1790,Kepada: Suparma, Sejumlah: Rp. 68.125.800, Untuk: PembyPengadaan Matrial Pasir dan Sirtu Sesuai Kwt.
164 — 89
Dengan demikian putusanprovisi tidak boleh mengenai materi pokok perkar, tetapi hanya terbatasmengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan kegiatan (videPutusan MA No. 1788 K/Sip/1976, Putusan MA No. 279 K/Sip/1976);Menimbang, bahwa agar suatu gugataan provisi memenuhi syarat formil,maka harus terlebih dahulu memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:1. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi danrelevansinya;2.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Danamon Indonesia Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Natatex Prima
Terbanding/Turut Tergugat II : Een Natawijaya
Terbanding/Turut Tergugat III : Aan Natawidjaja
Terbanding/Turut Tergugat IV : Sukun Natawidjaja
Terbanding/Turut Tergugat V : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Terbanding/Turut Tergugat VI : Agustian Dani
141 — 197
29121986 yang dikeluarkan oleh Bupati KDH Tk.IIBandung (sekarang kantor Pertanahan Kabupaten Bandung)tanggal 521987, berikut bangunan dan segala sesuatu yangtelah dan atau didirikan, ditanam dan ditempatkan di atas tanahtersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undangundang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak adayang dikecualikan, tertulis atas nama AAY NATAWIDJAJAdahulu bernama JAP AlJ HAUW;Sebidang Tanah Hak Milik No. 415/Desa Pagerwangi (asalkonversi Pers.23 D Ill seo Kohir No. 1788
27 — 1
Rp12.965.000,15 1447 Kg Rp 9.816.000,16 1232 Kg Rp 8.503.000,17 1411 Kg Rp 9.428.000,18 1548 Kg Rp10.231.000,19 1348 Kg Rp 9.123.000,20 2794 Kg Rp17.912.000,21 1953 Kg Rp12.804.500,22 1915 Kg Rp12.835.500,23 2206 Kg Rp14.843.000,24 1548 Kg Rp 9.457.000,25 1648 Kg Rp10.131.000,26 1814 Kg Rp12.072.000,27 1613 Kg Rp 9.829.000,28 1466 Kg Rp 9.095.000,29 1438 Kg Rp 8.799.000,30 975 Kg Rp 5.915.000,31 1915 Kg Rp11.878.000,32 Mei 2014 2227 Kg Rp14.052.000,33 2263 Kg Rp13.262.000,34 1622 Kg Rp10.630.000,35 1788
265 — 149
Hal ini sejalan denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1788 K/sip/1976Halaman35 dari 69 putusan Nomor87/Padt.G/2019/PN Selbahwa tuntutan dalam Provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara tetapihanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatukegiatan misalnya melarang meneruskan pembangunan diatas tanah berperkara;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan provisi hanya merupakangugatan assessor atau gugatan tambahan (additional claim) saja, maka secarahukum
54 — 32
akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM KONVENSIDALAM PROVISIMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 180 HIR, putusan provisimerupakan putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementaramenunggu sampai dengan putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.Dengan demikian, putusan provisi tidak mengenai materi pokok perkara, tetapiterbatas hanya mengenai tindakan sementara, hal ini juga sesuai denganputusan MA NO. 1788