Ditemukan 2371 data
78 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Satrio, negara dapat bertindak dalam 2 (dua)kualitas yaitu sebagai negara dan sebagai badan negara semu atauquasistaats genosse;1) Kalau negara bertindak dalam kualitasnya sebagai negara ataupenguasa maka hubungan hukum yang muncul menunjukkanhubungan hukum publik;2) Sedangkan dalam hal negara bertindak dalam kualitas yang lainmaka hubungan hukum tersebut merupakan hubungan hukumprivat dan karenanya tunduk pada ketentuan hukum perdata danapabila hubungan hukum yang dimaksud di atas muncul sebagaiakibat
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.DENNY SAPUTRA KURNIAWAN, SH
4.M. YUSRAN SETIAWAN, SH
5.WAHYU WIBOWO SAPUTRO,SH
6.ARJELY PONGBANNY, SH
7.IRKHAN OHOIULUN, SH
8.ARLY SUMANTO, SH
Terdakwa:
JOHANIS TITUS LEFTUNGUN
304 — 256
Menurut HAZEWINKELSURINGA dalam Bukunya /nleiding tot de studie vanhet Nederlansche Halaman 169 menyatakan Bahwa kelalaian/culpa terletakantara sengaja dan kebetulan, dan delict culpa itu merupakan delik semu(quasidelict). Menurut . WIYONO dalam bukunya PEMBAHASAN UNDANG UNDANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (edisi kedua) Tahun 2009Halaman 98, Bahwa penjelasan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 11adalah Dolus atau Culpa.
135 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karenasecara faktual memang jual beli tanah tersebut sengaja didesain oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat IV Konvensi untuk dilakukansecara proforma/purapura;Dengan demikian, pengakuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensitersebut semakin membuktikan bahwa perbuatan hukum berupa jual bellitanah tersebut adalah perbuatan hukum proforma/ purapura/semu;4 Selanjutnya Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan sebagai berikut:"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaseorang
139 — 19
bahwa meskipun Perjanjian jual beli antara Rosmani denganOrang tuanya menyebutkan dengan jelas perihal berapa harga dan luas tanah yangdijadikan objek perjanjian tetapi hal tersebut akhirnya membawa permasalahan hukumyang timbul selanjutnya ketika Rosmani menjual tanah objek sengketa dan bangunankepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa hal tersebut di atas juga berimplikasi kepada perjanjian jualbeli antara Rosmani dengan Orang tuanya yang seolaholah adalah perjanjian purapura/semu
1.KETUT ARYA BUDI GIRI
2.GEDE ARVA PRATAMA GIRI
3.MADE JARDIN PRADNYANA GIRI
4.I NYOMAN DERBI PRAYANOVA GIRI
5.NI LUH ASTIKAWATI
6.PRIYATI MINARSIH
7.I WAYAN SUMARTA
8.IR. MARCUS SWASTHALAKSANA
Tergugat:
1.DANIEL DENGI KABANGA
2.ANDERIAS NDARA HANDA
3.DARIUS DITA METE
4.DOMINGGUS NDARA MILLA
5.MARTEN MILLA ATE
6.TEJA HADI WIRANATA
Turut Tergugat:
1.BPN Kab. Sumba Barat Daya
2.DRA. LANNY RAHARDJA
3.RESWITA FAURA
4.KHRISNA POERWA ADHESTYA
5.DOMINGGUS DARA TANGGU LORO
6.Notaris PPAT Pejabat Pembuat Akta Tanah FRINCE MONE KAKA, S.H
7.7) Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sumba Barat Daya
8.FRINCE MONE KAKA, S.H., M.Kn. (Notaris/PPAT)
333 — 133
diputuskanoleh Pengadilan dan berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan PidanaPengadilan Negeri Waikaubak Nomor: 22/Pid.B/2016/PN Wkb, yang manapara Penggugat adalah korban tindak pidana pada perkara tersebut;Bahwa dengan putusan pidana tersebut di atas, jelas dan nyata kesalahanpidana oleh seorang pelaku tindak pidana yang telah menjalani hukuman,oleh para Penggugat hendak ditimpakan tanggung jawab perdata kepadapihak dan orang lain, yang dalam hal ini Turut Tergugat Ill, denganmembangun suatu nalar semu
729 — 167
Selain itu pula keuntungan ekonomis yang didapatkan oleh Hoteladalah hasil dari persewaan kamar Hotel dan BUKAN dari hasilpemberian fasilitas televisi.Bahwa oleh karenanya keuntungan yang didapatkan oleh Hotel atauTergugat atas dalil yang dituduhnkan Penggugat menjadi semu atauirrasional yang dengan kata lain menjadi tidak dapat di ukur ke dalam suatukeuntungan yang nyata (riil);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPer, yang berbunyi:tlap perbuatan yang melanggar hukum dan membave kerugian kepadaorang
83 — 6
Bahwa jumlahnya adalah sebesar Rp. 18.000.000,e Bahwa pembayarannya di Dusun Weru Desa Ketro.e Bahwa kwitansinya ada.e Bahwa untuk pembelian pasir kwitansinya Terdakwa lupa.e Bahwa pembelian batu koral berjumlah 6 rit.e Bahwa uang barang bukti Rp. 10.192.000, merupakan penggantian dariselisih uang yang belum dipergunakan.e Bahwa goronggorong ada 2 (dua ) tempat yaitu di dusun Sobo Kulondan Sobo Wetan.e Bahwa selain uang yang berasal dari iuran ang ditarik bersamaandengan raskin semu yang mengelola
116 — 11
Bahwa kemudian kepemilikanobyek sengketa yang didaku oleh PENGGUGAT saat ini olehTERGUGATI dan TERGUGATII tengah di permasalahkanperolehannya oleh TERGUGATIl dan TERGUGATII dengandiajukannya gugatan di Pengadilan Negeri Batang dalam Perkara Nomor: 11 / Pdt.G / 2015 / PN.BTG. sehingga klaim kerugian tersebut adalahtidak benar dan mengadaada serta jauh dari fakta yang sebenarnya ;Bahwa dalil poin 25 gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, olehkarena kerugian tersebut adalah kerugian semu, maka tidak
60 — 10
milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah ;Bahwa jumlah total uang yang disetor kepada Terdakwa semua sebesarRp. 2.826.000.000, ( dua milyar delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) ;Bahwa saksi menggunakan untuk operasional sebesar Rp. 900.000.000,(Sembilan ratus juta rupiah) ;Bahwa kepada para peserta dijanikan kapan akan realisasi untuk menjadiCPNS, pada awal tahun 2013 akan ada penetapan NIP ;Bahwa darn jumlah peserta sebanyak 66 (enam puuhn enam) orangpenetapan NIP tahun 2014 turun semu
Rudy Halim
Tergugat:
1.Koperasi Simpan Pinjam Citra Abadi Jaya
2.I Putu Bagia Sudiksa
Turut Tergugat:
I Ketut Ariana, SH
85 — 68
No.2650K/SIP/1982 tanggal 29 Januari 1983 yang berbunyi : akta Notaris yangdibuat dengan materi suatu perjanjian hutangpiutang dengan jaminantanah/rumah yang dibungkus suatu perjanjian Jual Beli tanah dengan hakmembeli kembali dengan tujuan digunakan untuk melakukan peralihan hakatas tanah debitur kepada kreditur bilamana debitur wanprestasi, maka haldemikian itu adalah suatu perfanjian semu atau purapura dan harus dnilaisebagai perjanjian hutang piutang;Bahwa berdasarkan hubungan hukum antara Penggugat
166 — 83
DI Joyakarta No.86/1981/Pdt tanggal 29 januari 1982)yang berbunyi Akta Notaris yang dibuat dengan Materi suatu perjanjian hutang piutangdengan jaminan tanah/rumah yang dibungkus sebagai suatu perjanjian jual beli tanahdengan hak membeli kembali dengan tujuan digunakan untuk melakukan peralihan hak atastanah debitur kepada kreditur bilamana debitur wanprestasi, maka hal demikian itu adalahsuatu perjanjian semu atau purapura dan harus dinilai sebagai perjanjian hutang piutang;Menimbang, bahwa berdasarkan
65 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan uraian di atas, pengadilan telah keliru mengambilkeputusan karena Hakim mempertimbangkan segala sesuatukeadaan yang bukan merupakan kebenaran sejati melainkanmerupakan suatu keadaan semu yang diciptakan, direkayasa dandimanipulasi sedemikian rupa oleh Penuntut Umum sehinggamenjadi seolaholah kebenaran sejati;D.
196 — 186
Namun ada pendapat sebagian Para Ahli Hukum Tata Negarayang mengkategorikan Surat Edaran sebagai satu kebijakan(diskresi) atau peraturan semu, aspek keberlakuannya hanyamengikat secara internal terhadap lembaga yang mengeluarkanSurat Edaran itu, bukan mengikat secara ekstrenal ;Bahwa pendapat ahli, dalam UndangUndang Nomor 12 Tahun2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangandisebutkan bahwa Penjelasan tidak boleh membuat norma baru,karena norma baru hanya diatur dalam batang tubuh atau pasalpasal
120 — 30
PT.Rizski Massecara bersamasama dengan DEDY YOGASARA alias DEDY TIONG untukmenggunakan PT.Rizki Mas sebagai salah satu perusahaan pendamping selainperusahaanperusahaan lain yang digunakan oleh DEDY YOGASARA alias DEDYTIONG tersebut dapat dikatakan sebagai perobuatan persekongkolan antara Terdakwadengan DEDY YOGASARA alias DEDY TIONG untuk mengatur dan atau menentukanpemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidaksehat karena tindakan tersebut telah menciptakan persaingan semu
Persaingan semu diantara peserta tender tersebut didugadalam rangka mengatur pemenang tender.2) Ketentuan perundangundangan yang mengatur tentang adanyalaranganmelakukan perbuatan persekongkolan untuk mengatur dan atau menentukanpemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usahatidak sehat adalah diatur pada Pasal 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
R. INDRA HADI NIZA, SH
Terdakwa:
MATTAHIR Als TAHIRAN BiN SULTANI
121 — 37
pidana yangmenimpa diri korban sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan JaksaPenuntut Umum kepada diri Terdakwa yang mana hal tersebut telah terungkapdipersidangan secara jelas dan tegas namun ternyata Jaksa Penuntut Umumberkesimpulan dalam Surat Tuntutannya : menyatakan unsur unsur pasaldalam Dakwaan kesatu yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhidan terbukti ;Bahwa terpenuhi dan terbuktinya Dakwaan kesatu tersebut, pada prinsipnyaJaksa Penuntut Umum hanya didasarkan pada fakta yang semu
141 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
,MH. dengan judul legislasi semu/oseudo wetgeving).4.
Alwin HI. Usman
Tergugat:
1.Rennij Thendean Alias Ciboko
2.Jasman La Masa.,SH
3.Dedy Gunawan Japsamhsah Alias ON
172 — 89
Bahwa dari dalil Tergugat II bagian dalam eksepsi diatas, telahnyata dan jelas memperlihatkan dalam persidangan ini bahwagugatan Penggugat dalam perkara ini adalah hanya merupakangugatan semu karena telah merekayasa suatu peristiwa denganmaksud dan tujuan memeras Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Illagar mendapatkan keuntungan tanpa harus mengeluarkan keringat ;3.
Letkol Chk Dewa Putu Martin, S.H.
Terdakwa:
I Wayan Sukada
104 — 42
Dewa Gede Ngurah) tidak ada orangmelihat.Bahwa pada saat uang telah diserahkan semu(Sdr. Dewa Gede Ngurah) pernah memberikan welambat 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulansurat pemanggilan untuk diangkat menjadi pegavSipil dan mulai bekerja sesuai dengan surattersebut.Bahwa Terdakwa tidak pernah mendaftarakan an(Sdr. Made Jagra) yang bernama Sadr. Putu Wi:Putra (Saksi14) dan Sdr.
PT. Putra Ciptakreasi Pratama
Tergugat:
Pokja 2.06.16.01.067.20 LPBJ KABUPATEN SIJUNJUNG Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ)
277 — 141
Pengumuman lelang yang semu dan fiktifb. Pengumuman lelang tidak lengkapc. Jangka waktu pengumuman lelang terlaluSingkat Pengambilan DokumenLelanga. Dokumen lelang diserahkanyanginkonsistemb. Waktu pendistribusian dokumen terbatascc. Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari Penyusunan Harga PerkiraanSendiri (HPS)a. Gambaran nilai HPS ditutupb. Pengembangan harga (mark up)tidak sesualc. Penentuan estimasi hargaaturan Penjelasan (aanwijizing)a. Preebid meeting yang terbatasb.
278 — 83
kKekuasaan kehakiman;Menimbang, bahwa terdapat pula kewenangan absolut extra judicialberdasarkan yurisdiksi khusus (specific jurisdiction) oleh Undang Undang, yangmengatur bahwa selain Pengadilan Negara yang berada didalam lingkungankekuasan kehakiman yang digariskan pada pasal 24 ayat (2) UUD Negara RI1945 terdapat juga sistem penyelesaian sengketa berdasarkan yurisdiksikhusus yang diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan, Badanyang bertindak melakukan penyelesaian itu disebut peradilan semu