Ditemukan 2375 data
Terbanding/Tergugat : PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris di Kota Bogor Ny Natalia Lini Handayani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : PPAT Daerah Kerja Kabupaten Tangerang Ny Dyah Ida Harnani,S.Sos,SH,M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Tangerang II
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Tangerang Selatan
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny Arti Yustinah
217 — 62
Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi:Filhuimaisyah dan Achmad SukarnoKaidah Hukum : Jual beli yang semula didasari utangpiutang adalah perjanjian semu, dimana pihak penjualdalam posisi lemah dan terdesak, sehingga mengandungpenyalahgunaan keadaanKasus Posisi :1.
Oleh karena ituutang tidak dapat dilunasi, maka dibuatkan jual beli atas jaminan tersebut,sehingga perjanjian semu tersebut menggantikan perjanjian utang piutang ; Bahwa dengan demikian Tergugat I, Il berada dalam posisi lemah dan terdesaksehingga menandatangani suratsurat tersebut, dan dapat disimpulkan bahwaperjanjian tersebut merupakan perjanjian sebagai kehendak satu pihak sertamerupakan penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) olehPenggugat ;Amar PutusanMengadili Mengabulkan permohonan
MA No.275 K/ Pdt/ 2004 tanggal 29 Agustus 2005Para Pihak: 1.Penggugat/ Pembanding/ Termohon Kasasi :D.br.Nainggolan2.Tergugat/ Terbanding/ Pemohon Kasasi :Filhuimaisyah dan Achmad SukarnoKaidah Hukum : Jual beli yang semula didasari utangpiutang adalah perjanjian semu, dimana pihak penjualdalam posisi lemah dan terdesak, sehinggamengandung penyalahgunaan keadaanKasus Posisi :1.
96 — 26
dengan DEDYYOGASARA alias DEDY TIONG untuk menggunakan PT.Perintis PutraPasundan sebagai salah satu perusahaan pendamping selainperusahaanperusahaan lain yang digunakan oleh DEDY YOGASARAalias DEDY TIONG tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatanpersekongkolan antara Terdakwa DANI PRIATNA dengan DEDYYOGASARA alias DEDY TIONG untuk mengatur dan = ataumenentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkanterjadinya persaingan usaha tidak sehat karena tindakan tersebuttelah menciptakan persaingan semu
tidakjujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.Berdasarkan faktafakta sebagaimana diuangkapkan oleh pihakPenyidik serta dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundangantersebut diatas maka Ahli berpendapat bahwa:1) Perbuatan para pihak sebagaimana disebutkan diatas dapatdikatakan sebagai perbuatan persekongkolan untuk mengaturdan atau menentukan pemenang tender sehingga dapatmengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat karenatindakan tersebut telah menciptakan persaingan semu
421 — 204 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa adapun isi dari pertimbangan hukum yang ada dalam PutusanPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 761/PDT/2014/PT DKI, dapatkami kutip isinya sebagai berikut: Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat dan Ill, Pembanding II semu/a Tergugat Il, Pembanding IIIsemula Tergugat IV, Pembanding IV semula Tergugat y telah diajukandalam tenggang waktu dan menurut caracara yang ditentukan olehundangundang, maka permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima; Menimbang, bahwa
124 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karenasecara faktual memang jual beli tanah tersebut sengaja didesain oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi dan Tergugat IV Konvensi untuk dilakukansecara proforma/purapura;Dengan demikian, pengakuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensitersebut semakin membuktikan bahwa perbuatan hukum berupa jual bellitanah tersebut adalah perbuatan hukum proforma/ purapura/semu;4 Selanjutnya Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan sebagai berikut:"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaseorang
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.DENNY SAPUTRA KURNIAWAN, SH
4.M. YUSRAN SETIAWAN, SH
5.WAHYU WIBOWO SAPUTRO,SH
6.ARJELY PONGBANNY, SH
7.IRKHAN OHOIULUN, SH
8.ARLY SUMANTO, SH
Terdakwa:
JOHANIS TITUS LEFTUNGUN
287 — 246
Menurut HAZEWINKELSURINGA dalam Bukunya /nleiding tot de studie vanhet Nederlansche Halaman 169 menyatakan Bahwa kelalaian/culpa terletakantara sengaja dan kebetulan, dan delict culpa itu merupakan delik semu(quasidelict). Menurut . WIYONO dalam bukunya PEMBAHASAN UNDANG UNDANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (edisi kedua) Tahun 2009Halaman 98, Bahwa penjelasan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 11adalah Dolus atau Culpa.
51 — 28
rangka merubah sikap aneh Tergugat,karena wakiu itu Penggugat masih dalam KB dan diminta oleh Tergugatuntuk melepas pasangan KB dengan cara memaksa. oteh karena itumenurut kuasa Penggugat yang mengetahui masatahnya,rukun damaicintakasih yang dikatakan Tergugat dalam memori pokok perkaraNo.3,4,5, tidak benar dan tidak jujur, kKemudian juga mana mungkinTergugat dapat membahagiakan anak istri ( Memori pokok perkara no5,6) Kalau Tergugat selatu bersikap kasar kepada keluarganya, damaitapi gersang dan semu
50 — 3
tangga Penggugat dengan Tergugat;rtlchfcsl af0O ltrchfcs0insrsid2768445par rtlchfcsl af0O ltrchfcsO insrsid13710778 tab Menimbang,bahwartlchfcsl afO ltrchfcsO insrsid13324515 JjawabanTergugatrtlchfcsl af0O ltrchfcsO insrsid13710778tentang kehendak Tergugat yang tetap ingin rukun dan tidak mau ceraidengan Penggugat, Majlis hakim berpendapat bahwa bagaimanapun kuatnyahasrat Tergugat untuk tetap rukun dengan Penggugat, apabila ditolak oleh Penggugat, maka kerukunan yang demikianitu hanyalah kerukunan semu
203 — 103
Hal tersebut secara tidaksengaja memberikan kenaikan bobot progress semu sebesar 6,976%, dariyang semestinya apabila diperbandingkan dengan Nilai Kontrak Awal.13.Menanggapi dugaan adanya mark up angaran pada lelang sisapekerjaan di Tahun Anggaran 2016, dengan penjelasan sebagaiberikut:Tahun Anggaran 2016, Universitas Terbuka kembali melakukan lelanglanjutan melalui aplikasi SPSE KEMDIKBUD pekerjaan Rehabilitasi danPengadaan Utilitas Gedung Unit Program Belajar Jarak Jauh UniversitasTerbuka (UPBJJUT
334 — 712
Peraturan perundangundangan berbedadengan peraturan kebijaksanaan,peraturan kebijaksanaan hanya untuk halhalyang bersifat teknis, kalau undangundang itu yang bersifat prinsipprinsip, adasanksi, ada hak dan kewajiban, tetapi kalau prosedurprosedur itu biasa diaturdalam peraturan kebijaksanaan, apakah itu dalam surat edaran, petunjuk dansebagainya, ini namanya undangundang semu, kalau orang tidak paham itudianggap peraturan perundangundangan padahal itu bukan, sebab perintahnyaitu adalah undangundang
88 — 265
,halaman 100 dari 146 halaman1617YAYUK PNSHERAWA (GuruTLS.Pd SMAN 1Ende)SEMU PNSANASTAS DPPKADIA, SE Kab. EndePutusan Nomor : 12 /PID.SUSTPK/2017/PT.KPG.,halaman 101 dari 146 halaman15.000.0005.000.00012.000.00018.000.00011.250.0001.000.0004.400.00024.950.000Biaya memperingati HUTPGRI ke64 Tahun 2009. Biaya pengobatan diJakarta. Bonus pelatin cabangOlahraga untukFORDATA di Maumere2009. Bantuan DanaPembinaan Cabangolahraga yang mengikutiFORDATA di Maumere2009.
Pembanding/Penggugat II : SAM ABEDNEGO SIMBOLON Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Pembanding/Penggugat III : PAUL DEMOS SIMBOLON Diwakili Oleh : JAMIN NAIBAHO, SH
Terbanding/Tergugat I : KIRISMAN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat II : BUDIATER SIMBOLON almarhum atau ahli warisnya
Terbanding/Tergugat III : SAIHOT SIMBOLON
Terbanding/Tergugat IV : AMAN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat V : LASMAN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat VI : BANTU SIMBOLON
Terbanding/Tergugat VII : PARLINDUNGAN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat VIII : KARLES SIMBOLON
Terbanding/Tergugat IX : DELITUA SIMBOLON
Terbanding/Tergugat X : JABARANG SIMBOLON
Terbanding/Tergugat XI : EDWIN SIMBOLON
Terbanding/Tergugat XII : TAMBA SIMBOLON
Terbanding/Tergugat XIII : BONAR SIMBOLON
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir
81 — 64
Jadi, faktayang abstrak dalam hukum pembuktian, dikategorikan sebagai halyang khayali atau semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat buktiuntuk membuktikan kebenaran dari Para Tergugat/Terbanding ;Bahwa segala tindakan Para Tergugat/Terbanding atau siapa sajadiatas tanah warisan Para Penggugat / Para Pembanding tanpapersetujuan Para Penggugat/Pembanding sebagai ahli waris darikakek/orangtua Para Penggugat adalah tidak sah dan bertentangandengan hukum hal itu sesuai dengan ketentuan : setiap
292 — 119
GCP adalah semu /bohong atau tidak sesuai dengan apa yang awalnya diterangkan kepada parainvestor oleh karena : > Profit sharing bukan diperoleh dari hasil keuntungan perdagangan chlorophyldan ikan sarden kaleng merk KIKU melainkan profit sharing diambilkandari penyisihan uang inventor itu sendiri atau dengan cara investor lamamendapatkan profit sharing dari uang investor baru tanpa sepengetahuan masingmasing investor ;> Terhitung sejak 7 Maret 2012 PT.
GCP adalah semu atautidak sesuai dengan apa yang awalnya diterangkan kepada para investor olehkarena: > Profit sharing bukan diperoleh dari hasil keuntungan perdagangan chlorophyldan ikan sarden kaleng merk KIKU melainkan profit sharing diambilkandari penyisihan uang inventor itu sendiri atau dengan cara investor lamamendapatkan profit sharing dari uang investor baru tanpa sepengetahuanmasingmasing investor ;Terhitung sejak 7 Maret 2012 PT. GARADASI ANAK NEGERI sudahbukan lagi mitra tetap PT.
893 — 255
Selain itu pula keuntungan ekonomis yang didapatkan oleh Hoteladalah hasil dari persewaan kamar Hotel dan BUKAN dari hasilpemberian fasilitas televisi.Bahwa oleh karenanya keuntungan yang didapatkan oleh Hotel atauTergugat atas dalil yang dituduhkan Penggugat menjadi semu atauirrasional yang dengan kata lain menjadi tidak dapat di ukur ke dalam suatukeuntungan yang nyata (rill);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPer, yang berbunyi:tlap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepadaorang
61 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Angka Rp578.352.900,00 yang digunakan BPKP adalah angkayang tidak mengandung Keadilan dan Angka semu karenahanya didasarkan atas selisin bayar dan barang yang dikirim.Bukan merupakan kerugian real karena tidak memperhatikanstok barang real saat itu. Kenyataan bahwa ada kelebihanpengiriman barang yang belum dibayar dan merupakankeuntungan bagi Bulog Tidak Sama Sekali diperhitungkan olehBPKP. Barang mitra yang Belum Dibayar tidak sama sekalidinilai oleh BPKP.
77 — 30
Suatu sebab yang halal ;Kemudian dalam pasal 1338 KUHPerdata dinyatakan :Semu Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagimereka yang membuatnya.
176 — 129
dasar tuntutan Penggugat yang dan tidakbemilai kerugian apapun baik secara matenil maupun immaterial menjaditidak beralasan hukum; Oleh karena itu tidak bemilai sama sekali pulapermohonan Penggugat perihal sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadapobjek sengketa dan permohonan agar Pengadilan menyatakan putusandapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoorbaar bij vooraad) serta hukumanuang paksa (dwangsom) gugatan harus ditolak, dengan demikian kerugianyang didalilkan Penggugat adalah kerugian yang semu
PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG
Tergugat:
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG
217 — 85
Ill Tahun 2000 maupun segala macambentuk keputusan Badan dan Pejabat TUN yang merupakan peraturanyang bersifat umum maupun perundangundangan semu yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang diumumkan dalam rangkamelaksanakan kebijakan pemerintah (lihat kertas kerja Indroharto, SH.yang berjudul "Asasasas Hukum Tata Usaha Negara II halaman 63 alineaHalaman 44 dari 91 halaman/ Putusan Nomor 149/G/2020/PTUNBDG14.15.ke6), kemudian Keputusan a quo (objek gugatan) tersebut merupakanpengejawantahan
380 — 950 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengadakan propaganda tipu muslinat seolaholah akan terjadipembebasan tanah dengan maksud agar warga masyarakat pemilik tanahyang menuntut hak haknya bersedia mengadakan perdamaian semu yangternyata perdamaian tersebut telah merugikan warga masyarakat pemiliktanah tersebut;Bahwa terhadap pemalsuan tandatangan pada point 1 (satu) tersebut diatas, Mantan Kepala Desa Jatisampurna dan Jatikarya telah membuat/menandatangani Surat Pernyataan, dan berdasarkan Surat Pernyataan M.
PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA TEKSTIL SANDANG DAN KULIT SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (PC FSP TSK SPSI) KABUPATEN BANDUNG
Tergugat:
DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN BANDUNG
200 — 98
IllTahun 2000 maupun segala macam bentuk keputusan Badan danPejabat TUN yang merupakan peraturan yang bersifat umummaupun perundangundangan semu yang dikeluarkan oleh BadanHalaman 47 dari 95 halaman Putusan Nomor: 151/G/2020/PTUN.BDG.14.15.atau Pejabat TUN yang diumumkan dalam rangka melaksanakankebijakan pemerintah (lihat kertas kerja Indroharto, SH. yangberjudul "Asasasas Hukum Tata Usaha Negara II halaman 63 alineake6), kemudian Keputusan a quo (objek gugatan) tersebutmerupakan pengejawantahan
109 — 16
Nomor 8/Padt.G/2016/PN.Pmn13.sewaktu perkara ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan ini, terobukakemungkinan Tergugat baik secara sendirisendiri maupun secarabersamasama akan mengalihkan hak atas sebagian. atau keseluruhantanah sawah objek perkara kepada pihak lain, bila hal itu sampai terjadidisamping Penggugat akan sangat dirugikan juga akan mempersulitpengadilan ini dalam memeriksa perkaranya dan untuk menghindari adakeputusan hukum yang sia sia di mana nantinya hanyalah kebenaran dankeadilan semu