., yang menyatakan bahwa :perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahanHukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional MahkamahAgung RI, tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon Il yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

Penggugat, kemudian pindah di rumah sendiri di KelurahanMalalayang; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dankedua anak tersebut sudah dewasa dan anak kedua telah menikah; Bahwa saksi ketahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat danTergugat, Sudah tidak harmonis dan sudah sering bertengkar; Bahwa saksi sering kerumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihatsudah tidak harmonis dan bertengkar mulut; Bahwa yang menyebabkan pertengkaran diantara Penggugat danTergugat adalah masalah akidah

Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun sudahpisah ranjang, karena Tergugat sudah tidak seakidah denganPenggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sudah kurang lebih 9tahun lamanya; Bahwa menurut pengakuan Penggugat kepada saksi bahwa Tergugatsudah tidak pernah lagi memberikan uang kepada Penggugat; Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat danTergugat untuk kembali rukun dan membina kembali rumah tanggamereka, tetapi tidak berhasil, karena sudah berbeda akidah

rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalanrukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 1985 rumah tanggaPenggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat secara diamdiam telahkembali keagamanya semula yaitu Kristen Protestan dan selama menjadi muslim13Tergugat tidak pernah mau diajak melaksanakan ibadah dan kewajiban layaknyaseorang muslim, bahkan secara terangterangan Tergugat telah melaksanbakanibadah secara Kristen didalam rumah, oleh karena itu antara Penggugat dantergugat telah berbeda akidah

Bahwa Anakanak tidak hanya perlu materi tetapi perhatian dan kasih sayang,12.sesibuksibuknya dengan aktifitas kerja maka terhadap anakanak harus tetapada waktu dan itu selama ini Tergugat lakukan walaupun Tergugat bekerjasebisabisanya Tergugat selalu memperhatikan anakanak disaat jam istirahatmaka Tergugat akan melihat anakanak baik langsung ataupun komunikasimenanyakan apakah sudah makan atau belum, dan juga mengenai ahlak danakidah agama Tergugat selalu menanamkan akidah yang baik serta budi pekertidan

Tergugat sangat meragukan mengenai akidah Penggugat karena terbuktididalam Identitas KTP yang Tergugat temukan bahwa Penggugat adalah telahbepindah agama dari Islam menjadi Agama Kristen yaitu :* KTP NIK 3172024606821005 atas nama XXXX dari PropinsiDKI Jakarta tertanggal 11022013 tertulis agama Penggugatyaitu Kristen dengan status Belum Kawin .Dari bukti ini saja sangat jelas sifat Penggugat yang suka dengan kebohongandengan menyembunyikan status yaitu Belum menikah dan juga akidahPenggugat yang

telah menyatakan dengan bukti otentik berAgama Kristen,daribukti ini Tergugat sangat khawatir jika anakanak bersama dengan Penggugatkarena menyangkut moral dan ahlak seta akidah yang sangat berpengaruhterhadap perkembagan anakanak, dengan adanya kebohongan ini sangat jelasadanya prilaku yang tidak baik bagi diri Penggugat apalagi dengan adanyastatus agama Penggugat.Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita nomor 8 dan 9 GugatanPengggugat yang meminta Hak asuh kedua orang anak Penggugat danTergugat

dengan tegas Tergugat tolak dan Mohon Majelis Hakim yang muliamengesampingkanya oleh karena Penggugat mempunyai moral dan kelakuanyang tidak baik dan mengenai akidah agama Penggugat sangat diragukankarena bukti otentik didalam KTP tertulis status agama Penggugat adalahKRISTEN,hal ini akan dikhawatirkan berdampak negatif terhadapperkembangan anakanak tersebut sekarang dan dimasa yang akan datang danMohon Majelis Hakim yang mulia menolaknya Petitum Gugatan Penggugatangka 2.13.

agama TergugatRekonvensi yang berani menyatakan beragama KRISTEN didalam KTPTergugat Rekonvensi dengan akidah agama yang telah beralih dariAgama Islam ke agama Kristen, Penggugat khawatirkan akanperkembangan anakanak dan selain itu Penggugat rekonvensi mampumemenuhi kebutuhan anakanak baik sandang,pangan,pendidikan sekolahkarena Penggugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai karyawanSwasta dan juga Penggugat rekonvensi beragama Islam dan mempunyaiahlak yang baik dan sellau sayang,perhatian dan

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukumdi Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

Sebelum berumah tangga kami berbeda akidah setelah itu kamimemutuskan menikah satu akidah;7. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukundan harmonis, beberapa bulan kemudian Suprapto bin Warso Sentikokembali ke agama yang lama, dari situ Penggugat sudah tidak nyamantetap sejak bulan Mei 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadiperselisinan dan pertengkaran yang teruS menerus yang pernahPenggugat ajukan ke kantor agama setempat B.P.4 pada tanggal 01November 2016.

Penggugat dan Tergugat rumah tanggaPenggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran yangdisebabkan karena Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah agama yaitu KristenKatolik dan Tergugat juga ingin membaptis anak Penggugat dan Tergugat;Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei2010 yang disebabkan karena masalah yang sama dan kemudian Tergugat minta izinkepada orang tua Penggugat tentang keinginan Tergugat yang ingin mengajakPenggugat pindah akidah

pada pokoknya adalah gugatan perceraianyang didasarkan atas dalil sejak lahirnya anak rumah tangga Penggugat dan Tergugatmulai goyah dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengajakPenggugat untuk pindah agama yaitu Kristen Katolik dan Tergugat juga inginmembaptis anak, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2010 yang disebabkanmasalah yang sama dan kemudian Tergugat minta izin kepada orang tua Penggugattentang keingin Tergugat yang ingin mengajak Penggugat pindah akidah

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hiduplayaknya satu keluarga, dikarenakan telah tinggal secara terpisahdalam waktu yang relative lama yaitu bertahuntahun lamanya;c..Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berbeda keyakinan(akidah), dimana Penggugat telah kembali lagi ke agama semulayaitu Kristen Protestan;. Bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadisekitaran tahun 2004 dikarenakan adanya perselingkuhan yangTergugat lakukan.

Penggugat dan Tergugat telah berbedakeyakinan (akidah), dimana Penggugat telah kembali ke agama semula yaituKristen Protestan, dan akhirnya pada tahun 2004 Penggugat dan Tergugat berpisahrumah, dikarenakan adanya perselingkuhan yang Tergugat lakukan, Penggguatpergi dari rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknyasuami isteri selama kurang lebih 13 tahun lamanya;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

;Bahwa sejak tahun 2017 mereka berpisah tempat tinggal, Penggugatpulang kembali ke Gorontalo dan tinggal di rumah orang tuansedangkanTergugat tinggal di rumahnya di Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timurbersama dengan isteri pertama dan anaknya;Bahwa tidak, sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungidan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;Bahwa pihak keluarga telah 3 kali menasehati Penggugat namun ketikamengetahui bahwa Tergugat telah murtad dan mengkhawatirkan akanmerusak akidah

Putusan No.249/Pdt.G/2019/PA.Gtlomerusak akidah Penggugat dan anaknmaka perceraian jalan terbaik buatmereka;Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakanmenerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkantanggapannya;Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukanapapun lagi dan mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukumdi Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alin sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

Halaman 17 dari 23 HalamanTermohon dapat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon,sedangkan akidah Termohon tidak pernah berubah dari akidah yangdianut sebelumnya yaitu agama Kristen;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut,Termohon menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya mengakuikalau kedua orang anak tersebut adalah anak Pemohon dan Termohon,dan Termohon juga mengakui bahwa Termohon telah keluar dari agamaIslam, dan ditambahkan pula oleh Termohon, ianya tidak pernah masukagama Islam,

dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak tersebuttelah tinggal bersama dengan Pemohon yang beragama Islam, dan anaktersebut telah menganut agama Islam dan didik secara Islam bergauldalam lingkungan orangorang Islam semenjak dilahirkan, maka sesualdengan maksud Pasal 6 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014, permohonanPemohon dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas dan sematamata demi menjaga akidah

Karena Termohontelah terbukti tidak cakap dan atau tidak dapat merawat serta tidakmampu mendidik anakanak sesuai dengan akidah Islam yangberdasarkan AlQuran, serta diragukan perannya sebagai seorang ibuyang solehah, amanah, fatonah, dan rahmah. Sebaliknya, Pemohonyang cakap dan selalu memperhatikan sandang, pangan, kesehatan,tauladan, pendidikan dan kasih sayang kepada anakanak Pemohondan Termohon sesuai dengan akidah Islam;14.

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Siri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum danHalaman 8 dari 11 penetapan Nomor 110/Padt.P/2020/PA. Tgr.didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahanHukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional MahkamahAgung RI, tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

Penetapan No.46 /Pdt.P/2021 /MS.SKI.tidak pernah cerai maupun pindah agama dan sudah punya satu oranganak; Bahwa Para Pemohon masih sebagai Suami istri dan masingmasing tetapdalam akidah Islam serta tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;2.

Bahwa Para Pemohon masih sebagai Suami istri dan masingmasing tetapdalam akidah Islam serta tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagimengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana

Bahwa antara pemohon dan pemohon II tidak ada hubungan mahrammaupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarangtidak pernah cerai maupun pindah agama dan sudah punya satu oranganak; Bahwa Para Pemohon masih sebagai Suami istri dan masingmasing tetapdalam akidah Islam serta tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;2.

mengetahui kapan para Pemohonmelangsungkan pernikahan dan siapa wali, saksi dan berapa maharnya; Bahwa saksi mengetahui bahwa Pernikahan antara Pemohon danPemohon II tidak ada mayarakat yang keberatan semenjak para Pemohonmenikah; Bahwa antara pemohon dan pemohon II tidak ada hubungan mahrammaupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarangtidak pernah cerai maupun pindah agama dan sudah punya satu oranganak; Bahwa Para Pemohon masih sebagai Suami istri dan masingmasing tetapdalam akidah

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Siri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahanHukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional MahkamahAgung RI, tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

Tar.berdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukumdi Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI,tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon Il yang dilindung!

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Siri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945;Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

Tgr.berdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan atas itikat baik;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II cukupberalasan dan harus dikabulkan;Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah antaraPemohon dengan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 2016 tersebut,maka segala akibat hukum antara Pemohon dengan Pemohon II sebagaisuami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya

No. 0065/Pdt.G/2016/PA.Bta.10.4.3 Termohon suka melontarkan katakata pindah akidah ke Agama Katolik.Bahwa, usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun danbersatukembali sudah dilakukan oleh orang tua keduabelah pihak, akantetapi usaha tersebut selalugagal sehingga Pemohonpun menjatuhkan talak1 (satu) kepada Termohon dihadapan keduaorang tua Pemohon dan Termohon;Bahwa, puncak keributan dan perselisihanantaraPemohon dan Termohonterjadipadaakhir tahun 2014, yang pada saat itu Termohon membulatkantekaddan

kenal dengan Pemohon dan Termohon, karenasaksiadalah tetangga Pemohon sejak 5 tahun terakhir, dan saksi tidak hadirpada pernikahan Pemohon dan Termohon ; Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di rumah orangtuaTermohon, sudahmempunyaianak 3 orang sekarang bersamaTermohon; Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak rukunlagi, sering terjadi perselisinhan dan pertengkaran, penyebabnya ekonomirumah tangga, Termohon tidak menerima hasil Pemohon, dan disampingituTermohon berpindah akidah

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Siri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum danHalaman 8 dari 11 penetapan Nomor 24/Padt.P/2020/PA. Tgr.didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahanHukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional MahkamahAgung RI, tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan

., yang menyatakan bahwa :perkawinan Siri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankanberdasarkan akidah Agama yang dilindungi UndangUndang Dasar1945; Pendapat DR. H. Harifin A, Tumpa, S.H., M.H., berpandangan bahwa :kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dandidasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harusmempertimbangkan.

(H.Andi syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa permasalahanHukum di Lingkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasional MahkamahAgung RI, tahun 2009, him. 67);Menimbang, bahwa pendapat pakar yang diambil alih sebagaipendapat Majelis Hakim tersebut, terhadap perkara ini Majelis Hakimberkesimpulan bahwa pencatatan pernikahan adalah sesuatu hal yangpenting, dan pernikahan Pemohon dengan Pemohon II dijalankanberdasarkan akidah agama Pemohon dan Pemohon II yang dilindungiUndangUndang Dasar 1945 serta didasarkan