adalah TR (untuk produk dalam negeri) dan TL(untuk produk luar negeri) di ikuti dengan angka 9 (sembilan) digit.Bahwa makna masingmasing dari angka 9 (sembilan) digittersebut dapat saya jelaskan adalah 2 (dua) digit pertama adalahtahun pendaftaran, 1 (satu) digit ke dua adalah jenis ijin produsen,1 (satu) digit ke tiga adalah bentuk sediaan, 5 (lima) digit ke empatadalah nomor urut pendaftaran.Bahwa obat tradisonal supaya dapat diedarkan harus memenuhiketentuan berdasarkan Permenkes RI Nomor : 246/Menkes

Industri Obat Tradisional danPendaftaran Obat Tradisional, dimana obat tradisional dilarangmengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang berkasiatsebagai obat dan dilarang mengandung obat bahan yang tergolongobat keras atau narkotika.Bahwa dapat saya jelaskan makna dari hasil pengujianlaboratorium tersebut bahwa barang bukti yang diuji dinyatakanpositif mengandung bahan kimia obat yaitu Sildenafil Sitrat.Bahwa persyaratan khusus untuk obat tradisional sesuai denganPermenkes RI Nomor : 246/Menkes

identifikasiParacetamol dengan hasil uji positif dan juga pada kemasannya tidakmencantumkan nomor registrasi baik pada label maupun pada kemasannyatidak mencantumkan nomor pendaftaran berupa CD (untuk produk dalamnegeri ) dan CL (untuk produk luar negeri) diikuti dengan angka 10 (sepuluh)digit.Bahwa semua jamujamu/obat tradisional tersebut tidak ada izin edar dariDepartemen Kesehatan RI atau Badan POM RI.e Bahwa karena persyaratan khusus untuk obat tradisional sesuaidengan Permenkes RI Nomor : 246/Menkes

Persyaratan khusus untuk obat tradisional sesuai dengan Permenkes RI Nomor :246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran ObatTradisional, dimana obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia sintetik atau hasilisolasi yang berkasiat sebagai obat dan dilarang mengandung obat bahan yang tergolongobat keras atau narkotika, sehingga tidak boleh diedarkan/dijual.Menimbang, bahwa terdakwa menjual Obat Tradisional yang tidak memiliki izinedar tersebut atas permintaan

tanggal 31 Mei 2012, Jamu Primadona :identifikasi Sildenafil Sitrat dan identifikasi Paracetamol dengan hasil uji positif serta padalabel maupun kemasannya tidak mencantumkan nomor pendaftaran berupa TR (untukproduk dalam negeri) dan TL (untuk produk luar negeri) yang diikuti dengan 9 (sembilan)angka, yang seharusnya ada sebagai bukti telah memiliki izin edar dari DepartemenKesehatan RI atau Badan POM RI.Menimbang, bahwa persyaratan khusus untuk obat tradisional sesuai denganPermenkes RI Nomor : 246/Menkes

BB 2133/2017/NNF dan BB 2136/2017/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 93(sembilan puluh tiga) dalam Peraturan Menkes RI No. tahun 2017tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.2.

BB 2133/2017/NNF dan BB 2136/2017/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 93(sembilan puluh tiga) dalam Peraturan Menkes RI No. 2 tahun 2017tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangUndang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentangNarkotika.2.

BB 2133/2017/NNF dan BB 2136/2017/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACAterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 93 (sembilan puluh tiga)dalam Peraturan Menkes RI No. 2 tahun 2017 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.b.

BB 2133/2017/NNF dan BB 2136/2017/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACAterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 93 (sembilan puluh tiga)dalam Peraturan Menkes RI No. 2 tahun 2017 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang RepublikIndonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.2.

yang berwenang dalammembeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkanHalaman 3, Putusan Nomor 242/PID.SUS/2019/PT SMGnarkotika berupa sabusabu dan tembakau gorilla tersebut, karena NarkotikaGolongan hanya dapat digunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuandan Teknologi bukan untuk diperjualbelikan secara tidak resmi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika dan Peraturan Menkes

UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalammemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman berupa sabu dan tembakau gorilla tersebut, karena NarkotikaGolongan hanya dapat digunakan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuandan Teknologi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika dan Peraturan Menkes

. 35tahun 2009 tentang Narkotika.Halaman 5, Putusan Nomor 242/PID.SUS/2019/PT SMGMembaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSukoharjo, Nomor Reg. perkara : PDM37/SUKOH/Euh.2/05/2019 Terdakwatelah dituntut sebagai berikut:1Menyatakan terdakwa DAVID ARIFIN Bin NUR BAKTI NENDRO bersalahmelakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menmiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan bukantanaman, melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 danPeraturan Menkes

(Bukti T43):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/108/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Pertama tahun 2017. (Bukti T44);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/196/2017 tanggal 11 April 2017 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Kedua tahun 2017. (Bukti T45):Halaman 55 dari 68 halaman.

Putusan Nomor 62 P/HUM/20184647484950515253Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/337/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Ketiga tahun 2017. (Bukti T46):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/409/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Keempat tahun 2017.

(Bukti T47):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/601/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Kelima tahun 2017. (Bukti T48);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/50/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Keenam tahun 2018.

(Bukti T49):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/135/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Ketujuh tahun 2018. (Bukti T50);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2017 tanggal 24 Mei 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Kedelapan tahun 2018.

(Bukti T51);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/396/2017 tanggal 23 Juli 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Kesembilan tahun 2018. (Bukti T52):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07IMENKES/523/2017 tanggal 20 September 2018 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Kesepuluh tahun 2017.

BARUS, SH Bahwa sesuai dengan Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/V1I/2000 pasal 5 ayat 1 yangberbunyi Registrasi obat jadi produksi dalam negeri hanya dilakukan oleh industrifarmasi yang memiliki ijin sekurangkurangnya ijin prinsip dan sesuai dengan PermenkesRI No. 949/Menkes/Per/V1/2000 pasal 19 yang berbunyi berdasarkan rekomendasi yangdiberikan oleh KOMNASPOJ, Panitia Penilai Khasiat Keamanan dan Panitia PenilaiMutu, Tekhnologi, Penandaan dan Kerasionalan Obat Jadi, Direktur Jenderalmemberikan keputusan

pemeriksaan lanoratorium kriminalistik no.LAB :6917/NOF/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yang menerangkan bahwa tablet IItersebut mengandung trihensifenidil HCL dan Klorfeniramina yang tergolong obat kerasdengan prosedur pembelian dan kepemilikan harus dengan resep dokter sesuai yangtertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasi yang tergolong obat keras dilakukanoleh apotik sesuai dengan pasal 2 tentang tugas dan fungsi apotik ;Bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan menurut permenkes RI No. 949/Menkes

pemerintah sesuai denganperundangundangan yang berlaku ;Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat ijin edar ;Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI No. 36 tahun 2009 berbunyi setiap orang yangtidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;a.Bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

butir obat jenis carnophen zenith pharmaceutical, yang ditemukanketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;Bahwa Ahli menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalah Pembuatantermasuk pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelola obat, pelayananobat atas resep dokter, pelayanan informasi obat dan obat Tradisionalsesuai dengan pasal 98 ayat (2) dan ayat (8) UndangUndang No.36Tahun 2009 tentang kesehatan dan PERMENKES REPUBLIKINDONESIA, NOMOR 889/MENKES

, bahan obat,obat tradisional dan kosmetik sesuai dengan pasal 1 ayat (4) UndangUndang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatursyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIANomor 889/MENKES

putihdengan penandaan Zenith pada satu sisi dan () pada sisi lainnyaadalah positif mengandung Paracetamol, kafein, dan Karisoprodol;Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian , karena sudah diatursyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIKINDONESIA Nomor 889/MENKES

.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; Menimbang, bahwa pasal 106 ayat 1 UndangUndang RI No.36 Tahun2009 tentang Kesehatan adalah Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat Ijin edar ; Menimbang, bahwa Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan TenagaTeknis Kefarmasian, jadi tidak semua orang diperbolehkan praktikkefarmasian, karena sudah diatur syarat dan ketentuannya didalamPERMENKES REPUBLIK INDONESIA Nomor 889/MENKES

denganpenandaan Zenith pada satu sisi dan () pada sisi lainnya adalah positifmengandung Paracetamol, kafein, dan Karisoprodol;Menimbang, bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukanpekerjaan kefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yangterdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidak semuaorang diperbolehkan praktik kefarmasian, karena sudah diatur syarat danketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA Nomor889/MENKES

AsuransiKesehatan Cabang Sikka ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten FloresTimur sesuai Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor : 1013/Menkes/SKB/IX/2001. Nomor43 Tahun 2001 yang dirubah dengan Keputusan Bersama MenteriKesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor999A/Menkes/SKB/VII/2001.

No. 746 K/PID.SUS/2010Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor1013/Menkes/SKB/IX/2001. Nomor 43 Tahun 2001 yang dirubah denganKeputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia Nomor : 999A/Menkes/SKB/VII/2001.

AsuransiKesehatan Cabang Sikka ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten FloresTimur sesuai Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia Nomor : 1013/Menkes/SKB/IX/2001. Nomor 43Tahun 2001 yang dirubah dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatandan Menteri Dalam Negeri Republik = Indonesia Nomor999A/Menkes/SKB/VII/2001.

total Dana Asuransi Kesehatan Tahun Anggaran 2004 dan TahunAnggaran 2005 sebesar Rp 132.881.189, (seratus tiga puluh dua jutadelapan ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh sembilanrupiah) yang seharusnya digunakan untuk jasa sarana, jasa pelayanan danObatobatan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi TerdakwaPetrus Payong Hide dan perbuatan Terdakwa Petrus Payong Hidebertentangan dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1013/Menkes

Nomor43 Tahun 2001 yang dirubah dengan Keputusan Bersama MenteriKesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor999A/Menkes/SKB/VII/2001.

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

G dan sejak tahun 1995 PT Learderletidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet Dobel L yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksioleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan kefarmasianmenjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan dan melanggar aturanhukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun2009 Tentang Kesehatan;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN TigBahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyainomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi

putih berlogo LL yang di ijinkan resmi BPOM adalahobat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT LearderleHalaman 17 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Tigmasuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 1995 PT Learderletidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet Dobel L yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi iin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untukmenjual pil Dobel L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki ijindari pihak/pejabat yang berwenang;Bahwa benar ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftar Gyakni obat keras harus

/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yangHalaman 21 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Tigdiberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnyadaftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebutharus dengan Resep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untukmenjual atau mengedarkan pil Dobel L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp 10.000,perkeping;Bahwa sebelumnya Terdakwa telah berhasil menjual 9 (Sembilan) kepingobat jenis carnophen zenith dengan total hasil penjualan sebesar Rp360.000, namun telah Terdakwa gunakan untuk beli rokok dan makan dantersisa Rp 178.000, yang selanjutnya dijadikan barang bukti;Bahwa Terdakwa dalam menjual obat jenis carnophen tersebut tidakmemiliki ijin dan tidak memiliki keahlian khusus dibidang farmasisebagaimana dimaksud dalam PERMENKES RI nomor 889/ MENKES

Hakim memerintahkankepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan Ahli tersebut yangpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa ahli menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalah perbuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atasresep dokter, pelayanan informasi obat, dan obat tradisional sesuai denganPasal 98 Ayat (2) dan Ayat (8) Undang undang Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan dan PERMENKES RI Nomor 889 / MENKES

izin sesuai tempat tenagakefarmasian bekerja, surat izin sebagaimana dimaksud diatas berupaSIPA bagi apoteker penanggungjawab difasilitas pelayananoOkefarmasian.o SIPA bagi apoteker pendamping difasilitas pelayanankefarmasian.o SIKA bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasiandifasilitas produksi atau fasilitas distribusi/pelayanan.o SIK TTK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukanpekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. sesuaidengan PERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889/ MENKES

/ PER / V / 2011, tentang Registrasi, Izin Praktikdan ijin kerja Tenaga Kefarmasian (Bab V bagian kesatu pasal17 ayat 1 dan 2).Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2016/PN.RtaBahwa ahli menerangkan tidak semua orang diperbolehkan melakukankefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, syarat danketentuan tenaga kefarmasian sudah diatur dalam PERMENKES RI Nomor889 / MENKES / PER / V / 2011 tentang registrasi, izin praktik dan izinkerja tenaga kefarmasian ;Bahwa ahli menerangkan untuk

Teguh Prihnmono, MH, NRP 63081014 dan diketahui oleh KepalaBidang Laboratorium Forensik Kombes Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si, NRP69100378 maka didapatkan hasil sebagai berikut:Kesimpulan:Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB3236/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawasintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 5 tahun 2020 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika

Teguh Prihmono, MH, NRP 63081014 dan diketahui oleh KepalaBidang Laboratorium Forensik Kombes Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si, NRP69100378 maka didapatkan hasil sebagai berikut:Kesimpulan:Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB3236/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawasintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118(Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 5 tahun 2020 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika

makasecara hukum dapat digunakan dalam pembuktian dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim telah memperhatikansurat berupa Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1569/NNF/2020 tanggal25 Juni 2020 dengan kesimpulan:Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB3236/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawasintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118(Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

Teguh Prihnmono, MH, NRP 63081014 dan diketahui oleh KepalaBidang Laboratorium Forensik Kombes Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si, NRP69100378 maka didapatkan hasil sebagai berikut:Kesimpulan:Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB3236/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawasintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 118(Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 5 tahun 2020 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika

dimintaHalaman 4 dari 28 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2021/PN Pwdmenyaksikannya.Sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoriskriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hariKamis, tanggal Lima November 2000 Dua puluh, dengan kesimpulan setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.Kesimpulan : BB5489/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis ABCHMINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 86 (Delapan Puluh Enam) Peraturan Menkes

RI No 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang NarkotikaBB5490/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis ABFUBINICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 87dan mengandung senyawa sintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes RI No 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia

RI No 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika BB5490/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis ABFUBINICA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 87dan mengandung senyawa sintetis 5FLUORO ADBICA terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 118 dalam Peraturan Menkes RI No 22 tahun2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia

Kepolisian menemukanbarang tersebut saksi RAKHMA SURYA DEWAYANI juga dimintamenyaksikannya.Sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoriskriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hariKamis, tanggal Lima November 2000 Dua puluh, dengan kesimpulan setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikKesimpulan :berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandung senyawasintetis ABCHMINACA terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 86(Delapan Puluh Enam) Peraturan Menkes

saksi RAKHMA SURYADEWAYANI juga diminta menyaksikannya.Menimbang bahwa sebagaimana Berita acara pemeriksaan laboratoriskriminalistik oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang, pada hariSaksi, tanggal Lima November 2000 Dua puluh, dengan kesimpulan setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.Kesimpulan : BB5489/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis ABCHMINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) nomorurut 86 (Delapan Puluh Enam) Peraturan Menkes

., dan EKO FERY PRASETYO, S.Si.kesimpulannya menerangkan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :BB3612/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandung ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 93 (Sembilan puluh tiga)dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICA Nomor urut 118 (Seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang Republik Indonesia No.35Tahun

tanaman jenis shabushabu tersebut, tidak mempunyaijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangkakepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dantehnologi.Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2019/PN SmnPerbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 112 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika jo Peraturan Menkes

pemakaian mereka terdakwa dan rencananya akandipergunakan lagi di lain waktu.Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 560/Pid.Sus/2019/PN SmnBahwa pada saat mereka terdakwa menggunakan Narkotika Golongan JjenisTembakau Gorilla tersebut, tidak dilengkapi dengan jin dari pihak yang berwenangatau tidak dilengkapi dengan Resep dokter.Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal127 ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika jo Peraturan Menkes

TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., dan EKOFERY PRASETYO, S.Si., BB3612/2019/NNF berupairisan daun tersebut di atasadalah mengandung ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomorurut 93 (Sembilan puluh tiga) dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICA Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RINo.50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUndangundang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa pada saat mereka terdakwa menggunakan

TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., danEKO FERY PRASETYO, S.Si., BB3612/2019/NNF berupairisan daun tersebut diatas adalah mengandung ADBFUBINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomorurut 93 (Sembilan puluh tiga) dan mengandung senyawa Sintetis 5FLUOROADBICANomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.50 tahun2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangundangRepublik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, UnsurNarkotika Golongan

dan sejak tahun 1995 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu; Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi jin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas; Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

, tertanggal 21 Nopember 2018;> Bahwa benar tablet putin berlogo LL yang di ijinkan resmi BPOM adalahobat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Learderlemasuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 1995 PT Learderletidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet double L yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;> Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi in untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;> Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasiuntuk menjual pil doubel L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidakmemiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Tig.> Bahwa benar ketentuan penggunanan

/SK/X/2002. dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus dengan Resepdokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai jijin untuk menjual ataumengedarkan pil double L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat

halamanpencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsiuntuk manusia ; Obat Tradisionil berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 adalah bahan atau ramuanbahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik ) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telahdigunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yangberlaku di masyarakat ; Kosmetika berdasarkan ketentuan pasal 1 point 1 Peraturan Menteri KesehatanNomor 1175 / Menkes

Leaderle tidak memperpanjang ijin edarnyalagi di BPOM yang berarti Tablet putih berlogo LL atau yang dikenaldengan Pil Double L yang diedarkan atau ada sekarang tidak lagi diproduksi oleh pabrikan resmi dan sebagai obat palsu serta tanpa ijin edar ;e Bahwa, sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan, Nomor 1332 /Menkes / SK / X / 2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor 1448 /Menkes / Per / VI / 2011, yang diberi ijin untuk mendistribusikan /menjual / menyerahkan obat obat khususnya yang termasuk

pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsiuntuk manusia ;e Obat Tradisionil berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 adalah bahan atau ramuanbahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian(galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telahdigunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yangberlaku di masyarakat ; e Kosmetika berdasarkan ketentuan pasal 1 point 1 Peraturan Menteri KesehatanNomor 1175/Menkes

Leaderle tidak memperpanjang ijin edarnya lagi diBPOM yang berarti Tablet putih berlogo LL atau yang dikenal dengan Pil Double L yangdiedarkan atau ada sekarang tidak lagi di produksi oleh pabrikan resmi dan sebagai obatpalsu serta tanpa ijin edar; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan, Nomor1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011, yang diberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/ menyerahkan obat obat khususnyayang termasuk dalam

dan Tergugatsudah berpisah tempattinggal, sehingga sampai gugatan ini diajukan telahberlangsung selama 2 bulanserta sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberinafkah lahir bathin;6.Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masihdibawah umur ( 6 bulan )dan sejak tanggal 2 Juli 2011 secara paksa telahdibawah oleh Tergugat tanpasepengetahuan Penggugat hingga sampai sekarangPenggugat tidak dapatmemberikan ASInya sebagai hak mutlak si anaksebagaimana di atur dalamKeputusan menteri Kesehatan No. 450/Menkes

(Vide Jawaban Tergugat Point 5 ).6.Bahwa, untuk jawaban Nomer 6 dari Tergugat iniadatah tidak benarsebagaimana hal tersebut dibawah ini ;Bahwa, terkait pemberian ASI, tetah jelas dan nyataserta diatur secara13tegas dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.450 / Menkes / SK I 1V / 2004 tentang pemberianASI ( Air Susu lbu secara eksktusif bagi bayi diIndonesia Jo.

psikologis Si anak tersebutapalagi sianak tersebut tidakmendapat ASI ( Air susu ibu ) serta curahan kasihsayang yang cukup danlayak ~~ dari Penggugat selaku Ibunya yang manatindakan dari Tergugat inisangat Sangatlah tidak dibenarkan bahkanbertentangan dengan aturanhukum sebagaimana berdasarkan Ketentuan Pasal 156 AKompilasi HukumIslam yang berbunyi ; i Anak yang, belum mumayyiz.atau belum berusia 12tahun, berhak mendapatkan Hak Asuh/hadlonah dariibunya serta suratkeputusan Menteri Kesehatan No450/Menkes

secarapaksa Anak yang masihdibawah umur tesebut tanpa seijin dan sepengetahuandari Penggugat selakuIbunya pada tanggat 2 Juli 2011 hingga saat ini,bagaimana Penggugat dapatmemberikan perhatian, kasih sayang pada anak jikatelah dihalang halangibahkan diputuskan oleh TergugatBahwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 156 A,K,qmoilasi Hukum Islam, yangberbunyi ; Anak yang belum mumayyiz atau belumberusia diatas 12 tahun,berhak mendapatkan Hak asuh/hadlonah dari ibunyaserta Surat keputusanMenteri Kesehatan No 450/Menkes

Soeharto Heerdjan dan menghasilkan suratkesepakatan bercerai dan selanjutnya telah dikeluarkan Keputusan MenteriKesehatan Nomor KP.04.02/MENKES/164/2018 tentang Izin Untuk MelakukanPerceraian tanggal 6 April 2018(Bukti;9.

berdasar dan tidak melawanhukum, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan diperiksa;Bahwa, karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil maka berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai harusmendapatkan surat izin dari atasannya maka untuk memenuhi Ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990,Penggugat sudah memperoleh izin atasan KP.04.02/MENKES

Menkes / 164 / 2018 tertanggal 6 April 2018 dan setelah dicocokandengan aslinya ternyata sama serta bermaterai cukup, selanjutnya di beritanda bukti P.6B.Bukti Saksi:1.

yang menggunakan hukum acara perdata khusus yaitu mengenaiperselisihnan dalam rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;Halaman 9 dari 15Halaman, Putusan No 1500/Pdt.G/2018/PA.JBMenimbang, Bahwa karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil makaberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai harusmendapatkan surat izin dari atasannya maka, Penggugat sudah memperoleh izinatasan KP.04.02/MENKES

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI/ 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar

,Apt (Ahli) Bahwa saksi sebagai ahli yang bekerja sebagai dosen di Akademianalais Farmasi dana makanan Sunan Giri Ponorogo ; Bahwa yang dijual oleh Terdakwa berupa arak jowo yang mengandungalkohol adalah suatu bahan yang mempunyai efek farmakologi dancenderung menimbulkan ketergantungan serta dapat berinteraksi denganobat lain ; Bahwa minuman beralkohol menurut Permenkes RI NO. 86/ Menkes/Per/ IV/ 1997 tentang minuman keras dibagi menjadi tiga golongan yaituGolongan A : 1% sampai dengan 5%, Golongan

mendapatkankeuntungan dan keuntungan Terdakwa sebesar Rp.180.000,/ jerigen ;Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan dan menjual minumankeras jenis arak jowo ;Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa dihukum percobaan karena menjualminuman jenis arak jowo ;Bahwa yang dijual oleh Terdakwa berupa arak jowo yang mengandungalkohol adalah suatu bahan yang mempunyai efek farmakologi dancenderung menimbulkan ketergantungan serta dapat berinteraksi denganobat lain ;Bahwa minuman beralkohol menurut Permenkes RI NO. 86/ Menkes

maksud dan tujuan Terdakwa menjual arak jowountuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan Terdakwa sebesarRp.180.000,/ jerigen ;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan danmenjual minuman keras jenis arak jowo ;Menimbang, bahwa yang dijual oleh Terdakwa berupa arak jowo yangmengandung alkohol adalah suatu bahan yang mempunyai efek farmakologidan cenderung menimbulkan ketergantungan serta dapat berinteraksi denganobat lain ;Menimbang, bahwa minuman beralkohol menurut Permenkes RI NO.86/ Menkes

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan Urip Sumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220-IA00667 tanggal 20 Februari 2015;

3. 1 (satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor: 031 / MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan UripSumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor :031 / MENKES / SK / Il / 2014 tentang Alokasi Anggaran DanaHalaman 2 dari 79 Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan

DWI SABARDIANA; Bahwa Sumber dana yang digunakan oleh dinas Kesehatan kabupatensorong selatan untuk mengadakan puskemas keliling berasal dari dana bantuankementerian Kesehatan RI kepada dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan.Penetapan dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan sebagai penerima alokasidana tugas pembantuan diuangkan dalam keputusan Menteri Kesehatan republikIndonesia nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang perubahan kedua ataskeputusan Menteri keehatan nomor : 03/MENKES/SK/II/2014

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan Urip Sumohardjo227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20 Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014 tentangPerubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031 / MENKES /SK / Il / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi dan TugasHalaman 41 dari 79 Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.Pembantuan Pelaksanaan

Bahwa benar pada tahun 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatanmemperoleh bantuan dana APBN melalui Alokasi Anggaran Tugas PembantuanHalaman 46 dari 79 Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp4.000.000.000,00(empatmilyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang PerubahanKedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 031/MENKES/SK/II/2014tentang Alokasi Anggaran

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan UripSumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031 /MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi danTugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten /