G dan sejak tahun 1995 PT Learderletidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet Dobel L yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksioleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan kefarmasianmenjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan dan melanggar aturanhukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun2009 Tentang Kesehatan;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN TigBahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyainomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi

putih berlogo LL yang di ijinkan resmi BPOM adalahobat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT LearderleHalaman 17 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Tigmasuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 1995 PT Learderletidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet Dobel L yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi iin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untukmenjual pil Dobel L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki ijindari pihak/pejabat yang berwenang;Bahwa benar ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftar Gyakni obat keras harus

/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yangHalaman 21 dari 25 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2019/PN Tigdiberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnyadaftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebutharus dengan Resep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untukmenjual atau mengedarkan pil Dobel L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

443/Pid.Sus/2017/PN kdi 34 Cream Whitening Blue 1 set sda35 Chandni Red Nail Henna 12 pc sda36 Chandni Kajal 12 pc sda37 Naked Urban Decay 9 pc sda38 Magic Lip Tattoo Pack 4 pc sda Bahwa terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual kepada khalayakumum di Toko ADI CINTA miliknya terhadap sediaan farmasi berupa : 38 (tigapuluh delapan) jenis kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tersebut telah pulabertentangan dengan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan MenteriKesehatan RI No. 1176/MENKES

Light Cream 6 pc sda34 Cream Whitening Blue 1 set sda35 Chandni Red Nail Henna 12 pc sda36 Chandni Kajal 12 pc sda37 Naked Urban Decay 9 pc sda38 Magic Lip Tattoo Pack 4 pc sda Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual kepadakhalayak umum di Toko ADI CINTA miliknya terhadap sediaan fannasibempa : 38 (tiga puluh delapan) jenis kosmetik yang tidak memiliki ijin edartersebut telah pula bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat(1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES

Badan Pengawas Obatdan Makanan Kendari;Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual kepadamasyarakat umum di Toko ADI CINTA miliknya terhadap sediaan farmasiberupa : 38 (tiga puluh delapan) jenis kosmetik yang tidak memiliki ijin edartersebut telah pula bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat(1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PERNIII/2010;Bahwa benar setiap produk kosmetik yang akan diedarkan atau dijualseharusnya mendapatkan izin edar dari Menteri Kesehatan

Badan Pengawas Obat danMakanan Kendari;Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjua/l kepadakhalayak umum di Toko ADICINTA miliknya terhadap sediaan farmasiberupa : 38 (tiga puluh delapan) jenis kosmetik yang tidak memiliki jin edarHalaman 9 dari 20 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2017/PN kditersebut telah pula bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat(1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PERNIII/ VIII/2010;Bahwa benar setiap produk kosmetik yang akan diedarkan atau

Badan Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sebagaimanadalam daftar barang bukti perkara ini ; Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual kepadakhalayak umum di Toko ADI CINTA miliknya terhadap sediaan farmasi berupa:38 (tiga puluh delapan) jenis kosmetik yang tidak memiliki ijin edar tersebut yangtelah bertentangan dengan pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (1) PeraturanMenteri Kesehatan RI No. 1176/MENKES/PERNIII/2010 ; Bahwa benar setiap produk kosmetik yang akan diedarkan atau dijualseharusnya

. : 949 /Menkes / Per / VI /2000 pasal 5 ayat yang berbunyi Registrasi obatjadi produksi dalam negeri hanya dilakukan oleh industri farmasi yangmemiliki iin sekurangkurangnya ijin prinsip dan sesuai denganPermenkes RI No: 949/Menkes/Per/VI/2000, pasal 19 yang berbunyiberdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh KOMNASPOJ, PanitiaPenilai Khasiat Keamanan dan Panitia Penilai Mutu, Tehnologi,Penandaan dan Kerasionalan Obat Jadi, Direktur Jenderal memberikankeputusan berupa ijin edar dengan menggunakan

LAB : 0547 / NOF / 2014 tanggal 3Pebruari 2014 yang menerangkan bahwa tablet LL tersebutmengandung Trihensifenidil HCL dan klorfeniramina yang tergolongobat keras dengan prosedur pembelian dan kepemilikan harus denganresep dokter sesuai yang tertulis pada dos obat, peredaran sediaanfarmasi yang tergolong obat keras dilakukan oleh apotik sesuai denganpasal 2 tentang tugas dan fungsi apotek ;Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud mengedarkanmenurut Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal

sesuai denganperundangundangan yang berlaku ;Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar ;Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI No. 36 Tahun 2009 yangberbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan danmengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat ;Bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

setidaktidaknya menyadari atau mengetahui telahmemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar, akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur memproduksi atau mengedarkaneesediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak bersifat komulatif sehingga salah satuunsur saja yang terpenuhi maka cukup sebagai syarat terpenuhinya unsur secarakeseluruhan ;Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Permenkes RI Nomor : 949 / Menkes

mengandung Trihensifenidil HCL dan klorfeniramina yangtergolong obat keras dengan prosedur pembelian dan kepemilikan harus dengan resepdokter sesuai yang tertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasi yang tergolongobat keras dilakukan oleh apotik sesuai dengan pasal 2 tentang tugas dan fungsi apotek ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pemindahtangan sepertiyang dimaksud dan diatur dalam Permenkes RI No.949/Menkes

.: Bahwa barang bukti berupa surat yang dijadikan bukti surat yaitu SuratKeterangan Nomor : Sket/3/V/2015/Kes Poliklinik Kosek Hanudnasmenunjuk Kepmenkes RI No.194 / Menkes / SK / VI / 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika danKepmenkes RI No.923 / Menkes / SK / X / 2009 tentang Petunjuk teknisLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika pro Justicia makasurat tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti karena untuk menentukangolongan narkotika sesuai UU Nomor

terpoenuhi maka unsur kesatumenjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena salahsatu unsur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Maka Majelis tidakakan membuktikan unsur berikutnya.: Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan telah tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan maka Dakwaan menjadi tidak terbukti.: Bahwa barang bukti berupa surat yang dijadikan bukti surat yaitu SuratKeterangan Nomor : Sket/3/V/2015/Kes Poliklinik Kosek Hanudnas Illmenunjuk Kepmenkes RI No.194 / Menkes

/ SK / VI / 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika danKepmenkes RI No.923 / Menkes / SK / X / 2009 tentang Petunjuk teknisLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika pro Justicia makasurat tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti karena untuk menentukangolongan narkotika sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 sesuai Kepmentersebut harus dari BNN, Labforensik dan rumah sakit yang ditunjuksedangkan Poliklinik Kosek Hanudnas tersebut tidak terdaftar dalamPermenkes

Depari, A.Mk. menurut Hakim Anggota Il Mayor Chk Dandi AndreasSitompul, S.H., dijadikan petunjuk karena diakui oleh para Saksi danTerdakwa dimuka persidangan, walaupun berdasarkan Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009tentang petunjuk teknis Laboratorium untuk Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika yang Pro Justitia dan Permenkes Nomor :194/Menkes/Sk/V1I/2012 tanggal 15 juni 2012 tentang PenunjukanLaboraorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, yang

Kepala Instalasi LaboratoriumRumah Sakit Parepare yang menyatakan urine Pemohon Kasasi positifNarkoba jenis Amphetamine, bukanlah suatu lembaga yang ditunjuk olehKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/V1I/2012 untuk melakukan dan memeriksa urine para penggunaNarkotika dalam rangka penyelidikan dan penyidikan, sehingga hasilnyatidak Pro Justitia.

Dengan demikian hasil tes urine Rumah Sakit TK IV Dr.Samratulangi Parepare Nomor SKN/049/V1/2015 tanggal 29 Juni 2015tidak bisa dijadikan petunjuk atau barang bukti dalam perkara PemohonKasasi.Bahwa terhadap surat bukti yaitu berupa Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1534/NNF/VII/2015 tanggal 1 Juli2015 yang dikeluarkan oleh instansi yang diberikan kewenangan sesuaiKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 522/Menkes/SKA/I/2008 tanggal6 Juni 2008 yaitu hasil pemeriksaan darah

Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Parepare yang tidakmempunyai kKewenangan melakukan pemeriksaan spesimen dan bahanbaku Narkotika dan Psikotropika khusus.> Bahwa Laboratorium Forensik yang ditunjuk oleh Kepmenkes Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tentang petunjuk Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika di Makassar adalah Pusat LaboratoriumForensik Polri Cabang Makassar, Balai Besar Kesehatan Makassar JalanPerintis Kemerdekaan KM 11, Tamalanrea, Makassar dan BalaiPemeriksa Obat dan Makanan

cmbekas isian Narkotika jenis sabusabu adalah milik Pemohon Kasasi yangpernah digunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabusabu samasekali tidak dihadirkan sebagai barang bukti di depan persidangansehingga dianggap tidak ada atau tidak sah.Bahwa terhadap surat bukti yaitu berupa Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1534/NNF/VII/2015 tanggal 1 Juli2015 yang dikeluarkan oleh instansi yang diberikan kewenangan sesuaiKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 522/Menkes

/SKA/I/2008 tanggal 6 Juni 2008 yaitu hasil pemeriksaan darah milikPemohon Kasasi hasilnya tidak ditemukan bahan Narkotika (Negatif).> Bahwa dalam perkara Pemohon Kasasi barang bukti berupa surat yangdiajukan dalam persidangan tidak sesuai ketentuan hukum (sesuaidengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor522/Menkes/SKA/I/2008 tanggal 6 Juni 2008, (sehingga alat buktitersebut harus diabaikan) sementara surat bukti yang lain hasilnyanegatif.IV.

Hasil pemeriksaan POSITIF 5FPB22 terdaftar dalamNarkotika Golongan nomor urut 137 (Seratus tiga puluh tujuh) dalamperaturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahanpenggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika.

Hasil pemeriksaan POSITIF 5FPB22 terdaftar dalamNarkotika Golongan nomor urut 137 (Seratus tiga puluh tujuh) dalamperaturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahanpenggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk Memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis tembakaugorila dan seharihari Terdakwa belum memiliki pekerjaan dan bukanbekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan

Hasil pemeriksaan POSITIF 5FPB22 terdaftar dalamNarkotika Golongan nomor urut 137 (Seratus tiga puluh tujuh) dalamperaturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahanpenggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untukmengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika jenis tembakau goriladan seharihari Terdakwa belum memiliki pekerjaan dan bukan bekerja dibidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yangmemerlukan

Hasil pemeriksaan POSITIF 5FPB22terdaftar dalam Narkotika Golongan nomor urut 137 (Seratus tiga puluh tujuh)dalam peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahanpenggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diatas apabila dikaitkan satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 12.30.WIBTerdakwa

Hasil pemeriksaan POSITIF5FPB22 terdaftar dalam Narkotika Golongan nomor urut 137 (seratus tigapuluh tujuh) dalam peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahanpenggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang bahwa Terdakwa mengakui bahwa Tembakau Gorila tersebutadalah miliknya, namun kepemilikan Terdakwa terhadap Tembakau Gorilatersebut tanpa dilengkapi adanya ijin dari pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam UndangUndang No. 35 Tahun2009

dan Tergugatsudah berpisah tempattinggal, sehingga sampai gugatan ini diajukan telahberlangsung selama 2 bulanserta sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberinafkah lahir bathin;6.Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masihdibawah umur ( 6 bulan )dan sejak tanggal 2 Juli 2011 secara paksa telahdibawah oleh Tergugat tanpasepengetahuan Penggugat hingga sampai sekarangPenggugat tidak dapatmemberikan ASInya sebagai hak mutlak si anaksebagaimana di atur dalamKeputusan menteri Kesehatan No. 450/Menkes

(Vide Jawaban Tergugat Point 5 ).6.Bahwa, untuk jawaban Nomer 6 dari Tergugat iniadatah tidak benarsebagaimana hal tersebut dibawah ini ;Bahwa, terkait pemberian ASI, tetah jelas dan nyataserta diatur secara13tegas dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.450 / Menkes / SK I 1V / 2004 tentang pemberianASI ( Air Susu lbu secara eksktusif bagi bayi diIndonesia Jo.

psikologis Si anak tersebutapalagi sianak tersebut tidakmendapat ASI ( Air susu ibu ) serta curahan kasihsayang yang cukup danlayak ~~ dari Penggugat selaku Ibunya yang manatindakan dari Tergugat inisangat Sangatlah tidak dibenarkan bahkanbertentangan dengan aturanhukum sebagaimana berdasarkan Ketentuan Pasal 156 AKompilasi HukumIslam yang berbunyi ; i Anak yang, belum mumayyiz.atau belum berusia 12tahun, berhak mendapatkan Hak Asuh/hadlonah dariibunya serta suratkeputusan Menteri Kesehatan No450/Menkes

secarapaksa Anak yang masihdibawah umur tesebut tanpa seijin dan sepengetahuandari Penggugat selakuIbunya pada tanggat 2 Juli 2011 hingga saat ini,bagaimana Penggugat dapatmemberikan perhatian, kasih sayang pada anak jikatelah dihalang halangibahkan diputuskan oleh TergugatBahwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 156 A,K,qmoilasi Hukum Islam, yangberbunyi ; Anak yang belum mumayyiz atau belumberusia diatas 12 tahun,berhak mendapatkan Hak asuh/hadlonah dari ibunyaserta Surat keputusanMenteri Kesehatan No 450/Menkes

September 1986;Bahwa arti dari harus dengan resep dokter adalah untuk melakukan penjualanobat keras daftar G harus berdasarkan resep dokter dan itu hanya dapat dilakukanoleh sarana berijin seperti apotek, rumah sakit yang mempunyai apotekerpenanggungjawab;e Bahwa Toko Obat Lucky Farma dengan penanggungjawab Terdakwa tidak bolehmelakukan pengadaan, penyimpanan, dan penjualan obat keras daftar G karenatook obat tidak mempunyai kewenangan untuk menjual obat keras daftar Gsesuai dengan Pasal 2 Kep MenKes

RI No. 1331/Menkes/SK/X/2002 yangberbunyi Pedagang eceran obat menjual obat obatan bebas dan obat obatanHalaman7 dari 16 halaman Putusan Nomor 464/2013/Pid.Sus/PN.Slmnbebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secaraeceran; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;4 Ahli ANI FATIMAH ISFARJANTI, S.Si.Apt., yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa Keahlian yang saya miliki di

pelatihandi bidang pengawasan obat antara lain Pelatihan Cara Distribusi Obat yang baiktahun 2013;e Bahwa Natrium Diklofenak 50 mg, Asam Mefenamat 500 mg, Amoxicilin,Neuralgin RX dan Melanox cream yang ditemukan oleh petugas pada TokoObat Lucky Farma termasuk golongan obat keras daftar G berdasarkan ciri ciri yang terdapat pada label kemasan dan toko obat tidak boleh menjualgolongan obat keras; Bahwa Toko obat tidak boleh menjual obat keras daftar G karena berdasarkanPasal 2 kepmenkes RI No. 1331/Menkes

tablet);Asam Mefenamat 500 mg sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) tablet;Amoxicillin sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) tablet;Neuralgin RX sebanyak 40 (empat puluh) tablet;Melanox cream sebanyak (satu) tube;Bahwa Toko Obat Lucky Farma telah memiliki ijin sebagai Toko Obatberdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 503/6905/DKS/2012tentang Pemberian Izin Toko Obat tertnggal 23Nopember2012;Bahwa Toko obat tidak boleh menjual obat keras daftar G karena berdasarkanPasal 2 Kepmenkes RI No. 1331/Menkes

system fisiologi ataukeadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi manusian.e Bahwa cirriciri unum Obat Keras Daftar G adalah pada kotak atau kemasan obatbertulis huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merah, disamping itu tulisanHarus Dengan Resep Dokter dapat juga ditentukan dengan melihat Registrasinyaatau dengan melihat komposisi dari obat tersebut.e Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1331/MENKES

kewenangan untuk melakukan pelayanan ObatKeras Daftar G kepada pasien karena Obat Keras Daftar G hanya dapat diserahkanberdasarkan resep dokter, sedangkan Toko Obat berdasarkan PERMENKES RI No.167/Kab/B.VU/72 pasal 9 dilarang menerima atau melayani resep dokter.Bahwa syarat seseorang untuk dapat melakukan praktik kefarmasian adalahseseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan keahlian kefarmasian yaituApoteker atau Asisten Apoteker, seperti disebutkan dalam peraturan menterikesehatan Nomor : 26/Menkes

atau kemasan obat tercantum tulisan huruf K dalam lingkaran hitamdengan warna dasar merah, disamping itu terdapat tulisan Harus Resep Dokter.e Bahwa benar cirriciri unum Obat Keras Daftar G adalah pada kotak atau kemasan obatbertulis huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merah, disamping itu tulisanHarus Dengan Resep Dokter dapat juga ditentukan dengan melihat Registrasinya ataudengan melihat komposisi dari obat tersebut.e Bahwa benar berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1331/MENKES

untuk melakukan pelayanan ObatKeras Daftar G kepada pasien karena Obat Keras Daftar G hanya dapat diserahkanberdasarkan resep dokter, sedangkan Toko Obat berdasarkan PERMENKES RI No. 167/Kab/B.VII/72 pasal 9 dilarang menerima atau melayani resep dokter.Bahwa benar syarat seseorang untuk dapat melakukan praktik kefarmasian adalahseseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan keahlian kefarmasian yaituApoteker atau Asisten Apoteker, seperti disebutkan dalam peraturan menteri kesehatanNomor : 26/Menkes

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

halamanpencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsiuntuk manusia ; Obat Tradisionil berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 adalah bahan atau ramuanbahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik ) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telahdigunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yangberlaku di masyarakat ; Kosmetika berdasarkan ketentuan pasal 1 point 1 Peraturan Menteri KesehatanNomor 1175 / Menkes

Leaderle tidak memperpanjang ijin edarnyalagi di BPOM yang berarti Tablet putih berlogo LL atau yang dikenaldengan Pil Double L yang diedarkan atau ada sekarang tidak lagi diproduksi oleh pabrikan resmi dan sebagai obat palsu serta tanpa ijin edar ;e Bahwa, sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan, Nomor 1332 /Menkes / SK / X / 2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor 1448 /Menkes / Per / VI / 2011, yang diberi ijin untuk mendistribusikan /menjual / menyerahkan obat obat khususnya yang termasuk

pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsiuntuk manusia ;e Obat Tradisionil berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 adalah bahan atau ramuanbahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian(galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telahdigunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yangberlaku di masyarakat ; e Kosmetika berdasarkan ketentuan pasal 1 point 1 Peraturan Menteri KesehatanNomor 1175/Menkes

Leaderle tidak memperpanjang ijin edarnya lagi diBPOM yang berarti Tablet putih berlogo LL atau yang dikenal dengan Pil Double L yangdiedarkan atau ada sekarang tidak lagi di produksi oleh pabrikan resmi dan sebagai obatpalsu serta tanpa ijin edar; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan, Nomor1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011, yang diberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/ menyerahkan obat obat khususnyayang termasuk dalam

dan sejak tahun 1995 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu; Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi jin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas; Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

, tertanggal 21 Nopember 2018;> Bahwa benar tablet putin berlogo LL yang di ijinkan resmi BPOM adalahobat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Learderlemasuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 1995 PT Learderletidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet double L yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;> Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi in untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;> Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasiuntuk menjual pil doubel L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidakmemiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang;Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 334/Pid.Sus/2019/PN Tig.> Bahwa benar ketentuan penggunanan

/SK/X/2002. dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus dengan Resepdokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai jijin untuk menjual ataumengedarkan pil double L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 522/MENKES/V/2008. Menerangkan dan menjelaskan bahwa penunjukan laboratorium pemeriksaan narkotika dan psikotropika sudah ditetapkan.b, Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk tekhnis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika projustitia. Dimana di dalamnya mengatur tentang klasifikasi dan aturan pelaksanaan tes urine.C.

Dalam fakta persidangan Saksi Ahli saat melakukan test urine tidak sesuai dengan prosedur yang diatur Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk tekhnis Laboratoriumpemeriksaan Narkotika dan Psikotropika projustitia.e.

Bahwa terhadap keberatan ad.1, tidak dapat diterima, karena Hakim tidak terikatdengan Surat Keterangan Ahli, sekalipun pemeriksaan urine Terdakwa hanya menggunakan One Step Methamphetamine Test Strip dengan hasil positif mengandungMethamphetamine dan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk tekhnis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, namun dari keterangan para Saksi dan Terdakwasetelah dihubungkan dengan alat bukti

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan Urip Sumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220-IA00667 tanggal 20 Februari 2015;

3. 1 (satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor: 031 / MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan UripSumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor :031 / MENKES / SK / Il / 2014 tentang Alokasi Anggaran DanaHalaman 2 dari 79 Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan

DWI SABARDIANA; Bahwa Sumber dana yang digunakan oleh dinas Kesehatan kabupatensorong selatan untuk mengadakan puskemas keliling berasal dari dana bantuankementerian Kesehatan RI kepada dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan.Penetapan dinas Kesehatan kabupaten sorong selatan sebagai penerima alokasidana tugas pembantuan diuangkan dalam keputusan Menteri Kesehatan republikIndonesia nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang perubahan kedua ataskeputusan Menteri keehatan nomor : 03/MENKES/SK/II/2014

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan Urip Sumohardjo227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20 Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014 tentangPerubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031 / MENKES /SK / Il / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi dan TugasHalaman 41 dari 79 Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.Pembantuan Pelaksanaan

Bahwa benar pada tahun 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatanmemperoleh bantuan dana APBN melalui Alokasi Anggaran Tugas PembantuanHalaman 46 dari 79 Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2020/PN Mnk.Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar Rp4.000.000.000,00(empatmilyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : HK.02.02/MENKES/235/2014 tentang PerubahanKedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 031/MENKES/SK/II/2014tentang Alokasi Anggaran

Hadji Kalla Commercial Car Cabang Urip Sumohardjo Jalan UripSumohardjo 227 makassar dengan nomor SPK 220IA00667 tanggal 20Februari 2015;3. 1 (Satu) berkas fotokopi yang telah dilegalisir Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia nomor : HK.02.02 / MENKES/ 235 / 2014tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kesehatan nomor : 031 /MENKES / SK / II / 2014 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekosentrasi danTugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten /

Meskipun hasilunrine Terdakwa positif mengandung Zat Methamfethamena,namun lembaga tersebut tidak berwenang untuk memeriksaurine Terdakwa sesuai Keputusan Menteri kesehatanRepublik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/V1I/2012 tanggal15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika, Balai Laboratorium NarkobaBadan Narkotika Nasional dan pemeriksaan tersebut hanyabersifat pemeriksaan awal dan perlu ditindak lanjuti keLembaga yang berwenang.3.

Agus Budiharta, dan Lembaga inimerupakan Lembaga yang berwenang untuk memeriksaurine Terdakwa yang di tunjuk berdasarkan KeputusanMenteri kesehatan Republik Indonesia Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika, Balai Laboratorium Narkoba Badan NarkotikaNasional, dan ada kaitannya dengan perkara Terdakwa, olehkarenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.4.

,Apt, dan Lembaga ini merupakan Lembagayang berwenang untuk memeriksa rambut Terdakwa yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni2012 tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika, Balai Laboratorium NarkobaBadan Narkotika Nasional, dan ada kaitannya denganperkara Terdakwa, oleh karenanya dapat dijadikan barangbukti dalam perkara iniBahwa seluruh barang bukti berupa barangbarang dan suratsurattersebut

R.Agus Budiharta, merupakan hasil pemeriksaan urine nomor6944/2016/NFFdan darah nomor 6945/NFF/2016 milikTerdakwa yang menyatakan hasil pemeriksaan urine dandarah Terdakwa tersebut dinyatakan Negatif benar tidakmengandung Narkotika dan Psikotropika, dan Lembaga inimerupakan Lembaga yang berwenang untuk memeriksa urineTerdakwa yang di tunjuk berdasarkan Keputusan Menterikesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/V1I/2012tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika

R.Agus Budiharta, merupakan hasil pemeriksaan urine nomor6944/2016/NFFdan darah nomor 6945/NFF/2016 milikTerdakwa yang menyatakan hasil pemeriksaan urine dandarah Terdakwa tersebut dinyatakan Negatif benar tidakmengandung Narkotika dan Psikotropika, dan Lembaga inimerupakan Lembaga yang berwenang untuk memeriksaurine Terdakwa yang di tunjuk berdasarkan KeputusanMenteri kesehatan Republik Indonesia Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika

BB Nomor 3468/2019/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,06047 gram;yang disita dari ROMARIO VARERA SUBAGYO als RIO bin WASISSUBAGYO setelah diperiksa secara laboratoris kriminalistik barang buktitersebut diatas mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftardalam Golongan (satu) nomor urut 118 (Sseratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes RI No 50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang

BB Nomor 3473/2019/NNF berupa 1 (Satu) linting rokok berisi irisandaun dengan berat bersih irisan daun 0,03824 gram;yang disita dari ARIF SETIAWAN als ARI bin RUSTAM setelah diperiksasecara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut diatas mengandungHalaman 5 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Pwtsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu)nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No 50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran

BB Nomor 3473/2019/NNF berupa 1 (Satu) linting rokok berisi irisandaun dengan berat bersih irisan daun 0,03824 gram;yang disita dari ARIF SETIAWAN als ARI bin RUSTAM setelah diperiksasecara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut diatas mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu)nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No 50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UUNo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Perbuatan

BB Nomor 3473/2019/NNF berupa 1 (Satu) linting rokok berisi irisandaun dengan berat bersih irisan daun 0,03824 gram;yang disita dari ARIF SETIAWAN als ARI bin RUSTAM setelah diperiksasecara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut diatas mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu)nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No 50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiranUU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang

BB Nomor 3473/2019/NNF berupa 1 (Satu) linting rokok berisi irisandaun dengan berat bersih irisan daun 0,03824 gram;yang disita dari ARIF SETIAWAN als ARI bin RUSTAM setelah diperiksasecara laboratoris kriminalistik barang bukti tersebut diatas mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (satu)Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Pwtnomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No 50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam

YAPKESBI ; SK MENDIKNAS No. 191/D/0/2004 Rekomendasi MENKES RINo.HK.08.06.2.1.02.004 ; Syarat Pendaftaran1. Copy Ijazah SMA/SMU/SMK atau sederajat;2. Foto Hitam Putih 2 x 3, 3 x 4 dan 4x 6 (@3lembar) ;33. Membayar uang pendaftaran Rp 150.000, ;4. Test Kesehatan Rp 100.000, ;Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 1551K/Pid.Sus/2009 Biaya Biaya1. Uang pendattaran ulang Rp100.000, ;2. Seragam Rp 550.000, ;3. PPS dan JAS Almamater Rp 450.000, ;4. DPP Rp 6.000.000, ;5. SPP/Bulan Rp 300.000, ;6.

AHMADHARIYANTO, selaku Ketua STIKES Surabaya sebagaimanaditerangkan oleh Ketua yayasan YAPKESBI, danternyata juga Rekomendasi Menkes Rl NomorHK.08.06.2.1.2004 dan SK Mendiknas No. 191/D/0/2004adalah Kepunyaan yayasan YAPKESBI dan Terdakwatidak pernah meminta ijin kepada YAPKESBI untukmencantumkannya dalam Brosur yang dibuat Terdakwa ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 378 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri

No. 1551K/Pid.Sus/2009 Japanase Employment (Jepang) ; Yapkesbi SK Mendiknas RI No. 191/D/O/ 2004Rekomendasi Menkes RI No. HK, 08.06.2.1.02004 ;Dari keterangan saksi Drs. E Jumhana Chotil, MM, dipersidangan menerangkan Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ; Bahwa surat Keputusan Mendiknas RI No. 191/D/0/2004dan Rekomen dasi Menkes RI No.

TANOM awal mulanya menjadimahasiswa STIKES karena tertarik isi dari brosur yangdiedarkan melalui Kepala Desa, kemudian saksimendaftar sebagai mahasiswa Setkes Surabaya yangdiketuai oleh Terdakwa ; Bahwa benar didalam brosur tertera STIKES Surabayasudah terdaftar dengan SK Mendiknas Rl No.191/D/0/2004 dan rekomendasi Menkes RI No.

EKO FERY PRASETYO, S.Si denganKesimpulan sebagai berikut:Barang bukti nomor 652/201 7/NNF milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaansesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab :302/NNF/2017 tanggal 17 Pebruari2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daun didapat kandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 Peraturan Menkes RINo. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika; Perbuatan ia terdakwa tersebut

EKO FERY PRASETYO, S.Si denganKesimpulan sebagai berikut:Barang bukti nomor 652/201 7/NNF milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaansesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab :302/NNF/2017 tanggal 17 Pebruari2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daun didapat kandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 Peraturan Menkes RINo. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;Perbuatan ia terdakwa tersebut

IBNU SUTARTO, ST 3.EKO FERY PRASETYO, S.Si dengan Kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 652/2017/NNF milik terdakwa setelah dilakukanpemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab : 302/NNF/2017tanggal 17 Pebruari 2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daundidapat kandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomorurut 87Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang perubahanpenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tigNarkotika;Menimbang,

EKO FERY PRASETYO, S.Sidengan Kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 652/2017/NNF milik terdakwa setelah dilakukanpemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab302/NNF/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 berupa 20 (dua puluh) lintingrokok berisi irisan daun didapat kandungan ABFUBINACA terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 87Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RINo. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;Menimbang, bahwa Penuntut Umum di

EKO FERY PRASETYO, S.Si dengan Kesimpulan sebagaiberikut Barang bukti nomor 652/2017/NNF milik terdakwa setelah dilakukanpemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab : 302/NNF/2017 tanggal 17Pebruari 2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daun didapatkandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut87Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolonganNarkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;Menimbang, bahwa adapun di dalam

,Apt (Ahli) Bahwa saksi sebagai ahli yang bekerja sebagai dosen di Akademianalais Farmasi dana makanan Sunan Giri Ponorogo ; Bahwa yang dijual oleh Terdakwa berupa arak jowo yang mengandungalkohol adalah suatu bahan yang mempunyai efek farmakologi dancenderung menimbulkan ketergantungan serta dapat berinteraksi denganobat lain ; Bahwa minuman beralkohol menurut Permenkes RI NO. 86/ Menkes/Per/ IV/ 1997 tentang minuman keras dibagi menjadi tiga golongan yaituGolongan A : 1% sampai dengan 5%, Golongan

mendapatkankeuntungan dan keuntungan Terdakwa sebesar Rp.180.000,/ jerigen ;Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan dan menjual minumankeras jenis arak jowo ;Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa dihukum percobaan karena menjualminuman jenis arak jowo ;Bahwa yang dijual oleh Terdakwa berupa arak jowo yang mengandungalkohol adalah suatu bahan yang mempunyai efek farmakologi dancenderung menimbulkan ketergantungan serta dapat berinteraksi denganobat lain ;Bahwa minuman beralkohol menurut Permenkes RI NO. 86/ Menkes

maksud dan tujuan Terdakwa menjual arak jowountuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan Terdakwa sebesarRp.180.000,/ jerigen ;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan danmenjual minuman keras jenis arak jowo ;Menimbang, bahwa yang dijual oleh Terdakwa berupa arak jowo yangmengandung alkohol adalah suatu bahan yang mempunyai efek farmakologidan cenderung menimbulkan ketergantungan serta dapat berinteraksi denganobat lain ;Menimbang, bahwa minuman beralkohol menurut Permenkes RI NO.86/ Menkes

dalam tubuh, formaldehida bisa menimbulkan terikatnya DNAoleh protein, sehingga mengganggu ekspresi genetik yang normal;Bahwa Binatang percobaan yang menghisap formaldehida terusmenerus akan terserang kanker dalam hidung dan tenggorokannya terapi ada studi yang menunjukkan apabila formaldehida dalam kadar yanglebih sedikit seperti yang digunakan dalam bangunan tidak menimbulkanpengaruh karsinogenik terhadap makhluk hidup yang terpapar zattersebut;Bahwa menurut Lampiran Il anka 9 Permenkes No.1168/MENKES

/PER/X/1999 tentang perubahan Permenkes No.722/MENKES/PERI/IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan bahwaFormalin (Formaldehyde) adalah termasuk salah satu bahan tambahanyang dilarang digunakan dalam makanan;Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa pada hari Senin tangggal 18 Maret 2019 sekira pukul 22.45 WIBada petugas Balai Besar POM di Pekanbaru melakukan pemeriksaan dipabrik

mengubah bentuk pangan.Selanjutnya pada angka 26 dijelaskan peredaran pangan adalah setiap kegiatanatau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepadamasyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak;Menimbang, bahwa dalam Pasal 73 UndangUndang Nomor 18 Tahun2012 tentang Pangan menjelaskan yang dimaksud bahan tambahan panganmerupakan bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhisifat dan/bentuk pangan;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Lampiran Il nomor urut 9Permenkes No. 1168/MENKES

/PER/X/1999 tentang Perubahan Permenkes No.722/MENKES/PERI/IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan bahwa Formalin(Formaldehyde) adalah termasuk salah satu bahan tambahan yang dilarangdigunakan dalam makanan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap didepanpersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa,bahwaMenimbang, bahwa Terdakwa membuat mie kuning basah denganmempekerjakan Saksi M.