Plaatsopneming) ternadap obyeksengketa perkara a quo yang terletak di Kelurahan Waiwerang Kota, KecamatanAdonara Timur Kabupaten Flores Timur yang pada pokoknya Majeilis Hakim telahmemperoleh faktafakta sebagai berikut : Bahwa obyek sengketa adalah sengketa batas sebelah Timur tanah milikPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang diatas tanah tersebutterbentang pagar milik Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi dari utara keselatan; Bahwa pada objek sengketa tersebut terdapat pal sebelah titik timur selatanyang

HAIRIL MUCHLISselaku Pegawai Negeri Sipil pada pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatanyang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan pada Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten HuluSungai Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor91/Kpts/KU410/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Penetapan KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat PengujiTagihan/Penandatanganan

HAIRIL MUCHLISselaku Pegawai Negeri Sipil pada pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatanyang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan pada Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan juga sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten HuluSungai Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor91/Kpts/KU410/I/2009 tanggal 19 Januari 2009 tentang Penetapan KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji30Tagihan/Penandatanganan

Adapun saat itu Terdakwa dan penasihat hukumnyamenerangkan lahan kelompok tani yang ketuanya Terdakwa di suratperwatasan yang dikeluarkan Tahun 2011 lokasi lahannya beradadi DesaSwarga Bara yang seharusnya masuk Desa Sepaso Selatan sehinggatidak bisa dilakukan pembebasan oleh perusahaan KPC;Bahwa setelah Saksi mengetahui permasalahan tersebut, Saksi kemudianmenerbitkan surat keterangan yang ditujukan ke Desa Sepaso Selatanyang isinya menyatakan lahan Terdakwa masuk Desa Sepaso Selatandengan tujuan

1991dengan luas: 10.000 M2 (seratusdelapan meter persegi) di Desa Beringin Kencana, Kecamatan Sidomulyo,Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung atas nama pemegang hak Karman Bin Musa dengan batasbatas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan : KANDAR/MUHLISIN; Timur berbatasan dengan : SIRING/DARMO; Selatan berbatasan dengan : SAKIJO; Barat berbatasan dengan : JUMAINI;2) Bahwa pada Tanggal 20 Oktober 1993 Karman Bin Musa meninggal duniadi Desa Sinar Pasmah Kecamatan Candi Puro, Kabupaten Lampung Selatanyang

pokoknya sebagai berikut :Saksi EKO SETYA NUGROHO, S.Hut.Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor BAPPEDAKabupaten Kulon Progo;Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Kasub Bidang Tata Ruang danPerhubungan sudah menjabat selama 4 (empat) tahun;Bahwa saksi tahu adanya rencana pembangunan Bandara di wilayahKabupaten Kulon Progo;Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN WatBahwa pembangunan Bandara baru tersebut sesuai dengan studykelayakan akan dibangun di wilayah Kecamatan Temon bagian selatanyang

Sehingga Penggugat dan Tergugat II jugamenunjuk tanah hak milik Tergugat yang terletak di bagian selatanyang dibeli oleh Tegugat dari sdr. Mustagim (anak alm. Djauhari) padaHalaman 13 dari 55 Putusan Nomor 3/Padt.G/2021/PN Mkmtanggal 21 Mei 2015.

., Notaris di Jakarta, tidak sah dantidak memiliki kKekuatan hukum yang mengikat;Bahwa dengan kerugian yang telah diderita Penggugat akibat perbuatanmelawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, makaPenggugat mohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenanmenghukum Tergugat , Tergugat II, Tergugat III, untuk membayar gantikerugian materiel maupun imateriel secara tanggung renteng, akibatkerugian yang telah diderita

sejakputusan atas perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Penggugat mohon kehadapanKetua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima, memeriksadan mengadili perkara a quo agar sudilah kiranya memerintahkan TurutTergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;Bahwa apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkaraa quo, oleh karenanya tidak berlebihan dan cukup alasan hukum kiranyaPenggugat mohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang

Tanah kelas Il lokasi Perkampungan Rp20.000,00 per/M2 Tanah kelas III lokasi Pinggir Laut Rp30.000,00 per/M2.Bahwa Terdakwa pada tanggal 5 April 2007 telah melaksanakan danmenandatangani Berita Acara Rapat Pembahasan Pembebasan Tanah untukPembangunan PLTU Tarahan 2 x 100 MW, terletak di Dusun Sebalang,Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatanbertempat di ruang Asisten Tata Praja Pemda Kabupaten Lampung Selatanyang dihadiri oleh Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Penaksir Harga Tanahdengan

Saksi Juru Ukur dari Kantor BPN Kabupaten Lampung Selatanyang bernama EKO yang menyatakan bahwa Luas lahan yangdiukur pada saat Sidang Lapangan tanggal 05 Desember 2013menunjukkan batasbatas dan ukuran luas yang diukur samadengan batasbatas dan ukuran luas yang ada di Sertifikat HakGuna Usaha eks PT. Naga Intan yaitu seluas 66 Ha dan tidak adapengurangan luasc.

Kartini Kav.8, Jakarta Selatanyang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 25 Juli 2019 nomor334/SK.PDT/2019/PN Ptk, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semulaTergugat ;2. PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk Kantor Cabang Pontianak,beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Pontianak, yang diwakili oleh LusianaAnjarsari, PLT Legal Division Head PT.

Kim Hyung Jong menerimadokumen melalui faks berupa B/L, Invoice dan Packing List dari Korea Selatanyang kemudian menyerahkan kepada bagian operasional untuk pengurusanpengeluaran barang;e Bahwa saksi tahu terdakwa Lim Hyung menggunakan PT. Indokor Pratama sebagaiimportir karena pertemanan Saksi dengan terdakwa dan mengetahui bahwa Saksibekerja di Perusahaan impor ekspor;e Bahwa terdakwa berbicara kepada Kim Hyung Jong untuk memakai PT.

Nomor 1651 K/Pdt/2015pertimbanagn sendiri Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutusperkara ini;pahwa keberatankeberatan Pembanding semula Penggugat tidak terdapathalhal yang dipandang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusanPengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dimohonkan banding tersebut;akan tetapi, setelah mencermati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang dimohonkan banding dalam rekonvensi harus diperbaiki sekedarmengenai halhal poin 4 amar putusannya;menghukum Penggugat Rekonvensi

No. 691 K/Pid/2012 1 buah buku Sexual Quotient Melampaui Kamasutra Melalui TantraKarya Anand Krishna 1 buah buku Penggal Kepalamu dan Persembahkan Kepada SangMurshid (Kisah Seorang Murid) Karya Maya Safira Muchtardikembalikan kepada MD Abrory Djabbar Membebankan biaya perkara kepada negara ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 92/Akta.Pid/201 1/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Desember 2011 Jaksa/PenuniutUmum

.: 840/IV/ARBBANI/2016 tertanggal 27 Januari 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang jelasjelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UUAAPS, yaknitidak sesuai dengan wilayah yurisdiksi dari pengadilan negeri tempatdimana Putusan Arbitrase tersebut didaftarkan, dengan ini Tergugat danTergugat Il mengajukan eksepsi kompetensi relatif dan memohon kepadaYang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan padaperkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(niet

CempakaPutih Jakarta Pusat, selanjutnya disebut turut Tergugat III;Raden Dendy Wahyu Kusuma Wardhana, dengan pekerjaan Karyawanyang beralamat domisili di Jalan Slamet Riadi Raya Nomor 4A,RT.05/RW.04, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, JakartaTimur selanjutnya disebut sebagai turut Tergugat IV;Raden Dirgawardhana, dengan pekerjaan Karyawan yang beralamatdomisili di Jalan Mampang Prapatan 8 Nomor 23 G.RT.02/RW.02, KelurahanTegal parang, Kecamatan Mampang Prapatan Kebayoran Baru Jakarta Selatanyang

PAUPADUBagian Utara hingga saat ini tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa persetujuandari Penggugat selaku Pengampu dari ONSWALDUS PALENTINUS WISANGmerupakan perbuatan melawan hukum dan melawan hak yang sangatmerugikan ONSWALDUS PALENTINUS WISANG sebagai pemilik dan orang yangberhak atas kedua obyek sengketa;Bahwa mengingat ayah kandung Tergugat dan mertua Tergugat II telahmelakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak yaitu menebang 134pohon kelapa di atas obyek sengketa Bidang Tanah PAUPADU bagian Selatanyang

Sangat diragukan kebenarannya karena pada tahun 1980ketika Markus Wisang dalam kondisi sakit berat, dibuatlagi Surat Pernyataan tertanggal 18 Pebruari 1980 atasobyek sengketa bidang tanah PAUPADU bagian Selatanyang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala kantorAgraria bahwa Surat Penyerahan Kekuasaan Harta Miliktertanggal 20 Nopember 1961 tersebut adalah SAH;4.6.c. Penggugat tidak menjelaskan kapan dan dengan cara apaalmarhum bapak Markus Wisang memperoleh tanahtersebut;5.

terdakwaII untukmelakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek renovasi radiopenyiaran di Kabupaten Aceh Selatan tersebut ;Bahwa saksi tidak tahu bagaimana terdakwaII bisa memakai CV.Mitra Karya Consultant sebagai Konsultan pengawas dalampelaksanaan proyek renovasi radio penyiaran di Kabupaten AcehSelatan tersebut ;Bahwa saksi tidak tahu berapa anggaran proyek renovasi radio tersebutdan saksi juga tidak tahu sumber dana proyek tersebut ;61Bahwa pelaksanaan proyek renovasi radio di Kabupaten Aceh Selatanyang

Mitra Karya Consultant ;Bahwa pelaksanaan proyek renovasi radio di Kabupaten Aceh Selatanyang dilaksanakan kontraktornya sesuai spek dan selesai dikerjakan,saksi tidak tahu;63e Bahwa semua tandatangan yang terdapat dalam dokumen pengawasanproyek renonasi radio penyiaran di Kabapaten Aceh Selatan adalahtandatangan terdakwaII ;Atas keterangan saksi ini terdakwaI tidak tahu, terdakwaI membenarkannya ;17. Saksi Drs.

Lakilaki.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama : Kristen Protestan.Tempat tinggal : Asrama Polisi Kalianda Lampung Selatan.Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :1 Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013sekira pukul 08.00 wib, 10 (sepuluh) orang petugasgabungan dari Kepolisian Sektor KawasanPelabuhan (KSKP) Bakauheni Lampung Selatandan Satuan Narkoba Polres Lampung Selatanmelaksanakan pengawasan lalulintaspenyeberangan barang, kendaraan maupun manusiadi Seaport Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatanyang

sehinggasurat kuasa itu tidak berlaku pada perkara inisekalipun objeknya sama, tetapi terdapatperbedaan mengenai Tergugat, karenaterdapat penambahan subjek Tergugat,dengan demikian keberadaan kuasa hukumtersebut mewakili Penggugat tidak mempunyaidasar hukum yang sah dan harus ditolakkehadirannya di persidangan ini;Bahwa sesungguhnya Pengadilan NegeriBulukumba belum berwenang atau belumberkompotensi mengadili perkara ini, karenasemestinya Penggugat mengajukan gugatankepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatanyang

Kepala Dinas/ Kantor/ Badan di Kotamadya Jakarta Selatanyang terkait dengan pelaksanaan pengadaan tanah ataupejabat yang ditunjuk sebagai anggota;Penggugat Rekonvensi Tidak Pernah Terlibat Dalam Pengadaan TanahUntuk Pembangunan Jalan Tol;Berdasarkan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 juncto Perpres Nomor 36Tahun 2005 dan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007, maka ada4 (empat) pihak yang terlibat dalam Pengadaan Tanah Bagi PelaksanaanPembangunan Untuk Kepentingan Umum (dalam perkara a quo berupapengadaan

Bahwa disamping itu ada salah dalam menerapkan hukum dan keanehanlainnya pada pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang menyangkut Rekonpensi di halaman 66 dalam putusan perkara a quoNomor 1243 / Pdt .

putusandisebarkan ;3 Memerintahkan Sekretaris Majelis sidang BANI untukmendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini kepadaKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas biayaPemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimanadituliskan UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 ;Bahwa terhadap putusan Lembaga Arbitrase/Badan Arbitrase Nasionai IndonesiaNomor 271/XI/ARBBANI/2007 tanggal 11 Juli 2008 tersebut, Pemohon Pembatalantelah mengajukan permohonan pembatalan dimuka Pengadilan Negeri Jakarta Selatanyang