Tidak Benar setelah ATM diambil hutang saya semakinbertambah saya sendiri tidak mempunyai hutang dngan pihakmanapun, karena saya sudah terlatih sejak masih menjadi Istriatas suami saya ( Penggugat ) sebagai Pegawai Negeri Sipilyang Gajinya saya syukuri utnuk bisa hidup dengan apa adanya,sampai belaiu pidah ke OJK yang gajinya Jauh lebih besar, makasemakin saya syukuri dan bisa menjaga amanah ATM tersebut,jika diambil itu adalan Hak Suami dan bagi saya tidak adamasalah apalagi anak saya XXXX sudah

seorang PNS sebelum mengajukan gugatan cerai telahmemenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan :(1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian wajib memperoleh izinatau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat ; (2) Bagi Pegawai NegeriSipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa apabila majelis hakim mengabulkan permohonan cerai dariPemohon/Tergugat Rekonvensi maka konsekwensi perceraian harusdipenuhi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipilyang menceraikan isterinya sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin

Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi seorang Pegawai Negeri Sipilyang memiliki penghasilan dari gaji pokok, tunjungan daerah dan jugaperjalanan dinas, jika di totalkan bisa mencapai Rp. 10.000.000,00 (Sepuluhjuta rupiah) perbulannya, gaji pokok Pemohon/Tergugat Rekonvensi adalahRp. 3.492.400,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empatratus rupiah), tunjangan isteri Rp. 349.240,00 (tiga ratus empat puluh18sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah), tunjangan beras sebesarRp. 139.520,00 (

., oleh Tergugat adalah merupakan tindakanberlebinan dan sewenangwenang serta tindakan tersebut telahmelanggar ketentuan hukum yang berlaku ;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat TergugatNomor: 888/Kep.1416BKD/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tersebuttelah merugikan Penggugat baik secara Moril maupun Materil ;Bahwa dasar pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan oleh Tergugat adalah atas dasar SKB 3 Menteri,sedangkan ketentuan SKB 3 Menteri tersebut berlaku kepada

Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 September 2018 telah terbit SuratKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan

Taufik Ridha sesuai dengan PenetapanKetua Majelis Nomor : 032/Pdt.G/2015/MSSTR; tanggal 23 Februari 2015 danberdasarkan laporan hakim mediator tersebut pada tanggal 09 Maret 2015 bahwa mediasitelah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal, dengandemikian sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Tahun2008 tentang Mediasi dipandang telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan

majelisakan mendasarkan pada ketentua pasal 160 Kompilasi hukum Islam yaitubesarnya mutah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;Menimbang, bahwa majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannyasesuai maksud firman Allah SWT dalam Q:S AlBagarah 241 sebagai berikut :V2Sso1 JCLS> $9 )20)L aio olslJloos)gArtinya: Bagi wanita yang tertalak hendaknya diberikan kepadanya mutahmenurut yang maruf sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa.Menimbang, bahwa pemohon sebagai seorang pegawai Negeri sipilyang

., Nur Aini Arifah, Aptnh dan EsthiWidiyarto, A.Pinh ketiganya pegawai negeri sipilyang bekerja pada Kantor Pertanahan KotaMagelang berdasarkan Surat Kuasa lKhusustertanggal 31 Juli 2017 No. 630/Sk33.71/V 1/2017;selanjutnya disebut TERBANDING I semula TERGUGAT I;2. Dwi Willianto Dh Lie Wie Gan, bertempat tinggal di KampungBogeman Timur Rt 007 Rw 007 Kel.Panjang Kec.Magelang Tengah Kota Magelang,dalam hal inidiwakili oleh kuasanya yaitu H. Bambang TjaturIswanto, S.H.

putusanpengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Ketentuan tersebut secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiappenduduk yang mengalami perceraian untuk melaporkan perceraian tersebut keKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pencatatan peristiwaperceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilantentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagaikonsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang

Putri Intan(Saksi16) istri dari Saksi1 sambil menggendonganaknya masuk ke ruang jaga dan melihat warga sipilyang berada di dalam sel kemudian Saksi15mengambil handphone dan memfoto warga sipil yangberada di dalam tahanan.5.

Bahwa kegiatan operasi razia miras dilaksanakanmulai pukul 1 5.45 Wib hingga pukul 23,30 Wibdengan basil menjaring beberapa orangorang sipil yangsedang minumminuman keras dan orangorang sipilyang terjaring razia diangkut menggunakan kendaraandinas Ojet milik Kodim 0605/Subang yang kemudiandiamankan di Makodim 0605/Subang.4.

Bahwa sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa besertarombongan patroli tiba di Makodim 0605/Subangdengan membawa sekitar 20 (dua puluh) orang sipilyang terjaring patroli yang diangkut menggunakankendaraan truk Yonif 312/KH kemudian diperintahkanturun dari mobil dan dikumpulkan di depan ruang lobbyKomandan dan kemudian orangorang sipil yang sudahberada di tahanan sebelumnya diperintahkan keluar danbergabung dengan 20 (dua puluh) orang sipil yang barudatang, kemudian perintah Terdakwa untuk didata olehpiket

Bahwa keesokan harinya, Terdakwamemerintahkan kepada Saksi1 untuk mengumpulkananggota jaga planton yang bertugas jaga pada saatpelaksanaan operasi miras untuk menghadap kepadaTerdakwa, kemudian pada saat menghadap paraanggota jaga planton ditanya satu persatu tentang siapayang memerintahkan memasukkan orang orang sipilyang terjaring operasi miras tersebut ke dalam ruangtahanan Kodim 0605/Subang, namun para anggota jagaPlanton tersebut dan berbagai alasan masing masingmengatakan tidak ada yang memasukan

Kemudian yang menjadi dasarhukum Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan a quo adalah KeputusanBersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau

Pegawai Negeri Sipil sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979tentang pemberhentian pegawai negeri sipil, Pasal 9 huruf a, KeputusanBersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

fotokopi);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Tanggal 30Maret 2017, (Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara NomorHalaman 57 dari 109 Halaman Putusan Nomor : 12/G/2019/PTUN.JPRBukti T8Bukti T9Bukti T10Bukti T11Bukti T12182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

pemberhentian tidakdengan hormat terhadap Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkunganinstansi Pemerintah Kabupaten Keerom dari segi cakupan wilayah dan bidangatau materi merupakan wewenang Bupati Keerom sehingga Tergugat berwenangmenerbitkan objek sengketa;Menimbang, bahwa Pengadilan selanjutnya menguji penerbitan objeksengketa dari aspek prosedur sebagai berikut;Menimbang, bahwa yang menjadi landasan penerbitan objek sengketamengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upbaya mediasi tersebutternyata tidak berhasil;17Menimbang, bahwa walaupun upaya mediasi tidak berhasil, MajelisHakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan TermohonKonvensi dalam setiap persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa Terdakwa telah tiga kali melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabuyang pertama yaitu pada saat Terdakwa masih berdinas di Yonif 131/Brs bersamaSerda Opik (saat ini Terdakwa tidak mengetahui Serda Opik berdinas dimana)kemudian yang kedua kalinya pada bulan Maret 2012 dilakukan di Terminal AurKuning, Bukittinggi, Sumatera Barat, Sabu tersebut Terdakwa beli dari orang sipilyang Terdakwa kenal dari Serda Opik bernama Sdr.

UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

UndangUndang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa PaniteraPengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satuhelai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atauyang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempatperceraian itu terjadi, hal mana diatur Kembali dalam Peraturan pelaksanaannyasebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

Pasal 6 ayat (2) huruf a, hurufb, dan hurufc Peraturan Pemerintah RlNomor .....Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi : ayat (2) a. Teguran lisan b. Teguran tertulis c. Pernyataantidak puas secara tertulis ; 0 22 0enennnnnneb.

Bahwa selanjutnya setelah Penggugat meneliti alasan diterbitkannya ObyekSengketa / Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : Nomor : KEP.083.2.880/2413.2/PK/VIII/2014, tanggal 4 Agustus 2014 oleh Tergugat ;ternyata pada diktum menimbang pada hAurufa, diuraikannya sebagaiberikut : bahwa dalam rangka penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang terlibat dalam memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkaitdengan jabatan serta mengadakan kegiatan

Putusan Nomor: 276/ Pdt.G/2012/PA.Plk.dimaksud, tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, Pemohon tidak memperolehizintersebut;Menimbang, bahwa oleh sebab itu maka Majelis Hakim telah memperingatkanPemohon tentang berbagai resiko yang mungkin diberlakukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang melakukan perceraian tanpa izin Pejabat yang Berwenang dengan menunjuk pasalpasal dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo.

untukdipertimbangkan;Putusan Nomor : 596/Pdt.G/2018/PA.Gtlo hal 14 dari hal 23Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupafoto copy akta nikah (bukti P.1) yang ternyata telah sesuai dengan aslinya,sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materil pembuktiansebagai akta autentik, maka berdasarkan alat bukti tersebut (bukti P.1) harusdinyatakan telah terbukti antara pemohon dan termohon adalah suami isterisah;Menimbang, bahwa pemohon berstatus sebagai pegawai negeri sipilyang

SUBARONOAgama Hindu, Status Cerai Mati, Pendidikan S1, NIK.5104067112600193, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang beralamat di Banjar Pacung, Desa Keliki,Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar dansekarang bertempat tinggal di Jalan Raden Wijaya,Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, KabupatenGianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PutuPuspawati, S.H., dan Ni Luh Putu Wiradnyani, S.H.Advokat pada Kantor Konsultan Hukum PutuPuspawati, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Kebo IWaNomor 102 Gianyar berdasarkan

dengan kata lain tidak mengidahkan rambubatas maksimal kecepatan maka kecelakaan tersebut dapat dihindari, dan begitujuga sebaliknya walaupun saksi korban dengan sepeda motornya berjalan dengankecepatan kurang dari 50 km/jam dan terdakwa tetap berbelok walaupun telahdilarang, Majelis berkeyakinan dengan jarak yang sedemikian dekat kemungkinanbesar tetap akan terjadi kecelakaan, Oleh karena itu menurut Majelis Hakim faktorinternal dari terdakwalah yang tidak memperhatikan abaaba dari masyarakat sipilyang