., Apt yang menerangkan bahwa peraturan yangmengatur tentang perijinan toko obat yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RINomor : 1331/Menkes/SK/X/2002 tanggal 29 oktober 2002 tentangperubahan atas peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 167/Kap/B.8/1972tentang Pedagang eceran obat, sesuai Pasal 2 Permenkes Nomor : 1331/Menkes/SK/X/2002 bahwa pedagang eceran obat menjual obat bebas danobatobatan bebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang telahmembuatnya secara eceran.

dan Dekorin sebanyak + Rp.3000 (tiga ribu) rupiah per kepingnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli pendapat Ahli dari DinasKesehatan yaitu MUHAMMAD FAISAL RAMLI S.Far., Apt yang menerangkanbahwa peraturan yang mengatur tentang perijinan toko obat yaitu KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor : 1331/Menkes/SK/X/2002 tanggal 29 oktober2002 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 167/Kap/B.8/1972 tentang Pedagang eceran obat, sesuai Pasal 2 Permenkes Nomor :1331/Menkes/SK/

sebanyak 2keping 8 butir dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) tiapkepingnya dengan keuntungan tiap kepingnya adalah Rp11.000,00 (sebelasribu rupiah) dan untuk 30 paket klip kecil yang masingmasing isinya 7 butirdengan jumlah keseluruhan 210 butir obat jenis Dextromerthopan belum adalaku terjual ;Bahwa terdakwa dalam menjual obat jenis Dextromethopan tersebuttidak memiliki izin dan tidak memiliki keahlian khusus dibidang farmasisebagaimana dimaksud dalam Permenkes RI Nomor 889/Menkes

Nining Kushardiningsih, Apt, tidak disumpah keterangan di BAPdibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah perbuatan termasukpengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atasresep dokter, pelayanan informasi obat, dan obat tradisional sesuaidengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan dan Permenkes Rl Nomor889/Menkes/Per/V/2011 tentang

RtaBahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kerfarmasian adalahtenaga kefarmasian, sedangkan tenaga kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker danTenaga Teknis Kefarmasian ;Bahwa tidak semua orang diperbolehkan melakukan kefarmasian tanpamemiliki keahlian dan kewenangan, syarat dan ketentuan tenagakefarmasian sudah diatur dalam Permenkes RI Nomor889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi Izin Praktik dan Izin TenagaKerja Kefarmasian ;Bahwa sediaan farmasi

Bahwa tidaksemua orang diperbolehkan melakukan kefarmasian tanpa memiliki keahliandan kewenangan, syarat dan ketentuan tenaga kefarmasian sudah diaturdalam Permenkes RI Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi IzinPraktik dan Izin Tenaga Kerja Kefarmasian ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurutpendapat Majelis Hakim, terdakwa telah dengan sengaja tanpa keahliandalam bidang kefarmasian menjual obat Dextromethopan dan obatCarnophen tersebut hanya untuk memperoleh keuntungan

M.Kes dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani ; Bahwa sesuai ketentuan Permenkes Nomor. 1010 tahun 2008 tentang izinedar obat, obat yang tidak mempunyai izin edar maupun obat yang izin edartelah dibatalkan tidak boleh diedarkan di wilayah Republik Indonesia baiksecara resmi maupun secara tidak resmi ; Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332 / Menkes / SK /X / 2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no 1448 / Menkes /

Menurutpenjelasan tersebut Sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens ataudikehendaki dan diketahui;Menimbang, bahwa definisi mengedarkan dalam unsur ini menurutKamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatudari orang yang satu kepada orang yang lain, sedangkan dalam konteksperkara a quo yang ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan MenteriKesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obatditafsirkan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran

Selain itu, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalam Pasal2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/ 2008tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia,sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan

berkas Penyidik) ;Menimbang, bahwa Pil Dobel L adalah tablet putin berlogo LL yang diizinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejaktahun 1995 PT Learderle tidak memperpanjang izin edar di Badan POM, yangberarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tabletyang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa izin edar/obat palsu dansesual dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V1/2011 bahwa yang diberi izin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus dengan Resepdokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual ataumengedarkan pil dobel L tersebut ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa membeli Pil Dobel L dariSaudara Derry serta

satu) bungkus plastikyang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi nomorbarang bukti : BB3942/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisandaun dengan berat bersih irisan daun 0,58863 gram setelah dilakukan pemeriksaanmaka didapatkan bahwa BB3942/2019/NNF adalah Positif 5FluoroAdbica.Kesimpulan :Bahwa BB3942/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalah mengandungsenyawa sintetis 5FluoroAdbica terdaftar dalam Golongan (satu) nomor 118 dalamPeraturan Menkes

bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelahdibuka kemudian diberi nomor barang bukti : BB3942/2019/NNF berupa 1 (satu)bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,58863 gram15setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan bahwa BB3942/2019/NNF adalahPositif 5FluoroAdbica.Kesimpulan :Bahwa BB3942/2019/NNF berupa irisan daun tersebut di atas adalahmengandung senyawa sintetis 5FluoroAdbica terdaftar dalam Golongan (satu)nomor 118 dalam Peraturan Menkes

Dr.Nursamran Subandi, M.Si, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,58863 gramdan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti tersebut beratnya0,58863 gram adalah mengandung senyawa sintetis 5FluoroAdbica danterdaftar dalam Narkotika Golongan Nomor Urut 118 (seratus delapan belas)dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan23Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009

Dr.27Nursamran Subandi, M.Si, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,58863 gramdan setelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti tersebut beratnya0,58863 gram adalah mengandung senyawa sintetis 5FluoroAdbica danterdaftar dalam Narkotika Golongan Nomor Urut 118 (seratus delapan belas)dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009

Dr.Nursamran Subandi, M.Si, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu)bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,58863 gram dansetelah dilakukan pemeriksaan sisa barang bukti tersebut beratnya 0,58863gram adalah mengandung senyawa sintetis 5FluoroAdbica dan terdaftardalam Narkotika Golongan Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009

Kesehatan sebagai Staf.Bahwa saksi menjelaskan didalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009tentang Kesehatan adalah setiap orang yang dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan mutu yaitu:Memproduksi adalah membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlah yangbanyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB (carapembuatan obat yang baik) yang ditetapkan oleh peraturan Menkes

Memproduksi adalah membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlah yangbanyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB (carapembuatan obat yang baik) yang ditetapbkan oleh peraturan Menkes, danmengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluranatau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdaganganmaupun pemindah tanganan harus sesuai peraturan Menkes..

Di dalam PeraturanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi pasal 1angka 1, yang dimaksud dengan Pedagang Besar Farmasi atau yangbiasa disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yangmemiliki ijin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/ataubahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Penyerahan sediaan farmasi berupa obat bolehdilakukan tanpa resep dokter untuk obatobat golongan obat bebasterbatas yang berlogo lingkaran biru dan golongan obat bebas denganlogo lingkaran hijau, serta beberapa jenis golongan obat keras yangdapat diserahkan oleh apoteker berdasarkan Keputusan MenteriKesehatan nomor 347/MenKes/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek,berisi Daftar Obat Wajib Apotek No. 1 dan Keputusan Menteri Kesehatannomor 924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 2serta

Keputusan Menteri Kesehatan nomor 1176/Menkes/SK/X/1999tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 2Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Polayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 1010/MENKES/PER/X1/2008tahun 2008 tentang Registrasi Obat menyebutkan bahwa Izin Edardiberikan oleh Menteri, Kemudian pada ayat (3) menyebutkan bahwaMenteri melimpahkan pemberian Izin Edar kepada Kepala Badan.Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Kepala BadanPOM RI No. 24 tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana RegistrasiObat menyebutkan bahwa izin

Tramadol (HPLC); Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat KesehatanPasal 9 ayat (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri; Bahwa yang berhak mengedarkan obat atau obat bebas terbatas adalahtoko obat yang telah memeperoleh ijin dari pemerintah dan obat kerasdiperoleh di Apotek sebagaimana diatur dalam PERMENKES No. 9Tahun 2017 tentang Apotek dan KEPMENKES No.1331/Menkes

Tramadol (HPLC); Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat KesehatanPasal 9 ayat (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri; Bahwa yang berhak mengedarkan obat atau obat bebas terbatas adalahtoko obat yang telah memeperoleh izin dari pemerintah dan obat kerasdiperoleh di Apotek sebagaimana diatur dalam PERMENKES No. 9Tahun 2017 tentang Apotek dan KEPMENKES No.1331/Menkes

Pelayanan dan penyimpanan terhadap golongan obat kerashanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahliandan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sesuai denganketentuan perundangundangan seperti apoteker atau asisten apotekermelalui sarana resmi kesehatan seperti apotek, rumah sakit, puskesmasdan balai pengobatan yang mempunyai penanggung jawab farmasi yangmemiliki ijin dari instansi yang berwenang;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor: 1331.MENKES

dari instansi yangberwenang;11PTSN No: 120/Pid.SUS/2013/PN.BtkMenimbang, bahwa Ahli Wahyuri, S.Si, Apt Kembali berpendapat bahwagolongan obat keras daftar G harus digunakan dengan resep dokter karenadengan resep dokter, dosisnya telah ditentukan untuk melakukan pengobatan.Apabila golongan obat keras daftar G tidak digunakan dengan resep dokter, makadosisnya menjadi tidak teratur dan dapat mengakibatkan keracunan;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor: 1331.MENKES

Veteran Komplek KehakimanTangerang dan ke rumah adik kandung perempuan Penggugat bernamaDewi Wahyuni di KOTA TANGERANGsampai dengan sekarang;Bahwa Keputusan untuk mengakhiri ikatan pernikahan / perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat telah diketahui oleh keluarga masingmasing;Bahwa Penggugat telah mendapat izin bercerai dari atasannya sebagaiPNS (Pegawai Negeri Sipil) yaitu Sesuai dengan Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor KP.04.02/MENKES/173/2019 tentang Izin untukmelakukan Perceraian atas nama

2019, yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasikedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, laporanmana diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak berperkara;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikanSurat Izin untuk melakukan Perceraian Nomor KP.04.02/MENKES/173/2019tertanggal 12 Maret 2019;Him. 4 dari 24 hlm.

Bahwa benar pihak Penggugat telah mendapat izin bercerai dariatasannya sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yaitu Sesuai dengan "SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.02/MENKES/173/2019 tentangIzin untuk melakukan Perceraian atas nama AGUSTINA, SAP, MM, NIP.196808181994032004, Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c.11.

Bahwa sesuai dengan Jawaban Tergugat pada poin 10, telah secarategas mengakui / membenarkan / mengetahui bahwa benar Penggugattelan mendapatkan izin bercerai dari atasannya sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNomor KP.04.02/MENKES/173/2019 tentang Izin untuk melakukanPerceraian atas nama Agustina, SAP, MM, NIP. 196808181994032004,Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c.10.

Fotokopi Surat Izin untuk melakukan Perceraian NomorKP.04.02/MENKES/173/2019 tertanggal 12 Maret 2019, telah dinazegellen,dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (Bukti P.8);8. Fotokopi Surat tanda penerimaan Laporan Pengaduan NomorLP/B/339/IV/2017/PMJ/Restro Tangerang Kota, telah dinazegellen, dandicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (Bukti P.9);Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telahmenghadirkan tiga orang saksi di persidangan yaitu:1.

Efraim Suru,Apt, berdasarkan suratKeputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal19 Mei 1993 Tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukanPengujian terhadap Contoh barang bukti dengan cara Reaksi Warna,Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, dengan hasilpengujian sebagai berikut :Pemerian :Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji :Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

EfraimSuru,Apt, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RINo.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 TentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika, LaboratoriumBalai POM di Ambon telah melakukan Pengujian terhadap Contohbarang bukti dengan cara Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis,dan Spektrofotometri, dengan hasil pengujian sebagai berikut :Pemerian :Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji :Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

Efraim Suru,Apt, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RINo.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambontelah melakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan caraReaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, denganhasil pengujian sebagai berikut :Pemerian : Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, Sesuaidengan Lampiran

Efraim Suru,Apt, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RINo.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambontelah melakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan caraReaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, denganhasil pengujian sebagai berikut :Pemerian : Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji ; Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

termasuk golonganobat keras, obat keras dapat diketahui dari penandaan logo obat berupa lingkaranbulat bewarna merah dengan garis tepi bewarna hitam dan adanya huruf K yangmenyentuh garis tepi, selain itu dapat juga dilihat dari nomor registrasi, obattersebut berupa tulisan GKL atau DKL diikuti 15 digit angka (DKL= Obat kerasdengan nama dagang, GKL=obat keras dengan nama generic), Adanya harusdengan resep dokter, sedangkan peraturan mengenai Toko Obat Berijintercantum dalam Kepmenkes RI No. 1331/Menkes

komposisi dan tulisan harus dengan resep dokter;Bahwa menurut literature yang ahli baca jika obat tersebut diminum tidaksesuai petunjuk dokter akan mengakibatkan gangguan kesehatan/efeksamping antara lain kerusakan ginjal, resistensi, Kerapuhan tulang dan lainlain;Bahwa sarana yang diberi izin oleh Kementrian Kesehatan RI untukmenyalurkan obat keras antara lain pedagang besar farmasi, apotek, rumahsakit, balai pengobatan;Bahwa Peraturan mengenai Toko Obat Berijin tercantum dalam KepmenkesRI No. 1831/Menkes

termasukgolongan obat keras; Bahwa benar obat keras dapat diketahui dari penandaan logo obat berupalingkaran bulat bewarna merah dengan garis tepi bewarna hitam dan adanyahuruf K yang menyentuh garis tepi, selain itu dapat juga dilihat dari nomorregistrasi, obat tersebut berupa tulisan GKL atau DKL diikuti 15 digit angka(DKL= Obat keras dengan nama dagang, GKL=obat keras dengan namageneric), adanya harus dengan resep dokter; Bahwa benar Peraturan mengenai Toko Obat Berijin tercantum dalamKepmenkes RI No. 1331/Menkes

ERHADI ADANG MARIA, APT,Staf Balai POM Jambi menerangkan obatobatan sebanyak 30 (tiga puluh) itemtersebut termasuk golongan obat keras, obat keras dapat diketahui daripenandaan logo obat keras berupa lingkaran warna merah dengan garis tepiwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi, selain itu dapat juga dilihatdari nomor registrasi, komposisi dan tulisan harus dengan resep dokter.Peraturan mengenai Toko Obat Berijin tercantum dalam Kepmenkes RI No.1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas

Nomor 650 K/Pdt/2017berusaha untuk mengkaji, mendalami, memahami dan mengabaikan begitusaja pokok perkara serta faktafakta hukum dalam persidangan secara layakdan sepatutnya khususnya dalam memeriksa dan mempertimbangkanketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/2008tentang Rekam Medis;Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat keberatan denganpertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dalamputusannya pada alinea 3 halaman 86 putusan banding yang menyatakan

/PER/III/2008 tentang RekamMedis sebagaimana dikutip:Pasal 5 ayat (5)Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekammedis dapat dilakukan pembetulan;Pasal 5 ayat (6)Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukandengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dandibubuhi paraf dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yangbersangkutan:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) Peraturan MenteriKesehatan Nomor 269/MENKES/PER

Jakarta di dalammemeriksa dan memutus perkara a quo telah bertentangan denganketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, maka sudah sepatutnyaPutusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 280/PDT/2016/PT.DKItanggal 1 Agustus 2016 harus dibatalkan;Judex Facti Pada Tingkat Banding Di Dalam Perkara A Quo Telah MengabaikanFaktaFakta Hukum Dan Melanggar Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Dan (2)Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/

Wyasa SantosaKolopaking dan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor290/MENKES/PER/III/2008, Pasal 7 ayat (1) dan (2) isinya menyatakansebagai berikut:Halaman 29 dari 38 hal.Put.

Jakarta di dalammemeriksa dan memutus perkara a quo telah bertentangan denganketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/ PER/III/2008,Pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang Rekam Medis, maka sudah sepatutnyaPutusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 280/PDT/ 2016/PT DKI.,tanggal 1 Agustus 2016 harus dibatalkan;Judex Facti Pada Tingkat Banding Di Dalam Perkara A Quo Telah MengabaikanFaktaFakta Hukum Dan Hanya Mengutip Sebagian (Partial) Keterangan AhliProf. Dr.

pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia ; Obat Tradisionil berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 adalahbahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahanhewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran daribahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untukpengobatan dan dapat diterapbkan sesuai dengan norma yang berlakudi masyarakat; Kosmetika berdasarkan ketentuan pasal 1 point 1 PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes

Kemudian sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan,Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011, yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obat obat khususnya yangtermasuk dalam Daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotik,Rumah Sakit dan Puskesmas ;Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Tlg Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara

Pemerintah,Pemerintah Daerah Provonsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yangdiberi wewenang untuk memberi rekomendasi, perijinan, pembinaan,pengendalian dan pengawasan distribusi sediaan farmasi tersebut adalahDinas Kesehatan; Bahwa sesuai ketentuan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia, Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 dan Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia, Nomor 1448/MENKES/Per/VI/2011, yang diberikan ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obat obatkhususnya yang

pemeriksaanlaboratoris kriminalistik Nomor Lab : 1687/NNF/IV/2019 tanggal 18 April2019 dengan kesimpulan barang bukti 1 (Satu) sachet Kristal beningdengan berat netto 0,1903 gram, 1 (Satu) sachet Kristal bening denganberat netto 0,1130 gram, 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto0,0592 gram, 1 (satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,1653gram, pireks kaca yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0491gram, mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61Lampiran Peraturan Menkes

laboratoris kriminalistik Nomor Lab :1687/NNF/IV/2019 tanggal 18 April 2019 dengan kesimpulan barang bukti1 (satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,1903 gram, 1 (satu)sachet Kristal bening dengan berat netto 0,1130 gram, 1 (satu) sachetKristal bening dengan berat netto 0,0592 gram, 1 (Satu) sachet Kristalbening dengan berat netto 0,1653 gram, pireks kaca yang berisikan kristalbening dengan berat netto 0,0491 gram, mengandung metamfetaminaterdaftar dalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

LAB. : 1687 / NNF / IV / 2019,tanggal 18 April 2019 diperoleh hasil sebagai berikut : barang bukti 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto0,1903 gram, 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,1130gram, 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,0592 gram, 1(satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,1653 gram, pireks kacayang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0491 gram,mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61Lampiran Peraturan Menkes

2019diperoleh hasil sebagai berikut :( barang bukti 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto0,1903 gram, 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,1130gram, 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,0592 gram, 1(satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,1653 gram, pireks kacayang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0491 gram,mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61Halaman 12 dari 21, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN MIILampiran Peraturan Menkes

LAB. : 1687 / NNF / IV / 2019, TANGGAL18 April 2019 diperoleh hasil sebagai berikut:( barang bukti 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto0,1903 gram, 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,1130gram, 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,0592 gram, 1(satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,1653 gram, pireks kacayang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0491 gram,mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61Lampiran Peraturan Menkes

dioeriksa oleh Dr Drs TEGUH PRIHMONO, MH,IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERRY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.Tdan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI,S.Si, M.Si dengan kesimpulan :Setelan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanBB3610/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomorurut 118 dan mengandung senyawa 5FPB22 terdaftar dalam golongan Nomor urut 137 dalan Peraturan Menkes

oleh DrDrs TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERRYPRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T dan mengetahui KepalaBidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Sidengan kesimpulan :e Bahwa setelan dilakukan pemeriksaan secaralaboratoriskriminalistik disimpulkan BB3610/2020/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 118 danmengandung senyawa 5FPB22 terdaftar dalam golongan Nomorurut 137 dalan Peraturan Menkes

FERRYPRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T dan mengetahui KepalaBidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Sidengan kesimpulan :e Bahwa setelan dilakukan pemeriksaan secaralaboratoriskriminalistik disimpulkan BB3610/2020/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 118 danHalaman 19 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Unrmengandung senyawa 5FPB22 terdaftar dalam golongan Nomorurut 137 dalan Peraturan Menkes

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Kami Majelis Hakimberkeyakinan bahwasanya unsur "barang siapa* telah terbukti secarasah dan meyakinkan ;Unsur "Tanpoa hak ataumelawan hukum menjadi perantaradalamjual beli Narkotika Golongan Bahwa pengertian Narkotika gol bukan tanaman sebagaimanadalam perkara ini adalah adalah senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan nomor urut 118 dan mengandungsenyawa sintetis 5FPB22 dalam gol nomor urut 137 dalamPeraturan Menteri Kesehatan RI dalam Peraturan Menkes

dioeriksa olehDr Drs TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, S.T, EKOFERRY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T dan mengetahuiKepala Bidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si,M.Si dengan kesimpulan :Bahwa setelan dilakukan pemeriksaan secaralaboratoriskriminalistik disimpulkan BB3610/2020/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut118 dan mengandung senyawa 5FPB22 terdaftar dalamgolongan Nomor urut 137 dalan Peraturan Menkes

Kemudian Surat Keterangan HasilPemeriksaan Urine tersebut secara Projustitiatidak sah karena barang bukti berupa surat yangdapat dijadikan bukti surat yaitu SuratKeterangan yang sesuai Kepmenkes RI Nomor194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukkan Hal. 5 dari 56 hal.

Maka Surat Keterangan Nomor073/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tidak dapatdijadikan alat bukti karena untuk menentukangolongan Narkotika harus sesuai denganKepmenkes RI No. 923/Menkes/SK/X/2009.c.

Willem Iskandar, Pasar VBarat 1 No. 4 Medan adalah sudah sah dan sudahsesual dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku karena instansi yang berwenang untukmelakukan pemeriksaan Laboratorium terhadapNarkotika dan Psikotropika di lingkunganKementerian Kesehatan RI Periksa LampiranKepmenkes RI Nomor 194/Menkes/SK/V1I/2012 padahuruf A poin No. 6.d.

/SK/V1/2012tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan NarkotikaDan Psikotropika dan Kepmenkes RI Nomor 923/MENKES/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis LaboratoriumPemeriksaan Narkotika Dan Psikotropika Pro Justitia makasurat Laporan Hasil Pengujian Narkotika/Psikotropika No.073/IV/2018 tanggal 16 April 2018 dari UPT Lab KesdaDinkes Provinsi Sumut tersebut tidak dapat dijadikan sebagai Hal. 40 dari 56 hal.

Sumut dilakukan pada tanggal 16 April2018 sekira pukul 12.00 WIB sedangkan sesuai denganKepmenkes Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tersebut di atasprosedur pengiriman urine tidak boleh melebihi jangka waktu24 jam sejak pengambilan sampel urine yang akan diperiksa.Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat SuratKeterangan dari Balai Labkes Dinkes Prov.

Daftar obat keras adalah berisi obatobatan yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan tubuhmanusia baik dalam bungkusan maupun tidak; Bahwa Obat Keras yang termasuk dalam Daftar G tidak boleh dijual ditokoatau kios rumahan atau toko kelontong, karena berdasarkan KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1331/MENKES/SK/X/2002perihal obat yang boleh dijual oleh toko obat berijin obat yang boleh dijualditoko obat berijin hanyalah obat yang bungkus luar dan

Perdagangan Besar Farmasi : Dasar Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 1191/MENKES/SK/IX/2002 tanggal 24September 2002; = 2 =n wn nn nnn nn nn nn nn naed. Apotik : Dasar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002; e.

Toko Obat : Dasar Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002, khususuntuk toko..../1414Putusan No. 102/Pid.Sus./2013/PN.TG. untuk toko obat hanya boleh menjual obat bebas dan obat bebasterbatas; 2a nnn nao nan nan tn nn en nn een nnn nee one nee nnn Bahwa menurut pendapat Ahli (Saksi) bahwa obat keras daftar G yang disitaperlu dilakukan pengujian karena meskipun obat tersebut sudah jelas tampakdari luar adalah obat keras daftar G sesuai dengan

/ SK/V2012 tentang Alokasi Anggaran Dana DekonsentrasiDan Tugas Pembantuan Pelaksanaan Program PembangunanKesehatan di Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor095/MENKES/SK/IV2012 untuk mendukung Program Pembinaan UpayaKesehatan di daerah Tahun 2012 disediakan dana dari MenteriHal. 4 dari 62 Hal.

095/MENKES/SK/I/2012 untuk mendukung Program PembinaanUpaya Kesehatan di daerah Tahun 2012 disediakan dana dari MenteriKesehatan dari dana APBNP untuk tugas pembantuan yang dapatdigunakan dalam rangka sinergisme dan koordinasi bagikesinambungan program antara pusat dengan daerah dan peningkatankualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit /laboratorium kesehatan didaerah untuk tahun anggaran 2012;Bahwa berdasarkan hal tersebut untuk mendapatkan Alokasidana pengadaan barang/jasa tersebut terdakwa dr

Putusan No. 09/PID.SUSTPK/201 4/PT.PLK Bahwa setelah RKAKL disetujui berdasarkan Surat JendralKementerian Kesehatan RI Nomor : TU.01.02//1385/2012 tanggal 10Agustus 2012, Hal : Penyampaian Surat Keputusan Menteri KesehatanRI Nomor 271/Menkes/SK/VIIV2012 tentang Perubahan Kedua AtasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 008/Menkesa/SK/l/2012 tentangAlokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan Tugas PembantuanPelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di Provinsi danKabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 tanggal

Menetapkan agar alat bukti/oarang bukti;Diajukan oleh Penuntut Umum berupa;1.1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris JenderalNomor : TU.01.02//1385/2012 tanggal 10 Agustus 20012 perihalPenyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :271/Menkes/SK/VII/2012 tentang Perubahan Kedua atasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/V/2012tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan TugasPembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten atau Kota Tahun

MurjaniSampit dimulai dari adanya program Pemerintah Khususnya MenteriKesehatan Republik Indonesia untuk pengadaan Barang/JasaPemerintah Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan MenteriKesehatan Nomor: 008/MENKES/SK/V2012 tentang Alokasi AnggaranDana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan di Provinsi Dan Kabupaten/Kota TahunAnggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MenteriKesehatan Nomor 095/MENKES/SK/I/2012 untuk mendukung ProgramPembinaan Upaya

saudara Siti Maysarah dan PetugasLaboratorium lah yang yang menentukan lokasi 1 (satu) titik yaitu dilokasi adaterpal berwarna Orange dengan cara Petugas Laboratorium mengambil Airdengan peralatan Laboratorium, kemudian setelah melakukan pengambilansample,sample tersebut di letakkan ke dalam Kulkas pendingin dan sampletersebut di bawa ke laboratorium Batulicin.Bahwa Parameter yang diambil berdasarkan laporan hasil UJI nomor : 050/AM/ X/ 2015 tanggal 09 November 2015 adalah permenkes nomor :492/Menkes

PoltekesNegeri Banjarmasin D.IIl Kesehatan Lingkungan tamat tahun2010;Bahwa memiliki sertifikat surat tanda egistrasi Sanitarian, sertifikatUPL/UKLyang dikeluarkan oleh Pusat Studi Lingkungan Hidup/UGM;Bahwa Tugas pokok di tempat saksi bekerja tersebut di atur dalam KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 373/Menkes/SK/III/2007tanggal 27 Maret 2007 tentang Profesi Sanitarian yang mana dapat Saksijelaskan Standar Profesi Sanitarian adalah Suatu standar bagi Profesikesehatan lingkungan

Air Minum adalah air yang melalui Proses Pengolahan atau tanpaproses Pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapatlangsung di minum.Terhadap ketentuan pengaturan tersebut di atur di Permenkes RI Nomor :416/MENKES/PERS/IX/1990 tentang air bersin dan permenkes No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tanggal 19 April 2010 Permenkes RI Nomor :416/MENKES/PERS/IX/ 1990 tentang air bersih terhadap 17 parameterkimia di bawah baku Mutu air yang telah di tetapkan peraturan tersebutyang mana standart Fisik :1.

Timbal : 0,05 Mg/ Liter.Bahwa apabila kadar melebihi baku mutu parameter yang ditetapkan tersebutSu fFSN ear oN =coberarti Air tersebut tidak dapat dikategorikan air bersih dan bisa dikategorikanair tercemar dan semakin rendah dari baku mutu yang ditetapkan berarti airtersebut semakin bagus.Bahwa ketentuan yang dimaksud dengan Air Minum di atur di Permenkes RINomor : 492/MENKES/PERS/IV/2010 tanggal 19 April 2010 tentang air minumterdapat parameter 26 Wajib, dana 73 parameter tambahan di bawah bakumutu

DIYAH MULYANI, S.Si. dengankesimpulan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor5 Tahun 2007 tanggal 29Januari 2007 bahwa Klasifikasi air masuk dalam Kelas yang mana Airtersebut bisa di gunakan sebagai Air baku air minum apabila sudah prosespengolahan namun berdasarkan Permenkes RI Nomor : 416/MENKES/PERS/IX/1990 tentang air bersih air sudah memenuhi kualitas Standart airbersih.Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan ;11. SaksiAhli Drs.

Dasarhukum dari jawaban Ahli tersebut adalah Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang NotifikasiKosmetika.

Hal ini Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) dan(2) Permenkes RI Nomor : 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi11Kosmetika.Bahwa = dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika pasal 5 disebutkanbahwa kosmetika yang dinotifikasi harus dibuat dengan menrapkan CPKB danmemenuh persyaratan teknis keamanan, bahan, penandaan dan klaim;Bahwa yang berhak mengeluarkan izin edar/nomor notifikasi terhadap sediaanfarmasi (kosmetika) adalah Kepala BPOM RI, dasar

hukum jawaban tersebutadalah Permenkes RI Nomor : 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang NotifikasiKosmetika;Bahwa = dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, pemohon mengajukanpermohonan pendaftaran produk/notifikasi ke Kepala Badan POM RI denganmengisi formulir secara elektronik melalui website Badan POM;Bahwa setelah kosmetika mendapatkan nomor notifikasi, maka nomor tersebutharus dicantumkan pada kemasan produk sesuai pasal 7 ayat (1) huruf (j