Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 04-07-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 06-10-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 99/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 4 Oktober 2018 — Penggugat:
ANISAH MUNTHE
Tergugat:
Bupati Pakpak Bharat
97 — 54
  • UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakanbahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara ataukurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubunganya dengan jabatan dan/atau pidanaumum,Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara menerangkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 21-03-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 885/Pid.Sus/2019/PN Sby
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
2.MUHAMMAD NIZAR, SH
Terdakwa:
HERIYANTO ALIAS IPANK ALIAS TEGAR BIN NUR SAHID
30 — 5
  • setalah ditangkap oleh PetugasDitresnarkoba Polda Jatim adalah paketan Narkotika jenis shabu.Atas Keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkan ;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekitarpukul 17.30 Wib. di sekitar parkiran kendaraan Pelabuhan Tanjung EmasSemarang Jawa Tengah oleh Petugas Kepolisian yang berpakaian preman / sipilyang
Pengadilan PN SUBANG Pidana Khusus
Register : 03-07-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN SUBANG Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN SNG
Tanggal 18 September 2018 — Penuntut Umum:
PINOS PERMANA, SH.MH.
Terdakwa:
MOHAMAD DEDE KURNIAWAN, S.H., Alias DEDE KURNIAWAN
345 — 304
  • Saksi VUIENG HERMAWAN,Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan,saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan jujurdan benar.Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polres Subang dan tetapmembenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksisebagaimana terlampir dalam berkas perkara.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MOHAMAD DEDEKURNIAWAN, dia adalah salah satu rekan saya Pegawai Negeri Sipilyang bekerja pada Dinas Perhubungan Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 15-01-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 K/TUN/2016
Tanggal 7 Maret 2016 — AHMAD HATIB, SH VS I. REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA., II. IR. YEDI SUHAEDI, M.Si;
51 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • keberatan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negarayang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pada penafsiran/interpretasi secara acontrario terhadap ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndang Nomor 43Tahun 1999 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974tentang PokokPokok Kepegawaian tersebut maka penerbitan KeputusanTata Usaha Negara objek sengketa yang notabene penerbitannya bukanatas adanya pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Kepegawaian
Register : 02-11-2011 — Putus : 22-03-2012 — Upload : 17-06-2015
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 43/G/2011/PTUN-PTK
Tanggal 22 Maret 2012 — JAILANI, SH.M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri, Sipil, Bertempat Tinggal di Jalan Parit H. Husin II Komp. Pemda Jalur III No. 43 Pontianak MELAWAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT, Berkedudukan di jalan Ahmad Yani Pontianak
248 — 91
  • Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas Hukum = SebagaiPenggugat:Bahwa Keputusan a quo yang dijadikam obyek gugatan Penggugat dalamlampirannya terdapat namanama sebanyak 3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipilyang diberhentikan dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantann Barat. Fakta hukumnya 3 orang tersebut yang mengajukangugatan hanya sebanyak 1 orang, berarti terdapat 2 orang yang tercantum dalamlampiran keputusan a quo tidak mengajukan gugatan.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 24-10-2017 — Putus : 19-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 141/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 19 Desember 2017 — - JHON MANILANI vs - Negara Republik Indonesia Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Alor
86 — 51
  • Juliver Girsang, SH yang padapokoknya menerangkan bahwa syarat ljasah ditanda sahkan harusdicantumkan dalam syarat penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, namunsesuai pembuktian Tergugat tidak terdapat pencantuman syarat tanda sahljasah bagi ljasah Lokal, hal tersebut adalah kekurangan ketelitian dariPanitia penyelenggara dalam seleksiCalon Pegawai Negeri Sipul tingkatdaerah tidak dapat serta merta menjadi kekurang telitian dari bawahanTergugat sebab Pantia penyelenggara seleksi Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Putus : 11-05-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 12/G/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 11 Mei 2015 — PARNINGOTAN HAMONANGAN PANGARIBUAN, S.H; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
115 — 65
  • ParningotanHamonangan Pangaribuan S.H; KEDUA : Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalamKeputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.01/UP.92/2010tanggal 23 Februari 2010 berupa Pemberhentian dengan HormatTidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhkan kepada Sdr.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 27-09-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 126/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
SALAM SYAHPUTRA, S.Pd
Tergugat:
Bupati Langkat
101 — 39
  • ditemukanadanya dalil yang mempermasalahkan tentang prosedur penerbitan SuratKeputusan objek sengketa oleh Tergugat, namun Majelis Hakim akan tetapmemberikan penilaian mengenai proses penerbitan objek sengketa;Menimbang, bahwa dalam ketentuan prosedur pemberhentian tidakdengan hormat diatur dalam ketentuan Paragraf 6 Tata Cara PemberhentianHalaman 33 Put.126/G/2018/PTUNMdnkarena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan Pasal 266 PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 17-11-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 02-02-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 221-K/PM.II-08/AL/XI/2020
Tanggal 17 Desember 2020 — Oditur:
Iskandar Zulkarnaen, SH.MH
Terdakwa:
Brawijaya Mulyono
109 — 31
  • Bahwa Terdakwa sudah 2 (tiga) kali mengkonsumsiNarkotika jenis sabusabu yang pertama Bersama Saksi1, danyang kedua Bersama Saksi1, Saksi2, Saks3 dan Warga Sipilyang bernama Sdr. Jabrik, sebagai seorang Militer seharusnyaTerdakwa menjadi contoh yang baik bagi masyarakat tetapiTerdakwa malah mengkonsumsi Shabushabu bersama wargamasyarakat, sehingga Terdakwa sudah salah dalam bergaul dantidak lagi menjaga harga dirinya sebagai anggota TNI yangselayaknya menjadi teladan bagi masyarakat.4.
Pengadilan PA BENGKULU Perdata Agama
Register : 24-01-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 17-01-2020
Putusan PA BENGKULU Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA.Bn
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 23
  • Salim Muslim akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkanizin. untuk melaksanakan perceraian dari pejabat yang berwenangsebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Pemberian izin PerceraianNomor 453/UN30/HK/2017 tanggal 4 Januari 2017 yang dikeluarkan olehRektor Universitas Bengkulu dan Termohon selaku Pegawai Negeri Sipilyang akan diceraikan oleh suaminya telah pula mendapat Surat Izin ProsesPerceraian Nomor 440/014/Kes IV.1/2017 tanggal
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 26-08-2010 — Putus : 29-11-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 126/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 29 Nopember 2010 — Thomas Kusumo Wibowo, SE;Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
155 — 105
  • 1980 pada pokoknya menegaskanbahwa setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawainegeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana maksuddalam Pasal 2 dan Pasal 3 adalah Pelanggaran Disiplin .Sedangkan dalam Bab II Peraturan tersebut, yaitu Pasal2a s/d z memuat kewajiban dan larangan, sedangkan Pasal3 a s/d x memuat kewajiban dan laranganlarangan yangtidak boleh dilanggar oleh seorang Pegawai NegeriBahwa mengenai tingkat dan jenis hukuman disiplin yangdapat dikenakan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN MEDAN Perdata Agama Perceraian
Register : 03-12-2014 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 572/Pdt.G/2014/PN.Mdn
Tanggal 1 Juni 2015 — PENGGUGAT LAWAN TERGUGAT
42 — 5
  • MdnHal 25 dari 42 Hal.Menimbang, bahwa surat bukti T1 adalah Fotocopy Akta PerkawinanNo.1070/2007 tertanggal 13 Juni 2007 yang menerangkan tentang perkawinanantara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat di Kantor Pencatatan Sipilyang telah dinazegen, dan dilegalisir dipersidangan Tergugat tidak dapatmemperlihatkan surat aslinya, namun bukti tersebut oleh Penggugat jugadiajukan sebagai bukti surat yang diberi tanda P1 telah dicocokkan denganaslinya dan telah diberi materai secukupnya, oleh karenanya
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 24-02-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 06-08-2014
Putusan PTUN AMBON Nomor 08/G/2014/PTUN.ABN
Tanggal 3 Juli 2014 — YONATHAN DIPONG, S.Pd. Sebagai Penggugat Melawan BUPATI HALMAHERA UTARA Sebagai Tergugat KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA UTARA Sebagai Tergugat II Intervensi
76 — 40
  • pemberhentian jabatan struktural dengan dasarhukum Pasal 10 Huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000di atas dapat juga terjadi akibat Hukuman Disiplin sebagaimana di aturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil ; Menimbang, bahwa Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 pada pokoknya menyebutkan Pegawai NegeriSipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secaratertulis oleh atasan langsungnya, dan sebelum Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 23-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 120/Pid.B/2019/PN Mks
Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
TABRANI, S.H.
Terdakwa:
MARTIN TUMPAK RUMAPEA
75 — 10
  • kemudiandijadwalkan untuk mengikuti ujian kemanpuan dasar berbasis CAT,setelah itu Calon dinyatakan Lulus maka Calon bisa mengikuti seleksikemampuan bidang (kesamaptaan), kemudian setelah dinyatakan lulusmaka terakhir seleksi wawancara, setelah selesai seleksi wawancaraselajutnya Para Calon menunggu pengumuman kelulusan ; Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakandata identitas calon sebenarnya atas nama Musriadi yang foto, KartuTanda Penduduk dan Kartu Peserta Ujian Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 22-02-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 32/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat:
Agustinus Hutabarat SE
Tergugat:
Walikota Pemerintah Kota Sibolga
64 — 38
  • Hal ini dapat kita linat dalam Putusan Hakim yangmengadili seorang Politisi yang mana Hakim menjatuhkan HukumanTambahan berupa Pencabutan Hak Politiknya (Putusan MahkamahAgung dalam Kasus Politisi Anas Urbaningrum No 1261 K/Pid.Sus/2015).Demikian lah seharusnya kejahatan dalam jabatan yang dilakukanseorang Pegawai Negeri Sipil apabila dalam pertimbangan perbuatannyaHakim perlu memberhentikan tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan maka Hakim akan mencantumkannya dalamHukuman Tambahan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 18-02-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 16-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 27/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
ERWIN DANIEL PARLINGGOMAN SIANIPAR
Tergugat:
BUPATI TOBA SAMOSIR
64 — 36
  • 2004 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara menyatakan bahwa:Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatantertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agarKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batalatau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ataudirehabilitasi;Bahwa PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama Perceraian
Register : 05-05-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 26-02-2018
Putusan PA MATARAM Nomor 0201/Pdt.G/2017/PA.Mtr
Tanggal 24 Oktober 2017 — PEMOHON DAN TERMOHON
32 — 13
  • Disamping itu Tergugat sebagaiAparatur Sipil Negara (ASN) yang belum mendapatkan Surat Izin Perceraiandari pejabat yang berwenang, sebagaimana diamanatkan dalam PeraturanPemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 3 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat (1) yang berbun yi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangandari pejabat,Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama
Register : 01-02-2016 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 19-06-2019
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0202/Pdt.G/2016/PA.Lpk
Tanggal 27 Juli 2016 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 15
  • Membebankan biaya perkara ini Sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon dan Termohon serta Kuasanya telah datang menghadap dipersidangan;Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2016PA.Lpk.Menimbang bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan syarat dan ketentuan untuk melakukan perceraian dandalam hal ini Pemohon telah memperoleh
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Kepegawaian
Register : 25-08-2016 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 31/G/2016/PTUN-BNA
Tanggal 13 Februari 2017 — H. MAHYUDDIN,S.T.,M.M lawan PELAKSANA TUGAS BUPATI BENER MERIAH
137 — 94
  • Ada punObjek Gugatan TUN telah melanggar Asas Kecermatan Formal karenaHalaman 36 dari 94 HalamanPutusan Perkara Nomor: 31/G/2016/PTUN.BNAmenurut doktrin tersebut, Tergugat pada waktu mempersiapkanKeputusan Objek Gugatan TUN harus sudah memperoleh gambaranyang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semuakepentingan yang tersangkut terhadap kepentingan masyarakat sipilyang terkena impas dalamTugas, Pokok dan Fungsi Dinas Bina Margadan Cipta Karya Kabupaten Bener Meriah;V.
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 18-02-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan PA PEKANBARU Nomor 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr
Tanggal 12 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 7
  • wajib memberi nafkah selama istri menjalanimasa iddah, kecuali istri yang dicerai tersebut dalam keadaan nusyuwz ;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak terbukti PenggugatRekonvensi sebagai istri yang nusyuz, sehingga Tergugat Rekonvensi wajibmemberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah ;Menimbang, bahwa walaupun dalam jawaban Tergugat Rekonvensimenyatakan tidak sanggup mebayar nafkah iddah, dengan menunjuk padakemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipilyang