Ditemukan 5683 data
Ir. Halim Thamsurie
Tergugat:
Menteri Keuangan RI, Cq KemenKeu RI DirJen Pajak Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
Turut Tergugat:
Kejaksaan Negeri Palembang
110 — 31
AZHARI No.184 Rt.09Kelurahan 13 Ulu Waspada Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 06 Maret 2019.Melawan:1. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq KEMENTERIANKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAKKANTOR WILAYAH DJP SUMATERA SELATAN dan BANGKABELITUNG, Jalan Tasik Kambang Ilwak Palembang.Selanjutnya GiSQDUt ! ..............cceeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeaeeeneees TERGUGAT.Dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya : Sigit Danang Joyo,SH.
533 — 388
Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hatihati ataukurang waspada;Halaman 102 dari 119 hal. Putusan Pidana Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Snt.2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatanyang dilakukannya kurang hatihati itu. Namun meskipun pelaku dapatmembayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, iatidak melakukan tindakantindakan atau usahausaha untuk mencegahtimbulnya akibat.
Apabila ia berhatihati atau waspada ia akan melakukantindakantindakan atau usahausaha untuk mencegah timbulnya akibat;Menimbang, bahwa selanjutnya, Surat Keputusan Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor: 36/KMA/SK/II/2013 tentang PemberlakuanPedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup tanggal 22 Februari 2013telah pula mengaturbahwa dalam penentuan pertanggungjawaban (liability rule)pihak yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, ada2 (dua) hal yang penting untuk diperhatikan
432 — 355 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.888 K/Pid.Sus/2014waspada ia akan melakukan tindakantindakan atau usahausaha untukmencegah timbulnya akibat;Apabila ia berhatihati atau waspada ia akan melakukan tindakantindakan terlebih dulu guna mencegah timbulnya suatu akibat itu yangsebelumnya telah dibayangkan, atau justru akan tidak melakukanperbuatan itu;Tindakantindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan ataukemampuan akal yang dimilikinya oleh pelaku;Bahwa dalam hal pemidanaan, maka pertanggungjawaban dari tiappelaku dibatasi
317 — 161
Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudulRuang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, edisi 2, diterbitkan oleh Pustaka,Bandung: 1990, pada halaman 3435, sebagai berikut : "Oleh karena itu, agar penderitaan dan hukuman yang belum didasarkanpada kesalahan apa pun tidak berubah menjadi suatu kesalahan nantinya,Hakim terkait harus berhatihati dan waspada.
ANDY SYAH PUTRA
Tergugat:
WALIKOTA LANGSA
206 — 111
Andi Syah Putra, (Sesuai denganaslinya);Media Viral Utama.co.id tanggal 29 Mei 2020, (Sesuai Print Out);Berita Serambi Indonesia tanggal 9 Juni 2020, Berita Waspada.
Terbanding/Tergugat : PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA
Terbanding/Turut Tergugat : ANDI BASTA SETYAWAN LAREKENG, SE
241 — 450
Namun analogi tersebut ternyata berkembang,ternyata Bank tersebut tidak waspada, justru mempersilahkan masuk ke ruangpenyimpanan uang dan disahkan kunjungannya dengan membawa uang Rp.34 Miliar yang ternyata belakangan terungkap adanya transaksi dan mulaimenyalahkan perusahaan mini marketnya.
187 — 767
Bahwa Saksi mengetahui Pandawa Groupsedang bermasalah yaitu sejak bulan Oktober 2016sejak ada surat dari Satgas Waspada Investigasi yangmemerintahkan kepada Sdr.
1.NIRMALA DEWI, SH,MH
2.M.ZUHDI.SH,MH
Terdakwa:
JUMLI MUNTHE, ST Bin APIT RAJA MUNTHE
96 — 31
Karena kelalaiannya turut serta melakukan penggunaan kawasan hutansecara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf bMenimbang, bahwa kelalaian yang dimaksud unsur ini, adalahmerupakan kealpaan dalam diri terdakwa, dan yang dimaksud karenakealpaannya pada dasarnya adalah kekurang hati hatian atau lalai, kekurangwaspadaan, kesembronoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannyaatau kehilafan atau sekiranya ia berhati hati, waspada, tertib atau ingat,peristiwa itu tidak akan terjadi atau
96 — 27
Pada pokoknya kepadaPenuntut Umum di tuntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yangberhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka sidang pengadilan;aonnnnnne Menimbang, bahwa di maksud dengan uraian jelas adalah Penuntut Umumharus mampu merumuskan unsurunsur delik yang didakwakan sekaligusmempadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang di lakukan olehterdakwa dalam surat dakwaan.
Terbanding/Penuntut Umum : JHADI WIJAYA, S.H
52 — 38
Pada pokoknya kepada JaksaPenuntut Umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalamsemua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutanperkara di muka sidang pengadilan.Bahwa yang dimaksud dengan JELAS adalah: Jaksa PenuntutUmum harus mampu merumuskan unsurunsur delik yangdidakwakan sekaligus mempadukan dengan uraian perbuatanmateriel (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam suratdakwaan.
111 — 33
Tentu saja pada saat penandatanganan, kami tidak waspada dengan isuperbatasan antara Desa Tadulako dan Desa Tarengge. Pada saat tersebut,tidaklah bijak bagi Tergugat X untuk bergantung kepada penjelasanpenjelasan tidak resmi penduduk setempat. Tergugat X telah bergantungkepada surat kepala desa dan tanda terima pembayaran pajak bumi danbangunan oleh para pihak yang menyewakan tanah, yang dalam pandanganTergugat X, merupakan dokumendokumen yang lebih resmi dan jelaslandasan hukumnya.
CHRISTIANO Y. A. A. B. WEENAS, SH
Termohon:
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA CQ. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MINAHASA SELATAN
96 — 48
Berita Tanggal 15 Desember 2016 oleh mediasulut.co, dengan judulBMKG Keluarkan Peringatan Waspada Cuaca Ekstrim ;10. Bukti P1.10. Berita Tanggal 27 Januari 2017 oleh mediasulut.co, dengan judulBencana Kepung Sulut;11. Bukti P11.
Drs. INDRA SUHERI, DKK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
200 — 138
Fotokopi Berita Koran Harian Waspada berjudul Sengketa LahanWakaf Arakundo. Komisi A DPRD Dukung Tuntutan Masyarakattertanggal 5 September 2019, selanjutnya diberi tanda......Bukti P20 ;21.
TENGKU BAHRIAL
Tergugat:
Ralat Panjaitan
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA,Cq KANTOR WILAYAH PERNAHAN NASIONAL SUMATER UTARA DI MEDAN Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANJUNG BALAI PROPINSI SUMATERA UTARA
2.Sangkot Panjaitan
3.Asmuni
4.Samsul Harahap
5.Madir
6.Rahmad Riadi
133 — 23
Tata Usaha Harian Waspada PusatPasar 126 di Medan dengan No : 2639/17, yang dikeluarkan Kantor AgrariaDaerah Asahan di Tanjung Balai, diberi tanda disebut Bukti P 30;Fotokopi Surat Permohonan Tk.
Ni Made Krisnawati
Tergugat:
1.Ir. Johadi Akman
2.I Putu Hamirta, SH
579 — 3156
Pelengkapnya sebagaimanabiasanya;Bahwa Tergugat membuatkan format draft PPJB Lunas (bukan formatAkta PinjamMeminjamkarena berbeda) atas dasar kesepakatan dariPara Pihak sesuai maksud dan tujuan yang mereka sampaikan dansudah menjadi kewajiban bagi Tergugat II sebagai Notaris/PPAT untukmembacakan Akta sebelum penandatanganan Akta tersebut oleh ParaPihak;Bahwa mengingat besarnya nilai transaksi jual beli tersebut (mencapaipuluhan milyar rupiah), maka sudah menjadi kewajiban Tergugat II untukteliti, waspada
48 — 15
Hal ini Pemohon Bandingsampaikan bukanlah untuk membenarkan diri lalu menyalahkan para korban tetapi Judexfactie harusnya dapat memahami bahwa para Saksi korban juga sesungguhnya dapatmencegah terjadinya kejahatan, dengan tidak membuat kwitansi penyerahan uang kepadaTerdakwa, tentu akan memberikan peluang kepada Terdakwa untuk semakin berani berbuatkejahatan karena menganggap tidak akan memiliki bukti, hal inilah yang harus dicegah parakorban dengan bersikap hatihati dan waspada dan tidak percaya
79 — 47
masingmasing berada dalam tahanan ;54Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada para terdakwabukanlah ditujukan kepada penjeraan atau tindakan balas dendam, melainkan lebihditekankan pada pembinaan dan penyadaran, dengan harapan setelah menjalaninya paraterdakwa benarbenar disadarkan atas kesalahannya dan tidak ada lagi hasrat untukmengulangi perbuatannya itu ;Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan juga diharapkan sebagaicermin bagi masyarakat luas agar menjadi peringatan untuk lebih waspada
215 — 238 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada tanggal 08 Pebruari 2008 jam 19.30 ketika ketinggian airmencapai 3,5 M, sirine dibunyikan secara terus menerus sebagaitanda peringatan kepada masyarakat untuk waspada sertamenghimbau dan menginformasikan situasi sungai Sampean kepadamasyarakat rawan banjir sungai Sampean Baru di KabupatenSitubondo melalui siaran radio setempat agar berhatihati danwaspada serta bersiapsiap untuk mengungsi apabila ketinggian airterus meningkat (Bukti T.V 2);15.Bahwa menjawab dalil gugatan Penggugat pada Romawi
63 — 17
Saksi juga telibat perkelahian dengan para Terdakwa saat Terdakwa2naik keatas dan menyerang Saksi pakai tangan kosong lalu Saksi mencabutsenjata pistol untuk menangkisnya lalu Saksi mengambil motor dan pulang keKantor Koramil kKemudian Saksi laporan ke Dandim dan POM dan Saksi katakanke Piket Koramil Supaya waspada.11.
1.H.TONDI RONI TUA
2.H. SYARIFUDDIN HSB
Tergugat:
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
176 — 93
Ali Sutan Harahap sebagai BupatiPadang Lawas;Bahwa berita tentang pelantikan dan unjuk rasa yang kami lakukan tersebutkami siarkan di facebook, dan ada beberapa media yang menerbitkandiantaranya media Medan Bisnis dan Waspada;Bahwa banyak yang menelepon saksi menanyakan kebenaran pelantikan itusalah satunya Pak Pardomuan Daulay dan Saksi membenarkan adanyapelantikan tersebut;SAKSI II PARDOMUAN DAULAY:Bahwa Saksi mengetahui adanya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati PadangLawas yang dilaksanakan pada