Bahwa Pasal 3 ayat (2) dan (8) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia yang berbunyi :(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusiayang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untukhidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangatpersaudaraan.(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan danperlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum danperlakuan yang sama di depan hokum;(3) Setiap orang berhak atas perlindungan

In this respect, the lawshall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal andeffective protection against discrimination on any ground such as race,colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or socialorigin, property, birth or other status;Berdasarkan uraian di atas, maka tampak jelas bahwa ketentuan hukuminternasional melarang adanya diskriminasi dalam segala aspekkehidupan berbangsa dan bernegara, karena negara wajib menjaminadanya perlakuan yang sama

Rakyat tidak diposisikansebagai subjek yang menyandang hak asasi manusia dalam keadaanapapun yang wajib dijunjung tinggi olen Negara dan dilindungi dalampelaksanaannya, kebijakan moratorium remisi terhadap para narapidanakasus korupsi yang ada saat ini hanya menjadi mesin alat kekuasaan danpencitraan yang menciderai nilai fundamental hak asasi manusia dalammencapai tujuan berbangsa dan bernegara;Bahwa dasar filosofis pertanggungjawaban negara terhadapperlindungan atas hak hak yang harus penuhi kepada

.~ setempat, yang padapokoknyamenjelaskanbahwa, Pemohon dan Pemohon IIstatusnyaadalahkepalakeluarga dan istri, hal mana telahmembuktikanbahwa,Pemohon dan Pemohon Il telahmemilikitelahmemilikikartukeluargadan/atausecarakependudukantelahdiakuistatusnyasebagaimanaselayaknyarumahtangga yang dapatberdirisendiridalamkehidupanbermasyarakat,berbangsa dan bernegara yang secara de vacto jugatelahmendapatpengakuandarimasyarakatsetempatmeskipunbelum biasmenunjukkanbuktiresmiberupabuku nikah sebagaisuamiistri

yangmenguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dalam halpenjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa ;Bahwa sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia bertujuanpemidanaan preventif khusus (speciale preventive) yang bertujuan untukmembina dan memberikan pelajaran atau memberikan efek jera terhadap diripara pelaku yaitu diri Terdakwa, untuk tidak melakukan lagi atau mengulangiperbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untukmemperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dengantahun 1962, juga pernah menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun1978 danselaku bagian dari tua adat, maka seharusnya ia berjiwa besar / memaklumi dandapat memaafkan kesalahan terdakwa ; Menimbang, bahwa dalam sistim hukum pidana di Indonesia salah satutujuan pemidanaan adalah preventif khusus (special preventif) yang bertujuanuntuk membina dan memberikan pelajaran bagi terdakwa agar tidak melakukanatau mengulangi lagi perbuatannya dan juga untuk memperbaiki dirinya dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa

Minang Puji Astuti arsip adalahrekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuaidengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang dibuat danditerima oleh Lembaga Negara, pemerintah daerah, lemabga pendidikan,perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangandalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara,sedangkan barang bukti terdakwa An.

Bangko Kabupaten Rokan Hilir; Bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentukdan media sesuai dengan perkembanganteknologi, informasi dan komunikasiyang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah lembagapendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan danperseoranagn dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat berbangsa dannegara; Bahwa arsip ada 2 yaitu arsip dinamis dan arsip statis, arsip dinamis ada 3 (tiga)macam, pertama arsip aktif

PemberdayaanMasyarakat), serta 1 (Satu) buah gembok;Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Pemerintah daerahKab.Rokan Hilir mengalami kerugian;Bahwa benar arsip adalah rekaman kegiatan a tau pris tiwa dalam berbagaibentuk dan media sesuai dengan perkembanganteknologi, informasi dankomunikasi yang dibuat dan diteruna oleh lembaga Negara, pemerintahandaerah lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasikemasyarakatan dan perseoranagn dalam pelaksanaan kehidupanbermasyarakat berbangsa

para terdakwa tersebut, Pemerintah daerah Kab.Rokan Hilir mengalamikerugian;Menimbang, bahwa arsip adalah rekaman kegiatan a tau pris tiwa dalamberbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembanganteknologi, informasi dankomunikasi yang dibuat dan diteruna oleh lembaga Negara, pemerintahan daerahPutusan Pidana Nomor 17/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 28 dari 32 Halaman.lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan danperseoranagn dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat berbangsa

tercatat Nur Rabbiyatul Adhawiyah lahirpada tanggal 23 November 1995 yang sebenarnya adalah NUR RABIYATULADHAWIYAH yang lahir pada tanggal 23 November 1993 sebagimana bukti P1,P3,P5 dan P6.Menimbang bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut setelah diteliti ternyatahanya berkaitan tentang perubahan huruf didalam nama Pemohon dan Tahunkelahiran Pemohon sehingga menurut Hakim Tunggal perbaikan nama dan tahuntersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan maupun asasasas kepatutaan dalam berbangsa

kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian,Halaman 3 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor: 445/Pat.P/2019/PN Smrlahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.Menimbang bahwa perubahan nama haruslah dimaknai tidak menghilangkanasal usul atau identitas dari perubahan nama, perbaikan dan atau adanya kesalahanketik sehingga perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan asas kepatutandidalam berbangsa

Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomisegenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh faktafakta di atas, makaPengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukupberalasan dan tidak bertentangan dengan undangundang dan hukum yangberlaku, dan oleh karenanya Pemohonan Pemohon tersebut patut untukdikabulkan untuk pergantian nama pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka Pemohon

Bahwa akan tetapitentang pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama tersebut,Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karenanya harus dirubah sebagaimana akandisebutkan dalam amar putusan ini, dengan alasan pertimbangan hukum bahwaperbuatan Terdakwa tersebut selain merusak proses demokratisasi yang sedangdibangun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga perbuatan Terdakwaitu mendorong Calon Legislatif (Caleg) yang bersangkungan untuk berbuat curangdalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum

kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian,Halaman 3 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor: 445/Pat.P/2019/PN Smrlahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.Menimbang bahwa perubahan nama haruslah dimaknai tidak menghilangkanasal usul atau identitas dari perubahan nama, perbaikan dan atau adanya kesalahanketik sehingga perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan asas kepatutandidalam berbangsa

yaitu :1 Untuk menetapkan kepastian Hukum, bahwa dengan kedudukan yang jelas, dansah bagi yang berkepentingan mengenai suatu Nama seseorang;2 Akan lebih terjamin Ketertiban Masyarakat dalam hubungan kekeluargaansesuai dengan akhlak, dan setia yang dijunjung tinggi oleh manusia dan Negara;3 Agar ketentuan ketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikansocial (Social Negara) lebih efektif;4 Agar Hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenapanggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa

mempunyaifungsi yang pada pokoknya, yaitu :a untuk menetapkan kepastian Hukum, bahwa dengan perubahan nama yang jelas dan sahbagi yang berkepentingan mengenai perubahan ganti nama atas salah satu anaknya,sehingga memudahkan dalam melakukan hubunganhubungan keperdataan ;b akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan, sesuai denganakhlak dan etika yang dijunjung tinggi ;c agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenap anggotamasyarakat dalam kehidupan berbangsa

Siswanto Budi W,M.Kes Dokter pada Rumah sakit Umurn DaerahBanyumas yang mengambil kesimpulan sebagai berikut : HASIL PEMERIKSAAN : 00nnen enon nnenenenen en enenenenenennnenenennnnnenenencenn Telah memeriksa seseorang perempuan berbangsa Indonesia lebih kurang berumur 32Tahun yang menurut surat tersebut bernama MIA YUNIARTI PADA WAKTU PEMERIKSAAN : 2222222 ono nnn nn nnn ne nnn enn c ence nnne Terdapat bengkak dikepala sebelah kanan 00 200 2=0e Keluar darah segar dari telinga dan mulut Halaman 5

Cahyantri Budi Listyarini dandiketahui oleh dr.AR.Siswanto Budi W,M.Kes Dokter pada Rumah sakit Umum DaerahBanyumas yang mengambil kesimpulan sebagai berikut : HASIL PEMERIKSAAN cenen ene nnenenenennnennnnnennnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnHalaman 7 dari 30 Putusan Pidana Khusus Nomor 49/Pid.Sus/2016/PN Bmse Telah memeriksa seseorang perempuan berbangsa Indonesia lebih kurangberumur 32 Tahun yang menurut surat tersebut bernama MIA YUNIARTI.

Tindak pidananarkotika yang telah bersifat trasnasional yang dilakukan denganmodusoperandi yang terus berkembang telah menimbulkan korbanHalaman 9 dari 15 Halaman Putusan No.719/PID.SUS/2020/PT SBYyang begitu luas yang merusak kehidupan berbangsa danbernegara.Penyalahguna Narkotika yang sebagian besar merupakangenerasi muda bangsa (kalangan usia produktif) telah pada tahapsangat mengkhawatirkan, sehingga tidak heran pada tahun 2015Indonesia telah dinyatakan darurat narkoba.

Halini didasari akan bahaya yang ditimbulkan dari kejahatan narkotika yangmengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenap anggotamasyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah menggunakan namanya sebagaiYEFRY HARSONO dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, oleh karenanya demikepastian dan kemudahan dalam berurusan dengan hukum dan kemasyarakatan sebagaiWarga Negara Republik Indonesia, Pemohon memohon agar pembetulan nama Pemohontersebut diijinkan dan dinyatakan sah oleh pengadilan adalah cukup beralasan; Menimbang

Penuntut Umum melakukan suatu perbuatanpidana, dalam hal ini yang dimaksud adalah orang perseorangan sebagai satukesatuan biologis pengemban hak dan kewajiban;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkanterdakwa bernama Yuliyanto bin Subari, adalan merupakan satu kesatuanbiologis yang dikenal awam sebagai orang per seorangan;Menimbang, bahwa terdakwa Yuliyanto bin Subari sebagai orangtentulah secara kodrati adalah sebagai pengemban hak dan kewajiban dalamkehidupan bermasyarakat, berbangsa

Terdakwa meminjam spm milik korban tersebut, setelahsepeda motor dipinjamkan kepada Terdakwa selanjutnya sepeda motortersebut Terdakwa bawa lari ke arah Magelang;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas MajelisHakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatasternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur yangterkandung dalam dakwaan kedua yaitu pasal 378 KUHP;Menimbang, bahwa dalam kehidupan berbangsa

banding tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkatpertama yang menaikkan pidana dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalahsesuai dengan maksud dicantumkannya sanksi pidana dalam UndangUndang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPDdan DPRD untuk menjamin Pemilihan Umum dapat terselenggara denganbaik dan menjamin tersalurnya suara rakyat secara langsung, umum, bebas,rahasia ,jujur dan adil sehingga demokrasi berkembang secara sehat demikehidupan berbangsa

Pengadilan Tingkat Banding, memandang bahwapidana yang dijatuhkan tidak hanya sekedar untuk mendidik terdakwa sendiri, tetapi jugauntuk memberikan pedoman bagi masyarakat lainya (Shock terapy) supaya tidak berbuatserupa dengan terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Bandingmemandang bahwa mengenai peredaran dan penggunaan narkotika semakin meningkat danmerupakan penyakit social yang kronis dan merupakan bahaya laten yang dapatmembahayakan kelangsungan kehidupan Berbangsa

Perbuatan terdakwa dapat mengancam kelangsungan kehidupan Berbangsa danBernegara;3. Perbuatan terdakwa dapat berakibat mempengaruhi dan merusak mental generasi mudaBangsa Indonesia;4. Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;HALHAL YANG MERINGANKAN.1. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui serta menyesali atas segala perbuatannya dalampersidangan;2.

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sangatmembahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara karenapengaruh Narkotika adalah merusak mental anak bangsa karenadilakukan bersama masyarakat sipil.b.

putusanMenimbangMenimbangPengadilan Militer I04 Palembang Nomor : 02K/PM I04/AD/I/2015Tanggal 3 Pebruari 2015, dimana telah menjatuhkan putusan terhadapTerdakwa dengan pidana pokok penjara selama 9(sembilan) bulan dansebagaimana faktafakta persidangan menurut Oditur Militer pidana yangdijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama masih terlalu ringan dimanaOditur menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankansebagai anggota TNI dengan alasan perbuatan yang dilakukan Terdakwatersebut sangat membahayakan kehidupan berbangsa

Untuk menetapkan kepastian hukum, bahwa dengan nama yang jelas dan tegasbagi yang berkepentingan mengenai status dan Identitas sebuah nama dariseseorang ;2 Agar lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuaiakhlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh manusia dan negara ;3 Agar ketentuan undangudang yang bertujuan membina perbaikan sosial (socialreform) lebih efektif ;54 Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenapanggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa