PENETAPANNomor 0075/Pdt.P/2018/PA.Mna.SAI :SELF DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:Pemohon I, Umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani,bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan,sebagai Pemohon ;Pemohon Il, Umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal diKabupaten

Tanggal 27 September 2019 sekira pukul 13.48 Wib di kantor Bank BJB UnitSituraja sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaiuang muka pengadaan material/pinjaman sementara untuk mengadakan 2dua) unit alat self loading mixer.b.

Tanggal 27 September 2019 sekira pukul 13.48 Wib di kantor Bank BJB UnitSituraja sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaiuang muka pengadaan material / pinjaman sementara untuk mengadakan 2dua) unit alat self loading mixer.b.

Sewa self loading mixer sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluhjuta rupiah);. Obat superlast 4.000 L dan trompond Itr seharga Rp. 89.000.000,00(delapan puluh sembilan juta rupiah);Deposit pembelian paser seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh jutarupiah);. Deposit pembelian splite seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima jutarupiah);halaman 27 dari 50 halaman, Putusan No. 294/PID/2021/PT.BDG.e.

Pada tanggal 27 September 2019 sebear Rp 150.000.000, (Seratuslima puluh juta rupiah) sebagai uang muka pinjaman sementara TeddyFebriyanto untuk sewa 2 (dua) unit alat berat self Loading Mixer danpembelian material karena fisik proyek saksi Teddy Febriyanto yangmengerjakan.b.

PARNYOTO, dibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi mendapat Surat Perintah untuk memeriksa buktipermulaan sekitar bulan Agustus 2011 terkait laporan pajak CV TiraPersada tahun 2009 dan tahun 2010.Bahwa untuk pelaporan pajak antara lain, Wajib Pajak harus memenuhisyaratsyarat Obyektif dan syarat Subyektif, kKemudian mendaftar jadiwajid pajak, selanjutnya dikukuhkan sebagai PKP, setiap transaksiBarang Kena Pajak maka dikenakan PPN dan wajib pajak wajibmelaporkan transaksi (self

Alex selaku sales manager di CV.Tira Persada dansekaligus yang menjadi coordinator untuk membuat pelaporan pajakCV.Tira Persada sedang Lin Handy Kiatarto adalah selaku direkturCV.Tira Persada.Bahwa modus CV.Tira Persada adalah melaporkan SPT tahun 2009(ada transaksi) dilaporkan nihil kecuali laporan bulan Maret, pada tahun2010 ada dua masa yang tidak dilaporkan yaitu bulan Mei dan bulanAgustus.Bahwa sesuai dengan prinsip Self Assestment DJP tidak wajib membertahukan kepada wajib pajak .Bahwa pajak

Desember 2010 atas nama CV TIRAPERSADA karena dalam self assessment system Wajib Pajak diberikepercayaan oleh DJP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannyatermasuk mengisi Surat Pemberitahuan (SPT). Dalam formulir SPT, WPsudah membuat pernyataan bahwa dia menyadari akan segala akibatnya,apa yang telah dia beritahu di dalam SPT beserta lampiranlampirannyaadalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat.

Dalamkaitannya dengan sistem self assessment dijelaskan SPT adalahsarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pelaksanaan kewajibanpajaknya.

Halhal yang dilaporkan yaitu isi dari SPT adalah semuainformasi yang secara sukarela dilaporkan oleh Wajib Pajak kepadaDirektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar ataudikukuhkan berdasarkan prinsip self assessment; 73 Bahwa Undangundang Nomor 8 tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewahsebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 42tahun 2009 merupakan salah satu ketentuan pajak tidak langsungyang berlaku di Indonesia.

: Pendapat dan Simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan buktiyang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapatbahwa pada dasarnya telah dipenuhi oleh Terbanding;1 Adapun sanggahan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimanadiuraikan di atas secara lengkap diuraikan di bawah ini:Bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip self

Jelas artinya melaporkan asalusul atau sumber dari objek pajakdan unsurunsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan;Selanjutnya, Pasal 4 ayat (4) UU KUP menyebutkan bahwa :Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajakyang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri denganlaporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi sertaketerangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnyaPenghasilan Kena Pajak;Bahwa dalam sistem self assessment, pemeriksaan pajak merupakan

Agar memudahkan tangani surat Akta Kuasa Jual No.40tersebut.Dana milik Tl dan keempat temannya yang dipinjam Sahid Cssebesar Rp. 292.500.000, selanjutnya digunakan untuk menebustanah dan rumahnya di Bank danamon, sehingga tidak jadidilelang.Apabaila Tl dan keempat temannya tidak menolong memberipinjaman uang tersebut point 4, maka, tanah dan rumah yangmenjadi obyek sengketa sudah di lelang oleh pihak BankDanamon Divisi Self Employed Market Semarang sebagaimanatelah diakui oleh Said Cs dalam gugatannya

Hal tersebut mengingat, waktu itu akan dilakukanlelang atas permohonan dari PT Bank Danamon Indonesia TbkDivisi Self Employed Mass Market Semarang dan akhirnya padatanggal 4 Januari 2010 Para Tergugat dapat menebus tanahmiliknya melalui pembelian lelang ;c. Bahwa karena Para Tergugat masih ada tanggungan hutangpada Muhamad Yasin Heru Wahyono sebesar Rp. 283.810.000,(dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sepuluh riburupiah), maka sertifikat HM Nomor : 779 tersebut dibawaHal 19 putusan.

Hal tersebut mengingat,waktu itu akan dilakukan lelang atas permohonan dari PT BankDanamon Indonesia Tbk Divisi Self Employed Mass MarketSemarang dan akhirnya pada tanggal 4 Januari 2010 ParaTergugat dapat menebus tanah miliknya melalui pembelianlelang;C.Bahwa karena Para Tergugat masih ada tanggungan hutangpada Muhamad Yasin Heru Wahyono sebesar Rp. 283.810.000.

perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( videPasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yangsakinah, penuh mawaddah dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam),sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam AlQuran surat ArRum ayat21;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;&i > ler uy, Y ) o>) 7 95 i pe) 65) 9) , self

PUTUSANNomor 148/Pdt.G/2020/PA.BjrZV +I %SELF)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, tempat tanggal lahir, Banjar, 11 April 1970, agama Islam,pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga,tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Penggugat;melawanTergugat, tempat tanggal lahir, Cianjur, 5 Mei 1971,

SELF j+eeenemeeenenennninieennnnnnnmaiemmnnnninnn12.Bahwa, KeputusanTergugat Nomor : 141/Kep.10Des/2016, tanggal 11 Mei2016 tersebut dengan menimbangdanmemperhatikan :e Bahwa, sehubungan dengan adanya SuratPermohonan Pemberhentian Perangkat DesadariMasyarakat j2ne nn nnn nce nnn nenae Bahwa, berdasarkan Peraturan Bupati CirebonNomor : 121 Tahun 2015 tentang PerangkatDesa BAB VIII Pasal 23 huruf e bahwaPerangkat Desa dilarang melakukan tindakanmeresahkan sekelompok masyarakat Desa sertahuruf j tentang

Awalnya pengambilan datalapangan melalui mobile data collection dan pengiriman photo gambarinstalasi ke repository server pada link http://id.eoms.zte.com.cn/default. aspxdisebut dengan istilah EPMS self check Submission.31.

Jika sekiranya Tergugat memberitahukan peralihanpenggunaan sistem yang lama menjadi ESA pada awalnya, seluruhsubcontractor tidak perlu melanjutkan pekerjaan bolak balik ke lapangankarena menghabiskan biaya mobilisasi demobilisasi seluruh resourcesnya.Perubahan sistem EPMS submission self check menjadi ESA ataspermintaanTerugat Il pada Tergugat tanpa pemberitahuan bagi seluruhsubcontractornya khususnya Penggugat merupakan PERBUATANMELAWAN HUKUM.32.

Tergugat dalam melaksanakan perjanjian tidak beritikad baik sama sekali karenamengubah suatu metode pengambilan data gambar photo lapangan danpresentasi data uji terima yang lama EPMS Submission Self Check danmenggantinya ke sistem yang baru bernama ESA padahal bentukpelaporannya demikian sungguh tidak signifikan mempengaruhi pelaksanaankontrak master agreement antara ZTE Corporation PT ZTE Indonesia(Tergugat ) dan PT Smarfren Telecom Tbk.(Tergugat II) sehubungan denganHal. 18 dari 98 hal.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin29 halaman 13 sampai poin 31 halaman 14 pada Gugatan Penggugatyang pada intinya menyatakan bahwa perubahan dalam pemakaian sistemEMPS Self check submission menjadi ESA merupakan perbuatanmelawan hukum.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin32 halaman 15 Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwaTergugat telan mengesampingkan ketentuan Pasal 20.8 PerjanjianSubkontraktor dengan mengubah metode pengambilan data gambar photolapangan dan presentasi data uji terima yakni EPMS Self CheckSubmission ke sistem ESA sehingga menyebabkan kerugian terhadapPenggugat.

Ltd, Alstom K.K, dan PTDoosan Indonesia/PT Hanjung Indonesia, telahdisepakati bahwa masingmasing anggota J.O.mengakui penghasilan sesuai dengan porsi yangmenjadi tanggung jawab masingmasing;Bahwa berdasarkan buktibukti tersebut, Majelis berkesimpulanbahwa koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;Koreksi Biaya Usaha Lainnya:a.Koreksi positif atas biaya komunikasi sebesarRp1.719.446;Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding telahmenyerahkan bukti pendukung berupa rincian koreksifiscal (self correction

) atas biaya komunikasi sebesarRp1.719.446,00 sebagaimana diminta oleh Terbanding,yang juga didukung dengan mapping SPT PPh BadanTahun 2006, sehingga koreksi Terbanding berdasarkanpernyataan bahwa Pemohon Banding tidak dapatmemberikan rincian self correction nya telah terbantahsehingga Majelis berkesimpulan bahwa koreksiTerbanding tidak dapat dipertahankan;Koreksi positif atas biaya pajak dan materai sebesarRp182,485.000Halaman 24 dari 47 halaman.

Putusan Nomor 673/B/PK/PJK/2017Acara ini dibuat, Termohon PeninjauanKembali tidak dapat memberikanperincian se/f correctionnya;3) Bahwa dengan demikian PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat meyakinitelah terjadi koreksi ganda sebagaimanadidalilkan Termohon Peninjauan Kembaliantara koreksi Pemohon PeninjauanKembali dengan self correction TermohonPeninjauan Kembali.

., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yangditugaskan di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan jabatansebagai Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi,dengan tugas dantanggung jawab melakukan penandatangan berkas hasil verifikasi pajakdaerah self asesment; Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Bea PerolehanHak Atas Tanah dan Bangunan SSPD BPHTB No. 2019.001523.01 atas namawajid pajak YANI KARYANI CS, Nomor Obyek

MA., yang merupkan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di kantorPutusan No.92/Pid.B/2020/PN Ber 24Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dengan jabatan sebagai Kepala SubBidang Penetapan dan Verifikasi, dengan tugas dan tanggung jawabmelakukan penandatangan berkas hasil verifikasi pajak daerah self asesmenttelah melakukan pemeriksaan terhadap Bea Perolehan Hak Atas Tanah danBangunan SSPD BPHTB No. 2019.001523.01 atas nama wajib pajak YANIKARYANI CS, Nomor Obyek Pajak : 32.71.020.001.022.0367. dan saksimengetahui

,yang merupkan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di kantor Badan PendapatanDaerah Kota Bogor dengan jabatan sebagai Kepala Sub Bidang Penetapan danVerifikasi, dengan tugas dan tanggung jawab melakukan penandatangan berkas hasilverifikasi pajak daerah self asesment telah melakukan pemeriksaan terhadap BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan SSPD BPHTB No. 2019.001523.01 atasnama wajib pajak YANI KARYANI CS, Nomor Obyek Pajak : 32.71.020.001.022.0367.dan saksi mengetahui pada system SSPD BPHTB

perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( videPasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yangsakinah, penuh mawaddah dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam),sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam AlQuran surat ArRum ayat21;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumIslam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;&i > ler uy, Y ) o>) 7 95 i pe) 65) 9) , self

PUTUSANNomor 363/Pdt.G/2020/PA.BjrZV +I %SELF)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, tempat tanggal lahir, Ciamis, 12 November 1986, agamaIslam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagaiPenggugat;melawanTergugat, tempat tanggal lahir, Ciamis, 6 Desember

PUTUSANNomor 12/Pdt.G/2018/PA.LwkZS NAP +I ,SELF I>DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara cerai gugat antara:PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS,tempat kediaman di Jalan Tanjung Sari, KelurahanKaraton, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai,sebagai Penggugat;MelawanTERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;