Ditemukan 6215 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pasal351 paba111 pasal112 pasal114 pasal118 pasal119 pasal161
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-02-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 6 September 2016 — PT. WISMA AMAN SENTOSA (PT. WAS) >< PT. MITRA TIRTA UTAMA (“PT. MTU”),Cs
243 — 205
  • Dan Pasal 111 ayat (1) UndangUndang PerseroanTerbatas menentukan Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPSLB dan Pasal111 (4) menentukan Anggaran Dasar mengatur Tata Cara Pengangkatan,Halaman 216 dari 221 Putusan No.65/PDT.G/2016/PN.JKT.PST.Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris serta dapat jugamengatur tentang Pencalonan Anggota Dewan Komisaris;Menimbang, bahwa Majelis setelah memeriksa Anggaran Dasar TurutTergugat (bukti T16), ternyata tidak memuat atau tidak mengatur hak Penggugatuntuk
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
345 — 459
  • Toshida Indonesia memiliki IPPKH dalamrangka untuk melakukan penambangan diwajibkan menyusun dan melaporkanRencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan yang disampaikan kepadaBupati Kolaka dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) harikalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwin sebagaimana diatur dalam Pasal111 Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara jo.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
466 — 253
  • Toshida Indonesia memiliki IPPKH dalamrangka untuk melakukan penambangan diwajibkan menyusun dan melaporkanRencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan yang disampaikan kepadaBupati Kolaka dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) harikalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwin sebagaimana diatur dalam Pasal111 Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral danBatubara jo.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-12-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 2168/PID/SUS/2014/PN.JKT.BRT.
Tanggal 28 Januari 2015 — OEY RUDI als EBIT
50 — 2
  • No.Urut 8 dan 9Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Bahwa barang bukti ganja tersebut dimiliki terdakwa membeli dariseseorang bernama Cing Hasan seharga Rp.50.000, 2 (dua) paket ;Menimbang, bahwa walaupun telah terungkap fakta hukum sebagaimanatersebut diatas, Majelis tetap akan mempertimbangkan sampai sejauh mana faktahukum tersebut, memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan, guna mengetahuiapakah terdakwa bersalah atau tidak ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar pasal111
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 16-12-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 22-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1684/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 22 Januari 2014 —
121 — 104
  • memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk mengembalikannya pada terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwasebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biayaperkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat, Pasal 152 KUHAP s/d Pasal 182 KUHAP/Undangundang No.8tahun 1981 jo Peraturan Pelaksanaan KUHAP/Undangundang No.2 Tahun 1986, Pasal111
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-12-2012 — Putus : 24-03-2014 — Upload : 19-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1648/PID/Sus/2013/PN.JKT.SEL
Tanggal 24 Maret 2014 —
159 — 673
  • memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk mengembalikannya pada terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwasebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biayaperkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untukmembayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat, Pasal 152 KUHAP s/d Pasal 182 KUHAP/Undangundang No.8tahun 1981 jo Peraturan Pelaksanaan KUHAP/Undangundang No.2 Tahun 1986, Pasal111
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 28-01-2016 — Upload : 28-03-2016
Putusan PN MEULABOH Nomor 54/Pid.Sus/2014/PN.MBO.
Tanggal 28 Januari 2016 — 1. Nama lengkap : PT. Surya Panen Subur (PT. SPS);---------------- Tempat Lahir : Jakarta;----------------------------------------------------- Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 27 Oktober 1986;------------------------- Dalam hal ini diwakili oleh :-------------------------------------------------------------- Nama lengkap : Ir. Teuku Arsul Hadiansyah;-------------------------- Umur : 59 tahun;--------------------------------------------------- Tempat / Tgl. Lahir : Aceh / 10 November 1955;---------------------------- Agama : Islam;------------------------------------------------------- Pekerjaan : Swasta / Direktur PT. SPS;--------------------------- Kewarganegaraan : Indonesia;-------------------------------------------------- Pendidikan : S-1;---------------------------------------------------------- Alamat sesuai KTP : Komplek Tulus Rejo No. 18 RT.002 RW.003 Kelurahan Muara Sari Kecamatan Kota Bogor;
922 — 654
  • Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104,Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115 merupakan tindak pidanamateril, dimana tidak perlu menimbulkan akibat pencemaran dan/ataukerusakan lingkungan hanya dengan selesainya perbuatan yang diuraikansebagaimana dimaksud isi pasal tersebut.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-01-2017 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 25-01-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 28/ Pid.Sus-TPK/2016/PN-Bna
Tanggal 18 Januari 2017 — MUSLEM SYAMAUN, S.Sos Bin SYAMAUN
173 — 346
  • harus dibayar pada tahun berikutnya;Bahwa ahli menerangkan jika uang hasil pemungutan pajak baik PPh danPPn tidak disetor ke kas negara maka akan menghambat perekonomiannegara;Bahwa ahli menerangkan syaratsyarat pembukaan rekening kas daerahadalah dengan ketetapan Kepala daerah guna /untuk menghindari adanyarekeing liar sehingga terkontrol penerimaan daerah dan harus adapersetujuan oleh DPRD setempat sesuai dengan sebagaimana diaturdalam PP no. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah pasal111
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
284 — 177
  • Bahwa Sebelum lahirnya Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 Tentang TataCara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara, ada kewajiban Pemegang IUP OP untukmenyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri, Gubernur, Walikota / Bupatisesuai kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan berdasarkan Pasal111 UU Nomor 4 Tahun 2009 (berlaku sejak tanggal 12 Januari 2009) jo Pasal101 PP Nomor 23 Tahun 2010 (berlaku sejak tanggal 1 Februari 2010),Pemegang IUP wajid
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MALINO PRANDUK, S.H.,M.H.
Terdakwa:
YUSMIN, S.Pd
1288 — 1644
  • Bahwa Sebelum lahirnya Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 Tentang TataCara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara, ada kewajiban Pemegang IUP OP untukmenyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri, Gubernur, Walikota / Bupatisesual kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan berdasarkan Pasal111 UU Nomor 4 Tahun 2009 (berlaku sejak tanggal 12 Januari 2009) jo Pasal101 PP Nomor 23 Tahun 2010 (berlaku sejak tanggal 1 Februari 2010),Pemegang IUP wajid
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
328 — 222
  • Bahwa Sebelum lahirnya Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 Tentang TataCara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara, ada kewajiban Pemegang IUP OP untukmenyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri, Gubernur, Walikota / Bupatisesuai kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan berdasarkan Pasal111 UU Nomor 4 Tahun 2009 (berlaku sejak tanggal 12 Januari 2009) jo Pasal101 PP Nomor 23 Tahun 2010 (berlaku sejak tanggal 1 Februari 2010),Pemegang IUP wajid
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
SALEMUDDIN THALIB, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Dr. BUHARDIMAN, S.T.,M.S.
311 — 221
  • Bahwa Sebelum lahirnya Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 Tentang TataCara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan UsahaPertambangan Mineral dan Batubara, ada kewajiban Pemegang IUP OP untukmenyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri, Gubernur, Walikota / Bupatisesuai kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan berdasarkan Pasal111 UU Nomor 4 Tahun 2009 (berlaku sejak tanggal 12 Januari 2009) jo Pasal101 PP Nomor 23 Tahun 2010 (berlaku sejak tanggal 1 Februari 2010),Pemegang IUP wajid
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
3227 — 1660
  • Tentang : Cipta Kerja
  • &PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 384 Pasal 112Apabila penyelenggara sarana perkeretaapian dalammelaksanakan pemeriksaan tidak menggunakan tenaga yangmemiliki kualifikasi keahlian dan tidak sesuai dengan tatacara yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal111, dikenai sanksi administratif.Di antara Pasal 116 dan Pasal 117 disisipkan 2 (dua) pasalyakni Pasal 116A dan Pasal 116B sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 116AAwak Sarana Perkeretaapian yang mengoperasikan saranaPerkeretaapian tidak memiliki
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 10-03-2016 — Upload : 18-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 164/PID.B/2016/PN.BDG
Tanggal 10 Maret 2016 — JULHAM EFENDI alias IJUL BIN HALIM SUTEDI
170 — 24
  • Hakim agar dirinya dijatuhi pidana yang seringanringannya.Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan NegeriBandung oleh Penuntut Umum, dalam surat dakwaannya tanggal 12 Nopember 2012 No :PDM. 1272/BDG/11/2012, telah didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;244Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal111
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum Pencurian
Register : 20-08-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN BEKASI Nomor 1023/Pid.B/2014/PN.Bks
Tanggal 18 September 2014 — BAKHTIAR ALAMSYAH bin YUSUF
153 — 35
  • 2010, yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah,S.Si,Dkk,diperoleh kesimpulan bahwa 1(satu) bungkus plastik bening berisi ganja dengan beratnetto 3,8849 gram tersebut adalah benar mengandung THC (Tetrahidrocannabinol) danterdaftar dalam golongan I No.Urut 8 dan 9 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan danatau pengembangan ilmu Pengetahuan ;Perbuatan ia terdakwa SURITNO Bin SUNARYO sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal111