Ditemukan 6388 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kempros kompres kaplres kemprus kempret kepres kempes keppra
Penelusuran terkait : Keppres nomor 74/p tahun 2006
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-09-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 16 September 2013 — HANSEN
265 — 122
  • sesuaidengan ketentuan yang berlaku.e Bahwa dasar hukum kewenangan BPKP adalah PP No. 60 tahun2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), danKeputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata KerjaLembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapaHalaman 227 dari 361 Patusan No.05/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst2281kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 64Tahun 2005.Dalam pasal 54 huruf f, Keppres
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 06-09-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 30/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 28 September 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MULYATNO WIBOWO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Burhan Ashshofa, SH., MH
217 — 105
  • Muara WisesaSamudera.1 (Satu) Buah map kuning merk sakato (MWS) yangdidalamnya terdapat dokumen :1. tulisan tangan fotokopi,2. 1 bundel surat nomor : 2222/VI/1987 perihalReklamasi di Muara Karang,3. 1 Jembar dokumen berupa kronologispermohonan perizinan reklamasi pulau G,4. 1 (satu) bundel dokumen berupa petapermohonan reklamasi sebelum Keppres 52/1995tentang reklamasi pantura.Hal.402 dari 456 Put.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 01-08-2022 — Putus : 17-11-2022 — Upload : 06-04-2023
Putusan PN KUPANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg
Tanggal 17 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
ACHMAD FAUZI, S.H.
Terdakwa:
YUNIAS LAISKODAT Anak dari KAREL LAISKODAT alias YUNIAS
93 — 38
  • Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nomor 821.12/02/BKPP.KAB.KPG/2019 Tanggal 2 Mei 2019 Nomor 239, Penetapan PN Nomor 55
    101. Fotocopy KEPPRES Nomor 00028/KEP/AA/15001/17 Tentang kenaikan pangkat PNS Nomor 240, Penetapan PN Nomor 55
    102 Fotocopy Keputusan Gubernur NTT Nomor 823.4.2/II/211/311 ND Tentang Kenaikan PNS Nomor 241, Penetapan PN Nomor 55
    103. Fotocopy Peraturan Bupati Kupang Nomor
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
250 — 464
  • pelaku tindak pidanakorupsi, yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat padajabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakanyang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangantersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatanatau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keppres
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
192 — 97
  • pelaku tindak pidanakorupsi, yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat padajabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakanyang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangantersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatanatau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keppres
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-01-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN AMBON Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 17 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.MOURITS PALIJAMA, SH
3.EKO NUGROHO
4.ENDANG ANAKODA.SH
Terdakwa:
1.SUZIE W. M. KAKISINA LOPPIES alias SUSI
2.PATTIRUHU ADRIANS. S., alias ADRI
3.ALFRED PATTIRUHU alias VELY
98 — 46
  • pelaku tindak pidana korupsi,yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukandari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat pada jabatanatau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yangdiperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kKewenangantersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan denganjabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantumdalam Keppres
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 05-12-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
MUKHLIS
175 — 46
  • Sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintan (Keppres No. 80Tahun 2003, tahun 2007 ;2. Sertifikat Training of Training (ToT) Audit Bantuan Luar Negeri di PsdiklatBPKP tahun 2007 ;3. Sertifikat Pendidikan dan Pelatinan saksi Ahli di LKPP tahun 2010 ;4. Sertifikat Assesor Kompentensi Pengadaan Barang dan JasaPemerintah dari Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP) dan LKPPtahun 2010 dan 2013 ;Halaman 200 dari 336 Halaman Putusan No. 61/Pid.SusTPK/2018/PN. Pbr5.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
HARIYANTO, ST
160 — 47
  • BAGASKORO ditunjuk sebagai pemenang lelang olehPokja karena melanggar Keppres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahanterakhirnya.Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan danmembenarkan keterangan Saksi tersebut.Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keteranganahli di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :1. Dr.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-07-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 7 Desember 2016 — Drg. FADILLA RATNA DUMILLA MALLARANGAN, M.KES ( Terdakwa)
224 — 359
  • menunjukdirinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaanAlat Kesehatan, Kedokteran serta KB tahun Anggaran 2011.Halaman 230 dari Putusan Perkara No 14/Pid.SusTPK/2016/PN TpgBahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) adalah membina Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dalam pelaksanaan program dan anggaran.Bahwa disamping itu tugas Terdakwa selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) adalah melakukan koordinasi dengan para pelaksanakegiatan yang terkait dengan Pasal 11 Keppres
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-05-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN YYK
Tanggal 22 September 2016 — Mardiyanta, SP.d Bin Supiyo
108 — 24
  • Bahwa yang dimaksud dengan peraturan desa, peraturan Kepala Desa danKeputusan Kepala Desa, peraturan desa dibuat oleh unsur Kepala Desa danBPD, untuk melaksanakan peraturan desa dibuat Peraturan Kepala Desa,dan Keputusan Kepala Desa adalah kebijakan diluar peraturan desa, seperti Keppres atau PP bila berada di tingkat nasional.Bahwa sumbangan atau partisipasi yang dikoordinir oleh Lurah danperangkat desa, apakah diperbolehkan, menurut ahli, sumbangan adalahsumber pendapatan desa, harus ada transparansinya
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
M. NASIR
268 — 85
  • Tahun 2016 s/d Sekaraf Direktur Penanganan Permasalahan HukumLembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP).e Anggota Tim Penyusun (legal drafting) Keppres No. 80 Tahun 2003Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Anggota Tim Sosialisasi Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPengadaanBarang/Jasa Pemerintah.
    Untuk pengadaan sebelum tahun 2010 menggunakan Keppres Nomor 80Tahun 2003 dan perubahannya;2. Kalau pengadaannya dimulai pada tahun 2011 atau anggarannya mulaidi tahun 2011, maka menggunakan pertauran dalam Perpres Nomor 54Tahun 2010 dan perubahannya;Halaman 558 dari 1179 Halaman Putusan No. 28/Pid.SusTPK/2019/PN. Pbr3.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-02-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps
Tanggal 24 Juni 2015 — Dr. I WAYAN CANDRA, SH. MH
520 — 460
  • DpsBahwa dalam konteks pembebasan tanah awalnyadibentuk Panitia Pembebasan Tanah dengan SK BupatiKlungkung Nomor 242/2006 tanggal 19 Juli 2006dimana saksi ditunjuk selaku Wakil Ketua PanitiaPengadaan yang beranggotakan 26 orang dan diketuaioleh sekda I Gusti Ngurah Rai;Bahwa Sekda I Gusti Ngurah Rai pensiun sekitarBulan Agustus 2007, dan saksi ditunjuk oleh GubernurBali sebagai Plt Sekda dan selanjutnya dipermanenkanmenjadi sekda Kabupaten Klungkung;Dengan adanya perubahan Jabatan dan adanyaPerubahan Keppres
    mengenai Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umun Dari Keppres No. 36 Tahun 2005 kePerubahan Perpres 65 Tahun 2006 Jo Peraturan KepalaBadan maka dibentukalah Panitia Pengadaan Tanahyang baru dengan SK Bupati Klungkung Nomor 261tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007 tentangPembentukan Panitia Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umumdi Kabupaten Klungkung dengan susunan keanggotaanyang berjumlah 9 (sembilan) orang / Tim Sembilan yangbersifat kolektif kolegiat yang dicirikan oleh
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-02-2013 — Upload : 07-01-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 185 /Pid.B/2010/PN.Nnk
Tanggal 6 Februari 2013 — Ir. H. SUJENDRO EDY NUGROHO, MM
81 — 29
  • SKPD dalampengelolaannya berupa dana bergulir maka harus dikembalikankepada Pemerintah Daerah karena merupakan pos belanja modal.Dana bergulir dikembalikan kepada pemerintah daerah apabiladana bergulir itu dialirkan lewat investasi jangka panjang ;Bahwa, terhadap pengadaan ada nominal nilai yangdipersyaratkan yakni bila nilai dibawah 50 juta tidak perlu adapelelangan namun bila nilai kegiatan antara 100 juta sampai 1milyar perlu diadakan pelelangan umum sesuai dengan Keppres ;Bahwa, hal itu bergantung
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP
226 — 68
  • Sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah (Keppres No. 80Tahun 2008, tahun 2007 ;2. Sertifikat Training of Training (ToT) Audit Bantuan Luar Negeri di PsdiklatBPKP tahun 2007 ;3. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan saksi Ahli di LKPP tahun 2010;4. Sertifikat Assesor Kompentensi Pengadaan Barang dan JasaPemerintah dari Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP) dan LKPPtahun 2010 dan 2013 ;5.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 14-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 04-12-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
YUSRIZAL, ST
225 — 570
  • BAGASKORO ditunjuk sebagai pemenang lelang olehPokja karena melanggar Keppres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahanterakhirnya.Halaman 230 dari 369 Halaman Putusan No. 54/Pid.SusTPK/2018/PN.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 1 September 2016 — Ir. YACOBUS BULU, MMA
62 — 30
  • Suprapta, SP) tersebut tidaksesuai dengan fakta dilapangan yang bertujuan untuk melengkapisyarat adminitrasi pencairan dana telah bertentangan dengan :a) Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentangnPerbendaharaan Negara yang menyatakan pejabat yangmenandatangani dan/atau mengesahkan dokumen = yangberkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaranatas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaranmateril dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud. b) Pasal 12 ayat (2) Keppres
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 7 Maret 2012 — Ir.Drs. H.DIDIN SAHIDIN NJ. MSP
78 — 13
  • Kewenanganmasingmasing (TUPOKSI) agar pengelolaankeuangan dilakukan secara tertib dan efisien ;Bahwa Seluruh kelembagaan tersebut dikenaldengan TUPOKSI ; Dalam Pasal 5Permendagri No.13 tahun 2006 adakelembagaan yang menyangkut pengelolaankeuangan Daerah ; Penguasa KeuanganDaerah dikuasai oleh Kepala Daerah ;Kekuasaan tersebut bida didelegasikankepada dan Sekretaris Daerah danBendahara Umum Daerah ; Pendelegasianpada prinsifnya ada pemisahan Pejabat yangmemerintah, menguji dan mengeluarkanUang Daerah dan dalam Keppres
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2016 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 16 September 2015 — Pidana - WARYONO KARNO
275 — 240
  • SH, MH, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganTerdakwa;Bahwa Ahli adalah Ahli Hukum Keuangan Negara dan saat inimenjabat sebagai Ketua Bidang Studi Jurusan Hukum AdministrasiNegara Fakultas Hukum Universitas Indonesia;Bahwa diperbolehkan dalam suatu Kementerian menerbitkan suatuperaturan untuk pelaksanaan pengelolaan anggaran termasukpenatausahaan anggaran di lingkungan Kementerian yangbersangkutan, karena di dalam Keppres
    administrasi tidak saling mempengaruhi sehingga dilakukanpembedaan secara tegas, maka kemudian Pasal 18 UU Nomor 1Tahun 2004 membedakan bahwa tanggung jawab kebenaran materiilada pada pejabat yang mengakibatkan pengeluaran uang, yaitu dipejabat kebendaharaan bukan di pejabat administrasi;Bahwa oleh sebab itu Pasal 18 UU Nomor 1 Tahun 2004 menyatakankebenaran materiil maupun formil terhadap pengeluaran uang adapada pejabat kebendaharaan itu;Bahwa didalam UU Nomor 1 Tahun 2004, PP Nomor 45 Tahun 2013dan Keppres
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2016 — Putus : 01-09-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 25/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Kpg
Tanggal 1 September 2016 — I MADE SUPRAPTA, SP
53 — 27
  • 25/Pid.Sus.TPK/2016/PNKpgdana BLBU tahun 2011 sehingga terjadi kelebihan bayar yangtelah menimbulkan kerugian keuangan Negara telahbertentangan dengan :a) Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentangmmPerbendaharaan Negara yang menyatakan pejabatyang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yangmenjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBDbertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibatyang timbul dari penggunaan Surat bukti dimaksud. b) Pasal 12 ayat (2) Keppres
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — drg. MASRIAL, SpBM
392 — 1336
  • Sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah (Keppres No. 80Tahun 2008, tahun 2007 ;2. Sertifikat Training of Training (ToT) Audit Bantuan Luar Negeri di PsdiklatBPKP tahun 2007 ;3. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan saksi Ahli di LKPP tahun 2010;4. Sertifikat Assesor Kompentensi Pengadaan Barang dan JasaPemerintah dari Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP) dan LKPPtahun 2010 dan 2013 ;5.