mendapatkan kepastian hukum bahwa dengan kedudukan yang jelas dansah bagi yang berkepentingan mengenai penggantian nama atas salah satuanggota keluarga, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan denganpihak lain;2 Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat terutama dalam hubungankekeluargaan;3 Agar ketentuanketentuan UndangUndang yang bertujuan membina perbaikansosial (social reform) lebih efektif;4 Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenapanggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa

berturut turut, akan tetapi sampai dengan gugatan iniPengggugat majukan tidak ada tanggapan atau respon dari Tergugat ;Halaman 4 dari 25 Halaman Putusan Nomor 19/PDT/2020/PT PLGLo:16.17.18.19.20.Bahwa, Perbuatan Tergugat dan Tergugat Il, yang mensomasiPenggugat dengan berisikan muatan ancaman akan menempuh upayahukum, sama halnya dengan telah MERAMPAS KEMERDEKAAN PERSyang merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsuryang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat,berbangsa

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi, PENGGUGATdalam mengajukan gugatannya yang intinya dengan alasan bahwaPerbuatan TERGUGAT dan TERGUGAT II yang mensomasiPENGGUGAT sama halnya dengan telah MERAMPASKEMERDEKAAN PERS yang merupakan salah satu wujud kedaulatanrakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakankehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis,sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapatsebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undangundang Dasar

Jurnalsumatrauntuk diralat karena ada ketidaksesuaian adalah penafsiransendiri, dan hal tersebut merupakan bentuk intervensi yangbertentangan dengan kode etik jurnalistik yang independent danProfesional; Bahwa, Perbuatan Tergugat dan Tergugat II yang mensomasiPenggugatdengan berisikan muatan ancaman akan menempuhupaya hukum, sama halnya dengan telah MERAMPASKEMERDEKAAN PERS yang merupakan salah satu wujudkedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untukmenciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dalam hal ini yang dimaksud adalah orang perseorangan sebagai satukesatuan biologis pengemban hak dan kewajiban.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkanterdakwa bernama Sri Santoso als Seno bin (Alm) Harso Sunarto, adalahmerupakan satu kesatuan biologis yang dikenal awam sebagai orang perseorangan.Menimbang, bahwa terdakwa Sri Santoso als Seno bin (Alm) HarsoSunarto sebagai orang tentulah secara kodrati adalah sebagai pengemban hakdan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

karena hubungan hukum pinjam meminjam atas persetujuanpemiliknya sehingga penguasaan terdakwa terhadap sepeda motor HondaVario tersebut bukan suatu kejahatan.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas MajelisHakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perobuatan terdakwa.Menimbang, bahwa dengan pertimbanganpertimbangan diatas ternyataperbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur yang terkandungdalam dakwaan kesatu yaitu pasal 372 KUHP.Menimbang, bahwa dalam kehidupan berbangsa

Penetapan Nomor 0001Pemohon Il statusnya adalah kepala keluarga dan istri, hal mana telahmembuktikan bahwa, Pemohon dan Pemohon II telah memiliki telahmemiliki kartu. keluarga dan/atau secara kependudukan telah diakuistatusnya sebagaimana selayaknya rumah tangga yang dapat berdiri sendiridalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang secara devacto juga telah mendapat pengakuan dari masyarakat setempat meskipunbelum bias menunjukkan bukti resmi berupa buku nikah sebagai suami istriyang

banding tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkatpertama yang menaikkan pidana dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalahsesuai dengan maksud dicantumkannya sanksi pidana dalam UndangUndang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPDdan DPRD untuk menjamin Pemilihan Umum dapat terselenggara denganbaik dan menjamin tersalurnya suara rakyat secara langsung, umum, bebas,rahasia ,jujur dan adil sehingga demokrasi berkembang secara sehat demikehidupan berbangsa

Bahwa Penggugat adalah suatu organisasi pengembang (developer)berbadan hukum yang memiliki hakhak yang sama dengan subyek hukumlainnya seperti nama baik (reputation), harga diri (Self worth), kKewibawaan(prestigious) dan kehormatan (honours) yang harus dihormati dan dihargaioleh siapapun tanpa kecuali dalam hubungan kehidupan dengan individulain, maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;2.

Bahwa oleh karena nama baik reputation), harga diri seif worth),kewibawaan (prestigious dan kehormatan (honour.s) yang dimiliki olehPenggugat adalah sangat berharga dan bernilai tinggi serta merupakanbagian dan hakhak subyektif Penggugat yang dilindungi oleh hukum, danHalaman 4 dari 28 halaman Putusan No.513/Pdt/2017/PT.Bdg10.AA.sepatutnyalah dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegaranama baik reputation), harga dirt seif worth), kewibawaan prestigiousdan kehormatan honours dari Penggugat

perusahaan (TurutTergugat), sehingga sebenamya Tergugat sangat tidak mempunyai suatukompetensi untuk membuat dan mengedarkan tulisan dimaksud, karenatidak mempunyai suatu kompetensi maka perbuatan Tergugat quad nondapat dikualifikasi sebagai suatu kesalahan schuld) dan tidak mustahilperbuatan Tergugat quad non untuk dikualifikasi sebagai suatu perbuatanyang melampaui suatu kewenangan ;Bahwa perbuatan pembuatan dan penyebaran tulisan quad non adalahsangat tidak patut dilakukan dalam hidup bermasyasrakat, berbangsa

Agar hukum dapat lebin mampu dalam menjangkau dan mengayomisegenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;Menimbang, bahwa oleh karena itu sifat pbermohonan Pemohon sematamata untuk kepentingan anak pemohon dan tidak menyangkut kepentinganpihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkansengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangandengan perundangundangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbuktiTerdakwa melakukan tindak pidana yang berhubungan denganNarkotika, yaitu sebagai otak jaringan penyelundupan jual beli Narkotikadari Malaysia ke Indonesia dalam jumlah yang cukup banyak yangdapat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara;3.

Nomor 0001Menimbang, bahwa beradasarkan bukti P.1 berupa kartu keluargaberikut bukti P.2 dan P.3, berupa surat keterangan dari Desa dan KUA.setempat, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa, Pemohon danPemohon Il statusnya adalah kepala keluarga dan istri, hal mana telahmembuktikan bahwa, Pemohon dan Pemohon II telah memiliki telahmemiliki kartu) keluarga dan/atau secara kependudukan telah diakuistatusnya sebagaimana selayaknya rumah tangga yang dapat berdiri sendiridalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

Melanggar Pasal 11 huruf (d) Peraturan Kapolri Nomor 14tahun 2011 : menjaga dan memelihara kehidupanberkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegarasecara santun. 8.

melanggar sumpah janji anggotaKepolisian negara RI,sumpah janji jabatan,dan/atau Kode Etik ProfesiKepolisian negara RI dan Pasal 11 huruf (c),Pasal 11 huruf (d) Perkap14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri yang mana Pasal 11huruf (c) berbunyi Setiap anggota Polri wajib menaati dan24menghormati norma kesusilaaan,norma agama,nilainilai kearifanlokal dan norma hukum sedangkan pada pasal 11 huruf (d)berbunyi Setiap anggota Polri wajib menjaga dan memeliharakehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa

Bahwa penggugat juga dikenakan melanggar Pasal Pasal 11 huruf(d) yang berbunyi setiap anggota Polri wajib menjaga danmemelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa danbernegara secara santun dan terhadap pasal ini komisi kode etiketik berkesimpulan bahwa penggugat tidak menjaga danmemelihara kehidupan berkeluarga,bermasyarakat oleh karenadampak dari perbuatan penggugat ini sehingga terjadi disharmonisdalam kehidupan bermasyarakat antara keluarga penggugat dengankeluarga yang merasa dikorbankan

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalamayat (1) dilakukan setelah melalui sidang KomisiKode Etik Profesi Kepolisian Negara RepublikIndonesia ; Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011,tanggal 1 Oktober 2011Tentang Kode Etik Profesi Polri :PasalPasalPasal 20 ayat(1):Pasal 11 ayat(c) o Setiap Anggota Polri Wajib: menaati danmenghormati norma kesusilaan, norma agama,nilainilai kearifan lokal, dan norma hukum ;11 ayat(d) Setiap Anggota Polri: menjaga dan memeliharakehidupan berkeluarga, bermasyarakat,berbangsa

Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan Pasal6421 Ayat (3) huruf (d) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 yangdisebutkan dalam objek sengketa a quo adalah berupa pelanggaranPasal 11 huruf (c) dan huruf (d) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 yang selengkapnya menyebutkan sebagai berikut :Pasal 11 huruf (c): menaati dan menghormati norma kesusilaan, normaagama, nilainilai kearifan lokal, dan norma hukum ;Pasal 11 huruf(d) menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga,bermasyarakat, berbangsa

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dengan tegas memancangkanpilar:Negara Indonesia adalah negara hukumJadi negara Indonesia adalah negara hukum.Konsekuensi yang timbul dan penegasan Pasal 1 ayat (3) UUD1945 tersebut, antara lain:1) Tegaknya supremasi hukum:e hukum diatas segalagalanya (the law is supreme)e oleh karena itu, segala tindakan dalam segala aspekkehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakattunduk dan harus berdasar hukum (rule of law)2) Dengan demikian berdasar ketentuan mi Negara dalam halini

Jaksa sama sekali tidakpeduli lagi memenuhi kewajiban memberikanperlindungan dan kepastian hukum yang adil.Sebaliknya, Jaksa telah mempertontonkan tindakansewenangwenang kepada THEDDY TENGKO ditengahtengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegara.Padahal dengan batalnya putusan No. 161 K/Pid.Sus /2012,demi hukum, maka yang eksis, legal dan valid sebagaiputusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalahputusan Pengadilan51Negeri Ambon No. 62/Pid.B/2011/PN.AB., tanggal 25Oktober 2011 yang membebaskan

Secaraterang benderang melanggar/bertentangan denganPasal 28 J ayat (1)UUD 1945.Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945, berbunyi:Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia oranglain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa danbernegaraBerdasar pasal ini, Jaksa wajib menghormati hak asasiTHEDDY TENGKO dalam melaksanakan tugas dan fungsinyasebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undangundanguntuk melaksanakan putusan.Sebab untuk merampas hak asasi THEDDY TENGKO melaluipelaksanaan putusan Hakim

Oleh karena itu, apabila Jaksa tetapmemaksakan melakukan putusan itu,secara prima facie jJaksa telah menginjakinjak danmemperkosa serta melecehkan hak THEDDY TENGKOdalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatupembuktian apapun lagi melainkan mohon penetapan ;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalampenetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu sebagaimana tercatatdalam berita acara persidangan perkara ini untuk turutdipertimbangkan

Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomisegenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh faktafakta di atas, makaPengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukupberalasan dan tidak bertentangan dengan undangundang dan hukum yangHalaman 5 dari 7 Penetapan perkara permohonan Nomor 112/Pat.P/2019/PN.

Agar Hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomisegenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa danbernegara;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasdihubungkan dengan permohonan pemohon yang pada pokoknya memohonagar nama anak kedua pemohon yang semula bernama ZAHRA FUTRI NAURIdiganti menjadi ZAHRA FUTRI NAUREEN dengan alas an untuk keperluansekolah dan menurut Pemohon nama ZAHRA FUTRI NAURI terdapatkesalahan penulisan nama yang seharusnya ZAHRA FUTRI NAUREENmenurut

Agar hukum dapat lebin mampu dalam menjangkau dan mengayomisegenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;Menimbang, bahwa oleh karena itu sifat permohonan para Pemohonsematamata untuk kepentingan anak pemohon dan tidak menyangkutkepentingan pihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiranmenimbulkan sengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yangbertentangan dengan perundangundangan yang berlaku serta hukumkebiasaan masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomisegenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh faktafakta di atas, makaPengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukupberalasan dan tidak bertentangan dengan undangundang dan hukum yangberlaku, dan oleh karenanya Pemohonan Pemohon tersebut patut untukdikabulkan untuk pergantian nama anak Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka Pemohon

Bahwa akan tetapi Tentang Pidana yang diyatuhkan oleh PengadilanTingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karenanya harus dirubahsebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini, dengan alasan pertimbanganHukum bahwa perbuatan Terdakwa tersebut selain merusak Demokratisasi yang sedangdibangun ...................dibangun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, juga perbuatan Terdakwa itumendorong Caleg yang bersangkutan untuk berbuat curang dalam peroses pelaksanaanPemilu Legislatif

dimuat berdasarkan jiwa pasal 3 ayat1 UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang berbunyi "Pers nasionalmempunyai fungsi sebagai media infonnasi, pendidikan, hiburan, dankontrol sosial";Bahwa pcnggugat, sama sekali tidak memahami kedudukan pcrs danmedia pcrs, yang dalam konsideran menimbang dalam UU No. 40Tahun 1999 Tentang pers poina dan b, yang berbunyi :a) Bahwa kemerdekaan pcrs merupakan salah satu wujud kedaulatanrakyat dan menjadi unsur yang sangat pcnting untuk menciptakankehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bemegara yangdemokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran danpendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 UU Dasar 1945harus dijamin;b) Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegarayang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pcndapatsesuai hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hakasasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untukmenegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejehteraanumum. dan mencerdaskan kehidupan bangsa;Bahwa sesuai jiwa

Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomisegenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 584/Padt.P/2020/PN MtrMenimbang, bahwa oleh karena itu sifat permohonan Pemohon sematamata untuk kepentingan anak pemohon dan tidak menyangkut kepentinganpihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkansengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangandengan perundangundangan yang berlaku serta

isteri dan 4 oranganaknya; sehingga sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan cukup adilapabila terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.Menimbang, bahwa dalam sistim hukum pidana yang berlaku diIndonesia salah satu tujuan pemidanaan adalah preventif knusus (SpecialePreventive) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran untukterdakwa, untuk tidak melakukan lagi atau mengulangi perbuatannya dan jugauntuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaki dirinyadalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa

Hal ini dapat dijelaskanmelalui prinsip Filsafat Bahasa bahwa dalam berkomunikasi (apa punbentuknya), terutama berkaitan dengan etika kehidupan berbangsa danbernegara, manusia dapat dilihat melalui benang merah antara unsurniatnya (lokusi), unSur ucapan ucapannya yang terbaca/terdengar(ilokusi), dan unsur respons dari pembaca/pendengar (perlokusi).Ketiga unsur ini, didalam komunikasi berbangsa dan bernegara, mestiterhubung secara emansipatoris (bukan dalam rangka menista pihaklain dengan informasi

sosial FacebookHaha..sory nih bambang gini yah kalian tu sebenarnyamenyembah berhala juga sholat kok harus menghadap kiblatdalam artian kalian itu hanya menyembah kiblat aja kedok nyadengan menyebut allah padahal hanya kotak doang yang kaliansembah orang tolol tersebut juga menggarisbawahi bahwa tindakperlokusi yang dilakukan YEREMIA RIDHO TUAH DAMANIK (dibaca:tujuaan YEREMIA RIDHO TUAH DAMANIK) lebih dalam rangkamengadu domba atara Masyarakat Umat Beragama Ketiga unsur ini, didalam komunikasi berbangsa

Ketiga unsur ini, di dalam komunikasi berbangsa danbernegara, mesti terhubung secara emansipatoris (bukan dalam rangkamenista pihak lain dengan informasi bohong atau hoax, bukan puladalam rangka menyebar ujaran kebencian); Bahwa berdasarkan konteks kutipan di atas, kalimat tersebut diarahkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individudan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama,ras, dan antar golongan (SARA) / menimbulkan rasa kebencian ataupermusuhan individu