Ditemukan 63816 data
29 — 7
Rekonvensi, yang nominalnya akan disebutkan dalam amarPULUSAN NANT ;2 nnn nn nnn nnn nnn nnn ncn ccc ccc ccncn ncnMenimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang karyawanswasta/pegawai agen pertama di Surabya dan antara Penggugat Rekonvensidan Tergugat Rekonvensi selama ini telah menjalani perkawinan selamasepuluh tahunan dengan penuh rasa suka dan duka, karenanya Majelis akanmenetapkan besarnya mutah dan iddah tersebut sesuai dengan kelayakandan kemampuan Pemohon dan pula disesuaikan dengan taraf
mempertimbangkan antara PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan, selanjutnyaMajelis akan menentukan sendiri besar/banyaknya Tergugat Rekonvensiuntuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi, yangnominalnya akan disebutkan dalam amar putusan nanti;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah karyawan swasta/Pegawai koperasi, karenanya Majelis akan menetapkan besarnya nafkahanak tersebut sesuai dengan kelayakan dan kemampuan TergugatRekonvensi dan pula disesuaikan dengan taraf
10 — 1
Bahwa guna meningkatkan taraf kehidupan keluarga, dengan seijin pihakTergugat, pihak Penggugat pada bulan Oktober 2013 berangkat bekerja sebagaiTKW di Taiwan, dan selama Penggugat bekerja di Taiwan Penggugat selalumengirimkan biaya hidup untuk keluarganya dirumah.
Bahwa guna meningkatkan taraf kehidupan kluarga, dengan seijinpihak Tergugat, pihak Penggugat pada bulan Oktober 2013berangkat bekerja sebagai TKW di Taiwan, dan selama Penggugatbekerja di Taiwan Penggugat selalu mengirimkan biaya hidup untukkeluarganya dirumah.
Bahwa guna meningkatkan taraf kehidupan kluarga, dengan seijin pihakTergugat, pihak Penggugat pada bulan Oktober 2013 berangkat bekerjasebagai TKW di Taiwan, dan selama Penggugat bekerja di TaiwanPenggugat selalu mengirimkan biaya hidup untuk keluarganya dirumah.Bahkan Penggugat telah berpesan kepada Tergugat agar sebagian uangtersebut ditabung untuk masa depan kluarga, akan tetapi kenyataanya padawaktu pihak Penggugat pulang pada bulan Nopember tahun 2016 telahterjadi pertengkaranpertengkaran yang
17 — 6
Pasal 70 ayat (1)Undangundang nomor 7 tahun 1989, jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam,permohonan pemohon tentang izin ikrar talak dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa tentang kesediaan pemohon akan memberi mutahkepada termohon sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), karenaperceraian atas kehendak suami, maka majelis hakim dapat menetapkan besarnyamut'ah yang harus dibayarkan oleh pemohon kepada termohon yang besarnyaharus disesuaikan dengan kemampuan pemohon dan taraf hidupnya sebesar
termohonsebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa tentang keinginan pemohon akan memberi nafkahselama iddah kepada termohon sebesar Rp 450.000.00 (Empat ratus lima puluhribu rupiah) selama masa iddah, karena perceraian atas kehendak suami, makamajelis hakim dapat menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayarkanHalaman 6 dari 9 Putusan Cerai Talak No.0526/Pdt.G/2013/PA.CNoleh pemohon kepada termohon yang besarnya harus disesuaikan dengankemampuan pemohon dan taraf
Dengan demikian majelis hakim dapat menetapkan besarnya nafkahanak yang akan datang sampai anak tersebut dewasa yang harus dibayarkan olehpemohon melalui termohon yang besarnya harus disesuaikan dengan kemampuanpemohon dan taraf hidupnya sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh riburupiah) setiap bulan, Oleh karena itu majelis hakim dapat memerintahkan kepadapemohon untuk membayar nafkah anak yang akan datang sampai anak tersebutdewasa setiap bulan melalui termohon sebesar Rp 150.000,00 (Seratus
21 — 5
Hakim berpendapat kesediaan TergugatRekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensisebesar Rp. 3.600.000, untuk masa 6 (enam) bulan atau sebesar Rp.600.000, setiap bulan masih terlalu rendah berbanding dengan penghasilanyang didapatkan oleh Tergugat Rekonvensi;Menimbang, bahwa biaya hidup yang dibutuhkan seorang isteriselama 1 (satu) hari dapat dikalkulasikan berdasarkan biaya hidup yanglayak bagi kebanyakan masyarakat di sekitarnya sesuai dengan tarafekonomi masingmasing, untuk taraf
ekonomi menengah ke bawah yangmerupakan taraf ekonomi Pemohon dan Termohon sekurangkurangnyamembutuhkan biaya sebesar Rp. 25.000, setiap hari, maka biaya yangdibutuhkan selama 6 bulan adalah sebesar Rp. 4.500.000, dengan perincian25.000 x 30 x 6 = 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah).
Dengandemikian Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensisebesar Rp. 9.000.000,untuk masa 6 (enam) bulan atau sebesar Rp.1.500.000, setiap bulan masih terlalu tinggi berbanding dengan biaya hidupyang layak bagi taraf ekonomi menengah ke bawah;Menimbang, bahwa berdasarkan uraianuraian dalam pertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sangat wajar dan tidak terlalumemberatkan serta telah memenuhi rasa keadilan apabila TergugatRekonvensi ditetapkan dan dihukum untuk memberikan
Ketentuan mana dalam hal ini telah sesuai pula dengan ketentuanhukum syara, sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah al BaqarahAyat 228 sebagai berikut:$995 GW yguabl quo yi olilbollyArtinya: Dan wanitawanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu)tiga kali quru...Menimbang, bahwa biaya hidup yang dibutuhkan seorang isteriselama 1 (satu) hari dapat dikalkulasikan berdasarkan biaya hidup yanglayak bagi kebanyakan masyarakat di sekitarnya sesuai dengan tarafekonomi masingmasing, untuk taraf
ekonomi menengah ke bawah yangmerupakan taraf ekonomi Pemohon dan Termohon sekurangkurangnyamembutuhkan biaya sebesar Rp. 25.000, setiap hari, maka biaya yangdibutuhkan selama 90 (Sembilan puluh) hari adalah sebesar Rp. 2.250.000,dengan perincian 25.000 x 90 = 2.250.000, (dua juta dua ratus lima puluhribu) rupiah).
13 — 4
Pasal 70 ayat (1)Undangundang nomor 7 tahun 1989, jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam,permohonan pemohon tentang /zin ikrar talak dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa tentang kesediaan pemohon akan memberi mutahkepada termohon sebesar Rp 1000.000,00 (Satu juta rupiah), karena perceraianatas kehendak suami, maka majelis hakim dapat menetapkan besarnya mut ahyang harus dibayarkan oleh pemohon kepada termohon yang besarnya harusdisesuaikan dengan kemampuan pemohon dan taraf hidupnya sebesar Rp1000.000,00
majelis hakim dapat memerintahkankepada pemohon untuk membayar mutah kepada termohon sebesar Rp1000.000,00 (Satu juta rupiah);Menimbang, bahwa tentang keinginan pemohon akan memberi nafkahselama iddah kepada termohon sebesar Rp Rp 1000.000,00 (Satu juta rupiah)setiap bulan selama masa iddah, karena perceraian atas kehendak suami, makamajelis hakim dapat menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayarkanoleh pemohon kepada termohon yang besarnya harus disesuaikan dengankemampuan pemohon dan taraf
Dengan demikian majelis hakim dapat menetapkan besarnya nafkahanak yang akan datang sampai anak tersebut dewasa yang harus dibayarkan olehpemohon melalui termohon yang besarnya harus disesuaikan dengan kemampuanHalaman 7 dari 16 Putusan Cerai Talak No.0193/Pdt.G/2014/PA.CNpemohon dan taraf hidupnya sebesar Rp 1000.000,00 (Satu juta rupiah) setiapbulan, Oleh karena itu majelis hakim dapat memerintahkan kepada pemohon untukmembayar nafkah anak yang akan datang sampai anak tersebut dewasa setiapbulan
486 — 223
Gugatan A quo kabur ( obscuur libelium ).Ad. 1.Gugatan A quo Prematur :Menimbang, bahwa menurut Tergugat penggabungan gugatan antaragugatan perceraian dengan gugatan atas harta bersama tidak berdasar hukum.Dalam gugatan perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, sekarang inimasih dalam taraf pemeriksaan ditingkat kasasi (belum dikeluarkan putusankasasinya).
Guagtan A quo kabur ( obscuur libelium ) :Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan perceraian antaraTergugat dan Penggugat masih dalam taraf pemeriksaan kasasi, sehinggagugatan Penggugat A quo telah mencampur adukan antara perceraian denganperkara harta bersama, sehingga gugatan tidak jelas. Demikian juga telahmelakukan perubahan gugatan yang menyebabkan cacat formil ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding gugatan Aquo sangat jelas dan tidak kabur.
54 — 14
empat) sampai 5(lima) bulan.Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 Polisi bagian Propam danmelakukan penggeledahan kemudian terdakwa JANTO menyerahkan 1 (satu)poket shabu kepada Polisi bagian Propam.Bahwa berdasarkan surat keterangan dokter psikiatri dari Rumah Sakit JiwaDaerah Atma Husada Mahakam nomor 445/0230/RSJD AHMMLU/V/2016tanggal 3 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr H JayaMualimin, Sp.KJ, M.Kes dengan kesimpulan yang bersangkutan pemakai obatjenis shabushabu dengan taraf
Kes., selaku dokteryang memeriksa terhadap Janto anak dari Ma Hong yang dari hasilpemeriksaan, tersebut diperoleh kesimpulan: saat ini yang bersangkutanadalah pemakai obat jenis sabusabu dengan taraf ketergantungan cobacoba.Saran: Menjalani terapi konseling ketergantungan NAPZA;5) Surat Keterangan Nomor: 445/1232/ RSJDAHMMLU/V/2016, tertanggalSamarinda 3 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. H. JayaMualimin, Sp. KJ., M.
Kes., selaku dokter yangmemeriksa diperoleh kesimpulan: saat ini yang bersangkutan (Terdakwa) adalah pemakaiobat jenis sabusabu dengan taraf ketergantungan cobacoba dan disarankan untukmenjalani terapi konseling ketergantungan NAPZA dan dari pemeriksaan terhadapTerdakwa juga diperoleh diagnosis Terdakwa mengalami ketergantungan obat jenis sabusabu dengan tarap ringan dan hasil tes urine negatif karena pada tes urine pada pasientanggal 3 Mei 2016 pasien tidak mengkonsumsi sabusabu lebih dari 6 (enam
Kes., selakudokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan: saat ini yang bersangkutan (Terdakwa)adalah pemakai obat jenis sabusabu dengan taraf ketergantungan cobacoba dandisarankan untuk menjalani terapi konseling ketergantungan NAPZA;Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum tersebut telah terbukti Terdakwa tidakmemiliki ijin untuk mengkonsumsi ataupun menggunakan narkotika, ataupun Terdakwatidak dalam perawatan ataupun rehabilitasi ketergantungan obatobatan ataupun narkotika,serta menurut ketentuan
Kes., selaku dokter yang memeriksadiperoleh kesimpulan: saat ini yang bersangkutan (Terdakwa) adalah pemakai obat jenissabusabu dengan taraf ketergantungan cobacoba dan disarankan untuk menjalani terapikonseling ketergantungan NAPZA;Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa menggunakan narkotikagolongan I yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum tersebut dengan tujuan untukdihisap untuk dirinya sendiri, maka dengan demikian unsur bagi diri sendiri telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh
64 — 22
Sedangkan dalam Pasal 200 RBg dinyatakan Terhadaphukumanhukuman dengan verstek tidak dibenarkan dimajukanpermohonan peradilan banding, akan tetapi bila Penggugat semula adamengajukan permohonan banding terhadap putusan hukum itu makadalam taraf banding itu pihak Tergugat dapat memajukan segalaperlawanan terhadap gugatan yang bersangkutan, dalam hal itu ia tidakakan dapat dibenarkan lagi untuk seperti dalam taraf pertama memajukanverzet terhadap keputusan hukum tersebut;Menimbang, bahwa sementara
Terbanding/Tergugat : ROJALIH BIN H JUMHARI
40 — 17
Zaenudin ( vide surat bukti P1) yang sudahdipecah/dibagi dan sudah terbit sertifikatnya (vide surat bukti P3 s/dP14) telah melalui proses berpekara di pengadilan Negeri sampaidengan taraf putusan Peninjauan Kembali dan sudah berkekuatanhukum tetap dan sedang dalam taraf proses untuk eksekusi (videSuratsurat bukti yang bertanda T1 s/d T9), tetapi hal manapenjelasan maupun informasi mengenai hal tersebut tidakdicantumkan dalam posita dari gugatan Pembanding semulaPenggugat aquo;Menimbang, bahwa dilain
70 — 51
,psikolog klinis dengan hasil kesimpulan :1)Taraf kecerdasan yang dimiliki Anak Korban XXXX XXXXX XXXXXXXX berfungsi, ada taraf ratarata dalam norma kelompok usianya(IQ 102, Skala Weschler).la mampu mempergunakan taraf kecerdasan yang ada untukmenyelesaikan permasalahan yang ia hadapi.Kelincahan berfikir yang ada mampu ia kembangkan sehingga mampumemberikan respon dalam penyelesaian masalah.Daya ingat baik, sehingga mampu mengingat kejadian kekerasanseksual yang pernah ia alami.Kepribadian yang ia
18 — 3
.: 278/Pdt.P/2009/PN.Sda,yang diajukan oleh :MOHAMAD ARIES, bertempat tinggal di Pondok Buana C06, RT. 04 RW 12, BluruKidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai PEMOHON:Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam taraf pembacaan suratpermohonan dari Pemohon;Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menyatakan mencabut suratpermohonannya;Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon dengan alasanmasih akan memperbaiki permohonan Pemohon
66 — 4
antara Para Pemohon dengan orang tua kandung anak tersebut ;Bahwa dengan diserahkan anak tersebut kepada Para Pemohon, orang tua kandunganak tersebut secara sadar telah sepakat, rela dan ikhlas serta tanpa paksaanmenyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon untuk dididik, dibina, dibimbingdan diasuh sebagaimana anak kandung sendiri ;Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalah tidak lain untukmensejahterakan calon anak angkat tersebut dari keadaan sebelumnya, misalnya :perbaikan taraf
akanmempertimbangkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan mengacu pada UndangUndang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, SEMA Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anak, UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentangPelaksanaan Pengangkatan Anak ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalahtidak lain untuk mensejahterakan calon anak angkat tersebut dari keadaan sebelumnya,misalnya : perbaikan taraf
hidup, perbaikan dalam pendidikan serta untuk masa depan anaktersebut, terhadap alasan Para Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat sangatberalasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalahtidak lain untuk mensejahterakan calon anak angkat tersebut dari keadaan sebelumnya,misalnya : perbaikan taraf hidup, perbaikan dalam pendidikan serta untuk masa depan anaktersebut, terhadap alasan Para Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat sangatberalasan
24 — 2
Pal.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Palu;Setelah membaca surat pencabutan Permohonan perkara perdata Nomor : 09 /Pdt.P / 2016 / PN.Pal. tertanggal 26 Februari 2016 dari RENDY PAMING dan WARNITAMSIR selaku Pemohon;Menimbang bahwa acara sidang masih dalam taraf acara pemanggilan pihakPemohon, belum ada acara pembacaan Permohonan dari Pemohon;Menimbang, bahwa karena surat pencabutan Permohonan perkara perdata Nomor: 09 / Pdt.P / 2016 / PN.Pal. tertanggal 26 Februari
7 — 0
Bahwa demi meningkatkan taraf hidup dan ekonomi keluarga,;maka dengan seijin Tergugat, Penggugat memutuskan pergi bekerja diluar negeri dengan menggunakan identitas baru ( Miftakur Rohmah, lahirdi Tulungagung 1 Januari 1980 dengan alamat yang sama ) padatanggal 25 Januari 2000 pulang cuti dan kembali lagi bekerja di luarnegeri (Hongkong) sampai sekarang ;6.
Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isterbadadukhul dan dikaruniai seorang anak yang diberinama yangPutusan Cerai Gugat, nomor 0829/Pdt.G/2019/PA.TA Halaman 4 dari 17lahir di Tulungagung, 22 Maret 1996 sekarang tinggal KabupatenTulungagung: Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tingggal dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tulungagung; Bahwa , awalnya rumah tangga antara Penggugat denganTergugat sangat harmonis , sebagaimana layaknya keluarga yangbahagia ; Bahwa demi meningkatkan taraf
1995; Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal Bahwa selamamenikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isterbadadukhul dan dikaruniai seorang anak yang diberinama yanglahir di Tulungagung, sekarang tinggal Kabupaten Tulungagung: Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tingggal dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tulungagung; Bahwa , awalnya rumah tangga antara Penggugat denganTergugat sangat harmonis , sebagaimana layaknya keluarga yangbahagia ; Bahwa demi meningkatkan taraf
Bahwa demi meningkatkan taraf hidup dan ekonomi keluarga ,makadengan seijin Tergugat, Penggugat memutuskan pergi bekerja di luar negeridengan menggunakan identitas baru (, lahir di Tulungagung 1 Januari 1980dengan alamat yang sama ) pada tanggal 25 Januari 2000 pulang cuti dankembali lagi bekerja di luar negeri (Hongkong) sampai sekarang ;4.
30 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sebenarnya Penggugat sudah berusaha beriktikad baik denganmelakukan angsuran dalam setiap bulannya kadangkalanya terlambat haridalam melakukan angsuran akan tetapi masih dalam taraf kewajaran,walaupun usaha Penggugat mengalami kemacetan, tetapi tetap berusahauntuk menyelesaikannya, terlihat Penggugat sudah melakukan pembayaran11 (sebelas) kali angsuran Rp6.600.000,00 x 11 = Rp/2.000.000,00 (tujuhpuluh dua juta rupiah) dari total pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) jadi
Bahwa pada posita 2 Penggugat mengakui dengan tegas telahterjadi keterlambatan membayar angsuran kreditnva atau tidak sesuaidengan sebagaimana yang telah diperjanjikan/disepakati antaraPenggugat dan Tergugat , selain itu Penggugat menyatakan bahwa haltersebut masih dalam taraf kewajaran.
Namun demikian Penggugattidak dapat menyebutkan berdasarkan apa keterlambatan tersebutdisebut dalam taraf wajar atau pasal mana dalam perjanjian kredit yangmembolehkan Pengugat melakukan keterlambatan pembayaran;b. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita 2 (dua) dan posita4 (empat), pada dasarnya Penggugat menyebutkan bahwa telah terjadikemacetan usaha sehingga mengalami kesulitan dalam membayarangsuran, namun pada dalil ini Penggugat menyebutkan bahwaHalaman 4 dari 11 hal. Put.
Honey Michael
Tergugat:
WIDODO GUNAWAN
64 — 19
., dinyatakan bahwa kecerdasan AJlWIJAYA GUNAWAN berada dalam taraf kecerdasan ambang(borderline IQ).Orangorang dengan taraf kecerdasan ambang (Borderline IQ)mudah untuk dipengaruhi, dibujuk dan dibohongi tanpa mengertiresikonya.Borderline 1Q adalah termasuk Orang Dalam Ganggungan Jiwa(ODGJ).Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 185/Pat.Bth/2019/PN Sby6.7.8.BahwaBahwaBahwaDikatakan ganggungan jiwa apabila kondisi jiwa seseorangmenimbulkan penderitaan (distress), disabilitas, dan terdapatgejalagejala
klinis yang bermakna berupa pola perilaku ataupunpola psikologis.hasil pemeriksaan yang menyatakan kecerdasan AJI WIJAYAGUNAWAN dalam taraf kecerdasan ambang (borderline !
Spesialis Kedokteran Jiwa diR.S Mitra Keluarga Surabaya sejak tahun 2013 sampai dengansekarang ;Bahwa ahli bekerja sebagai Dokter Mitra Spesialis Kedokteran Jiwa diKlinik Welas Asih Medika Surabaya sejak tahun 2019 sampai dengansekarang ;Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap Aji WijayaGunawan sebanyak 2 kali atas permintaan penyidik polrestabesSurabaya dan dari Pengadilan Negeri Surabaya ;Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama AjiWijaya Gunawan dan hasilnya adalah : Taraf
19 — 7
Bapak Taraf Labetubun;Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2015/PA TI. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah AkasRaharusun sebagai ayah kandung Pemohon Il dengan saksisaksi nikahmasingmasing bernama Abubakar Rahanyamtel dan lbrahim Raharusundengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah)dibayar tunai;.
adalah AdikKandung Pemohon ; Bahwa saksi kenal Pemohon dan Pemohon Il sebagai pasangan suamiistri; Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Pemohon llmelangsungkan akad nikah pada tanggal 13 Nopember 1999; Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il dilaksanakan di Desa.Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual; Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon danPemohon Il adalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama AkasRaharusun selanjutnya diwakilkan kepada penghulu yang bernama Alm.Bapak Taraf
karena saksi adalahSaudara;Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Pemohon Il sebagai pasangansuami istri;Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Pemohon llmelangsungkan akad nikah pada tanggal 13 Nopember 1999;Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il dilaksanakan di DesaFiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon danPemohon Il adalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama AkasRaharusun selanjutnya diwakilkan kepada penghulu yang bernama Alm.Bapak Taraf
20 — 5
yang layak dan kemampuanseorang suami;Menimbang, bahwa masa iddah seorang isteri yang diceraikansuaminya (badaddukhul), baik dalam keadaan haid maupun tidak haidadalah tiga kali suci atau sekurangkurangnya 90 hari sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa biaya hidup yang dibutuhkan seorang bekas isteriselama 90 hari dapat dikalkulasikan berdasarkan biaya hidup yang layak bagikebanyakan masyarakat di sekitarnya sesuai dengan taraf
ekonomi masingmasing, untuk taraf ekonomi kelas menengah menurut Majelis Hakimsekurangkurangnya membutuhkan biaya sebesar Rp. 15.000, (lima belasribu rupiah) setiap hari, maka biaya yang dibutuhkan selama 90 hari adalahsebesar Rp. 1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) denganperincian 15.000, x 90 = 1.350.000,.
Dengan demikian tuntutan PenggugatRekonvensi sebesar Rp. 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)sebagaimana tersebut di atas dianggap terlalu besar dan melampaui standarkelayakan untuk taraf ekonomi kelas menengah, bahkan telah masukkategori standar kelayakan untuk taraf ekonomi kelas menengah atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2/TR.1 sebagaimana telahdipertimbangkan sebelumnya, ternyata status Tergugat Rekonvensi ditinjaudari sudut kelas perekonomian masyarakat Kota Langsa adalah termasukdalam
/2015/MS.Lgs28Menimbang, bahwa masa iddah seorang isteri yang diceraikansuaminya (badaddukhul), baik dalam keadaan haid maupun tidak haidadalah tiga kali suci atau sekurangkurangnya 90 hari sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa kiswah yang dibutuhkan seorang bekas isteriselama 90 hari dan atau selama 3 bulan dapat dibandingkan dengan kiswahyang layak dipakai oleh kebanyakan masyarakat di sekitarnya dandisesuaikan dengan taraf
ekonomi masingmasing, untuk taraf ekonomi kelasmenengah menurut Majelis Hakim sekurangkurangnya membutuhkan 4 stelkiswah dengan harga 1 stel sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh riburupiah).
117 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yakni asas manfaat,asas keadilan, asas kebersamaan, asas kemitraan, asas kemandirian,asas pemerataan, asas keterpaduan, asas efisiensi, asas kelestarian,dan asas pembangunan yang berkelanjutan;Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMENKP/2015 Pasal 1,Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta dengan lampirannyamenurunkan taraf
Putusan Nomor 18 P/HUM/20151/PERMENKP/2015 sebagai amanat Pasal 7 ayat (1) huruf qUndangUndang Perikanan sehingga telah memperhatikan asasasas sebagaimana dalam UndangUndang Perikanan, khususnyaasas manfaat, asas kelestarian dan asas pembangunan yangkeberlanjutan, sehingga memberikan perlindungan dan menjaminhak seluruh rakyat Indonesia termasuk nelayan dan nelayan kecilsekarang dan pada masa yang akan datang untuk tetap dapatmemanfaatkan sumber daya ikan secara lestari gunameningkatkan taraf hidup
Dalil Para Pemohon,;Bahwa dengan diberlakukannya PERMEN KP Nomor 1/PERMENKP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta denganlampirannya menurunkan taraf hidup Pemohon dikarenakan hilangnyasumber mata pencaharian Pemohon dikarenakan Pemohon tidak lagibisa melakukan kegiatan penangkapan Lobster (Panulirus spp), Kepiting(Scylla spp), dan Rajungan (Portunus Pelagicus spp).
PERMEN KP Nomor 1/PERMENKP/2015 tersebut diterbitkan untukmemberikan perlindungan dan menjamin hak seluruh rakyat Indonesiatermasuk nelayan dan nelayan kecil sekarang dan pada masa yangakan datang untuk tetap dapat memanfaatkan Lobster (Panulirus spp),Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus Pelagicus spp) secaralestari guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya dandengan memperhatikan seluruh asasasas sebagaimana diatur dalamUndangUndang Perikanan;. bahwa PERMEN KP Nomor 1/PERMENKP/
Putusan Nomor 18 P/HUM/2015meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikankecil:Bahwa PERMEN KP Nomor 2/PERMENKP/2015, bertujuanantara lain:a) Meningkatkan potensi keberadaan sumber daya ikan dib)WPPNRI;Menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sehinggaproduksi terhadap pemanfaatannya dapat memberikanjaminan keberlangsungan mata pencaharian nelayan;Melarang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela(traw/s) dan alat penangkapan
28 — 2
Berita acara sidang tanggal: 08 JANUARI 2015 yang pada pokoknya Pemohonmenyatakan mencabut Permohonannya berdasarkan surat pencabutan tanggal :06 JANUARI 2015 dalam perkara permohonan Nomor : 36/Pdt.P/2014/PN.Krs.Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara perdata Nomor : 36/Pdt.P/2014/PN.Krs.tersebut belum selesai dan masih taraf konsultasi kepada Depag / Kementerian Agama, dansesuai dengan surat pencabutan Pemohon untuk mencabut permohonannya tertanggal 06Januari 2015, dan dipersidangan Pemohon juga telah