Pasal 70 ayat (1)Undangundang nomor 7 tahun 1989, jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam,permohonan pemohon tentang izin ikrar talak dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa tentang kesediaan pemohon akan memberi mutahkepada termohon sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), karenaperceraian atas kehendak suami, maka majelis hakim dapat menetapkan besarnyamut'ah yang harus dibayarkan oleh pemohon kepada termohon yang besarnyaharus disesuaikan dengan kemampuan pemohon dan taraf hidupnya sebesar

termohonsebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa tentang keinginan pemohon akan memberi nafkahselama iddah kepada termohon sebesar Rp 450.000.00 (Empat ratus lima puluhribu rupiah) selama masa iddah, karena perceraian atas kehendak suami, makamajelis hakim dapat menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayarkanHalaman 6 dari 9 Putusan Cerai Talak No.0526/Pdt.G/2013/PA.CNoleh pemohon kepada termohon yang besarnya harus disesuaikan dengankemampuan pemohon dan taraf

Dengan demikian majelis hakim dapat menetapkan besarnya nafkahanak yang akan datang sampai anak tersebut dewasa yang harus dibayarkan olehpemohon melalui termohon yang besarnya harus disesuaikan dengan kemampuanpemohon dan taraf hidupnya sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh riburupiah) setiap bulan, Oleh karena itu majelis hakim dapat memerintahkan kepadapemohon untuk membayar nafkah anak yang akan datang sampai anak tersebutdewasa setiap bulan melalui termohon sebesar Rp 150.000,00 (Seratus

Bahwa pencabutan gugatan sepenuhnya adalah hakdari Penggugat, dan oleh karena terhadap perkaranyamasih dalam taraf pemeriksaan persiapan maka tidakdiperlukan persetujuan dari pihak Tergugat ;7. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, ditentukan Penggugatdapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelumTergugat memberikan jawaban ;8.

Bahwa oleh karena dalam kasus a quo terhadapperkaranya masih dalam taraf pemeriksaan persiapandan dengan demikian Tergugat juga belummemberikan jawaban, maka berdasarkan ketentuanPasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 sebagaimana terakhir telah diubah denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,permohonan Penggugat dikabulkan ;9.

Bahwa guna meningkatkan taraf kehidupan keluarga, dengan seijin pihakTergugat, pihak Penggugat pada bulan Oktober 2013 berangkat bekerja sebagaiTKW di Taiwan, dan selama Penggugat bekerja di Taiwan Penggugat selalumengirimkan biaya hidup untuk keluarganya dirumah.

Bahwa guna meningkatkan taraf kehidupan kluarga, dengan seijinpihak Tergugat, pihak Penggugat pada bulan Oktober 2013berangkat bekerja sebagai TKW di Taiwan, dan selama Penggugatbekerja di Taiwan Penggugat selalu mengirimkan biaya hidup untukkeluarganya dirumah.

Bahwa guna meningkatkan taraf kehidupan kluarga, dengan seijin pihakTergugat, pihak Penggugat pada bulan Oktober 2013 berangkat bekerjasebagai TKW di Taiwan, dan selama Penggugat bekerja di TaiwanPenggugat selalu mengirimkan biaya hidup untuk keluarganya dirumah.Bahkan Penggugat telah berpesan kepada Tergugat agar sebagian uangtersebut ditabung untuk masa depan kluarga, akan tetapi kenyataanya padawaktu pihak Penggugat pulang pada bulan Nopember tahun 2016 telahterjadi pertengkaranpertengkaran yang

antara Para Pemohon dengan orang tua kandung anak tersebut ;Bahwa dengan diserahkan anak tersebut kepada Para Pemohon, orang tua kandunganak tersebut secara sadar telah sepakat, rela dan ikhlas serta tanpa paksaanmenyerahkan anak tersebut kepada Para Pemohon untuk dididik, dibina, dibimbingdan diasuh sebagaimana anak kandung sendiri ;Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalah tidak lain untukmensejahterakan calon anak angkat tersebut dari keadaan sebelumnya, misalnya :perbaikan taraf

akanmempertimbangkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan mengacu pada UndangUndang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, SEMA Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anak, UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentangPelaksanaan Pengangkatan Anak ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalahtidak lain untuk mensejahterakan calon anak angkat tersebut dari keadaan sebelumnya,misalnya : perbaikan taraf

hidup, perbaikan dalam pendidikan serta untuk masa depan anaktersebut, terhadap alasan Para Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat sangatberalasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalahtidak lain untuk mensejahterakan calon anak angkat tersebut dari keadaan sebelumnya,misalnya : perbaikan taraf hidup, perbaikan dalam pendidikan serta untuk masa depan anaktersebut, terhadap alasan Para Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat sangatberalasan

DianaVeta Hayati.Dan benar, seiring berjalannya waktu para Terdakwa bertigamenikmati hasil dari usaha menanam modal tersebut sehingga paraTerdakwa menambah jumlah modal yang para Terdakwa setor yangsemula Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) menjadi diatas Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah).Rupanya peningkatan kehidupan taraf ekonomi para Terdakwadilihat pula oleh rekan rekan para Terdakwa, baik yang satu batalionataupun tetangga di lingkungan para Terdakwa (satu kampung), Sungguh,para Terdakwa

kehidupan yang alami oleh Terdakwa1kemudian dilihat oleh anggota Yonif 500/R yang lain (satu asrama dengan10.11.12.13.14.15.Terdakwa1) sehingga mereka banyak yang menanyakan kepadaTerdakwa1 mengenai penambahan taraf ekonomi tersebut.Bahwa kemudian Terdakwa!

2 beli dari hasil keuntunganyang didapat dari Saksi2.Bahwa penambahan taraf kehidupan yang alami oleh Terdakwa2kemudian dilihat oleh anggota Yonif 500/R yang lain (satu asrama denganTerdakwa2) sehingga mereka banyak yang menanyakan kepadaTerdakwa2 mengenai penambahan taraf ekonomi tersebut.Bahwa jumlah anggota Yonif 5001R yang menanyakan dan kemudian ikutinvestasi di UD Sandi Putra yang diantar oleh Terdakwa2 beijumfah 19(Sembilan belas) orang, diantaranya Saksi5 Praka Imam Fauzi, Saksi6Serda Agus

kehidupan yang alami oleh Terdakwa3kemudian dilihat oleh anggota Yonif 500/R yang lain (satu asrama denganTerdakwa3) sehingga mereka banyak yang menanyakan kepadaTerdakwa3 mengenai penambahan taraf ekonomi tersebut.Bahwa tujuan Terdakwa3 mengantarkan para calon investor lebihdisebabkan karena keinginan dari Terdakwa3 agar teman temannya (caloninvestor) ikut pula merasakan dan menikmati keuntungan sehingga dapatmenambah taraf kehidupan ekonomi seperti yang Terdakwa3 rasakanselama ini.Bahwa jumlah

Bahwa benar tujuan Terdakwa2 mengantarkan para calon investorlebih disebabkan karena keinginan dari Terdakwa2 agar temantemannya (calon investor) ikut pula merasakan dan menikmatikeuntungan sehingga dapat menambah taraf kehidupan ekonomiseperti yang Terdakwa2 rasakan selama ini.12. Bahwa benar dari uraian diatas terlihat bahwa peran para Terdakwaadalah hanya sebagai pengantar orang orang yang inginmenanamkan modal sebagai investor ke Saksi1.13.

Memang benar sejak bulan Januari 2012 isteri saya kembali keIndonesia dalam rangka kunjungan, sementara telah terjadi perbedaan pendapatdalam system menata rumah tangga dalam arti kehendak isteri saya / Penggugatmenuntut kebutuhan yang berlebihan / mewah, serba cukup di luar kemampuansaya / Tergugat, seolaholah taraf berumah tangga dibandingbandingkan dengantaraf kehidupan di Negara Singapura, sudah pasti saya tidak bisa mencukupi yangberakibat pertengkaran mulut kecil dan hal ini sebenarnya wajarwajar

Tergugat masih amat sangat cinta pada Penggugat dan anak yangmasih belum dewasa perlu pengayoman orang tua kandung layaknya harapanseorang anak, dan Tergugat masih sanggup memperbaiki rumah tangga antaraPenggugat dengan Tergugat dengan taraf hidup sederhana tapi cukup layaknyaekonomi lemah di Indonesia, oleh karena itu di sini Tergugat menyatakan denganTEGAS menolak dicerai ; Putusan Cerai Gugat, nomor: 1025/Pdt.G/2012/PA.TA Halaman 5 dari 15 Atau bilamana Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat

Penggugat tersebut, secara tertulis Tergugattelah menyampaikan jawaban, pada intinya Tergugat menolak dalil gugatan Penggugatdengan dalih yang diajukan, antara lain Tergugat menyatakan : Memang benar sejakbulan Januari 2012 isteri saya kembali ke Indonesia dalam rangka kunjungan, sementaratelah terjadi perbedaan pendapat dalam system menata rumah tangga dalam artikehendak isteri saya / Penggugat menuntut kebutuhan yang berlebihan / mewah, serbacukup di luar kemampuan saya / Tergugat, seolaholah taraf

berumah tangga dibandingbandingkan dengan taraf kehidupan di Negara Singapura, sudah pasti saya tidak bisamencukupi yang berakibat pertengkaran mulut kecil dan hal ini sebenarnya wajarwajarsaja dalam perjalanan berumah tangga, bahkan menurut pendapat umum sebuahpertengkaran merupakan pemanis dalam hubungan suamiisteri, dalil Penggugat sudahtidak ada komunikasi yang baik, justru.

Hasil pemeriksaan MMPI pada tanggal 05 Oktober 2020,Pada taraf kapasitas mental dijumpai (potensi kerja, kemampuanadaptasi, kendala psikologis, perilaku beresiko, integritas moral)menunjukkan taraf Sangat buruk,Pada profil klinis : dijumpai gejala klinis : dijumpai gejala klinis somatikyang terkait problema psikologis, gejala klinis perilaku psikopatik = (antisosial), Gejala klinis emosi negatif yang berlebihan, Geyjala klinispengalamanpsikologis yang aneh dan tidak wajar, Gejala klinis yangterkait

Pasal 70 ayat (1)Undangundang nomor 7 tahun 1989, jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam,permohonan pemohon tentang /zin ikrar talak dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa tentang kesediaan pemohon akan memberi mutahkepada termohon sebesar Rp 1000.000,00 (Satu juta rupiah), karena perceraianatas kehendak suami, maka majelis hakim dapat menetapkan besarnya mut ahyang harus dibayarkan oleh pemohon kepada termohon yang besarnya harusdisesuaikan dengan kemampuan pemohon dan taraf hidupnya sebesar Rp1000.000,00

majelis hakim dapat memerintahkankepada pemohon untuk membayar mutah kepada termohon sebesar Rp1000.000,00 (Satu juta rupiah);Menimbang, bahwa tentang keinginan pemohon akan memberi nafkahselama iddah kepada termohon sebesar Rp Rp 1000.000,00 (Satu juta rupiah)setiap bulan selama masa iddah, karena perceraian atas kehendak suami, makamajelis hakim dapat menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus dibayarkanoleh pemohon kepada termohon yang besarnya harus disesuaikan dengankemampuan pemohon dan taraf

Dengan demikian majelis hakim dapat menetapkan besarnya nafkahanak yang akan datang sampai anak tersebut dewasa yang harus dibayarkan olehpemohon melalui termohon yang besarnya harus disesuaikan dengan kemampuanHalaman 7 dari 16 Putusan Cerai Talak No.0193/Pdt.G/2014/PA.CNpemohon dan taraf hidupnya sebesar Rp 1000.000,00 (Satu juta rupiah) setiapbulan, Oleh karena itu majelis hakim dapat memerintahkan kepada pemohon untukmembayar nafkah anak yang akan datang sampai anak tersebut dewasa setiapbulan

Rekonvensi, yang nominalnya akan disebutkan dalam amarPULUSAN NANT ;2 nnn nn nnn nnn nnn nnn ncn ccc ccc ccncn ncnMenimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang karyawanswasta/pegawai agen pertama di Surabya dan antara Penggugat Rekonvensidan Tergugat Rekonvensi selama ini telah menjalani perkawinan selamasepuluh tahunan dengan penuh rasa suka dan duka, karenanya Majelis akanmenetapkan besarnya mutah dan iddah tersebut sesuai dengan kelayakandan kemampuan Pemohon dan pula disesuaikan dengan taraf

mempertimbangkan antara PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan, selanjutnyaMajelis akan menentukan sendiri besar/banyaknya Tergugat Rekonvensiuntuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi, yangnominalnya akan disebutkan dalam amar putusan nanti;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah karyawan swasta/Pegawai koperasi, karenanya Majelis akan menetapkan besarnya nafkahanak tersebut sesuai dengan kelayakan dan kemampuan TergugatRekonvensi dan pula disesuaikan dengan taraf

Zaenudin ( vide surat bukti P1) yang sudahdipecah/dibagi dan sudah terbit sertifikatnya (vide surat bukti P3 s/dP14) telah melalui proses berpekara di pengadilan Negeri sampaidengan taraf putusan Peninjauan Kembali dan sudah berkekuatanhukum tetap dan sedang dalam taraf proses untuk eksekusi (videSuratsurat bukti yang bertanda T1 s/d T9), tetapi hal manapenjelasan maupun informasi mengenai hal tersebut tidakdicantumkan dalam posita dari gugatan Pembanding semulaPenggugat aquo;Menimbang, bahwa dilain

PENETAPANNomor : 264/Pdt.P/2019/PN.Krg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar ;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohonpermohonan secara lisan pada tanggal 3 Desember 2019 yang padapokoknya mencabut perkara No. 264/Pdt.P/2019/PN.krg, ;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tersebut sudahsampai pada taraf Pembacaan permohonan ;Menimbang, bahwa dari Laporan Panitera Muda Perdata yangisinya menyatakan

Bahwa demi meningkatkan taraf hidup dan ekonomi keluarga,;maka dengan seijin Tergugat, Penggugat memutuskan pergi bekerja diluar negeri dengan menggunakan identitas baru ( Miftakur Rohmah, lahirdi Tulungagung 1 Januari 1980 dengan alamat yang sama ) padatanggal 25 Januari 2000 pulang cuti dan kembali lagi bekerja di luarnegeri (Hongkong) sampai sekarang ;6.

Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isterbadadukhul dan dikaruniai seorang anak yang diberinama yangPutusan Cerai Gugat, nomor 0829/Pdt.G/2019/PA.TA Halaman 4 dari 17lahir di Tulungagung, 22 Maret 1996 sekarang tinggal KabupatenTulungagung: Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tingggal dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tulungagung; Bahwa , awalnya rumah tangga antara Penggugat denganTergugat sangat harmonis , sebagaimana layaknya keluarga yangbahagia ; Bahwa demi meningkatkan taraf

1995; Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal Bahwa selamamenikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isterbadadukhul dan dikaruniai seorang anak yang diberinama yanglahir di Tulungagung, sekarang tinggal Kabupaten Tulungagung: Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tingggal dirumah orang tua Tergugat di Kabupaten Tulungagung; Bahwa , awalnya rumah tangga antara Penggugat denganTergugat sangat harmonis , sebagaimana layaknya keluarga yangbahagia ; Bahwa demi meningkatkan taraf

Bahwa demi meningkatkan taraf hidup dan ekonomi keluarga ,makadengan seijin Tergugat, Penggugat memutuskan pergi bekerja di luar negeridengan menggunakan identitas baru (, lahir di Tulungagung 1 Januari 1980dengan alamat yang sama ) pada tanggal 25 Januari 2000 pulang cuti dankembali lagi bekerja di luar negeri (Hongkong) sampai sekarang ;4.

Gugatan A quo kabur ( obscuur libelium ).Ad. 1.Gugatan A quo Prematur :Menimbang, bahwa menurut Tergugat penggabungan gugatan antaragugatan perceraian dengan gugatan atas harta bersama tidak berdasar hukum.Dalam gugatan perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, sekarang inimasih dalam taraf pemeriksaan ditingkat kasasi (belum dikeluarkan putusankasasinya).

Guagtan A quo kabur ( obscuur libelium ) :Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan perceraian antaraTergugat dan Penggugat masih dalam taraf pemeriksaan kasasi, sehinggagugatan Penggugat A quo telah mencampur adukan antara perceraian denganperkara harta bersama, sehingga gugatan tidak jelas. Demikian juga telahmelakukan perubahan gugatan yang menyebabkan cacat formil ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding gugatan Aquo sangat jelas dan tidak kabur.

Bapak Taraf Labetubun;Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 169/Pdt.P/2015/PA TI. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah AkasRaharusun sebagai ayah kandung Pemohon Il dengan saksisaksi nikahmasingmasing bernama Abubakar Rahanyamtel dan lbrahim Raharusundengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah)dibayar tunai;.

adalah AdikKandung Pemohon ; Bahwa saksi kenal Pemohon dan Pemohon Il sebagai pasangan suamiistri; Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Pemohon llmelangsungkan akad nikah pada tanggal 13 Nopember 1999; Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il dilaksanakan di Desa.Fiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual; Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon danPemohon Il adalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama AkasRaharusun selanjutnya diwakilkan kepada penghulu yang bernama Alm.Bapak Taraf

karena saksi adalahSaudara;Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Pemohon Il sebagai pasangansuami istri;Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Pemohon llmelangsungkan akad nikah pada tanggal 13 Nopember 1999;Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il dilaksanakan di DesaFiditan, Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual;Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Pemohon danPemohon Il adalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama AkasRaharusun selanjutnya diwakilkan kepada penghulu yang bernama Alm.Bapak Taraf

diubah dengan UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yakni asas manfaat,asas keadilan, asas kebersamaan, asas kemitraan, asas kemandirian,asas pemerataan, asas keterpaduan, asas efisiensi, asas kelestarian,dan asas pembangunan yang berkelanjutan;Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMENKP/2015 Pasal 1,Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta dengan lampirannyamenurunkan taraf

Putusan Nomor 18 P/HUM/20151/PERMENKP/2015 sebagai amanat Pasal 7 ayat (1) huruf qUndangUndang Perikanan sehingga telah memperhatikan asasasas sebagaimana dalam UndangUndang Perikanan, khususnyaasas manfaat, asas kelestarian dan asas pembangunan yangkeberlanjutan, sehingga memberikan perlindungan dan menjaminhak seluruh rakyat Indonesia termasuk nelayan dan nelayan kecilsekarang dan pada masa yang akan datang untuk tetap dapatmemanfaatkan sumber daya ikan secara lestari gunameningkatkan taraf hidup

Dalil Para Pemohon,;Bahwa dengan diberlakukannya PERMEN KP Nomor 1/PERMENKP/2015 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 beserta denganlampirannya menurunkan taraf hidup Pemohon dikarenakan hilangnyasumber mata pencaharian Pemohon dikarenakan Pemohon tidak lagibisa melakukan kegiatan penangkapan Lobster (Panulirus spp), Kepiting(Scylla spp), dan Rajungan (Portunus Pelagicus spp).

PERMEN KP Nomor 1/PERMENKP/2015 tersebut diterbitkan untukmemberikan perlindungan dan menjamin hak seluruh rakyat Indonesiatermasuk nelayan dan nelayan kecil sekarang dan pada masa yangakan datang untuk tetap dapat memanfaatkan Lobster (Panulirus spp),Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus Pelagicus spp) secaralestari guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya dandengan memperhatikan seluruh asasasas sebagaimana diatur dalamUndangUndang Perikanan;. bahwa PERMEN KP Nomor 1/PERMENKP/

Putusan Nomor 18 P/HUM/2015meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikankecil:Bahwa PERMEN KP Nomor 2/PERMENKP/2015, bertujuanantara lain:a) Meningkatkan potensi keberadaan sumber daya ikan dib)WPPNRI;Menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sehinggaproduksi terhadap pemanfaatannya dapat memberikanjaminan keberlangsungan mata pencaharian nelayan;Melarang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela(traw/s) dan alat penangkapan

Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007,Terbitan Mahkamah Agung 2008 Halaman 52 bagian E tentang wewenangAbsolut, butir 2 dan 3, yang menyatakan Butir 2 Eksepsi mengenaiKekuasaan Absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaanberlangsung, kemudian Butir 3 Hakim karena jabatan harus menyatakandirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan,meskipun tidak ada Eksepsi dari Tergugat, dalam hal ini dapat dilakukanpada semua taraf

pemeriksaan termasuk dalam taraf banding dan kasasi;Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, berdasarkan faktapersidangan pemohon maupun anak yang akan diberikan perwalian adalahberagama Islam sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah29 tahun 2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalahPengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yanglainnya sudah selayaknya Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa danmengadili perkara ini menyatakan

yang layak dan kemampuanseorang suami;Menimbang, bahwa masa iddah seorang isteri yang diceraikansuaminya (badaddukhul), baik dalam keadaan haid maupun tidak haidadalah tiga kali suci atau sekurangkurangnya 90 hari sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa biaya hidup yang dibutuhkan seorang bekas isteriselama 90 hari dapat dikalkulasikan berdasarkan biaya hidup yang layak bagikebanyakan masyarakat di sekitarnya sesuai dengan taraf

ekonomi masingmasing, untuk taraf ekonomi kelas menengah menurut Majelis Hakimsekurangkurangnya membutuhkan biaya sebesar Rp. 15.000, (lima belasribu rupiah) setiap hari, maka biaya yang dibutuhkan selama 90 hari adalahsebesar Rp. 1.350.000, (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) denganperincian 15.000, x 90 = 1.350.000,.

Dengan demikian tuntutan PenggugatRekonvensi sebesar Rp. 1.700.000, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)sebagaimana tersebut di atas dianggap terlalu besar dan melampaui standarkelayakan untuk taraf ekonomi kelas menengah, bahkan telah masukkategori standar kelayakan untuk taraf ekonomi kelas menengah atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2/TR.1 sebagaimana telahdipertimbangkan sebelumnya, ternyata status Tergugat Rekonvensi ditinjaudari sudut kelas perekonomian masyarakat Kota Langsa adalah termasukdalam

/2015/MS.Lgs28Menimbang, bahwa masa iddah seorang isteri yang diceraikansuaminya (badaddukhul), baik dalam keadaan haid maupun tidak haidadalah tiga kali suci atau sekurangkurangnya 90 hari sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 153 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam diIndonesia;Menimbang, bahwa kiswah yang dibutuhkan seorang bekas isteriselama 90 hari dan atau selama 3 bulan dapat dibandingkan dengan kiswahyang layak dipakai oleh kebanyakan masyarakat di sekitarnya dandisesuaikan dengan taraf

ekonomi masingmasing, untuk taraf ekonomi kelasmenengah menurut Majelis Hakim sekurangkurangnya membutuhkan 4 stelkiswah dengan harga 1 stel sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh riburupiah).

Bahwa sebenarnya Penggugat sudah berusaha beriktikad baik denganmelakukan angsuran dalam setiap bulannya kadangkalanya terlambat haridalam melakukan angsuran akan tetapi masih dalam taraf kewajaran,walaupun usaha Penggugat mengalami kemacetan, tetapi tetap berusahauntuk menyelesaikannya, terlihat Penggugat sudah melakukan pembayaran11 (sebelas) kali angsuran Rp6.600.000,00 x 11 = Rp/2.000.000,00 (tujuhpuluh dua juta rupiah) dari total pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) jadi

Bahwa pada posita 2 Penggugat mengakui dengan tegas telahterjadi keterlambatan membayar angsuran kreditnva atau tidak sesuaidengan sebagaimana yang telah diperjanjikan/disepakati antaraPenggugat dan Tergugat , selain itu Penggugat menyatakan bahwa haltersebut masih dalam taraf kewajaran.

Namun demikian Penggugattidak dapat menyebutkan berdasarkan apa keterlambatan tersebutdisebut dalam taraf wajar atau pasal mana dalam perjanjian kredit yangmembolehkan Pengugat melakukan keterlambatan pembayaran;b. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita 2 (dua) dan posita4 (empat), pada dasarnya Penggugat menyebutkan bahwa telah terjadikemacetan usaha sehingga mengalami kesulitan dalam membayarangsuran, namun pada dalil ini Penggugat menyebutkan bahwaHalaman 4 dari 11 hal. Put.

perdata gugatan Nomor 176/Pdt.G/2015/PN.Smg dalam perkara antara :Yayasan Tempat lbadah Tri Dnarma Grajen Semarang PenggugatMelawan:Sigit Sugiarto,dkk Para TergugatTelah membaca berita acara persidangan yang telah ditetapbkan Penggugathadir menghadap kuasanya JOHN RICHARD L,SH MH dan Para Tergugat hadirKuasanya EVARISAN ,SH MH ;Telah membaca Surat Pencabutan tertanggal, 11 Juni 2015 perihal MencabutGugatan Nomor 176/Pdt.G/2015/PN Smg tanggal 28 April 2015 ;Menimbang, bahwa perkara tersebut dalam taraf

memeriksa dan mengadiliperkara permohonan Nomor: 859/Pdt.P/2013/PN.Sda.Telah membaca Penetapan Kami tertanggal 18 April 2013, Nomor 859/Pdt.P/2013/PN.Sda. tentang penetapan Hari Sidang, dalam permohonannya:SUMAMLI, Warga Negara Indonesia Tempat tanggal lahir: Surabaya, tanggal 30 Oktober1969, Jenis Perempuan ,Alamat: Tegalsari, Rt. 003' Rw.002, Kec.Jabon,Kab.Sidoarjo, Agama:lslam ,Pekerjaan: Karyawan swasta; Selanjutnyadisebut sebagai Pemohon;Menimbang, bahwa persidangan permohonan ini masih dalam taraf