Ditemukan 19086 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : K.A. NUGROHO,SH
115 — 95
Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya. sejak tanggal03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019 ;3. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya sejak tanggal O2November 2019sampai dengan tanggal 31Desember 2019 ;Hal.1.dari 58 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.4. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabayasejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020 ;5.
Surat permintaan bantuan pemberitahuan permintaan banding yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor : W14.U.1/20926/HK 07/12/2019,tertanggal 31Desember 2019 kepada Pengadilan Negeri Kepanjen untukdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri KabupatenMalang ;3.
Putusan Nomor 2/PID.SUS.TPK/2020.PT SBY.8.10.11.Surat permintaan bantuan penyerahan memori banding dari PenasihatHukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jawa Timur NomorW14.U.1/520/HK 07/1/2020, tertanggal 14 Januari 2020 kepada KetuaPengadilan Negeri Kepanjen untuk diberitahukan kepada Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang ;Kontra Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 Februari2020 diterima pada Kepaniteraan
Panitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya Nomor :W14.U.1/521/HK 07/1/2020 tanggal 14 Januari 2020 kepada KetuaPengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang untuk diberitahukankepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telahdiberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya ;Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
85 — 27
(mantan Kasubag Kepegawaian danKeuangan IAIN Syekh Cirebon Periode20042009)S2;Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara ditahan oleh :Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2012 sid tanggal 18 Juli 2012Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2012sid tanggal 27 Agustus 2012 ;Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal28 Agustus 2012 s/dtanggal26 September 2012 ; Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2012 s/dtanggal 15 Oktober2012 ;Hakim Pengadilan Tipikor
pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal11 Oktober 2012 sidtanggal 09 November 2012 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal10 November 2012 s/dtanggal 08 Januari 2013 ;Perpanjangan ke (1) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jabar sejak tanggal09 Januari 2013 sid tanggal 07 Februari 2013 ;Perpanjangan ke (2) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jabar sejak tanggal08 Februari 2013 s/d tanggal 09 Maret 2013 ;Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum bernama IMANNURHAEMAN, S.H. dan
JONI HARIANTO, S.H., semuanya Advokat danPenasehat Hukum pada Kantor Hukum IMAN NURHAEMAN, SH & ASSOCIATES,yang beralamat kantor di Hotel Lodaya Jalan Lodaya No. 83 Bandung,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2012;Pengadilan Tipikor tersebut ;Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa ;Telah membaca Surat Dakwaan No.
PDS06/Cireb/09/2012;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor BandungNo.66/Pid.SusfTPKI201 2/PN.Bdg. tertanggal 11 Oktober 2012 tentangPenunjukan Majelis Hakim;Teleh membaca Surat Penetapan Hakim KetuaNo.66/Pid.SusfTPKI201 2/PN.Bdg., tertanggal 1 Oktober1Majelis2012tentangPenetapan hari Sidang ;Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 14Januari 2013Nomor Reg.
60 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
sesuai dengan KeputusanMahkamah Agung bahwa perbuatan melawan hukum secara materiil sudahdilakukan judisial revieu maka perbuatan secara materil tidak lagi dipakai,dengan demikian maka perbuatan secara melawan hukum formil yang perludibuktikan yakni perbuatan melawan hukum yang dilakukan benarbenar harusbertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;Bahwa selain itu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUUIII/2005tentang hal tersebut diatas menyatakan bahwa: Penjelasan Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Tipikor
Bahwa memperhatikan Putusan Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanTinggi Kupang, pada amar Putusan, sebagai berikut:MENGADILI:1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi padaPengadilan Negeri Kupang tanggal 22 Agustus 2013, Nomor: 14/Pidsus/2013/PN Kpg. Yang dimintakan banding tersebut;3.
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapbkan sebesarRp 5.000,00 (lima ribu rupiah);Hemat kami, bahwa putusan ini tidak memperhatikan unsur melawan hukumyang dilakukan oleh Terdakwa/sekarang Pemohon Kasasi karenasebagaimana terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Kupangbagian Tipikor, dimana sesuai Ahli dari BPKPNTT dalam persidanganmengatakan, sesuai hasil pemeriksaan Nomor: SR.9902/PW 24/5/2011,tanggal 22 Desember 2011 yang
Tim Audit pada halaman 11 mengatakan realisasi fisikadalah sebesar 99, 24 % dan terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakansenilai Rp 1.532.095,00 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilanpuluh lima sen); menjadi pertanyaan untuk kami dan mungkin kita semuaapakah sejak penyelidikanpenyidikantuntutan hingga putusan ini, seberapabesar keuangan negara yang digunakan oleh aparat penegak hukum dariwilayah Kejaksaan Negeri Maumere di Pulau Flores untuk menyidangkankasus ini di PN Kupang bagian Tipikor
72 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasidalam dakwaan Primair Pasal 2 UndangUndang Tipikor oleh Terdakwatelah cukup terpenuhi dengan alasan dan pertimbangan hukum:a.
Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka dengan terpenuhinya unsur melawan hukum dan unsurmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi serta unsurunsur lainnya yang telah dibuktikan sebagaimana pertimbangan hukumputusan Judex Facti a quo, maka semua unsurunsur dalam dakwaanPrimair Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Tipikor telah cukup terpenuhiatau terbukti, dan dengan demikian dakwaan Subsidair dari PenuntutUmum tidak perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam
perkara aquo;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ad Hoc Tipikor Prof.
SyamsulRakan Chaniago, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumHal. 43 dari 44 hal. Put. No. 1400 K/Pid.Sus/2015pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Murganda Sitompul, S.H., M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Ketua Majelis,ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr.
FRANGKY TICOALU, S.H.
Terdakwa:
LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN
177 — 99
Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari pada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh kami, I NYOMAN WIGUNA, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, MULYONO DWI PURWANTO, Ak, SH, M.AB, CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH, MH masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara teleconference oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu ARRIYANI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi serta dihadiri pula oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.
Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28Desember 2019;Ss Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 12Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;4. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;5.
Wakil Ketua Pengadilan Tipikor (tingkat banding) pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara (tahap 1), sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9April 2020;6. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor (tingkat banding) pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara (tahap Il), sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9Mei 2020;Terdakwa LA ODE ABDUL MALIK JAHNADIN didampingi oleh PenasihatHukumnya, LA ODE MUH.
Kendari Barat, Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan Surat KuasaKhusus tanggal 16 Desember 2019 dan yang telah didaftarkan dalam buku daftarRegister di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriKendari Nomor: 677/Tipikor/2019/PN.Kdi tanggal 17 Desember 2019;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 36/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tanggal 12 Desember 2019 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;2.
Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 36/Pid.SusTPK/2019/PN.Kdi tanggal 12 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;3.
Selain itu kasus ini merupakan satu kesatuan denganperkara sebelumnya yaitu Terdakwa LA ODE ADU, A.Ma.Pd yang telah diputus danmemperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim Tipikor, NotaPembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut perludikesampingkan atau harus ditolak menurut hukum;Ad. 5.
59 — 11
dalam perkara ini, maka gugatan ini dapat dikategorikankurang pihak;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, makaMajelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut :e Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi Tergugat dan Turut tergugattersebut, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa untuk menentukan siapayang digugat itu sepenuhnya kewenangan Penggugat dengan melihat kadar18kesalahan dari pihakpihak yang terkait atas perkara tersebut, sedangkan Amarputusan Tipikor
rupiah) namundemikian oleh karena Tergugat telah membayar dengan angsuran sejumlahRp.12.342.450,,(Duabelas juta tigaratusempatpuluhdua ribu empatratuslimapuluh rupiah)maka sisa kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat yaitu hanya sebesarRp.60.800.000,(Enampuluh juta delapanratus ribu rupiah); Sedangkan mengenai kerugianimmaterial karena tidak cukup beralasan maka tidak dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T1 yang diajukan hanya berupa klipingKoran mengenai berita adanya perkara TIPIKOR
217 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Terdakwa, menurut Majelis Tipikor Tingkat Banding telahterbukti bersalan melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 jo Pasal 18UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaHal. 63 dari 108 hal.
Bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah telah salan menerapkan peraturan hukum, khususnya Pasal 3 joPasal 18 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP,karena dalam unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana, yang ada padanya karena
Putusan Nomor 1828 K/Pid.Sus/2017> Dalam proses penetapan pemenang lelang dimanaPT Bina Insan Sejahtera selaku Pemenang Lelang ternyataTidak memiliki IPAK (ijin Pengedaran alat kesehatan) danPPKom juga tidak melakukan HPS sehingga menurutketerangan ahli BPKP Jawa Tengah ada kerugian NegaraRp4.515.107.524,00 (vine putusan Perkara Tipikor NomorPutusan 28/Pid.SusTPK/2016 PN.Smg tanggal 22 Juni2016 atas nama Terdakwa Sumargono SKM.MA danPutusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2016 PN.Smg tanggal 22Juni 2016 atas
Smg, serta memperhatikan memori bandingyang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan TinggiJawa Tengah berpendapat bahwa argumentasi yang dibangun dandikemukakan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarangdalam pertimbangan hukumnya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yangdidakwakan dalam surat dakwaan yatu dakwaan Subsidair melanggar Pasal3 jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
Lumme,S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariSenin, tanggal 11 Desember 2017 oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Sugiarto, S.H., M.H., PaniteraPengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Hakim Anggota, Ketua Majelis,ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.ttd./MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti,ttd.
73 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNo. 135 PK/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terpidana:Nama : Ir. H.
Terpidana tidak termasuk salah satudari pada profesi tersebut dan juga tidak adamelakukan perbuatan curang, tetapi hanya memperluasruang guru sehingga harga galvalum permeter dariRp154.000,00 dikurangi menjadi Rp110.000,00;Oleh karena itu perbuatan yang didakwakan pada Terpidana meskipun terbuktitetapi bukan merupakan tipikor, oleh karenannya Terpidana harus dilepaskan dari segalatuntutan hukum;Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antaraKetua Majelis dengan Anggota
112 — 57
menyiapkan tempat/lokasi dan tenagasaksi sanggup, akan tetapi untuk memberikan bantuan sukarela berupauang saksi tidak sanggup, lebih baik acara panen tidak usah dilaksanakan.Begitu juga dengan saksi CARMAN Bin KUSEN (Alm) dari kelompok TaniAmong Kismo yang menyatakan kepada terdakwa jika saksi siap untukmembantu tenaga dan saksi tidak bisa memberikan bantuan berupa uangpada acara pembagian ALSINTAN tersebut.e Bahwa selanjutnya diadakan tangkap tangan oleh Tim/ Anggota UnitTindak Pidana Korupsi (Tipikor
diajukan dalam tenggang waktu sertaHalaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 1/PidSusTPK/2019/PT BGLsyaratsyarat sebagaimana yang ditentukan undangundang, sehinggapermintaan banding tersebut, secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingtanggal 26 Januari 2019 Nomor 19/Akta.Pid.Tipikor/PK/2018/PN Bgl danMemori Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada JaksaPenuntut Umum tanggal 31 Januari 2019 dengan Akta PemberitahuanMemori Banding Nomor 19/Akta.Pid/Tipikor
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DIAN MARIO, SH
440 — 141
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,(lima ribu rupiah).Membaca, Akta Permintaan Banding dari Penasehat Hukum TerdakwaNomor 38 / Akta Pid.Sus TPK / 2021 / PN Kpg, yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa padahari Senin, tanggal 04 Oktober 2021, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pegadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriKupang , Nomor 49 / Pid.SusTPK / 2021 / PN.Kpg
, tanggal 01 Oktober 2021, danpermintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh JurusitaPengadilan Negeri Ruteng kepada Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 07Oktober 2021, Nomor 49 / Akta.Pid.SusTPK / 2021 / PN Kpg;Membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 38 / Akta Pid.Sus TPK / 2021 / PN Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 07Oktober 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan
banding terhadapputusan Pegadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 49 / Pid.SusTPK/ 2021 / PN.Kpg, tanggal 01 Oktober 2021, dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan secara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang kepadaTerdakwa pada hari Senin, tanggal 11 Otober 2021 nomor 30 / Akta.Pid.SusTPK /2021 / PN Kpg;Membaca, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 21Oktober 2021, sesuai tanda terima Memori Banding tanggal 21 Oktober 2021,Nomor : 38 / Akta Pid.SusTPK
KEBERATAN KEBERATAN BANDING :Setelan membahas tentang tenggang waktu banding maka perkenankanPenasihat Hukum Terdakwa menyampaikan keberatan keberatan atas putusanperkara No 49 / PIDSUSTPK / 2021 / PN.Kpg, sebagai tindak lanjut atas PernyataanBanding kami dihadapan Panitera Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri Kupang, sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Banding atasNomor : 35 / Akta Pid.Sus TPK / 2021 / PN.Kpg Tanggal 4 Oktober 2021; Bahwasetelah membaca dan mempelajari segala isi dan
Keberatan atas jalannya proses persidangan Perkara No 49 / PIDSUSTPK / 2021 / PN.Kpg di tingkat Pengadilan Tipikor Kupang :A.1 TERDAKWA TIDAK PERNAH MENDAPAT PANGGILAN YANG SAHUNTUK MENGHADIRI PERSIDANGAN TIPIKOR PERKARA No49/PIDSUSTPK/2021/PN.Kpg SESUAI PASAL 145 KUHAP jo pasal154 KUHAP jo pasal 227 KUHAP :Halaman 75 dari 156 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2021/PT KPG1.
Terbanding/Terdakwa : EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN
217 — 84
Pid.SusTipikor/2021/PN.Bgl dan permintaan bandingtersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Mannapada tanggal 31 Maret 2021 dengan Nomor Surat W.8U1/366/Pid.SusTPK.01.10/3/2021 dan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor3/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN.Bgl tanggal 05 April 2021;Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan MemoriBanding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 9 April 2021sebagaimana terbukti dari Tanda Terima Memori Banding
Nomor3/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN.Bgl, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dandiserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2021 sebagaimana dari RelaasPenyerahan Memori Banding Nomor 3/Akta.Pid/Tipikor/2021//PN.Bgl tanggal 19 April2021;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Bandingdalam perkara ini;Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masingmasing telah diberi Kesempatan untuk mempelajari berkas perkara bandingterhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu
Agustinus Hutabarat SE
Tergugat:
Walikota Pemerintah Kota Sibolga
64 — 38
Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang dilakukan Tergugatterhadap Penggugat didasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung No1280 K /Pid.Sus/2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No48/Pid.Sus.TPK/2016/PT.MDN jo Putusan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Medan No 51/Pid.Sus/TPK/2016/PN.MDN.
Hal ini dapat kitalihat dalam UndangUndang No 31 Tahun 1999 jo UndangUndang NO.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana jikaseseorang terbukti melakukan kejahatan, UndangUndang Tindak PidanaKorupsi memberikan ruang untuk menghukum si pelaku apabila terbuktimelakukan kejahatan dalam jabatan dihukum antara 420 tahun (pasal 2UndangUndang Tipikor) dan 120 tahun (pasal 3 UndangUndangTipikor).
Walikota Sibolga yangmenerbitkan Surat Keputusan Nomor 888/387/Tahun 2018 yang tidakdidasarkan kepada Putusan Pengadilan adalah bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik dan bertentangan jugadengan ketentuan hukum yakni pasal 10 KUH Pidana;Bahwa dalam Perkara Pidana a quo yang menjadi dasar dikeluarkannyaSurat Keputusan Tergugat No 888/387/Tahun 2018 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil yang terwujud dalam Salinan Putusan Mahkamah AgungPerkara Tipikor
Terbanding/Terdakwa : Ir. R. Soetanto, MM
299 — 181
Sang Hiang Sri) dipidana penjara selama4(empat) tahun;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka sudah adil dan sesuai dengan keadilan masyarakat dan serta kesalahanterdakwa , apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusandibawah iniMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor29/PID.SUS.TPK/2019/Pn.JKT,PST tanggal 26 Juli 2019, yang dimintakan bandingharus
) KUHAP ayat (1) KUHAP jo LampiranSUrat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor .M 14.PN.0703 Tahun 1983 yangmenetapkan biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sebesar Rp. 7.500.dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500.Mengingat pasal 3 jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999Hal 28 dari 30 Put.Pidana No.41/PID.SUS.TPK/2019/PT.DKI.Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undangundang Nomor. 20 Tahun2001 Tentang perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tipikor
RUSYDI ,SH. dan H.HENING TYASTANTO, SH.CN , HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanTinggi DKI Jakarta, masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 41/PID.SUS.TPK/2019/PT.DKI tanggal 7 Maret 2016 ditunjuk menjadi Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusantersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN,TANGGAL 4 NOPEMBER 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut sertadidampingi
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ANDI MULIA FITRI, SH
126 — 47
No.16/PID.SUS.KOR/2016/PT.MksHakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri MakasarSejak tanggal 10 Juni 2014 s/d tanggal 9 Juli 2014 ;Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMakasarsejak tanggal 10Juli 2014 s/d tanggal 07 September 2014;Perpanjangan untuk pertama kali oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejaktanggal 08 September 2014 s/d tanggal 07 Oktober 2014 ;Perpanjangan untuk kedua kali oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejaktanggal 08 Oktober 2014 s/d tanggal 06 Nopember 2014
BURHANUDDIN, S.Si dan sekaligus merugikan KeuanganNegara sebesar Rp.893.119.160, (Delapan Ratus Sembilan Puluh TigaJuta Seratus Sembilan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan HasilAudit Kerugian Daerah terhadap dokumen pada dugaan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Rumah Sakit UmumDaerah (RSUD) Daya Makassar oleh Inspektorat Provinsi SulawesiSelatan Nomor : 700.04/720/B.1I/Itprov tanggal 25 Maret 2014.Perbuatan
BURHANUDDIN,S.SiRp.893.119.160, (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratusjabatan atau kedudukan terdakwa sebagaimanadan sekaligus merugikan Keuangan Negara sebesarHal. 21 dari 58 hal, Put.No.16/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks Sembilan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil AuditKerugian Daerah terhadap dokumen pada dugaan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor) Pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Rumah SakitUmum Daerah (RSUD) Daya Makassar oleh
Ketua/Majelis HakimPeradilan Tipikor Pengadilan tinggi Makassar Yang Terhormat kiranyaMemutuskan : MENGADILI1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa H. BURHANUDDIN, S.Si.2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar No. 38/Pid.Sus/2014/PN.Mks. tanggal10 Maret2015 yang dimohonkan Banding tersebut;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa H.
Terbanding/Jaksa Penuntut : ROHMAN, SH
115 — 66
PUTUSANNOMOR 38/TIPIKOR/2015/PT BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dalamtingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah inidalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap > Ir.
Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal 26 Oktober 2015 sebagaimana akta permintaanbanding Nomor 42/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung, permintaan bandingmana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27Oktober 2015; Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut
Umumtelah pula mengajukan banding pada tanggal 2 Nopember 2015 seba57gaimana akta permintaan banding Nomor 42/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Bandung, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2015; Menimbang, bahwa terhadap permintaan bandingnya tersebutTerdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori bandingyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung pada tanggal 7Desember
Hakim Ad Hoc sebagai Hakimhakim Anggota,berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 38/PEN/TIPIKOR/2015/PT.BDG tanggal16 Desember 2015, ditunjuk selaku majelis hakim untuk memeriksa danmengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan tersebut pada hariRabu, tanggal 17 Februari 2016 diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakimhakim Anggota dan Asep Gunawan, S.H.
INDRA CATRI, bupati agam
Tergugat:
1.PT.SITINGKAI SAKTI GROUP
2.JON AFRIJON
3.Kepala Kantor BPN Agam
Turut Tergugat:
SRI HUSNIATI NAJMI,S.H
124 — 14
Perbuatannya Kardialis telah telah dijatuhi hukumanpidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht vangeweijde) berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi No.11/Tipikor/2017/PT.PDG;Bahwa perbuatan Tergugat A yang memecah dan mengajunganpermohonan penerbitan sertipikat HGB No. 73, permohonan tanggal 5November 2001 hingga berakhir 5 November 2021. Surat Ukur tanggal 27Oktober 2001, No. 35.25.10.2001, luas 33Mterletak di Kel.
I/Tipikor/2017/ PT. PDG, yangtelah menjatuhi hukuman kepada KARD1ALIS mantan Kaseksi padaBPN Kab.
Apakah hasil Putusan Pengadilan Tipikor tersebut dapatdijadikan sebagai dasar hukum untuk menetapkan bahwa Bangunan Tokopada Terminal Antokan menjadi milik Pemda Kabupaten Agam?Menurut hemat kami apabila yang dipakai sebagai bahan/ alat buktipada Pengadilan Tipikor adalah materi LHP hasil Audit Reguler/ Rutin, makahasil putusannya belum memenuhi norma keadilan dan perlu ditinjaukembali.
Sekiranya tuduhan yang ditujukan kepada mantan Pejabat BPNtersebut merupakan tindak pidana Administrasi dan atau Pidana Umum,maka hal ini bukan ranah kewenangan Pengadilan Tipikor.Menurut hemat kami penjelasan dan uraian yang di kemukakan diatas sudah mendekati nilai kebenaran, oleh sebab itu tidak sewajamyapenggugat (INDRA CATRI, Bupati Agam) hanya memedomani "DaftarInventaris Barang Daerah, Perda no.2 tahun 2012 dan LHP BPKRI serta.Putusan Pengadilan Tinggi Tipikor" sebagai dasar pokok pikiran
Terbanding/Terdakwa : DARWAN, SE Bin H. HUSIN ENANI
100 — 42
Permohonan banding tersebut olehJurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarangtelah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Rabu, 30 Oktober 2019;Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya padatanggal 1 November 2019 telah mengajukan permohonan banding, AktaNomor:16/Pid.SusTpk/2019/PN.Tjk.
Husin Enani.Terdakwa mengajukan permohonan banding beralasan Putusan/pertimbanaganPengadilan Tipikor Tanjungkarang tidak cermat, dan keliru serta menyamaratakan perbuatan Terdakwa sebagai tindak pidana korupsi.
di bebaskan;Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukanoleh Penuntut Umum dan Terdakwa dalam tenggang waktu, dan menurut caracara yang ditentukan Undangundang, oleh karena itu permintaan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pledoy Terdakwa, turunan resmiputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor
pada Pengadilan NegeriTanjungkarang Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PN.Tjk. tanggal 28 Oktober 2019,pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan pengadilan Tipikor tingkatpertama tersebut diatas, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwasecara subsidairitas, Primer Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UndangundangRI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah
THOMAS EDISON, SE.
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
173 — 88
TUUA/BKDtanggal 28 Maret 2019 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubunganya DenganJabatan;Foto kopi dari foto kopi Berita Acara Pertimbangan KasusTanggal : 19 Desember 2018;Foto kopi dari foto kopi Surat Gubernur Kalimantan Timurkepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor800/IV.15711/TUUA/BKD/2018 tertanggal 23 Desember2019 Perihal Penyampaian Data tindak Lanjut PNS yangTerlibat Tipikor
SE, Heriansyah, ST dan Hidayatullah,SE, M.Si yang di tanda tangani oleh Zaitun Sriyana,SH Sebagai Kepala Sub Bidang Kedudukan HukumHalaman 28 Putusan Nomor : 44/G/2019/PTUN.SMDPegawai pada Badan Kepegawaian Daerah ProvinsiKalimantan Timur;Bukti T . 7 : Foto kopi dari foto kopi Surat dari Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Samarinda Kepada Sekretaris DaerahPemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : W18U1/13261/PID.
denganhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian unsurunsurketentuan Pasal 2 huruf e UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tidakterpenuhi sehingga dapatlah disimpulkan bahwa objek sengketa a quobukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang masuk dalam pembatasanKeputusan Tata Usaha Negara dalam ruang lingkup kompetensi mengadilidari Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun ada suatuketerkaitan antara objek sengketa in /itis dengan pemeriksaan dan PutusanPengadilan TIPIKOR
akan tetapi secara substansi materi terdapat perbedaanyakni pemeriksaan dan Putusan Pengadilan TIPIKOR adalah terkait dengantindak pidananya sedangkan yang diperiksa dan diputuskan oleh PengadilanTata Usaha Negara adalah terkait dengan aspek Tata Usaha Negaranyaberupa pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat;Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum tersebut diatas olehkarenanya terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketabukan Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan Keputusan
78 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPAN)diwilayah Desa Tapang Samadak, Kecamatan Sekadau Hilir, KabupatenSekadau Tahun 2010 (fotocopy);Tetap terlampir dalam berkas perkara;6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribuRupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPontianak Nomor: 02/PID.SUS/TPK/2015/PT.PTK tanggal 10 Februari 2015 yang amarlengkapnya sebagai berikut:1 Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;2 Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor
Bahwa Judex Facti telah keliru serta lalai dalam menerapkan hukum pembuktian,menyangkut halhal sebagai berikut:Pertama:Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan putusan pada halaman 27 menyatakanDengan demikian, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianakmenilai bahwa Putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianakuntuk mempertimbangkan fakta berdasarkan pada dakwaan alternatif ke3 yaitumelanggar ketentuan Pasal 8 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak
paling masuk akal dari segi kesempatan dan kemampuan serta peluang untukmelakukan pungli dan karenanya paling diuntungkan, yang merupakan pelaku aktiftindak pidana;Tentang korupsi birokrat inilah justru terjadi pengabaian dalam penerapan hukumpembuktiannya oleh Judex Facti, sebagaimana diuraikan dalam pertimbanganputusan halaman 26 alinea ke4 yang menyatakan Menimbang, bahwa terhadapkeberatan yang diajukan oleh Terdakwa, yang berkaitan dengan keterlibatan oknumpetugas BPN, selain Majelis Hakim Tipikor
35 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
,P.I bin Muhdiyono (almarhum).6 Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas 1A Bengkulu Nomor : 08 / Pid.B / Tipikor /2013 / PN.
(limaribu rupiah)Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBengkulu Nomor : 15/PID.TIPIKOR /2013/PT.BKL tanggal 21 Agustus 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut :38Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor : 08/Pid.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL tanggal 10 Juni2013 mengenai hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti, sehinggaamarnya berbunyi sebagai berikut :Menyatakan
berkas Foto Copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah No. 034Tahun 2011, tanggal 14 Maret 2011 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2011.9 Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilanyang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum Nomor :13/Akta.Pid/Tipikor
Hakim Ad Hoc Tipikor sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehDidik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi :Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.Seanaie 50Hal. 51 dari 53 hal. Put. No. 1936 K/PID.SUS/2013