Ditemukan 8532 data
49 — 84
Yusup alias Kebot ; Bahwa di Dit Narkoba ada daftar DPO tetapi daftar target tidak ada dan saksi tidak tahuapakah Terdakwa I Jenanto masuk dalam daftar DPO; Bahwa saksi tidak ikut dalam penyitaan barang bukti ekstasy di Kejaksaan NegeriJakarta Utara; Bahwa saksi melakukan penyegelan barang bukti M.
AGUS HARTONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SUARABAYA
Intervensi:
BING HARIYANTO
356 — 189
Daerah ini, dikenakan sanksi administratif.Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :a. peringatan tertulis;b. pembatasan kegiatan pembangunan;c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaanpembangunan;d. penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatan bangunan;e. pembekuan IMB; f. denda administrasi paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);g. pencabutan IMB;h. pembekuan sertifikat laik fungsi;. pencabutan sertifikat laik fungsi;J. penyegelan
85 — 44
kapalnya kekantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan / penelitian lebihlanjut.Bahwa berkas penindakan yang harus dibuat Komandan Patroli (Kopat)laut Ditjen Bea dan Cukai atas pemeriksaan dan penegahan terhadapkapal dan barang muatannya tersebut yaitu Berita Acara PemeriksaanSarana pengangkut berikut barang diatasnya, jika ditemukan pelanggaranUU Kepabeanan maka dibuatkan Laporan Penindakan dan Surat BuktiPenindakan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan sertadimungkinkan Berita Acara Penyegelan
1.Jamin
2.Ruskanto Padmo Wijoyo
3.Sukarno
4.Sulistiyo Budi Ricahyono
5.Ngatino
6.Widji Lestari
7.Sarindi
8.Sumardi
9.Puji Lestari
10.Sadimin
11.Purwantari Wikamto Putri
12.Mukinem Al Samilah
13.Andreas Yosef Asa
14.Susanti/Sukarti
15.Didik Marjono
16.Nurhasan
17.Dony Haryanto
18.Yuwono Mulyo Hamdani
19.Joko Widodo
Tergugat:
1.Walikota Surakarta
2.Kepala Kepolisian Resort Kota Surakarta
556 — 1281
Kesiapan pasukan pendukung dari instansi terkaitapabila kondisi lapangan terjadi upaya penolakan dariorang/badan hukum yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan;Hal 35 dari 115 halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2020/PTUN.SMGPada Saat Operasi Penertiban sebagaimanadijelaskan:a.Membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban; b, Melakukan penutupan/penyegelan; c.
248 — 158
Liga Indonesia di GedungRasuna Office Park (ROP) DO07 di Jalan Taman Rasuna Timur MentengAtas Setiabudi Kuningan Jakarta Selatan atau setidaktidaknya pada suatutempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksadan mengadili perkaranya, dengan sengaja memutus, membuang ataumerusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umumHalaman 16 dari 105. Putusan No. 463/Pid.B/2019/PN. Jkt.
LIPUNG
Tergugat:
PT. MITRA INTISEJATI PLANTATION
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
72 — 46
Mitra Inti Sejati Plantation akan disiapkanlanan kebun lalu Saksi tandatangani;Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.20 berupa Berita Acara PertemuanMembahas Masalah Penyegelan Kebun Inti PT. MISP II;Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T.24 berupa permohonan agarperkara tidak ditindaklanjuti secara Hukum;Bahwa Saksi telah meminta maaf kepada pihak PT.
356 — 127
Melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barangbergerak dan / atau barang tidak bergerak, f. Meminta keterangan lisan dan / atautertulis dari wajib pajak, g. Meminta keterangan dan / atau bukti yang diperlukandari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang dilakukanpemeriksaan bukti permulaan dan h.
AGUS HARTONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SUARABAYA
Intervensi:
BING HARIYANTO
334 — 182
Daerah ini, dikenakan sanksi administratif.Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :a. peringatan tertulis;b. pembatasan kegiatan pembangunan;c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaanpembangunan;d. penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatan bangunan;e. pembekuan IMB; f. denda administrasi paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);g. pencabutan IMB;h. pembekuan sertifikat laik fungsi;. pencabutan sertifikat laik fungsi;J. penyegelan
MARYATI
Tergugat:
1.M RIZA
2.PT BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH
3.2. KEWES LINDRI HARIANI, SH., M.Kn
4.Hery Krisyanto Bin Puryanto Alm
5.N YUSDI EFFENDI bin MAKSUM AMAN ALM
6.ASWIN HANAFI Bin MAKSUM AMAN Alm
7.Amaliya Binti Maksum Aman
8.Hj Antung Machrita Maksum Aman Alm
9.Tabrani Bin Maksum Aman Alm
10.KEPALA KELURAHAN LANDASAN ULIN DAHULU KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH
11.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KPTA BANJARBARU
12.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Banjarmasin
110 — 48
Dengan demikian,sangatlah tidak logis apabila proyek perumahan dibangun tanpadidahului adanya perijinan dari instansi yang berwenang, hal inimengingat pastinya dalam proses pembangunannya akanmendapat sanksi penyegelan dari pemerintah setempat apabilatidak dilengkapi dengan perijinan yang sah.il.
Pembanding/Penggugat : Nancy Cristiani Diwakili Oleh : Anut Putradjaja, SH
Terbanding/Tergugat I : PONG VALENCIA HANNY GUNAWAN
Terbanding/Tergugat II : DANIEL CRISTINUS GUNAWAN
Terbanding/Tergugat III : PT. BANK MAYAPADA INTERNASIOAL
Terbanding/Tergugat IV : DENNY HANDOKO
Terbanding/Tergugat V : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II
154 — 171
Negara harusberusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, danberkewayjiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, danmemerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yangditetanbkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akanpemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian danbunga.Bahwa karena Penggugat tidak memiliki dan tidak mempunyai buktiPenetapan sebagai Ahli Waris dan Harta Waris yang sah atas nama LionGoen Tjong dari Pengadilan
165 — 47
- Fotokopi dilegalisir Berita acara penyegelan Nomor : BA-108/WBC.13/KPP.0202/2009 tanggal 7 September 2009; 103. 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor : ND-.
Penerimaan 000154 tanggal 08092009.Fotokopi dilegalisir Berita acara penyegelan NomorBA108/WBC.13/KPP.0202/2009 tanggal 7 September 2009;1 1 (satu) lJembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas NomorND...../WBC.13/KPP.0203/AP/2008, yang ditujukan kepada korlakpendok u.b kasi pabean hal hasil analyzing point tanggal14 September 2009; 2 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukaidan Pajak (SSPCP) terdiri dari :Nomor 1935 atas nama PT.
Penerimaan000154 tanggal 08092009.Fotokopi dilegalisir Berita acara penyegelan NomorBA108/WBC.13/KPP.0202/2009 tanggal 7 September 2009;103 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas Nomor : ND....
Penerimaan 000154 tanggal 08092009.e Fotokopi dilegalisir Berita acara penyegelan NomorBA108/WBC.13/KPP.0202/2009 tanggal 7 September 2009;103. 1 (satu) Jlembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas NomorND...../WBC.13/KPP.0203/AP/2008, yang ditujukan kepada korlak pendok403u.b kasi pabean hal hasil analyzing point tanggal 14September 2009; 104 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukaidan Pajak (SSPCP) terdiri dari :e Nomor 1935 atas nama PT.
Penerimaan 000154 tanggal 08092009.e Fotokopi dilegalisir Berita acara penyegelan NomorBA108/WBC.13/KPP.0202/2009 tanggal 7 September 2009;1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Nota Dinas NomorND...../WBC.13/KPP.0203/AP/2008, yang ditujukan kepada korlak pendoku.b kasi pabean hal hasil analyzing point tanggal 14September 2009;104 2 (dua) lembar fotokopi dilegalisir Surat Setoran Pabean, Cukaidan Pajak (SSPCP) terdiri dari :e Nomor 1935 atas nama PT.
Aria Rumiarsih
Terdakwa:
Endro Sulistiono
180 — 77
Bahwa setelah mengetahui hasil test urineTerdakwa diduga mengandung zat Amphetamine dan Metamfetaminesisa sampel urine Terdakwa dilakukan penyegelan untuk selanjutnyadikirim ke Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika NasionalRepublik Indonesia (BNN RI) Cigombong Kab.
1091 — 910
kewenangan untuk menerbitkan NPWP secara jabatan,demikian juga jika Dirjen Pajak telah menyampaikan LPT dengan selfassesment dimana wajib pajak harus menyampaikan SPT yangbenar, lengkap dan jelas menurut undangundang ketentuanperpajakan kepada fiskus negara memberikan kewenangan untukmelakukan pengujian apakah SPT wajib pajak disampaikan secarabenar, lengkap, jelas seperti dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, disamping itu juga Dirjen Pajak diberikankewenangan untuk melakukan penyegelan
dalam hal wajib pajakmelakukan perlawanan apabila terjadi pemeriksaan katakanlah DirjenPajak tidak mempunyai waktu kKesempatan untuk memasuki tempattempat yang diduga wajib pajak melakukan penyimpangan dokumendi UndangUndang KUP juga mengatur tantang kewenangan DirjenPajak untuk melakukan penyegelan, kewenangan berikutnya adalahkewenanganan untuk menyelesaikan keberatan memberikanpengurangan penghapusan sanksi Administrsi bahkan dalam kondisiberikutnya adalah Dirjen Pajak memberikan imbalan bunga
53 — 26
Tarsim Tarigan, MSi NRP 57071026 terhadap barang buktiyang diterima berupa 1 (satu) bungkusan yang memenuhi persyaratanpembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka, didalamnya terdapat 1 (satu) gram daun dan biji kering diduga ganja,milik atas nama Lettu) Arh Agustinus Manalu dinyatakan positifCannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan nomorurut 8 lampiran Undangundang Nomor 22 Tahun 1997 tentangNarkotika.Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapahal
Tarsim Tarigan, MSi NRP 57071026 terhadap barang buktiyang diterima berupa 1 (satu) bungkusan yang memenuhi persyaratanpembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka, didalamnya terdapat 1 (satu) gram daun dan biji kering diduga ganja,milik atas nama Lettu = Arh Agustinus Manalu dinyatakan positifCannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan nomorurut 8 lampiran Undangundang Nomor 22 Tahun 1997 tentangNarkotika.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, selamamobil
1452 — 705
Pada tahun 2012 penyidik KLH mengambil sampel dari Kalimati atasadanya pengaduan dari masyarakat/LSM tentang dugaan pembuanganPada tahun 2013, penyidik Zaenal Abidin masih bisa menggunakansampan mengitari Kalimati karena air di Kalimati masih dalam, tetapi padatahun 2015, ketika penyidik KLH datang lagi meninjau Kalimati, airnyasudah dangkal bahkan sebagian besar sudah dijadikan masyarakatsebagai areal persawahan.Menurut kedua orang penyidik, pengambilan sampel pada waktu itudisahkan dengan cara penyegelan
Pembanding/Tergugat II : Ratnasari
Pembanding/Tergugat III : Isnawardhani
Pembanding/Tergugat IV : Dra. Emi Variati
Pembanding/Tergugat V : Evi Rabiatul Adawiyah
Pembanding/Tergugat VI : Ahma Asnaini
Pembanding/Tergugat VII : Rizka Nelia Pumita
Terbanding/Penggugat : Hendy Alias Aciang
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Kantor Pertanahan Kota Jambi
99 — 62
Negara harus berusaha agar dirinyaditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untukmemerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkanpembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untukpenerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, denganancaman untuk mengganti biaya, kKerugian dan bunga;kemudian dahulu alamat Objek Perkara adalah Jalan PALEMBANG, bukansebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya padaPoint 2, Kemudian
Terbanding/Tergugat I : PANITIA PEMILIHAN PENGURUS PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN
Terbanding/Tergugat II : PENGURUS PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN TAMAN KEMAYORAN CONDOMINIUM
Terbanding/Turut Tergugat I : MING MING WIJONO
Terbanding/Turut Tergugat II : SURESH GOBINDRAM VASWANI
Terbanding/Turut Tergugat III : SUBRAMANIAN ELANCHELVAN
Terbanding/Turut Tergugat IV : LEWIE EKO PRIYONO
Terbanding/Turut Tergugat V : JHON THOMSON PASARIBU, S.H., M.H.
Terbanding/Turut Tergugat VI : JAP SOEI LIAN
Terbanding/Turut Tergugat VII : SITHI JEMIMA BEGUM MOHAMED YUSOP
Terbanding/Turut Tergugat VIII : JAYASANKAR SRIDHAR
Terbanding/Turut Tergugat IX : NOTARISNEGERI SIRAIT, S.H., M.H.
Terbanding/Turut Tergugat X : DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
186 — 74
didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui olehpihak terhadap siapa akta tersebut dipergunakan atau yang secara sahdianggap diakui, juga dianggap diakui apabila perkara diputuskan denganverstek; (ili) Apabila telah ada penghukuman dengan suatu putusan, yangtidak dapat dilawan atau dibanding lagi;JunctoBerdasarkan Pasal 55 RV, berikut kami kutip: Pelaksanaan terlebih dahuludariputusanputusan, meskipun ada banding atauperlawanan dapatdiperintahkandengan atau tanpa jaminan, dalam hal antara lain: (i)Penyegelan
Iwan Dharmadi Wangsa
Tergugat:
1.Wayan Setia Darmawan
2.Nanik Anike
3.Novi Leni Sanitri
4.Veronika Dewi Puspitasari
5.Ni Wayan Trinadi, SH.MKn
6.Tri Wahyuni Sudina
7.Putu Kharisma Ayu Pangestu Sudina
8.Made Billy Christ Lukito Sudina
9.Nyoman Mutiara Cita Ananda Sudina
Turut Tergugat:
1.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Badung
170 — 120
membuka segelberhubungan dengan hukum, Pak Iwan ;Bahwa bentuk gangguan yang Saksi maksud yang terjadi di tanah tersebutadalah selain menyegel pintu, yaitu tulisan larangan agar tidaksembarangan orang masuk yang dibuat oleh Saksi atas kuasa dari Ibu TriSudina untuk memelihara dan menjaga tanah itu dihancurkan oleh PakLewi, sedangkan tanaman yang Saksi tanam juga dicabuti oleh Pak Lewitersebut ;Bahwa Saksi mengetahui Penggugatlah yang menyuruh pak Lewimelakukan halhal tersebut sebab di dalam surat penyegelan
269 — 88
Berita Acara Penyegelan KWH Meter No. 210/PB/10/2012.472. 1 (satu) bundel dokumen copy yang terdiri dari :Hal 90 Putusan. No. 5/PID.SUSTPK/2019/PT.DKI473.474.475.476.477.478.a. Berita Acara Pemasangan/Penyambungan/Pembongkaran*)Sambungan Tenaga Listrik/Penggantian*) Nomor04/APP/CBKT/02/2012 tanggal 27 Februari 2012;b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai No.023/BAST/613/CBKT/2012 tanggal 6 Maret 2012, Pekerjaan : PALIPDN Kampus Sumbar dan Pusdiklat Kemendagri Reg. Bukittinggi;c.
Berita Acara Penyegelan KWH Meter No. 210/PB/10/2012.1 (satu) bundel dokumen copy yang terdiri dari :a. Berita Acara Pemasangan/Penyambungan/Pembongkaran*)Sambungan Tenaga Listrik/Penggantian*) Nomor04/APP/CBKT/02/2012 tanggal 27 Februari 2012;b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai No.023/BAST/613/CBKT/2012 tanggal 6 Maret 2012, Pekerjaan : PALIPDN Kampus Sumbar dan Pusdiklat Kemendagri Reg. Bukittinggi;c.
Berita Acara Penyegelan KWH Meter No. 210/PB/10/2012.472. 1 (satu) bundel dokumen copy yang terdiri dari :a. Berita Acara Pemasangan/Penyambungan/Pembongkaran*)Sambungan Tenaga Listrik/Penggantian*) Nomor04/APP/CBKT/02/2012 tanggal 27 Februari 2012;Hal 272 Putusan. No. 5/PID.SUSTPK/2019/PT.DK473.474.475.476.477.478.479.b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Selesai No.023/BAST/613/CBKT/2012 tanggal 6 Maret 2012, Pekerjaan : PALIPDN Kampus Sumbar dan Pusdiklat Kemendagri Reg. Bukittinggi;c.
166 — 33
produksi sampai dengan bulan Desember 2008.Dan terakhir pada tanggal 22 Desember 2008, PT.KLMI menundalagi proses produksi dan menjanjikan untuk memulai kembalioperasional pabrik pada bulan Februari 2009, namun faktanyahingga saat PT.KLMI dinyatakan Pailit seluruh karyawan masihdirumahkan dan operasional usaha dari PT.KLMI telah berhentitotal.Bahwa pada saat permohonan pailit diajukan, sarana dan prasaranapenunjang operasional usaha dari PT.KLMI telah mati secaramenyeluruh dengan ditandai oleh: (i) penyegelan