Menyalah gunakan Narkotika golongan bagi diri sendiri ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2018/PN SmpAd.1 Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah Subyek hukumberupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum,didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakankepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalahadanya Subyek hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmasingmasing unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap diri terdakwasebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu barangsiapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjukkepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyekhukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depanpersidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, olehsebab itu, penekanan

sumpah yang padapokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pemeriksaan terhadap IwanSetiawan ; Bahwa saksi tidak memeriksa para terdakwa ;51 Bahwa , saksi dalam melakukan pemeriksaan sudah sesuai denganKUHP ;52 Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap saksi saat diperiksakeadaan sakit ;53 Bahwa saat dilakukan pemeriksaan saksi tanya jawabnya lancarlangsung dijawab ;54 Bahwa sebelum ditanda tangani BAP dibacakan lebih dahulu baruditanda tangani ;55 Bahwa , saksi tidak melakukan penekanan

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksualmaka Majelis Hakim berpendapat kalau perbuatan Terdakwa merupakan suatukekerasan yang menimbulkan luka fisik, psikis dan seksual terhadap Anak Saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Anak Saksi telah beberapa kali meminta kepada Terdakwa untukmenghentikan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Saksi namun Terdakwa tidakmemperdulikan permohonan Anak Saksi tersebut merupakan perbuatanTerdakwa melakukan suatu penekanan

Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah orangperseorangan atau korporasi yaitu Subyek hukum dalam hal ini berupa orangatau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa olehPenuntut Umum diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanyadalam Surat Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanyaSubyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukanperbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktianpada unsur

Tentang unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orangorang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karenadituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (Sebagaimana ketentuanyang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalahorang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimanayang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalamunsur ini adalah kehadiran Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut

NawakaraPerkasa Nusantara setelah ada penekanan dari pihak Komrel PT.STM untukmenyelesaikan permasalahan internal PT. Nawakara Perkasa Nusantara;Bahwa Setelah saksi korban Frid Godlif Awoia meminta kembali waktubeberapa hari sampai hari Rabu dan kemudian setelah itu pada hari Rabutanggal 21 Oktober 2020 terdakwa mendatangi PT.STM untuk bertemudengan pihak PT. nawakara Perkasa Nusantara karena saksi korban FridGodlif Awola menjanjikan untuk bertemu kembali hari Rabu tangga!

., Hal. 29 dari 32 Hal.adanya penekanan, oleh karenanya belum pernah dibuat kesepakatantersebut dihadapan Majelis Hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, oleh karena kesepakatan yang dibuat dihadapan mediator tersebuttelah diingkari oleh Penggugat didalam persidangan, maka kesepakatantersebut tidak dapat dijadikan hukum, sebagaimana maksud Pasal 1859KUHPerdata, oleh karenanya kesepakatan tersebut haruslah dikesampingkan;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.Menimbang,

Didalam melakukanpemeriksaan terhadap terdakwa tersebut tidak ada unsure paksaan,penekanan, semua proses pemeriksaan dilakukan dengan santai danTerdakwa sendiri didampingi olen Penasihat Hukumnya yang bernamaWidodo,SH. atas hasil berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwamenandatanganinya; Bahwa pemeriksaan yang pertama dilakukan di Polres Blora padapukul 21.30 Wib, sedangkan yang kedua dan ketiga dilakukanLembaga Pemasyarakatan/Rutan Blora pada pukul 11.00 Wib.

Didalam melakukanpemeriksaan terhadap terdakwa tersebut tidak ada unsure paksaan,penekanan, semua proses pemeriksaan dilakukan dengan santai danTerdakwa sendiri didampingi olen Penasihat Hukumnya yang bernamaWidodo,SH. atas hasil berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwamenandatanganinya;Bahwa pemeriksaan yang pertama dilakukan di Polres Blora padapukul 21.30 Wib, sedangkan yang kedua dan ketiga dilakukanLembaga Pemasyarakatan/Rutan Blora pada pukul 11.00 Wib.

Didalammelakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tersebut tidak ada unsurHalaman 77 dari 84 Putusan Nomor 226/Pid.SUS/2016/PN Blapaksaan, penekanan, semua proses pemeriksaan dilakukan dengan santaidan Terdakwa sendiri didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernamaWidodo,SH. atas hasil berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwamenandatanganinya;Menimbang, bahwa maka terhadap sangkalan Terdakwa Majelis Hakimberpendapat sebagai berikut :Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat dari Yahya Harapap, S.H.yang

Putusan Nomor 491 K/TUN/201535.36.37.lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaankeuangan Negara;(2) Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihakyang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapbkan dengan keputusan BPK;(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);Adapun penjelasan atas Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:Yang dimaksud "pengelola termasuk pegawai perusahaan Negara/daerah dan lembaga atau badan lain;Yang dimaksud dengan

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha MilikDaerah adalah perusahaan negara/daerah yang sebagian besar atauseluruh modalnya dimiliki oleh Negara/daerah;(cetak tebal merupakan penekanan dari Penggugat);Sudah sangat jelas diatur bahwa yang berhak untuk melakukanPenghitungan Kerugian Keuanngan Negara yang diakibatkan olehperbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh badan hukumatau individu (rechtsperson) adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPk)sebagai lembaga negara yang oleh undangundang diberikankewenangan

Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawabkepada Bupati/Walikota;(cetak tebal adalah penekanan dari Penggugat).Berdasarkan ketentuan di atas terbukti bahwa Tergugat dalammelakukan audit wajib mengacu atau mematuhi syaratsyarat yangditentukan dalam Standar Audit Aparat Pengawas Intern PemerintahHalaman 27 dari 98 halaman.

dilakukan pemeriksaan lalu dibuatkan Berita Acarakemudian dibacakan dan waktu itu tidak ada yang komplin kemudian baru ditandatangani berita acaranya ; Bahwa pada waktu Saksi melakukan pemeriksaan tidak ada melakukanpenekanan maupun pemukulan terhadap saksisaksi maupun Terdakwa; Bahwa seteleh hasil pemeriksaan selesai diketik lalu saksi suruh Terdakwamembaca lalu di paraf ; Bahwa Berita Acara konfrontir juga dibacakan ; Bahwa Terdakwa kooperatif dalam memberikan jawaban dan Saksi tidakada melakukan penekanan

Bahwa Saksi Tidak ada melakukan penekanan maupun pemukulan padasaat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa maupun SaksiSaksi lainnya ;Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut , terdakwa memberikanpendapat bahwa saat memberikan keterangan ia diperiksa dalam keadaan dibawahtekanan.2.Saksi Verbalisan WAWAN KURNIAWAN, SH., dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa benar Saksi sebagai Penyidik pembantu telah melakukanpemeriksaan terhadap terdakwa Iskandar Halim , Saksi Dedi

Hasani)Bahwa mengenai keterangan yang diberikan oleh Saksi7Oditur Militer hanya memberikan penekanan pada Pledoi yangdisampaikan Team Penasehat Hukum Terdakwa huruf d yangmenyebutkan kalau Saksi5 (Sdr. Bagus Edi Santoso) pergimeninggalkan Hotel Widodo pada bulan September 2008 dankembali pada saat lebaran, kemudian Saksi5 kembali pergimeninggalkan Hotel Widodo pada pertengahan Desember 2008sampai dengan awal Januari 2009.8. Keterangan Saksi8 (Sdr.

Sutiyono)Bahwa mengenai keterangan yang diberikan oleh Saksi8 iniOditur Militer hanya memberikan penekanan pada Pledoi yangdisampaikan Team Penasehat Hukum Terdakwa huruf g yangmenyebutkan kalau Saksi5 (Sdr. Bagus Edi Santoso) pergimeninggalkan Hotel Widodo pada bulan September 2008 selamasatu setengah bulan, kemudian Saksi5 kembali pergi meninggalkanHotel Widodo pada pertengahan Desember 2008 sampai denganawal Januari 2009.9. Keterangan Saksi9 (Serka Thomas Witohadi, A.Md.)

dokumen kontrak, dokumenserah terima barang telah diterima ABBOCATH bukanOnionex serta di BAP di bawah sumpah Panitia PenerimaBarang pun telah dinyatakan telah menerima ABBOCATHdari USA tetapi oknum jaksa memberikan data ke auditorBPK NTT yang datang adalah ONIONEX dari Chinapadahal yang diterima adalah ABBOCATH dari USAsesual kontrak.Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per014/A/JA/11/2012tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf g menyatakanbahwa jaksa dilarang menggunakan kewenangannyauntuk melakukan penekanan

dokumen kontrak, dokumen serah terimabarang telah diterima ABBOCATH bukan Onionex serta diBAP di bawah sumpah Panitia Penerima Barang pun telahdinyatakan telah menerima ABBOCATH dari USA tetapioknum jaksa memberikan data ke auditor BPK NTT yangdatang adalah ONIONEX dari China padahal yang diterimaadalah ABBOCATH dari USA sesuai kontrakBahwa Peraturan Jaksa Agung No Per014/A/JA/11/2012tentang Kode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf g menyatakanbahwa jaksa dilarang menggunakan kewenangannya untukmelakukan penekanan

jugadiartikan sebagai : 1) perbuatan yang bertentangan dengankewajiban hukum si pelaku, 2) perbuatan yang melanggar haksubyektif orang lain, 3) perbuatan yang melanggar kaidahHal 66dari 89 hal.Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.tatasusila, dan 4) Perbuatan yang bertentangan dengan asaskepatutan, ketelitian serta sikap kehatihatian yang seharusnyadimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain; Perbuatan Para Tergugat DR/Para Penggugat DKyang melakukan penekanan

Olehkarena itu wajar dan patut Majelis Yang Memeriksa dan Mengadiliperkara a quo untuk mencegah dan melarang Para TergugatDR/Para Penggugat DK atau orangorang lain yang diberi hak daripadanya, untuk melakukan tindakantindakan penekanan terhadapmoral terhadap diri Penggugat DR/Tergugat DK dalam bentukapapun yang dapat menggangu proses pemeriksaan gugatan aquo, sampai dengan adanya Putusan Perkara Gugatan inimempunyai Kekuatan Hukum yang tetap dan pasti;4.

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan berita acara tersebut, MajelisHakim berpendapat sebagai berikut: Bahwa Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudin menyatakan bahwa ia mencabutketerangannya di penyidikan, karena menurut mereka keterangan tersebutsalah, karena keterangan tersebut adalah keterangan penyidik dan iadipaksa serta disiksa untuk mengakuinya;Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 228/Pid.B/2017/PN GnsBahwa di persidangan para penyidik, di bawah sumpah telah menerangkanbahwa penyidik tidak ada melakukan penekanan

Namun demikian, Majelis Hakim berpendapatbahwa kaidah tersebut juga berlaku bagi seorang saksi, mengingat seorangsaksi memberikan keterangan di bawah sumpah;Bahwa berdasarkan halhal di atas, dihubungkan dengan fakta bahwa tidakada penekanan maupun paksaan kepada Saksi Haris Sanjaya Bin Sahrudindalam memberikan keterangan, serta adanya kesempatan bagi merekauntuk membaca berita acara sebelum menandatanganinya, maka MajelisHakim berpendapat bahwa pencabutan berita acara yang dilakukan olehSaksi Haris

Putusan Nomor 1191/B/PK/PJK/201510.mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahuntuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2000 dan diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor

Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang PengadilanPajak yang mana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas danterperinci:Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataF ile/P PBerita/PP%20dibawah%2OMA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deference aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function),6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 239K/PID.SUS/2012Halaman 117 dari 170 halaman.

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function),Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (1) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanNomor 28 Tahun 2007 menjadi tidak relevan dalam hal ini karenaPutusan

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebin mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan Ceducation aspect), sehinggatujuan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function

TotokWahyudi, setiap tahapan pemeriksaan semuanya dilakukan secaraprofesional, tidak ada penekanan maupun arahan Saksi,semuanya atas petunjuk penyidik.11. Bahwa selama pengalaman Saksi membantu penyidikmelakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan, kebijakan tersebutberlaku di tingkat Puspom TNI sampai di tingkat Pomdam, karenaketerbatasan personel penyidik dan pada intinya semua dilakukansecara profesional tanpa ada penekanan atau arahan.12.

Bahwa saksi dalam rangka memeriksa saksi1 tersebut dilakukandiruangan penyidikan dan disitu tidak ada orang lain kecuali saksi pebagaipenyidik dan saksi1 sendiri sebagai orang yang disidik atau diambilketerangannya dan dalam melakukan penyidikan tersebut saksi tidakpernah melakukan kekerasan, penekanan atau) memaksa danmengarahkan jawaban terhadap' saksi1 dan sebelum dilakukanpenyidikan terlebin dahulu saksi1 diambil Ssumpahnya menurut agamayang dianutnya.4.

Bahwa saksi Verbalisan atas nama Serka Sumunar dalampersidangan menjelaskan bahwa ketika memeriksa saksi Denny padatanggal 26 Pebruari 2015 dalam rangka pemeriksaan tambahan dilakukansecara prosedural tanpa ada paksaan, penekanan maupun jawaban yangdiarahkan dan setelah selesai pemeriksaan diberikan kesempatan kepadasaksi Denny untuk membaca dan memberikan tanda tangannya sehinggaalasan saksi1 memberikan keterangan tambahan dalam BAP tersebutkarena adanya tekanan dari dalam dirinya sendiri, sehingga

Terdakwa Sunarto telah menarik atau mencabut atas adanya seluruh keteranganyang ada pada Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik danmencabut seluruh berita acara tersebut karena merasa mendapat penekanan daripenyidik, sekalipbun penekanan dari penyidik bukan berbentuk kekerasan phisiktetapi merupakan tekanan Psikis berupa ancaman dengan katakata sebagaiteruai pada fakta yuridis diatas sehingga menimbulkan ketakutan yang berakibatmenuruti perintah dari penyidik memasukkan BAP jawaban

Terdakwa Sunarto telah menarik atau mencabut atas adanya seluruh keteranganyang ada pada Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik danmencabut seluruh berita acara tersebut karena merasa mendapat penekanan daripenyidik, sekalipbun penekanan dari penyidik bukan berbentuk kekerasan phisiktetapi merupakan tekanan Psikis berupa ancaman dengan katakata;Menimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa mempunyai hak ingkarterhadap perbuatannya dan mengenai pencabutan Berita Acara Pemeriksaansebagaimana

Pengetahuantersebut telah dimiliki Terdakwa dari berbagai sumberantara lain dari penyuluhan hukum di kesatuan serta dari penekanan unsur komandan di kesatuan.Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan olehHal. 36 dari 79 hal. Putusan Nomor 119K/PM. 02/AU/VIII/2018Oditur Militer di persidangan berupa suratsurat: 1. 1 (satu) lembar surat perintah penghitunganpenimbangan Barang Bukti Nomor Sp.

Pengetahuan tersebut telahdimiliki oleh Terdakwa dan setiap Prajurit TNI aktif dariberbagai sumber antara lain dari penyuluhan hukum dikesatuan serta dari penekanan unsur komandan dikesatuan.77.