Ditemukan 9031 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 21-12-2018 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 375/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 5 September 2019 — CAROLINA HUTAPEA, DKK >< PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA
257 — 161
  • peratureperundangundangan yang berlaku dibidang ketenagakerjaan, malberdasarkan Pasai 156 ayat (1) UU 13/2003 TERGUGAT wajib membaykompensasi pemutusan hubungan kerja kepada PARA PENGGUG/Ti Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uar rggantian Hak;aeSe karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan TERGUG/PARA PENGGUGAT terjadi bukan akibat adanya kesalahan d.v pada) IpeNeouGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ay: dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1), serta bukan pula karena perusahadinyatakan pailit
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 29/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — Drs. H. FACHRODIN, M. Si Bin AHMAD
57 — 10
  • dalam melaksanakan tugasnya dapatdibantu oleh PPTK.Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseoranganyang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalahsebagai berikut :a. memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan untukmenjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerialuntuk menyediakan barang/jasa;c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
    dalam mengikuti proses pelelangan umumdengan pascakualifikasi, sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 danperubahannya pada Pasal 11 ayat (1) huruf b sebagai berikut:Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalahsebagai berikut :a. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankanusaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untukmenyediakan barang/jasa;c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 02-02-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jmb
Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.INSYAYADI
2.RUDI FIRMANSYAH,SH
3.Cepy Indra Gunawan, SH
Terdakwa:
REDO SETIAWAN, A.Md Bin ISKANDAR WAHID
114 — 36
  • Memiliki surat keterangan tidak pailit.19. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen20. Pakta IntegritasDan oleh karena pada saat pembuktian kualifikasi, PT. BORIANDY PUTRAtidak dapat memperlihatkan dokumendokumen asli sebagaimanadipersyaratkan dalam Lembar Data Kualifikasi (LDK), maka PT. BORIANDYPUTRA digugurkan dalam pelelangan, pada saat itu pihak PT. BORIANDYPUTRA sempat meminta penundaan jadwal pembuktian kualifikasi kepadaPOKJA dan pihak PT.
    persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakilikemitraan tersebut;. memiliki Kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta Kemampuan pada subbidangpekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi.. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harusmemperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP)tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 17-05-2013 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 27-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 312/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. PACIFIC SAMUDRA PERKASA Lawan 1. PT. BARA PRIMA MANDIRI 2. H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA, 3. YUDHA TRISNO, 4. SAURABH JHUNJHUNWALA, 5. MARGARETHA MONALISA WULAN, 6. PRAMOD KUMAR JAIN, 8. ANKIT PATNI, Penggugat: PT PACIFIC SAMUDRA PERKASA Tergugat: 1.PT BARA PRIMA MANDIRI 2.H ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA 3.YUDHA TRISNO 4.SAURABH JHUNJHUNWALA 5.MARGARETHA MONALISA WULAN 6.PRAMOD KUMAR JAIN 7.SUWARNO 8.ANKIT PATNI 9.SKP OVERSEAS PTE,LTD 10.HADI JUANA 11.OLFITRIAN 12.PT CAKRA KARYA BERSAMA 13.PT SOLUSINDO NUSANTARA 14.TRADE CONSORTIUM PTE LTD 15.NOTARIS SITI SAFARIJAH 16.NOTARIS SHELLA FALIANTI,SH 17.KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK IDONESIA 18.MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
571 — 2447
  • Bahwa lagipula tidak terdapat halangan bagi Tergugat VII untukdiangkat sebagai Komisaris karena dalam 5 (lima) tahun sebelummyatidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi atauanggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan pailit,dan/atau dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikankeuangan negara dan/atau. yang berkaitan di sektor keuangansebagaimana ditentukan dalam Pasal 110 ayat (1) UUPT.Bahwa dengan demikian, dalildalil Gugatan Penggugat yang padapokoknya
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 06-11-2018 — Putus : 16-01-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 678/PDT/2018/PT DKI
Tanggal 16 Januari 2019 — Pembanding/Tergugat : INGGARYANTI ONGKOWINARTO Diwakili Oleh : Dewi Aripurnamawati SH
Terbanding/Penggugat : PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN. PPRSH PURI GARDEN APARTEMEN
215 — 132
  • MPS secara hukum tidak pernah dinyatakan bubar (likuidasi)dan/atau dinyatakan Pailit, dan bahkan berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Jakarta Barat No. 089/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Brttertanggal 10 Juli 2013 telah diputuskan memberikan hak dan kuasakepada TATY SUHARTATY (dalam kedudukannya sebagai salahsatu Direktur PT. MPS) yang masih ada untuk mewakili PT.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 163/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 27 April 2016 — IWAN DARMAWAN, SE. MM (TERDAKWA)
90 — 45
  • Mandiri Global Servicetidak memenuhi persyaratan yaitu jaminan penawaran (TIDAK ADA)dan Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga bahwa Perusahaan tidakbangkrut/pailit (TIDAK ADA) ;c. Selanjutnya dilakukan Evaluasi Teknis dan Harga (BA Evaluasi Teknisdan Harga tanggal 7 Juni 2012), terdapat satu perusahaan yang lulusyaitu PT. Adi Nugroho Konstruksindo ;d. Setelah dilakukan penilaian kualifikasi (BA Klarifikasi dan Verifikasitanggal 11 Juni 2012), Panitia Pengadaan menetapkan PT.
    ;Bahwa dokumen yang Terdakwa lakukan klarifikasi dan verifikasi, berupasemua dokumen yang dilampirkan didalam penawaran pekerjaan tersebut yangdisampaikan melalui pengadaan secara elektronik, berupa Surat Penawaran,Surat Keterangan tidak pailit dari pengadilan Niaga, Surat Keterangan tidakmasuk dalam daftar hitam dari Pengadilan Negeri, Tenaga Ahli/inti perusahaan,Sertifikat Keterampilan Kerja masingmasing tenaga ahli, NPWP, KTP, SuratKeterangan Keuangan dukungan Bank, SPT Tahunan, Pajak 3 bulan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 29-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 K/PDT.SUS/2011
PT. INDUSTRI SANDANG NUSANTARA ( PERSERO ) CQ. ERDIJANTO WAHYJOEDI, SH.; WASIRUN, DKK.
47 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.434 K/Pdt.sus/2001 1 14.memaksa dan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi danatau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Perusahaan Pailit, makapekerja diberikan :1. Vang pesangon dibayarkan 75 (tujuh puluh lima) kali penghasilanterakhir.2. Uang penghargaan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.3. Uang penggantian sisa cuti.4. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ketempatdimana pekera diterima bekerja .5.
Pengadilan PN SUKOHARJO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 18-06-2008 — Upload : 03-10-2011
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 28/Pid.B/2008/PN.SKH
Tanggal 18 Juni 2008 — E. SRI HANDAYANI
345 — 178
  • pernah.pernah mengisiformulir untuk masuk menjadi anggota Koperasi, tidakpernah menerima SHU. dari Koperasi tersebut;Bahwa simpanan saksi tersebut belum dapat diambilnya ,dan pada bulan Juni 2007 saksi akan mengambil uangdijawab oleh Rany katanya Computer baru rusak tidakdapat menjawab, dan masih pada bulan Juli 2007 itu juga,saksi akan mengambil uang di Koperasi dijawab ~ bahwaWenny sedang masuk Rumah Sakit dan disuruh menungguWenny pulang dari Rumah Sakit, yang akhirnya diketahuibahwa Koperasi jatuh pailit
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 04-12-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna
Tanggal 10 April 2019 — Penuntut Umum:
RADIMAN, SH
Terdakwa:
1.SARJANUDDIN SE., M.Pa. Bin M. JUSUF
2.DEDY ASMEILIZA, ST. Bin ASKARI
178 — 54
  • melakukan kemitraan,Penyedia Barang/Jasa haruSs mempunyai perjanjian kerja samaoperasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan danperusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;g. memiliki Kkemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk UsahaMikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan padasubbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha nonkecil;h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untukPengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-12-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 20/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 21 Desember 2012 — C. BERNARD ROBERT, S.T.P. M.T Anak dari YULIUS ROBERT
49 — 13
  • )e)8)h)1)))k)97Bahwa diperbolehkan penyedia barang/jasa melakukan JO hal ini diatur dalamPasal 11 Keppres No. 80 tahun 2003;Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Keppres No. 80tahun 2003 diatur bahwa persyaratan penyedia barang/jasapemerintah adalah :memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untukmenyediakan barang/jasa;tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-04-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk
Tanggal 7 April 2016 — - LIONES WANGSA
103 — 38
  • Lalu dilanjutkan ke tahapevaluasi kualifikasi.Evaluasi lKualifikasi moeliputi penilaian terhadap kesesuaian jjinusaha,pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit,tidak masuk daftar hitam, bukti pelunasan pajak, pengalamanpekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun, kemampuanmenyediakan fasilitas/ peralatan dan personil, serta kelengkapankualifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan. Pada tahapini, PT.
Pengadilan PN BANTUL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-01-2018 — Putus : 31-01-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN BANTUL Nomor 7/Pdt.G/2018/PN Btl
Tanggal 31 Januari 2019 — - Penggugat 1. Drs. Purwanta - Tergugat 1. NUNIK HARMINI 2. IRMA FARA MURWANI 3. SUGENG RIYADI 4. PARYANA - Turut Tergugat 5. BANK MUAMALAT CABANG MANGKUBUMI 6. Bank BPR Chandra Mukti Artha Cabang Gedongkuning 7. MUSTIKA RAHAYU, SH. 8. ESTI ROPHIKIN, SH., M.Kn. 9. ALBERTUS PRIYO PURWANTO, SH. 10. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANTUL
167 — 85
  • Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telahdinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb);3. Seorang istri.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 20-12-2011 — Putus : 23-04-2013 — Upload : 10-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 824 B/PK/PJK/2011
Tanggal 23 April 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. SUMBER INDAH PERKASA;
53 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Badan dalam pembubaran atau pailit oleh orang atau badanyang dibebani untuk melakukan pemberesan;c. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahliwarisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus hartapeninggalannya;d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 20-06-2014 — Upload : 15-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 PK/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 20 Juni 2014 — PT. INDUSTRI SANDANG NUSANTARA (PERSERO) VS 1. MUARIP, DKK
56 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 74 ditentukan, bahwaPemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan atau berhenti bekerja karena kerugianperusahaan selama 2 (dua) tahun berturutturut atau keadaan memaksa danatau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena efisiensi dan atau PemutusanHubungan Kerja (PHK) karena perusahaan pailit, maka pekerja diberikana. Uang pesangon dibayarkan 75 (tujuh puluh lima) kali penghasilanterakhir;b.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-09-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/PID.B/TPK/2012/PN.JKT-PST
Tanggal 6 September 2012 — SURUNG HASIHOLAN SIMANJUNTAK
154 — 73
  • alatlaboratorium , ada beberapa kali dalam pengadaan alat kesehatan tapi tidak pernahmenang;Bahwa tidak tahu keberadaan Dirut PT BUR;Bahwa pada saat mendaftar, peserta lelang tunduk pada Keppres;Bahwa Terdakwa pernah membaca Keppres 80 tahun 2003 dan persyaratan sebagaipenyedia barang /jasa;Bahwa Terdakwa memiliki keahlian dalam barang/ jasa dimana saksi pernahditraining di Inggris untuk alat laboratorium dan Terdakwa memiliki sertipikat;Bahwa perusahaan Terdakwa tidak dalam pengawasan pengadilan/ pailit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-02-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Juni 2016 — Pidana Korupsi - DR. ZAINAL SOLEMAN
106 — 29
  • Perusahaan Nomor : 0192/1824.271/14 tanggal19 Maret 2014.Surat keterangan Perusahaan Nomor : 0740/1.755/14 tanggal 19 Maret2014.SPT Tahunan tahun 2013 Nomor : 0051000075610 tanggal 21 April 2014.Surat Setoran Pajak (SSP) tertanggal 21 April 2014.m) SPT Tahunan 2013 PajakPenghasilan Wajib Pajak Badan Nomor 1771tanggal 21 April 2014 beserta lampirannya.Surat Keterangan Fiskal Nomor : SKFNon Bursa00041/WPJ.20/KP.0303/2014 tanggal 25 Juni 2014.Surat Pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit
    DEARMA PINDO ; sejak tahun 2010hingga dikeluarkan surat keterangan tidak terdaftar sebagai perusahaanPailitSurat Pernyataan tidak dalam pengawasan Pengadilan,tidak pailit dantidak sedang dalam menjalani sangsi pidanaSurat Pernyataan bukan pegawai negeri yang masih aktif (PNS/Polri/TNI/Pegawai BI/BHMN/BUMNSurat Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam.Pajak bulanan tiga bulan terakhir bulan Juli, Agustus, September 2014Setoran Pajak Tahunan (SPT) Nomor : 039.10.00007644, tanggal 8 April2014, atas
    adalah:1) memiliki Akte Pendirian Perusahaan/Perubahan, meliputi pengasahankehakiman;2) memiliki surat izin untuk menjalankan kegiatan/usaha sub bidangmekanikal elektrikal/elektronika yang masih berlaku;3) perusahaan harus memiliki surat keterangan domisili perusahaan darikelurahan dan diketahui kecamatan yang masih berlaku sertaditandatangani direktur;4) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajakterakhir;5) perusahaan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan,tidak pailit
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perjanjian
Register : 28-12-2018 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 325/Pdt.G/2014/PN Tng
Tanggal 15 Juni 2015 — PT. HALMAHERA SHIPPING Lawan 1. PT. BANK PERMATA, Tbk 2. PT. BANK PERMATA, Tbk KANTOR CABANG MENARA JAMSOSTEK 3. PT. BANK PERMATA, Tbk, DIVISI CONSUMER LOAN COLLECTION 4. PT. BALAI LELANG PRATAMA 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERPONG 6. JUNIATI TEDJAPUTERA, SH
163 — 57
  • jaminan yang dilakukan langsung olehkreditur dengan bantuan Kantor Lelang Negara tanpa persetujuan pemilikbenda jaminan dan tidak perlu meminta fiat eksekusi dari pengadilan disebutPARATE EKSEKUSI;Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, disebutkan bahwa "LelangEksekusi termasuk tetapi tidak terbatas pada: Lelang Eksekusi Panitia UrusanPiutang Negara (PUPN), Lelang EksekusiPengadilan, Lelang Eksekusi Pajak,Lelang Eksekusi Harta Pailit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 14-08-2018 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 448/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penggugat:
MIRLANNI SANTOSO
Tergugat:
1.PT. Bank Bumi Arta, Tbk.
2.PT. Balai Lelang Surya
3.PT. Metro Mas Mandiri
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
220 — 311
  • Terhadap objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud padaayat (1), pelaksanaan lelangnya dilakukan berdasarkan titeleksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiateksekusi.Bahwa pada Pasal 50 ayat 1 (satu) Peraturan Menteri Keuangan No27/PMK .06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengatur:Pasal 50(1) Masa berlaku laporan penilaian atau laporan penaksiran untuk LelangEksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang Eksekusi Fidusia dan LelangEksekusi Harta Pailit yang digunakan sebagai dasar penetapan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 13-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 K/PDT.SUS/2010
PT. STAR CAMTEX; IPOLISNO KRISTINA, DKK.
67 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT Star Camtex, setelahmelihat pengumuman/pemanggilan untuk bekerja kembali seperti biasa, yangdipanggil oleh Manajemen Perusahaan dan pemanggilan dari DirekturPerusahaan, maka ada sebagian besar masuk bekerja kembali seperti biasadan membuat pernyataan masingmasing dan penyesalannya danmengundurkan diri dari keanggotaan dari SBSI 1992;Bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam gugatan a quopernah menggugat Tergugat ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang terdaftardalam register Nomor 32/PAILIT
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-02-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg
Tanggal 17 Juni 2019 — Penuntut Umum:
M.IKIBAL,SH.,MH
Terdakwa:
BRIYO AL KHOIR Bin LUTFIH ISHAK
132 — 37
  • Binuriang Karya Mandiri
  • Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
  • Surat Perintah Tugas Pelelangan Pembangunan Akademi Komunitas Negeri (AKN) Musi Rawas Utara;
  • Surat-Surat Pernyataan
  1. Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Sanksi atau Daftar Hitam
  2. Bahwa Perusahaan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Kami Tidak Sedang di Hentikan Dan Atau Pimpinan Perusahaan Kami Tidak Sedang Menjalani Sanki Pidana
  3. Persetujuan
    Nanda Sungai Melintang
  4. Surat Penyataan terdiri dari :
    1. Perusahaan dan Manajemen atau Peserta Perorangan Tidak Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan dan atau Direksi yang bertindak dan atas nama perusahaan atau peserta perorangan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.