Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 18-10-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 366/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 9 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat I : H. AWALUDDIN, SE,MS
Pembanding/Penggugat II : ALIMUDDIN DG RURUNG
Terbanding/Tergugat I : BOBY SUNARDY EDWAR
Terbanding/Tergugat II : NY. KIE EMILY
Terbanding/Tergugat III : NY. SILVIA
Terbanding/Tergugat IV : GERSONG LOSUH
Terbanding/Tergugat V : MUHAMMAD ZAMBRONI, SE
Terbanding/Tergugat VI : IR. CHRIS STOFORUS YUHANNES
Terbanding/Tergugat VII : HENGKY NURTANIO
Terbanding/Tergugat VIII : AHMAD, STT
Terbanding/Tergugat IX : FHAN ELY
Terbanding/Tergugat X : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR.
111 — 69
  • Sulawesi Selatan, kepalakantor BPN Kota Makassar.Bahwa selain instasi tersebut diatas tembusan somasi disampaikan pihakyang menguasai tanah penggugat yang sedang melakukan aktifitaspenghuni tersebut yakni Pimpinan Bank BNI Cabang Makassar, (BNI UnitRatulanggi) pimpinan wilayah partai Gerindra, pemilik toko Rabbani danseluruh penghuni kompleks tanah di Jalan Dr.Ratulangi No.47 (lama) 53Kota Makassar.Bahwa kantor Bank BNI Unit ratulanggi yang berada diatas tanahbersertifikat Nomor :11/1974 seluas 262
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 43/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 29 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Mauliate Sitompul Diwakili Oleh : Suplinta Ginting, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat : Juriati Lumban Gaol
Terbanding/Turut Tergugat : Sabaruddin Siregar
89 — 44
  • TERBANDINGbenar berbatasan dengan tanah milik orangtuanya saksi yangbernama Pahala Rajagukguk; Sedangkan tanah sebelah Utara Tergugat Juriati Lumban Gaolberbatasan dengan tanah milik Murni Sinaga; Adapun lebar ukuran tanah milik TERBANDING/TERGUGAT daribatas tanahnya sebelah Selatan sampai ke batas Utara sekitar60M2; Saksi tidak pernah mengetahui adanya Jual Beli antara MauliateSitompul dengan Sabarudin Siregar; Saksi tidak mengenal Sabaruddin Siregar, namun saksi mengenalMauliate Sitompul samaam ketua PAC Partai
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-01-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 17-02-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 13/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
199 — 174
  • Pasal250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil berbunyi sebagai berikut :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan /atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN CIREBON Perdata
Register : 20-11-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN CIREBON Nomor 84/PDT.G/2015/PN CBN
Tanggal 24 Nopember 2015 — Perdata Pengugat: - JONI AMAN tergugat: - FERI HARIANTO - KARTIKA RIA - Kepolisian Resort Cirebon Kota Cq. Satlantas Polres Cirebon Kota Cq. Kantor Samsat Cirebon
302 — 68
  • Mengenai hal ini, menurut Yahya Harahap berpendapatbahwa dalam penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkankerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara.Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan perjanjian Halaman 28 dari 28, perkara nomor 84/Pdt.Plw2015/PN.Cbn.hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku jugadalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 05-11-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 26-07-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 89/G/2014/PTUN.MKS
Tanggal 29 April 2015 — Penggugat:
ANDI PATURUSI BIN BUNDU
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG
132 — 83
  • Surat Gugatan Penggugat salah alamat (tidak memenuhi syaratformil Karena partai/pihak yang diperatunkan tidak lengkap).Bahwa berdasarkan fakta yuridis surat gugatan Penggugat tidakmemenuhi syarat formil dalam mengajukan surat gugatanterhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang (selakuTergugat) dengan alasan bahwa penerbitan sertipikat hak miliknomor : 179/Desa Samaenre Kecamatan Mattiro SompeKabupaten Pinrang atas nama H.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 18-05-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 01-07-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 86/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 28 Juni 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
78 — 59
  • Pasal 1338 ayat(1) KUHPerdata) sehingga perbuatan Penggugat yang mendudukkanTurut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo jelas merupakanperbuatan yang tidak berdasarkan hukum error in persona, sebabbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340KUHPerdata;Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata:Suatu penanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya;Selengkapnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata:Semua peranjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 23-10-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 395/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 23 Oktober 2017 — Tn. GATOT DWI SUKARNO, SH melawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
76 — 30
  • Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdata (sebagaimana tercantumdalam bukunya M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian danPutusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2004, Halaman439) sehingga gugatan Penggugat dapat dikatakan error inpersona;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-11-2011 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1578 K/Pdt/2011
Tanggal 28 Nopember 2011 — PEMERINTAH RI Cq. PERUM BULOG Cq. PERUM BULOG DIVRE SULAWESI TENGGARA vs ALWI LIE
98 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perlawanan kurang pihak (exeptie plurium litis consortium);Bahwa sebagaimana yang dapat dilihat dan dibaca dalam suratperlawanan Pelawan, cukup jelas bahwa bentuk perlawanan yang diajukanbukan dalam bentuk Partai Verzet melainkan dalam bentuk DerdenVerzet, yaitu Perlawanan Pihak Ketiga ( I.c Alwi Lie sebagai Pelawan)terhadap pelaksanaan (sita eksekusi) putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI tanggal 27 Desember 2005 No. 556 PK/PDT/2002yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara perdata,
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan Peradilan TUN
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
1412 — 475
  • Tentang : Peradilan Tata Usaha Negara
  • Hakim sebagai pegawai negeri,dilakukan oleh Menteri Kehakiman.Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak bolehmengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa TataUsaha Negara.Pasal 14Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara,seorang calon harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut :warga negara Indonesia;bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;setia kepada Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945;bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Putus : 30-06-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 67/PDT.G/2013/PN.TPI
Tanggal 30 Juni 2014 — -SELLY (Penggugat) -AMINUDIN (Tergugat I) -ERMA (Tergugat II)
82 — 13
  • adanya hutang Tergugat I sebesar Rp 300.000.000, ( tiga ratusjuta rupiah ) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 28 April 2011 yangdibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I, sehingga dalil Penggugatmenarik Tergugat II dalam permasalahan ini adalah keliru sama sekali karenaTergugat II tidak termasuk pihak di dalam perjanjian tersebut sehingga tidakmempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam kasus yang diperkarakan ini.Tindakan Penggugat ini tidak sesuai dengan prinsip partai
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 07-12-2016 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 862/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 24 Juli 2017 — R, SUHENDRA ISKANDAR, SE, Beralamat di Jalan Moch.Kahfi I, Komplek Town Hous, Jagakarsa-Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Syofyansori,SH & Partners berkantor di Jl.Letjen Suprapto No.504 J,Lt.III-Jakarta Pusat berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan Nomor Register 3565/SK/HKM/XI/2016 tertanggal 06-12-2016 selanjutnya disebut sebagai -------------------------------PELAWAN ;
96 — 60
  • Menimbang, bahwa akta pengakuan dengan jaminan dan surat k'membebankan Hak Tanggungan yang ditandatangani Pelawan, Istri Peledan Terlawan dihadapan Terlawan II adalah Akta Otentik yang bersifat psdimana syarat sahnya akta otentik yang bersifat partai tersebut harus memesyarat sebagai berikut :1.
Pengadilan PN CIAMIS Pidana Umum Penghinaan
Register : 16-06-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN CIAMIS Nomor 1/Pid.Prap/2015
Tanggal 2 Juli 2015 — Pidana Pra-Peradilan - DEDI WAHYUDI (Pemohon) lawan - NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT , cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANJAR (Termohon)
71 — 16
  • LPJ terpaksa dibuat penuh;12.SAKSI SJ, Anggota DPRD, S1 pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi adalah anggota DPRD dari partai PANperiode 20092014 sampai sekarang dapil Pataruman diFraksi PAN dan Komisi B;Bahwa tugas dan kewenangan :a. Membentuk perda bersama Walikota Banjar;b. Membahas dan memberikan persetujuan Raperda mengenaiAPBD yang diajukan Walikota;c.
    harus masuk Tahun 2012 sebelumpenetapan APBD dan jika masuk pada tahun 2013 makaproposal itu akan diusahakan untuk tahun 2014 atautahun 2013 pada perubahan Anggaran prinsipnyaanggaran hibah harus dipormulasikan dalam RKAbagian sosial dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan APBD;Bahwa Pada tahun 2013, aspirasi masyarakat langsungdisampaikan pada bagian sosial setda Kota Banjar;Bahwa Saya mengenal DA staf Desa Batulawang,perkenalan dengan DA sejak tahun 2009 dalamkapasitas Kader Partai
    golkar dan kemudian beliaumenjadi sekretaris pimpinan Kecamatan Partai GolkarKecamatan Pataruman, hubungan sampai sekarangdengan DA dalam kapasitas sesama kader partai Golkardan merupakan orang yang saya percaya dalam rangkamenjaga hubungan saya dengan konstituen saya yangberada di Desa Batulawang;e Bahwa Benar saya mengenalkan saudara DA denganDW.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-11-2014 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1657 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 17 Nopember 2014 — PRAGSONO
137 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.1657 K/Pid.Sus/201430yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah AgungRI pada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci.78. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty.79. 1 (satu) bundel Surat Tuntutan Kejaksaan
    No.1657 K/Pid.Sus/20147481.1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperinal Surat dari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKARTIII/201 1tanggal 31 Maret 2011 perihalPermohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor : B110/GOLKARTIII/201 1tanggal 31 Maret 2011 perihalPermohonan Dukungan Kembali dengan tujuan JaksaAgung RI yang diterima oleh Risty.82.1 (satu) bundel Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri MuaraTebo Reg.Perkara No : PDS04/N.5.17/Ft.1/07/2009tanggal 09 Februari 2010 atas nama Terdakwa H.
    Muladi, S.H.selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang81.82.83.84.terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal 01 April 2011 tertanda Suci.1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Suratdari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima
    No.1657 K/Pid.Sus/201417681.82.83.84.1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Suratdari DPP Partai Golkar Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi dan Nomor :B110/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanDukungan Kembali dengan tujuan Jaksa Agung RI yang diterima olehRisty.1 (satu) bundel Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Muara TeboReg.Perkara No : PDS04/N.5.17/Ft.1/07/2009 tanggal 09 Februari 2010atas nama Terdakwa
Pengadilan PA MARTAPURA Perdata Agama
Register : 16-03-2017 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 16-04-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 0065/Pdt.P/2017/PA.Mtp
Tanggal 23 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
37 — 1
  • Ke 18 dari 33 HalamanP.19, P.20, P.21, P22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P28, P.29, P30, telahmemenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, makabuktibukti tersebut telah sesuai menurut pasal 285 RBg, oleh karenanyaMajelis hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktianyang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende).Menimbang bahwa tentang bukti surat P.31 Pertama, bersifat partai,maksudnya apa yang tersebut di dalamnya merupakan kesepakatan keduabelah pihak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 18-01-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 P/HUM/2010.-
Tanggal 18 Januari 2011 — JOEFLY J. BAHROENY,dkk vs MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
115 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan Pasal 24 C ayat (1) berbunyi: "Mahkamah Konstitusiberwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yangputusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadapUndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaganegara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar,memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihantentang hasil pemilinan umum" ;11.Berdasarkan ketentuan kedua pasal tersebut, jelas bahwa baikMahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi, mempunyai hak
Pengadilan PN MAROS Pidana Khusus
Register : 07-01-2021 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MAROS Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mrs
Tanggal 10 Maret 2021 — Penuntut Umum:
NOFITA KRISTIARINI, SH.
Terdakwa:
DWI SETYO UTOMO ALIAS TYO BIN RUSLI
256 — 108
  • Oleh karena itu pelaku usahamemanfaatkan momen tersebut membeli partai banyak dan menjualnyakembali atau mengekspor ke negara lain karena banyaknya permintaanyang berimbas kepada tingginya harga;Bahwa yang dimaksud dengan jumlah dan waktu tertentu pada saatterjadi kelangkaan barang adalah barang tersebut seharusnya tersediadipasaran apabila tidak ada wabah COVID19 tetapi dengan adanyawabah ini sehingga barang tersebut langka dan mengakibatkan langkaserta terjadi penimbunan yang berdampak kepada harga
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 24-06-2014 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 140/Pid.Sus/2014/PN.TG
Tanggal 24 Juni 2014 — -MAFTUH ALFAJRI Bin ASHURI
84 — 11
  • dari pejabat yang berwenang;Bahwa terdakwa berjualan obatobatan tradisional sejak lebih kurang tigatahun;Bahwa terdakwa menyimpan obat dan jamu tersebut di dalam kamar kosterdakwa;Bahwa terdakwa mendapatkan obat tradisional tanpa izin edar tersebutdari Cilacap Jawa Tengah dengan cara membelinya sendiri ke Cilacapatau via telepon, barang datang disertai dengan nota pembelian tetapiterdakwa selesai mengeceknya nota pembelian tersebut langsungterdakwa buang;Bahwa terdakwa terkadang membeli secara partai
Pengadilan PN MAJALENGKA Pidana Umum
Register : 06-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN MAJALENGKA Nomor 14/Pid.B/2019/PN Mjl
Tanggal 20 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ADE MULYANI, SH
Terdakwa:
Drs. JAJANG BUCHARI Bin HASTA
38 — 7
  • Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sejumlah uang yang telahdiserahkan oleh saksi Wahyudin dan saksi Cicih tersebut tidakgunakan langsung oleh terdakwa untuk mengurus prosespengangkatan PNS di Kabupaten Sumedang terhadap anakanakpara saksi sebagaimana dijanjikan oleh terdakwa, melainkan telahdiserahkan oleh Terdakwa kepada orang lain yang bernama Sor.Sahrizal Solihin Penduduk Desa Ganeas Kab Sumedang yang saat itumengaku aktivis Ssuatu partai yang menyuruh terdakwa untuk mencar!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-10-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262 K/TUN/2011
Tanggal 5 Oktober 2011 — Hj. ADLINA ; KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SUMATERA UTARA
23 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.262 K/TUN/201 1telah mengikuti proses penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Labuhanbatu dari Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 15Februari 2010 adalah bertentangan dengan Pasal 29 huruf (b) UndangUndangNo. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang dalamPenjelasannya secara tegas menyatakan sebagai berikutYang dimaksud mengundurkan diri adalah mengundurkan diri karena alasankesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankankewajibannya
Pengadilan PN BOJONEGORO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 07-07-2015 — Upload : 20-09-2015
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 113/Pid.Sus/2015/PN Bjn
Tanggal 7 Juli 2015 — Fredy Sutomo bin Sukoyo
33 — 13
  • Adapunyang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan, koperasi atauMaskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasi tidak berbadan hukummisalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), usaha dagang atau28perkumpulan lainnya, malahan juga dapat menjangkau partai politik,organisasasi massa, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya, (DARWANPRINST, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bhakti, Bandung2002, hal 17) ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan