Ditemukan 1096 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : disertai disperta disersi diberty disita deserta dimerta dierta disera dinarta diperta dikerta
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 12-08-2014 — Upload : 25-10-2014
Putusan PN Oelamasi Nomor 50/PID.B/2014/PN. OLM
Tanggal 12 Agustus 2014 — -ALFRED TAFULI
81 — 28
  • saksisaksi serta keteranganterdakwa ;Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalampersidangan ;Setelah mendengar Penuntut Umum membacakan tuntutanpidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut supayaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan sebagai berikut ;1 Menyatakan terdakwa ALFRED TAFULI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukandengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti,diserta
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-08-2010 — Upload : 15-10-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 229 I Pid.B/2010/PN.JKT.UT
Tanggal 4 Agustus 2010 — KALIT DEDDY IMBANG, SH
91 — 53
  • . ; Bahwa pada saat beras keluar dari gudang kelurahan tidak diserta surattugas dimana perbuatan tersebut tidak dibenarkan ; Bahwa isi surat tugas dimaksud adalah agar dilaksanakan dengan sebaikBahwa penjualan beras raskin tidak ada perintah dari saksi selaku atasandari saudara Kalit Dedy Imbang, SH.yang dibantu oleh para terdakwa ;18Bahwa setahu saksi setiap menerima beras selalu dicek berapa jumlahnyadan hasil penjualannya harus sama ; Bahwa tanggung jawab saksi selaku Lurah terhadap penerimaan
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 17-07-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.PT. Permodalan Siak
2.Koperasi Olak Mandiri
3.Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Bupati Siak
Turut Tergugat:
1.PT. Riau Andalan Pulp and Paper
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
133 — 53
  • Ketentuan mengenai SanksSi; Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannyadisahkan oleh Pemerintah; Pasal 10 222222 2 none nn nnn nnn n nnn nn nnn nnn(1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,para pendiri mengajukan permintaan tertulis diserta akta pendirianKOP@l ASI; 22222 nnonane nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn n nnn nn nee(2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan; (3) Pengesahan
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Umum Pembunuhan
Upload : 26-10-2014
Putusan PN Oelamasi Nomor -49/PID.B/2014/PN.OLM
-PAULUS AMIRULLAH
52 — 31
  • lampirannya;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa di persidangan;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 17 Juli2014, Reg.Perkara No.PDM32/OLMS/Epp.2/04/2014, yang pada pokoknyamenuntut :1 MenyatakanterdakwaPAULUS AMIRULLAH AliasPAULtelah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana * sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan dengan sengajamerampas nyawa orang lain yang diikuti, diserta
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Khusus Perdagangan Orang
Register : 10-10-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 537/Pid.Sus/2018/PN Sim
Tanggal 21 Februari 2019 — Ria Marsinta Uli Sitorus alias Ria
136 — 53
  • penjara saja tanpa disertai dengan pidana denda atausebaliknya;Menimbang, bahwa sesuai tujuan penjatuhan pidana yang bukansematamata menekankan pada aspek balas dendam dan penjeraan,melainkan harus pula mengandung aspek edukatif, rehabilitatif danreintegrasi sosial, serta berdasarkan fakta hukum bahwa antara Terdakwadengan orang tua saksi Susi Sitinjak dan Ita Novita Sitinjak telah berdamai,menurut Majelis cukup adil apabila pidana yang dijatunkan terhadapTerdakwa hanya pidana penjara saja tanpa diserta
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-12-2016 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 13-04-2020
Putusan PN BANJARBARU Nomor 53/Pdt.G/2016/PN Bjb
Tanggal 25 Oktober 2017 — - FACHRIAR HAMID - PT. SARANA KALSEL VENTURA - TAUFIQ ADE RAHMAN - KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU - RANTI SYLVIA, S.H - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANJARMASIN
257 — 145
  • Pasal 11 ayat 91) menyatakan Penjual yang akan melakukan penjualanbarangs ecara lelang melalui KPKNL harus mengajukan suratpermohonan lelang dengan diserta dokumen persyaratan lelang kepadaKepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang;b. Setelah adanya permohonan lelang dari Penjual, dokumen persyaratanlelang seperti apa yang dimaksud dalam Pasal 6 butir 5 PeraturanDirektorat Jenderal No. PER06/KN/2013 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Lelang juga telah dipenuhi oleh Pihak penjual;c.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 23-09-2021 — Putus : 04-01-2022 — Upload : 04-01-2022
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 37/G/2021/PTUN.BNA
Tanggal 4 Januari 2022 — Penggugat:
T. Raja Iskandar Amin
Tergugat:
Kepala Kepolisian Daerah Aceh (KAPOLDA ACEH)
340 — 366
  • UU No. 9 Tahun 2004 Jo.UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkanSeseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikanoleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa diserta tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas.
Pengadilan PA BAWEAN Perdata Agama Perceraian
Register : 12-11-2009 — Putus : 04-08-2010 — Upload : 25-07-2011
Putusan PA BAWEAN Nomor 135/Pdt.G/2009/PA.Bwn
Tanggal 4 Agustus 2010 — ABDUL LATIEF Bin MUCH. ANWAR Melawan HASANAH Binti HASANUDDIN
64 — 8
  • ibu Termpohon, anak kedua ikut ibuPenohon dan anak ketiga ikut dengan bibi Termnohon; Bahwapada tang gal 22 oktober 2006 Ternohon dengan seijing Penvhonper gi keMalas yia untuk bersilatu rrahm dengan kel uarga diMalasyia; Bahwa se nularumah tangga Pemohon dan Ternmpohon baik dan harnpnis ,tet apipada 3 bulan terahir rumh tangga goyah disebabkan antaraPenohon dan Termpohon terjadi sering pertengkaran danperselisihan; Bahwa bentuk prt engkaran dan perse li sihan terse butadalah pert engkaran nmulut diserta
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-12-2019 — Putus : 02-07-2018 — Upload : 07-02-2020
Putusan PN KUPANG Nomor 856 K/PID/2018
Tanggal 2 Juli 2018 — Jaksa Penuntut Umum Penasehat Hukum Terdakwa
144 — 67
  • harus mengandungunsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akanmembawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, olehkarena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan ataupunnestafa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudianhari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembaliketengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekalkesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum diserta
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Perpajakan
Register : 21-01-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim
Tanggal 20 Mei 2021 — PENUNTUT UMUM : SILVI MULIANI LESTARI, S.H., M.H. TERDAKWA : SUTARDI LILI
651 — 280
  • MANGGA DUAmelakukan pembelian Kopra tanpa diserta Faktur Pajak, sedangkan untukHal 10 dari 128 Putusan No. 54/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim pembelian Minyak Kelapa dan bahan kimia disertai dengan Faktur Pajak. PT.MANGGA DUA tidak menerima Faktur Pajak pada saat melakukan pembelianMinyak Kelapa dari ENG HO.Bahwa Terdakwa SUTARDI LILI sebagai Direktur PT.
    MANGGA DUAmelakukan pembelian Kopra tanpa diserta Faktur Pajak, sedangkan untukpembelian Minyak Kelapa dan bahan kimia disertai dengan Faktur Pajak. PT.MANGGA DUA tidak menerima Faktur Pajak pada saat melakukan pembelianMinyak Kelapa dari ENG HO.Bahwa Terdakwa SUTARDI LILI sebagai Direktur PT.
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 14-05-2013 — Putus : 08-07-2014 — Upload : 24-04-2015
Putusan PN PADANG Nomor 77/Pdt.Plw/2013/PN.PDG
Tanggal 8 Juli 2014 — SUDIRMAN, Cs melawan RIVANUL LUKMAN ARMYN, Dkk
65 — 16
  • iniditetapkan, jika ingkar maka akan dilakukan dengan upaya paksa;.Bahwa sangatlah pantas dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakimdalam persidangan ini juga menghukum Pihak TergugatRekonpensi/PemohonPemohon dalam Gugatan Perlawanan dalam perkaraini untuk membayar ganti rugi atas keterlambatan dan penguasaan obyekperkara oleh nya dalam perkara ini selama dan sejak obyek menjadi hakmilik sah TERLAWAN. 1 yaitu sejak tahun 2011 hingga sekarang atauhingga putusan ini mempunyai kekuatan hokum tetap diserta
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 20-12-2017 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 699/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 26 Juni 2018 — Penggugat:
WILLEM WANDIK, S. SOS
Tergugat:
1.MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT,
2.ETHA BULO
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT DPP PARTAI DEMOKRAT
177 — 44
  • WAWASAN KEBANGSAAN ANGGOTADPR RI PERIODE 20142019, DISERTA DENGAN PERSIAPANPENGUCAPAN SUMPAH ANGGOTA DPR RI PADA BULANOKTOBER 2014. SEHINGGA PENGGUGAT TIDAK PERNAHMENGETAHU! BAHWA PENGGUGAT SEDANG DILAPORKANOLEH PIHAK TERGUGAT II DI MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT.f.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan
Putus : 11-01-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 374 K/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — Liza Monalisa Soeratman(T1),Dk,Alam Gunadi Cahyadi(T2)
240 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERIHAL: TIDAK DISERTA SURAT PERMOHONAN KREDIT DANMEMO ANALISA KREDIT ("MAK") DALAM FPK2.1.MENGENAIINDONESIAYang Mulia, proses awal dari permohonan kredit back to back PT.SURAT PERMOHONAN KREDIT PT. ANIMABLUAnimablu Indonesia, berawal dari Kantor KPO Senayan. Adapunpihakpihak yang terkait langsung dan berwenang dalam memprosesFPK permohonan kredit back to back PT.
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Umum Kealfaan mengakibatkan kematianluka
Register : 23-11-2017 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 104/Pid.B/2017/PN Kph
Tanggal 12 April 2018 — Penuntut Umum:
RINDA ADIDA SIHOTANG, SH
Terdakwa:
SONI PRANATA SIJABAT Als SONI Bin MARULI SIJABAT
86 — 26
  • Yang didahului, diserta atau diikuti dengan kekerasan atau ancamankekerasan terhadap seseorang dengan maksud untuk mempersiapkanatau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untukmemungkinkan melarikan diri atau. peserta lainnya atau tetapmenguasai barang yang dicuri;4. Jika perbuatan mengakibatkan kematian;Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turutserta melakukan.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut akandipertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 17-07-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sak
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.PT. Permodalan Siak
2.Koperasi Olak Mandiri
3.Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Bupati Siak
Turut Tergugat:
1.PT. Riau Andalan Pulp and Paper
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
92 — 46
  • Ketentuan mengenai SanksSi; Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannyadisahkan oleh Pemerintah; Pasal 10 222222 2 none nn nnn nnn n nnn nn nnn nnn(1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,para pendiri mengajukan permintaan tertulis diserta akta pendirianKOP@l ASI; 22222 nnonane nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn n nnn nn nee(2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan; (3) Pengesahan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-07-2011 — Putus : 24-07-2013 — Upload : 15-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 374/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 24 Juli 2013 — PT. INDAUDA MELAWAN TONTOWI DJAUHARI L L.J.H. EMAN Drs. M. ALFAN HARIYANTO DESTY LIZA RABAIN
75 — 50
  • Hal ini telah sesuai denganyurisprudensi sebagai berikut:Putusan MARI Nomor 117/K/Sip/1971 tanqgal 2 Juni 1971Gugatan atas ganti rugi yang TIDAK DIJELASKAN DENGAN SEMPURNADAN TIDAK DISERTA DENGAN PEMBUKTIAN YANG MEYAKINKANmengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat,TIDAK DAPAT DIKABULKAN oleh Pengadilan;Putusan MARI Nomor 598/K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat TIDAKDIBUKTIKAN SECARA TERINCI, maka gugatan untuk ganti kerugian
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 24-04-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 14/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
YUYUN FITRIA, A.Md
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
146 — 49
  • denganpidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yangdilakukan dengan berencana;Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU NO.5 tahun 1986 tentangperadilan tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : Orang atauatau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan olehsuatu keputusan tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tataUsaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa diserta
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 23-10-2017 — Putus : 21-03-2018 — Upload : 24-04-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 67/G/2017/PTUN-SMG
Tanggal 21 Maret 2018 — Penggugat:
Anik Rahmawati
Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Kota Semarang
Intervensi:
PT. SUNINDO PROPERTY JAYA
234 — 300
  • Bahwa berdasatkan PASAL 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986, disebutkanSeseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikanHalaman 4 dari 83 hal Putusan Nomor : 67/G/2017/PTUN.SMGoleh suatu Keputusan tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TataUsaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau Tidak Sah,dengan atau tanpa diserta tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi ;3.
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum
Register : 04-07-2017 — Putus : 10-07-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 89/PID/2017/PT KPG
Tanggal 10 Juli 2017 — - YACOB RIWU alias MA'LEDO
67 — 33
  • harus mengandungunsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akanmembawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karenaitu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan ataupun nestafa bagiterdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelahmenjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ketengahmasyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaranpenuh sebagai warga negara yang taat hukum diserta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-05-2014 — Upload : 24-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1756 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 7 Mei 2014 — Suharto Noe (T2),Bambang Hermanto (T1)
62 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga jika perhitungan yang dilakukan oleh AhiBPKP yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam memutuskanperkara, maka dapat dipastikan Majelis Hakim telah berpedoman padaperhitungan yang sangat keliru, selanjutnya pula jika Putusan Pengadilanyang didasari oleh perhitungan yang salah tetap dipertahankan, makaMajelis Hakim telah memutuskan perkara yang diserta atas namaKetuhanan Yang Maha Esa, padahal dasar pertimbangan adalahperhitungan salah dan direkayasa.