Unsur Tanoa Hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tanpa hak ataumelawan hukum, namun kata tanpa hak atau melawan hukum yang banyakditemukan didalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana dapat diariikan sebagaiperobuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijindari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa didalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotka telan ditentukan

Mesin : INRF108634 yang didalilkan milikPelawan yang digunakan sebagai alat dalam tindak Pidana Narkotika sudahsesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti dimaksud Pasal 101ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sertaKUHAP.Bahwa berdasarkan uraian sanggahan dalam Jawaban Terlawan diatas, kamimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksaPerkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan

sematamata untuk konsumsi pribadi, hal tersebut dapatterungkap diantaranya dari kuantitas narkotika yang ditemukan, hasil tes urineTerdakwa dan keadaankeadaan lain yang terungkap dalam hal pengungkapantindak pidana ini;Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas dandengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangansebagaimana diuraikan dalam faktafakta hukum, Majelis Hakim memilihlangsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat(1) huruf a Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

2009 tentang Narkotika pada dasarnyamenentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologiserta dilarang untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan ;Menimbang, bahwa Terdakwa memakai narkotika ini adalah tanpaseizin pihak yang berwenang, yakni Kementerian Kesehatan RepublikIndonesia;Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatanTerdakwa terhadap zat narkotika tidak sesuai dengan apa yang diamanatkanoleh Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 sehingga bersifat melawanhukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsurHalaman 35 dari 39 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/PN Kotini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makakeseluruhan unsurunsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RINomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidair dariPenuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan

dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 131 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang disampaikan PenuntutUmum kepada Terdakwa disusun secara alternatif selanjutnya Majelis Hakimakan memilin salah satu) dakwaan dan selanjutnya mempertimbangkandakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana faktafakta hukum yangterungkap dipersidangan, yaitu sebagaimana dalam dakwaan alternatif keduadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang Undang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika dengan unsurunsur sebagai

47 berat netto 4,2476gram, Kode B 48 berat netto 4,2705 gram adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61 LampiranUndang Undang RINo. 35 tahun 2019 Narkotika.Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2020/PN MdnBahwa Terdakwa dalam menerima, atau menjadi perantara dalam jualbeli Narkotika Golongan adalah melawan hukum dan tidak mempunyai atautanpa izin dari pihak yang berwenang.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 114 ayat (2) Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Subsidair :Bahwa ia Terdakwa Zulkifli pada hari Selasa tanggal 10 Desember2019 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaktidaknya pada waktu bulan Desembertahun 2019 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempatdijalan Letda Sudjono No. 403, depan Sekolah Perguruan Prayatna Medan,Kelurahan Bandar Slamat, Kecamatam Medan Tembung, Kota Meda, PropensiSumatera Utara, dan di jln Pertiwi Gg.

sedang giatgiatnya memberantasPeredaran gelapNarkotika;Keadaan yang meringankan: Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakuiperbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak akanmengulangi perbuatannya; Para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya dan belumpernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana makaterhadap Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

yang terdakwa gunakan untuk menelpon saksiMuhammad Arifin tersebut; Bahwa hasil pemeriksaan atas urine terdakwa adalah urine terdakwamengandung methamphetamine; Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenangsehubungan dengan narkotika jenis shabushabu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, MajelisHakim sependapat dengan tuntutan pidana terhadap terdakwa bahwa terdakwatelah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua yaituPasal 127 ayat (1) huruf a Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika yaitu setiap penyalah guna narkotika Golongan bagi diri sendiri;Menimbang, bahwa pada diri terdakwa tidak menemukan halhal yangmenghapuskan pemidanaan, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasanpemaaf sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan pertama;Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat a/ternatifdanterdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

., dalam Buku Komentar &Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(Penerbit Sinar Grafika: 2011) yang menyatakan : Pemberantasan peredarannarkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai denganPasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lainditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128.

Ahmad Ariandadan Samsul Bahri Damanik (DPO) merupakan milik Samsul Bahri Damanik(DPO) yang dibawa oleh Samsul Bahri Damanik (DPO) untuk digunakan;Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yaitu menggunakan narkotikajenis shabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ataudengan kata lain terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenangdan terdakwa bukanlah pasien atau orang sakit dalam keadaan daruratsehingga memerlukan penyuntikan/ penggunaan Narkotika (lihat ketentuanPasal 43 Undang

undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine RumahSakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor: R/219/IV/YAN.2.4/2018/RS.BHY tanggal 02 April 2018, disimpulkan bahwa didapatkan unsur Sabu(MET) yang terdaftar dalam golongan nomor urut 61 dari UU Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika yang merupakan narkotika pada urine barang bukti milikTerdakwa SYAFWATUL IFAN Bin SUKRI SOFYAN, dimana bukti surat tersebutHalaman 36 dari 40 Putusan Nomor 290/

Program PemerintahRepublik Indonesia yang sedang giatgiatnya memberantas PeredaranNarkotika;Halaman 39 dari 42 Halaman,Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2020/PN Btm.Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya,menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaterhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang

undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Umumyang didakwakan kepada dirinya, sehingga Majelis Hakim mempunyaikesamaan pendapat dengan Penuntut Umum, dengan demikian terhadap unsurSetiap Orang tersebut telah terpenuhi;Ad.2.Unsur Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan UntukDijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam JualHalaman 31 dari 44 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN CbnBeli, Menukar, Atau Menyerahkan NarkotikaGolongan BukanTanamanMelebihi 5 gramMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika pada Bab pasal1 angka 1 Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah :zat atau obat, yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetismaupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahankesadaran, hilangnya rasa, mengurangi Sampai menghilangkan rasa nyeri, dandapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam UndangUndang ini;Menimbang, bahwa unsur ke2 dalam dakwaan Pertama yangdidakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang

terdakwa mengandung methamphetamine termasukNarkotika Golongan ; Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenangatas narkotika jenis shabushabu; Bahwa terdakwa belum menikah Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, MajelisHakim sependapat dengan tuntutan pidana terhadap terdakwa bahwa terdakwatelah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua yaituPasal 127 ayat (1) huruf a Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika yaitu setiap penyalah guna narkotika Golongan bagi diri sendiri;Halaman 41 dari 43 Putusan, Nomor 157/Pid.Sus/2016/PN BkoMenimbang, bahwa pada diri terdakwa tidak menemukan halhal yangmenghapuskan pemidanaan, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasanpemaaf sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan pertama;Menimbang, bahwa karena dakwaan Penunitut Umum bersifat

urut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang NarkotikaMenimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berkesimpulan Bahwa Terdakwa membawa ganja danmenggunakan shabushabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yangberwenang dan Terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotikajenis Ganja dan shabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembanganilmu pengetahuan;Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN.NgaMenimbang bahwa Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika telah mengatur tentang perizinan untuk produksi, pengangkutan,memiliki, menguasai, menyimpan, memakai Narkotika, harus ada izin danMenteri Kesehatan;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari mentenkesehatan untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito NarkotikaGolongan dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram ataumelebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dalamperkara ini adalah ganja yang beratnya

Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa kata tanpa hak atau secara melawan hukum dapatdisamakan pengertiannya dengan tanpa mendapat ijin dari Pejabat yangberwenang atau tanopa wewenang menurut hukum atau bertentangan denganperaturan perundang undangan;Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika telah mengatur segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yangberhubungan dengan Narkotika seperti pengadaan, produksi, penyimpanan danpelaporan, impor dan ekspor,

untuk itu majelis tidak akan menilai secarapositivistik belaka atas fakta fakta yang terungkapkarena hakim bukanlah corong Undangundang, melainkanMajelis juga menggunakan naluri dan nurani dalammenafsirkan fakta fakta untuk menemukan kebenaranmateril guna menjatuhkan putusan yang memiliki rasakeadilan.Bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkapdipersidangan majelis Hakim berpendapat pidana penjarayang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat biladijatuhkan sesuai dengan ancaman pasal 112 ayat (1)Undang

Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang narkotika,untuk itu). majelis akan menjatuhkan pidana penjara dibawah ancaman yang disebutkan dalam pasal 112 ayat (1)Menimbang :Menimbang :Menimbang :Menimbang :Menimbang :44Undang Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang narkotikatersebut.Begitu. pula mengenai pidana denda Majelis Hakimberpendapat bahwa berdasarkan fakta dipersidanganbahwa pangkat Terdakwa adalah Koptu, sehingga besardenda yang dijatuhkan diukur dari segi kemampuanTerdakwa dari = gaji yang di terima

pertimbangan layak tidaknya Terdakwatetapdipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkandengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, halhal yangmemberatkan dan merangankan pidananya, Majelis berpendapat Terdakwatidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan kumlatifdan dalam dakwaan kesatu Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1)huruf a Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa Pasal 127 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakimwajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal55, dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Dalam fakta di persidangan Terdakwa telah dua kali mengkonsumsishabushabu namun tidak secara rutin dan Terdakwa juga menyatakanapabila Terdakwa tidak mengkonsumsi maka perasaan Terdakwa

seluruhnya sudah habis Terdakwa,Saksi Hamdan, Saksi Hermansyah, dan Fadhil (DPO) pergunakan;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yaitu menggunakan narkotikajenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ataudengan kata lain Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenangHalaman 35 dari 40 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2019/PN Jthdan Terdakwa bukanlah pasien atau orang sakit dalam keadaan daruratsehingga memerlukan penyuntikan/ penggunaan Narkotika (lihat ketentuanPasal 43 Undang

undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine RumahSakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor: R/143/III/YAN.2.4/2019/RS.BHY tanggal 01 Maret 2019, disimpulkan bahwa didapatkan unsur sabu(metamfetamina) yang terdaftar dalam golongan nomor urut 61 dari UU No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan narkotika pada urine barangbukti milik Terdakwa Syukri Z.A Bin (alm) Zakaria, dimana bukti suratmenunjukkan bahwa Terdakwa merupakan salah

terungkap di persidangan, diketahuibahwa Terdakwa AHMAD MURSYADA tidak dalam keadaan ketergantungan padanarkotika yakni kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotikasecara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yangsama dan apabila penggunannnya dikurangi dihentikan dan/atau dihentikan secara tibatiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, sehingga dengan demikian iabukanlah sebagai pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (13)Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pulabahwa Terdakwa AHMAD MURSYADA mengkonsumsi shabushabu tersebut dalamkeadaan sadar, tidak di bawah paksaan dan tekanan sehingga dengan demikian iabukanlah sebagai korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalamPenjelasan Pasal 54 UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatansecara terpadu untuk

yaitu Sepanjangbukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuanMenteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan dapat digunakan untukpengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan untuk regensiaSiagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan darimenteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan danNarkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan (Pasal 8 Undang

Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).Menimbang, Bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegasmengenai unsur kesengajaan namun demikian dapat disimpulkan dari sifatperbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatanmenggunakan Narkotika Golongan yang dilakukan tanpa izin dilakukandengan adanya suatu unsur kesengajaan dari Terdakwa.