Kepala Desa dilarang melakukanpengeluaran dan atau menjanjikan pengeluaran atas beban APBdesuntuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBDes kecuali dalamhal tertentu yang bersifat darurat (forcemajeur) kepala Desa denganpersetujuan BPD dapat mengeluarkan anggaran yang dituangkan dalamperubahan atau perhitungan APBDes; Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa KUSHARTOYO Bin ISMIRANbersama sama dengan Sdr ISTIYANTO tersebut di atas, telahmemperkaya diri Terdakwa sebesar Rp95.126.000,00, memperkaya

bahwa Kepala Desa dilarang melakukanpengeluaran dan atau menjanjikan pengeluaran atas beban APBdesuntuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBDes kecuali dalamhal tertentu yang bersifat darurat (forcemajeur) kepala Desa denganpersetujuan BPD dapat mengeluarkan anggaran yang dituangkan dalamperubahan atau perhitungan APBDes;Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa KUSHARTOYO Bin ISMIRANbersama sama dengan Sdr ISTIYANTO tersebut di atas, telahmemperkaya diri Terdakwa sebesar Rp95.126.000,00, memperkaya

2006, pada tanggal 25 Maret 2007, pada hariSelasa tanggal 17 April 2007 atau setidaktidaknya pada sekitar bulanSeptember 2006 sampai dengan bulan April 2007 atau setidaktidaknya dalamkurun waktu tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di KantorKecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBlambangan Umpu yang berwenang mengadilinya, yang menyuruh melakukanatau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya

Putusan Nomor 111 PK/PID.SUS/2016melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negaradengan cara antara lain sebagai berikut:Bahwa berdasarkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Daerah(Setda) Kabupaten Nunukan bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2004terdapat alokasi anggaran sebesar Rp11.102.308.680,00 (sebelas miliarseratus dua juta tiga ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah)untuk pengadaan

Putusan Nomor 111 PK/PID.SUS/2016Dengan telah diterimanya pembayaran harga tanah seperti tersebut di atas,maka telah memperkaya saksi H. Ramli, saksi Sumiati dan saksi Hamdani(Awie);Bahwa Terdakwa H.

lain yang penuntutannya diajukan secaraterpisah/splitsing ), pada tahun 2010 yaitu antara tanggal 22 Juni 2010 sampaldengan tanggal 10 Desember 2010 atau setidaktidaknya suatu hari dalam bulanJuni 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, atau waktuwaktu lain dalamtahun 2010, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong atausetidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi Manokwari, yang secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor KomisiPemilihnan Umum Kota Sorong Tahun Anggaran 2010, yang dilakukan olehBPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor: SR176/PW27/5/2015 Tanggal26 Juni 2015, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Terdakwa MISWANUDDINATMODJO SOEPARTO, BE., Alias Pak IWAN, sebagai Ketua PanitiaPengadaan Barang/Jasa (Panitia Lelang) pada Kantor KPU Kota Sorong TahunAnggaran 2010, adalah sebagai orang yang secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya

yang dipungutnya ke rekening kas negara, serta membuatlaporan pertanggungjawaban fiktif, bertentangan dengan: Undang undang Nomor 6Tahun 2016 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 11Halaman 2 dari 53 halaman putusan Perkara Nomor 18/TIPIKOR/2021/PT BDGTahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, dan PedomanTeknis Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018, melakukanperbuatan memperkaya

duajJuta empat ratus lima belas ribu rupiah)Selain itu Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.71.490.053, (tujuh puluhsatu juta empat ratus sembilan puluh ribu lima puluh tiga rupiah) dari SaksiFITRIANI EKA YUNIAR, S.pd.SD Binti MAHMUD (Bendahara Desa Rajadatu)yang seharusnya untuk dibayarkan ke kas negara sebagai pembayarankewajiban pajak Dana Desa, namun uang tersebut tidak disetorkan ke KasNegara melainkan Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan Terdakwa.Bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memperkaya

Bandungatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara TindakPidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINomor :191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihalPengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya,yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

MUSA TAMRIN,SE dan saksi ARIEF PUTRANTORO YUSRI, SE telah memperkaya PT.Tanjak Raja Perkasa yaitu saksi H.

Mamuju Utara, atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tipikor Mamuju, secaramelawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, Perbuatan manadilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2009 Rachmat SR Sampetodingselaku Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo PT.

Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi;4. Unsur Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;5.

Bangkinang atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalamPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan Negeri kelas 1 APekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara perbuatan tersebutdilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa

AnmadKudang bersamasama dengan saudara Mashuri als Mansur Bin Jimud(dilakukan penuntutan secara terpisah) telah memperkaya terdakwa . AbdulJumrah dan terdakwa II. Anmad Kudang dan saudara Mashuri als MansurBin Jimud (dilakukan penuntutan secara terpisah) atau orang lain sebesarRp. 186.323.739,02, (seratus delapan puluh enam juta tiga ratus duapuluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupian dua sen).Bahwa akibat perbuatan terdakwa . Abdul Jumrah dan terdakwa II.

Divisi Konstruksi VII PTAdhi Karya (Persero) Tbk di jalan Merdeka VIIZ Nomor 6 Denpasar, di Kantor BankDanamon Denpasar Hayam Wuruk di jalan Hayam Wuruk Nomor 130 Denpasar, di KantorBank Mandiri Denpasar Veteran di jalan Veteran Nomor Denpasar atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa danmengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum,perbuatan memperkaya

QQ EINRIPNomor Rekening 850032250 dengan mengatasnamakanpribadi atau tersamar dengan QQ nama proyek, dan selanjutnya secara melawanhukum tanpa sepengetahuan dan seijin Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk,telah menggunakan dana proyek PT Adhi Karya (Persero) Tbk tersebut untukkeperluan yang menyimpang dari kegiatan proyek, yaitu menggunakan uangtersebut untuk keperluan memperkaya terdakwa Ir. Wijaya Imam Santosa BinMarjono sendiri atau orang lain dengan cara sebagai berikut :1.

Aceh Tamiang atausetidak tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang atauPengadilan Negeri Kuala Simpang berwenang untuk memeriksadan mengadili perkara ini, yang secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, trangkaian perbuatan tersebutdilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:Bahwa pada Tahun Anggaran 2007, di dalam DokumenPelaksanaan

Pasal 49 ayat (2) huruf e Keputusan PresidenNomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyiPerbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yangdapat dikenakan sanksi adalah ;: Tidak dapatmenyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontraksecara bertanggung jawabBahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atauorang lain secara melawan hukum, sehinggamengakibatkan negara mengalami kerugian keuangansebesar

Rp.250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawainegeri atau penyelenggara negara karena atau berhungan dengan sesuatu yangbertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya; Menimbang,bahwa mencermati permasalahanpermasalahan terkait tindakpidana Korupsi oleh Aparatur Pemerintahan, dapat dipahami bahwa ada kalanyatindakan aparatur pemerintahan tersebut bukan murni merupakan tindak pidana korupsidengan niat untuk memperkaya

tersebut;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam hal penegakan hukum berupa PTDHsebagaimana dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, dihubungkan denganmuatan substansi tindak pidana Tipikor, oleh karena seorang PNS dalam pelaksanaanTupoksinya hingga terjerat kasus Tipikor, adakalanya tindak pidana korupsi yangdilakukannya tersebut murni tidak dengan niat untuk memperkaya

memerintahkan bendahara desa Irziullah Asfan, S.Kom Bin Salimuntuk membuat laporan realisasi penyerapan dana desa tahap III tahunanggaran 2018 seakan akan telah mencapai 100 % dengan caraterdakwa bersama dengan bendahara membuat laporan di kantor balaidesa dan semua data data yang tertuang dalam laporan atas arahan dariterdakwa sedangkan bendahara memasukkan data data yang diinginkanoleh terdakwa selaku kepala desaBahwa akibat perbuatan dari terdakwa Saikul Alim Bin Tashuri selakuKepala Desa telah memperkaya

memerintahkan bendahara desa Irziullah Asfan, S.KomBin Salim untuk membuat laporan realisasi penyerapan dana desa tahap IIItahun anggaran 2018 seakan akan telah mencapai 100 % dengan caraTerdakwa bersama dengan bendahara membuat laporan di kantor balaidesa dan semua data data yang tertuang dalam laporan atas arahan dariTerdakwa sedangkan bendahara memasukkan data data yang diinginkanoleh Terdakwa selaku Kepala DesaBahwa akibat perbuatan dari terdakwa Saikul Alim Bin Tashuri selakuKepala Desa telah memperkaya

Kalium) yang berkas perkaranyadiajukan tersendiri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jayapura.Pada periode bulan Nopember 2012 sampai bulan Desember 2012 atau padasuatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Perkebunan danKehutanan Kabupaten Keerom atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Negeri Jayapura, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,dan yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya

Nomor 1710 K/Pid.Sus/2016Padahal yang benar adalah dalam pembuktian unsur ke2 ini tidakdapat dipisahkan dengan unsur ke 3 yakni, "melakukan perbuatanmenyalahgunakan kewenangan", karena unsur memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, merupakan unsur subjektifyang melekat pada bathin pembuat, dan unsur ini merupakan tujuansipembuat dalam melakukan perbuatan "menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karenajabatan atau kedudukan", yakni untuk menguntungkan

Memperk: ndiri rang lain korporasi ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah melakukan suatu perbuatanyang dapat mengakibatkan bertambahnya kekayaan diri Terdakwa sendiri atau orang lain atausuatu korporasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Penuntut Umumtidak dapat membuktikan seberapa besar kekayaan Terdakwa atau orang lain atau suatukorporasi sebelum Terdakwa melakukan tindak pidana dan berapa besar kekayaan Terdakwasetelah melakukan perbuatan

pidana, sehingga tidak dapat dibuktikan perbuatan Terdakwatersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsurmemeperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti secara sah danmeyakinkan;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti makaTerdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut diatas;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan

;Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Sinta Hutasoit, sebagaimanadiuraikan di atas yang bertentangan Peraturan Presiden RI Nomor : 54Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut adalahdengan maksud memperkaya diri Terdakwa Sinta Hutasoit atau setidaktidaknya memperkaya orang lain, dalam hal ini Rosenty Simanjuntakatas terealisasinya pembayaran 100 % pekerjaan sedang kenyataannyabobot prestasi fisik pekerjaan pembangunan Rumah Khusus KemenperaRI hanya 92,123 % dan juga tidak sesuai

., selaku Kepala SDN LajuDesa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, pada waktu yang tidakdiingat sekitar bulan September tahun 2012 dan Oktober tahun 2012 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di SDN LajuDesa Laju, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima atau setidaktidaknya padatempattempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

Rusdi sebesar Rp81.000.000,00, saksi Herman Miskansebesar Rp9.750.000,00 dan saksi Kurniawan sebesar Rp8.200.000,00; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melawan hukum in casu, telahmengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai hasil audit BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Nusa TenggaraBarat (NTB) Nomor LAINV842/PW.23/5/2013 tanggal 31 Desember 2013,sebesar Rp143.116.321,00 (seratus empat puluh tiga juta seratus enam belasribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) yang signifikan memperkaya

ACHMAD KIAT alias ACHMAD terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Secara bersamasama dengan cara melawan hukum memperkaya orang lain yang dapatmerugikan keuangan Negara sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat ayat(1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 jopasal 55 ayat 1 ke1

Halmahera Selatan atausetidaktidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, sebagai mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan,secara Melawan Hukum Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain AtauSuatu.

UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN YANG MEMPERKAYADIRISENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalahmenjadikan seseorang /orang lain / korporasi yang belum kaya menjadi kayaatau apabila sudah kaya bertambah kaya;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuantentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1),dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum dari ketentuan tentang tindakpidana korupsi tersebut merupakan sarana

Unsur "Setiap Orang""Memperkaya Diri Sendiri atauOrang Lain atau SuatuKorporasi;2. Unsur3. Unsur"Secara Melawan Hukum"4. Unsur"Yang Dapat Merugikan KeuanganNegara atau Perekonomian5. UnsurNegara""Sebagai orang yang melakukan,yang menyuruh lakukan atauyang turut serta melakukanperbuatan"Ad. 1.

Unsur: Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atauSuatu KorporasMenimbang, 63.Menirnbang, bahwa pengertiaan umum tentang memperkayaadalahperbuatan yang dilakukan dengan maksud menambah kekayaan,sehingga timbulsuatu keadaan bertambahnya kekayaan ;Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat bukti yangdiajukan olehPenuntut Umum, yang dapat membuktikan berapa kekayaan terdakwaataukekayaan orang lain atau kekayaan suatu korporasi sebelumterdakwa melakukanperbuatan, dan berapa kekayaan diri terdakwa

atau kekayaanorang lain ataukekayaan suatu korporasi sesudah terdakwa melakukan perbuatan,oleh karena itutidak dapat diketahui apakah terdakwa atau orang lain atausuatu korporasibertambah kaya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut makaunsur"memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"tidak terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindakpidana dalamdakwaan prirnair tidak terbukti, maka terdakwa tidak terbuktimelakukan tindakpidana dalam dakwaan primair

Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan NegeriSurabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Jika antara beberapaperbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan, ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi

secara mandiri yang didasarkan pada kebijakanpemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruhkehidupan rakyat; Menimbang, bahwa kerugian bagi keuangan atau perekonomian Negara/kerugian negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya secara sempurna suatutindak pidana Korupsi, melainkan akibat kerugian negara dapat timbul dari perbuatanmenguntungkan diri/memperkaya

diri tersebut di atas oleh karena itu ukuran untukdapat timbulnya kerugian tersebut didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orangpada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yangdikategorikan memperkaya diri tersebut ; Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaiman telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 kata DAPATsebelum frasa Merugikan Keuangan atau Perekonomian Negara menunjukkan bahwatindak pidana korupsi merupakan delik

membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkaratersebut;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli, dan keterangan Terdakwa sertamemperhatikan Petunjuk, bukti Surat maupun Barang Bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa RUDIYANTO, A.Md terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Ssecara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya

rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran2017, pada waktu antara bulan Maret 2017 sampai dengan Juli 2017 atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2017, di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kab.Bombana atau setidaktidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari wilayah Sulawesi Tenggara yang berhakmemeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut :Ad. 1. Unsur setiap orang.Halaman 47/62 halaman, Putusan No. 13/Pid.SusTPK/2020/PN.kdiMenimbang, bahwa kata setiap orang tersebut adalah sepadan dengan kata barangsiapa atau hij yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik.