Jawaban Tergugat II melalui suratnya Nomor :31 / PAN SBW/2010, tertanggal 29 Nopember 2010(Objek sengketa nomor 3) menyatakan bahwapelaksanaan Tender Pengelolaan dan PengusahaanSarang Burung Walet Kabupaten Bima Tidak mengacusecara utuh pada Keppres No. 80 Tahun 2003 TentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah, tetapi =menggunakan Perda KabupatenBima No. 4 Tahun 2000 dan Peraturan Bupati Bima No.631 Tahun 2005 berdasarkan asas hukum Lexe.

Tender Pengelolaan dan Pengusahaan Sarangburung walet di Kabupaten Bima dilakukanoleh suatu panitia yang tidak memilikikualifikasi keahlian dalam pengadaanbarang dan jasa Pemerintah sebagaimanayang disyaratkan oleh peraturanperundang undangan (dalam halini ketentuan pasal 10 ayat (4) huruf f, Keppres 80Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan barangdan jasa Pemerintah), sehingga hasil pekerjaannya tidakdapat dipertanggungjawabkan ;b.

Tetapirealitasnya dalam pelaksanaan tenderPengelolaan dan Pengusahaan Sarang burungWalet di Kabupaten Bima Tahun 2010 yangdilakukan oleh Tergugat II tidakditentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)yang dimaksud, sehingga tidak ada patokanuntuk menentukan tingkatan kewajaranharga penawaran dari para peserta Tender.Hal ini selain menyalahi cara berpikiryang sehat juga menyalahi ketentuan Pasal13 Keppres 80 Tahun 2003 tentang pedomanpelaksanaan Pengadaan barang dan jasaPemerintah, dan membuka~ peluang

Selain itu dilihat dari isinya ObyekSengketa tersebut mengandung ketidak pastian hukumkarena mengabaikan hukum sebagai satu sistim normasebagaimana tersebut dalam = pernyataan Tidakmengacu secara utuh pada Keputusan Presiden Nomor80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaanbarang dan jasa Pemerintah serta juga mengandungkesalahan secara hukum karena menempatkan' PerdaKabupaten Bima dan Peraturan Bupati Bima sebagaiLex Specialis dari Keppres 80 Tahun 2003 ;Bahwa Obyek Sengketa nomor 5 juga

Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telahbeberapa kali diubah dengan Perpres No. 95 Tahun2007 tentang perubahan ketujuh atas Keppres No. 80Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaanbarang dan jasa Pemerintah, khususnya ketentuanpasal 10 ayat (4) yang mensyaratkan panitia tenderharus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barangdan jasa Pemerintah junctis pasal 13 yangmensyaratkan adanya Harga Perkiraan Sendiri (HPS)yang disusun oleh Panitia Tender sebagai alat untukmenilai kewajaran harga

Keputusan Presiden (Keppres) R.I.

Keputusan Presiden (Keppres) R.I. Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPengelolaan Barang/Jasa Pemerintah.

Proses pengadaan barang dan jasa harus berdasarkan Keppres No.80Tahun 2003 dan harus diumumkan, disosialisasikan pada 1 (satu)halaman besar diharian Media Indonesia.f. Menetapkan dalam rapat untuk menggugankan 1 (satu) set spesifikasiproduk.g. Proses dan prosedur pengadaannya dilaksanakan dengan lelang umumdimasingmasing satuan kerja (BPPLSP) yang didahului dengantahapan aanwajzing/penjelasan dokumen lelang.h.

yang baik agar dapat mengantisipasi kemunglinanpenyelewangan/KKN, maka saya minta kepada Ketua Panitia agar setiap sayamenandatangani Kontrak/SPMK dilampirkan Surat Pernyataan yang menyatakanbahwa setiap yang melaksanakan proses lelang tidak melanggar Keppres No.80 TahunHal. 18 dari 27 hal.

fakta dan bukti hukum yangmenyesatkan, yang berakibat/menimbulkan persepsi /opini negatif terhadap prestasiPemohon Kasasi dalam pelaksanaan pengadaan pencetakan Ijazah, Surat KeteranganHasil Ujian Nasional dan pengadaan buku tahun 2007, yang nyatanyata sudahberdasarkan Keppres No.80 Tahun 2003, UndangUndang No. 1 Tahun 2004.Penggugat dalam hal pelaksanaan Pelelangan bertanggung jawab langsung kepadaDirektur Jenderal Pendiddikan Luar Sekolah selaku atasan langsung Penggugat.

Djaya Putra S, MBA, MM, dalamPersidangan pada Tingkat Pertama, bahwa proses prosedur penyusunan HPS/OE untukpengadaan percetakan Ijazah, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, dan pengadaanbuku dilingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal,sudah berdasarkan pada ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003, bahkan sdr. Ir.

DjayaPutra S, MBA, MM, menyatakan bahwa seluruh proses/tahapan, tahapan prosedurpelaksanaan pelelangan sudah berdasarkan ketentuan Keppres No.80 Tahun 2003.Lebih lanjut dinyatakan dalam Persidangan bahwa dal Keppres No.80 Tahun 2003,HPS/OE digunakan, 1). Alat untuk menilai kewajaran penawaran harga. 2). Menetapkanbesarnya nilai jaminan pelaksanaan pekerjaan. 3). Tidak daapat digunakan untukmenggugurkan penawaran.

Padatanggal10 Mei 1967, KOLOGNAS dibubarkan dan dibentuk Badan UrusanLogistik(Bulog) berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.114/KP) 1967 9 ~nn2nnnnno nner en nnn nn nnnnnnannnenannnnnansnnenennannananc) Dasar eksistensi dan kedudukan hukum Bulog terjadi dinamika sesuaid)dengan perkembangan kebijakan pemerintah, antara lain denganterbitnya Keppres RI No.11/1969 tanggal 22 Januari 1969, KeppresNo.39/1978 tanggal 5 Nopember 1978, Keppres RI No.103/1993,Keppres No.61/M Tahun 1995, Keppres No.50 Tahun

1995, danselanjutnya dengan Keppres RI No.19 Th.1998 peran Bulog diciutkanhanya mengelola komoditi beras saja.

Dalam perkara a quo,Tergugat sama sekali tidak memenuhi syarat atau kualitas sebagai Pihak(error in persona), dengan alasan hukum sebagai berikut:9.1.Berdasarkan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 dan Permen AgrariaNomor Tahun 1994, maka:9.1.1.

No. 1784 K/Pdt/201510.11.Keppres Nomor 55 Tahun 1993 dan Permen Agraria Nomor 1 Tahun1994 tersebut;Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 dan PermenAgraria Nomor 1 Tahun 1994 tersebut, maka dalam perkara a quo, ada3 (tiga) pihak yang terlinat dalam proses Pengadaan Tanah, yaitu:10.1.10.2.10.3.Panitia Pengadaan Tanah yaitu pihak yang melaksanakanpembebasan tanah yang terdiri dari 9 orang yang semuanyaberasal dari instansi pemerintah, dalam parkara a quo yaitupejabatpejabat dari lingkungan pemerintah

Kementerian Pekerjaan Umum;Bahwa tugas yang uiama dan paling panting dari Panitia PengadaanTanah, antara lain adalah:11.1.mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan,tanaman dan Bendabenda lain yang aaa kaitannya dengan tanahyang hak atas tanahnya akan dilepaskan atau diserahkan (Pasal 8huruf a Keppres Nomor 55 Tahun 1993);. mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang hakatasnya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yangmendukungnya (Pasal 8 huruf b Keppres Nomor

No. 1784 K/Pdt/201512.13.Bahwa tugas yarg utama dan paling penting dari Instansi Pemerintahyang memerlukan tanah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum,antara lain adalah:12.1. mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanahdan Panitia Pengadaan Tanah (Pasal 8 angka 5 Keppres Nomor55 Tahun 1993 dan Pasal 14 Permen Agraria Nomor 1 Tahun1994);12.2. membayar uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atastanah (Pasal 8 angka 6 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 dan Pasal28 ayat 2 Permen Agraria

Penetapan lokasi pembangunan (Pasal 4 Keppres Nomor 55Tahun 1993 dan Pasal 6 Permen Agraria Nomor 1 Tahun 1994);7.2. Penyuluhan (Pasal 8 ayat 4 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 danPasal 10 Permen Agraria Nomor 1 Tahun 1994);7.3. Penetapan batas lokasi tanah (Pasal 11 Permen Agraria No. 1Tahun 1994);7.4. Inventarisasi bidang tanah (Pasal 8 ayat dan Pasal 11 PermenAgraria Nomor 1 Tahun 1994);7.5. Pengumuman hasil inventarisasi (Pasal 13 Permen Agraria Nomor1 Tahun 1994);Hal. 28 dari 45 hal. Put.

Dengan pengajuan sanggah banding tersebut diluar ketentuan Keppres No. 80 tahun 2003 ; Bahwa kebocoran sistem bukan karena kesalahan sistem LPSEsehingga kejadian terbukanya Berita Acara Hasil Pelelangan(BAHP) sebelum ditandatanganinya kontrak tidak bertentangandengan prinsip pengadaan dalam Keppres No. 80 tahun 2003 dantidak mempengaruhi hasil evaluasi dari proses pengadaan Bahwa kemudian Tergugat (Kepala Dinas Pendapatan PropinsiBali) menerbitkan surat tanggal 4 Agustus 2010, No.027/4361/Dispenda

Percetakan Bali dengan harga penawaransebesar Rp. 5.720.000.000, (Lima miliartujuh ratus dua puluh juta rupiah) terdapat selisihpenawaran sebesar Rp. 1.027.675.000, (Satu miliar duapuluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;Bahwa menurut Keppres No. 80 tahun 2003, bagian ketigaPasal 3 (prinsip dasar), pengadaan barang/jasa wajibmenerapkan prinsip prinsip : efisien, efektif dan ethikapengadaan barang/jasa.

PercetaanBali pada tanggal 23 April 2010 jam 11.30 wita melalui LPSEyang semestinya baru boleh = diumumkan tanggal29 April 2010 karena bersifat rahasia Bahwa terlepas dari itu) semua yang jelas pelelangan tanggal29 Maret 2010 sesuai Pengumuman Pelelangan Umum Nomor027/327/PB/ULP.Aset. tanggal 29 Maret 2010, telah tidaksesuai atau menyimpang dari ketentuan Keppres No. 80 tahun2003 beserta lampirannya, sehingga adalah pantas dan wajarTergugat melakukan Pelelangan Ulang terhadap PekerjaanPengadaan Blanko

SKPDKB dan Label Edar Mikol PelaksanaanPelelangan Ulang untuk menghindari adanyapemborosan/kebocoran keuangan negara dalam hal iniPemerintah Daerah Propinsi Bali disamping itu) memberikankesempatan kepada peserta lelang untuk melakukan persainganyang lebih sehat dan penilaian yang lebih obyektif terhadapRKS (Rencana Kerja Syarat syarat) sejalan dengan tujuantujuan yang telah ditentukan dalam Keppres Nomor 80 Tahun2003 beserta peraturan peraturan perubahannyaMenimbang, bahwa kedua belah pihak yang

Bahwa dari susunan keanggotaan Panitia Pembebasan Tanah tersebut, telahterlihat dengan tegas bahwasanya gugatan Penggugat disusun secara tidakberdasar hukum karena apabila pelaksanaan gantirugi atas objek sengketadilakukan berpedoman kepada Keppres No. 53 Tahun 1993 maka berdasarkanketentuan Pasal 7, Panitia Pengadaan Tanah harus diketuai oleh WalikotaMedan;f.

Bahwa gugatan Penggugat telah disusun secara tidak berdasar hukum akansemakin terlihat apabila dihubungkan dengan Pasal 25 Keppres No. 53Tahun 1993 yang menentukan: ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagipelaksanaan keputusan Presiden ini, dilakukan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat pertimbangan dariMenteri Dalam Negeri. Ini rarti, Keppres No.

Bahwa peraturan pelaksanaan Keppres No. 53 Tahun 1993 diatur dalamPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor1 Tahun 1994 yang mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 1994 sehingga jelasdan nyata terhitung sejak tanggal 14 Juni 1994, Keppres No. 53 Tahun 1993baru berlaku efektif sebagai pedoman untuk pengadaan tanah bagipelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;h.

Bahwa oleh karena objek sengketa dipergunakan untuk keperluanpembangunan perumahan, yaitu: bukan untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Keppres No. 53Tahun 1993, peruntukan tersebut TIDAK TERMASUK dalam pengertianpembangunan untuk kepentingan umum;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (8) Keppres No. 53 Tahun 1993maka secara yuridis, pembangunan perumahan di atas objek sengketa olehTergugat merupakan Pengadaan tanah SELAIN untuk pelaksanaanpembangunan

Bahwa Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan aquo karenaseharusnya Penggugat lebin dulu mengajukan upaya administratif berupakeberatan kepada Gubernur Sumatera Utara menurut tata cara yang diaturdalam Pasal 20 Keppres No. 55 Tahun 1993 yang menentukan:Halaman 29Putusan No. 29/Pdt.G/2014/PN.Mdn.301.

TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA TERGUGAT Bahwa dengan adanya program penjaminan pemerintah berdasarkanKeppres No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap KewajibanPembayaran Bank Umum sebagaimana telah dirubah Keppres No. 17 Tahun2004 tentang Perubahan Keppres No. 26 Tahun 1998 yang kemudian dirubahkembali oleh Keppres No. 95 Tahun 2004 tentang Perubahan Keppres No. 17Tahun 2004, maka Penggugat dengan rasa aman dan percaya menempatkandananya pada Tergugat melalui rekening tabungan.Bahwa pada tanggal

No. 26 Tahun 1998 tentangJaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum sebagaimanatelah dirubah Keppres No. 17 Tahun 2004 tentang Perubahan KeppresNo. 26 Tahun 1998 yang kemudian dirubah kembali oleh Keppres No.95 Tahun 2004 tentang Perubahan Keppres No. 17 Tahun 2004 denganjelas dan tegas, dinyatakan :"Pemerintah memberi jaminan bahwa kewajiban pembayaran bank umumkepada para pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi.Bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Keppres No. 26 Tahun 1998 tentangJaminan

Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum sebagaimanatelah dirubah Keppres No. 17 Tahun 2004 tentang Perubahan KeppresNo. 26 Tahun 1998 yang kemudian dirubah kembali oleh Keppres No.95 Tahun 2004 dinyatakan:a.

TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEHTERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT IIIBahwa sebagaimana telah Penggugaturaikan dalam butir 11 dan butir 12di atas, pemerintah berkewajiban untuk menjamin kewajiban pembayaran bankumum kepada para pemilik simpanan dan krediturnya.Bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 Keppres No. 26 Tahun 1998 tentangJaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum sebagaimana telahdirubah Keppres No. 17 Tahun 2004 tentang Perubahan Keppres No. 26 Tahun1998 yang kemudian

dirubah kembali oleh Keppres No. 95 Tahun 2004 tentangPerubahan Keppres No. 17 Tahun 2004 dinyatakan:1.

Pasal 36 Keppres No. 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasaPemerintahi. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratuspersen) sesuai dengan yang tertuang dalamkontrak, penyedia barang/jasa mengajukanpermintaan secara tertulis kepada penggunabarang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.10ayat (1):ii.

Berdasarkan Keppres 80/2003 jo Perpres 8/2006:Lampiran Bab Il tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa YangMemerlukan Penyedia Barang/Jasa, huruf D nomor 4. PengadaanBarang huruf c. Persiapan Pelaksanaan Kontrak dilakukan sebagaiDGIIKUL~~ n= nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nm nn mannana. Penyedia barang membuat penjelasan rinci terhadap barangyang akan dikirim untuk pabrikasi sesuai dengan pesanan.b.

Pasal 36 Keppres No. 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasaPemerintahi.

Berdasarkan Keppres 80/2003 jo Perpres 8/2006Lampiran Bab Il tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa YangMemerlukan Penyedia Barang/Jasa, huruf D nomor 4. PengadaanBarang huruf c. Persiapan Pelaksanaan Kontrak dilakukan sebagaiDISTIKUT, 5 ~~~ ~~ nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn mn erin mn nnmnmrinime. Penyedia barang membuat penjelasan rinci terhadap barang yangakan dikirim untuk pabrikasi sesuai dengan pesanan.

Berdasarkan Keppres 80/2003 jo Perpres 8/2006Lampiran Bab Il tentang Proses Pengadaan Barang/Jasa YangMemerlukan Penyedia Barang/Jasa, huruf D no. 4 PengadaanBarang, huruf k.Pembayaran :2 2202 no no o2=Penyelesaian pembayaran hanyadapat dilaksanakan setelahbarang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serahterima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi denganberita acara hasil uji coba282.

Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasakontrak/perjanjian/SPK dan lain lain,Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah jo.

/jasa.Sedangkan Pasal 9 ayat (2) mengatur :Pejabat Pembuat Komitmen diangkat dengan surat keputusan PenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/PemimpinBHMN/Direksi BUMN/BUMD.Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat 3 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 TentangPedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah jo.

No. 2343/PID.SUS/20112006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keppres nomor 80 Tahun 2003Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa menyebutkan :Tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam pengadaan barang/jasaadalah:a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;b. Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;c.

YUSTA KARYA selaku pihak pelaksanapekerjaan (penyedia barang/jasa) kepada Badan Kesejahteraan Sosial Daerah(BKSD) Propinsi Sulawesi Barat melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)sebagai salah satu syarat dapat dicairkannya Pembayaran Lunas 100% atassuatu pekerjaan, dimana berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentangpedoman pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Pemerintah jo.

No. 2343/PID.SUS/2011kesepemahaman dari para sarjana hukum adalah segala sesuatutindakan yang bertentangan dengan undangundang adalahdikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;Bahwa terkait dengan mekanisme pembayaran pekerjaan kepadaPenyedia Barang/ Jasa, Pasal 36 ayat (1), (2), (8) Keppres Nomor 80Tahun 2003 jo.

Cahaya Ragil padatahun 2008 yang telah melalui mekanisme pengadaan yang sah sesuaidengan ketentuan yang tertuang dalam Keppres 80 Tahun 2003 TentangPengadaan barang dan jasa.7.

pengadaan barang dan jasapemerintah, baik Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun pihak ketiga/rekananharus tunduk dan patuh pada ketentuanketentuan dalam Keppres 80 Tahun2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Cahaya Ragil pada tahun 2008 yang telahmelalui mekanisme pengadaan yang sah sesuai dengan ketentuan yangtertuang dalam Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan barang dan jasa.7. Jawaban poin 2 dalam Tindakan PendahuluanPutusan.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara iniadalah mengenai penyediaan barang dan jasa yang dilakukan dalam kurun waktutahun 2006 sampai dengan tahun 2008, maka landasan aturannya adalah KeppresNomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah, dan proses penyediaan barang tersebut haruslah sesuai denganprosedur yang diatur dalam Keppres tersebut;Menimbang, bahwa di dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 TentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Cahaya Ragil pada tahun 2008 yang telahmelalui mekanisme pengadaan yang sah sesuai dengan ketentuan yangtertuang dalam Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan barang dan jasaPutusan.

INDRIANI mendapatkan fee sebesar 2 % dari nilai kontrak proyektersebut ;Hal ini bertentangan dengan Keppres 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan Perpres Nomor 85 Tahun 2006 tentang pedomanpelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 32 ayat (8) yangmenyatakan penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawabseluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain ;Bahwa Terdakwa ll. HJ.

(duapuluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;Sehingga hal ini bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perpres Nomor 85 Tahun 2006tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Pasal34 yang menyatakan Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatanpengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa (para pihak) apabila terjadiperubahan lingkup pekerjaan, metode kerja, atau waktu pelaksanaan sesuaiHal. 5

Dan bertentangan dengan Pasal 49 ayat (2)huruf (e) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Perpres Nomor 85 Tahun 2006 yang menyatakan penyediabarang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak secarabertanggung jawab ;Pada tanggal 6 Desember 2007, Terdakwa .

Pembayaran termynIV tertanggal 7 Desember 2007 padahal proyek Tanggul Pemecah Ombak diDesa Tonyaman Kecamatan Binuang saat itu masih dalam masa pemeliharaanyang akan berakhir tanggal 28 Mei 2007 ;Hal ini bertentangan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Perpres Nomor 85 Tahun 2006 tentangpedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah Pasal 36 ayatHal. 11 dari 22 hal. Put.

PinalulaDadirhea diterima Pejabat yang berwenang menetapkan (PPK) dalammasa sanggah (26 s/d 30 Mei 2009) ternyata tidak benar (sesuai Pasal 27ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 sub a s/d e) menyatakan : Pesertapemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan baik secara sendirimaupun bersamasama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan SuratSanggahan kepada Pengguna barang/jasa apabila ditemukan :a.

No. 250 K/TUN/2010.SERAN (sesuai dengan Ketentuan Pasal 31 ayat (1) Keppres No. 80Tahun 2003) ; Bahwa terhadap sanggahan banding tersebut Tergugat mengeluarkanSurat No. 600/749/APP, tertanggal 19 Juni 2009 perihal JawabanSanggahan Banding yang intinya adalah meminta kepada Panitia untukmenindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku ;5.

menyatakanbahwa dokumendokumen yang memilih dan menetapkan Penggugatsebagai penyedia jasa konstruksi bersifat mengikat bagi kedua belah pihakdan salah satu pihak tidak dapat mengubah dokumendokumen tersebutsecara sepihak ; Bahwa permintaan dokumen pelelangan dari Kabag APP melalui SuratSekretaris Daerah yang terdiri dari dokumen lelang, risalah aanwijzing,dokumen penawaran dari yang terendah sampai pemenang, permintaandokumen oleh Kabag APP tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 10ayat (5) sub f Keppres

PinalulaDadirhea, sehingga bertentang dengan Pasal 27 ayat (5) Keppres No. 80Tahun 2003 menyatakan bahwa Bupati wejib membenkan jawabanselambatlambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak Surat SanggahanBanding ditenma ;Dari uraianuraian diatas terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat telah mengandung cacat hukum :Hal. 5 dari 11 hal. Put.

No. 250 K/TUN/2010.e Bertentangan dengan Perundangundangan yang berlaku sebagaimanaditentukan dalam Pasal 53 ayat 2a UndangUndang No. 9 Tahun 2004tentang Perubahan UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara ;e Telah bertentangan dengan Azas Umum Pemerintahan Yang Baiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 b UndangUndang No. 9tentang Perubahan UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara ;e Telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (5) Keppres No. 80 Tahun