kepada Tergugat melalui Surat Nomor : 186/152/W.SU/2003 tanggal 20 Agustus 2003 sebesar Rp. 522.637.304, (lima ratusdua puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah),sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Susulan Hasil Operasi Petir Toba2003 No. 02.BA/TS.OPTR/ 090/BIUS/2003 ;Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan pengadilan dalam perkara ini dan ada dugaan yang beralasan Tergugat akan mengalihkan /memindahtangankan / menjual harta miliknya guna menghindaripelaksanaan

Kerugian berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (persero)Nomor : 068.K/010/DIR/2000 tanggal 26 april 2000 tentangPenertiban Pemkaian Tenaga Listrik (P2TL) atas pelanggaranyang dilakukan Tergugat dikategorikan pelanggaran kategori Cdan dikenakan tagihan susulan sebesar Rp. 508.322.304, (limaratus delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empatrupiah ).b.

Menghukum Tergugat untuk terlebih dahulu melaksanakan kewajibannyamembayar tagihan susulan kepada Penggugat sebesar Rp. 522.637.304,(lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratusempat rupiah) ;2.

Menyatakan Penggugat dapat menggunakan haknya untuk melakukanpemutusan sementara aliran listrik kepada Tergugat selama Tergugattidak melaksanakan pembayaran tagihan susulan sebesar Rp.522.637.304, (lima ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuhribu tiga ratus empat rupiah) kepada Penggugat ;Il. DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Medanadalah sah dan berharga ;3.

jumlah tagihan susulan sebesar Rp. 508.322.304, (lima ratusdelapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah) tidakdiperinci secara jelas kerugian tersebut serta darimana perolehan jumlahtagihan susulan sebesar Rp. 508.322.304, (lima ratus delapan juta tigaratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah) tersebut, sebabseharusnya Penggugat menguraikan perincian kerugian secara jelas danlengkap ;Bahwa oleh karena Penggugat tidak merinci secara jelas berapakerugian yang diderita

Maka Pihak Kesatu (Toni Harsono atau Penggugat) bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi berupa Tagihan Susulan kepada PihakKedua (PT. PLN Cab. Medan) yang besarnya ditentukan berdasarkanketentuan yang berlaku, oleh Pihak Kedua (PT. PLN Cab.

/Tergugat dk.mohon kepada Bapak Hakim yang terhormat agar Tagihan Susulan yang telah1213dibayar pada tanggal 03 Juli 2012 oleh Tergugat dr./Penggugat dk. sebesarRp.181.518.000, dinyatakan sah dan berkekuatan hukum ;Bahwa Penggugat dr./Tergugat dk. patut memutuskan listrik ke pabrik PT. CiptaMebelindo Lestari Jl. Dsn IV Tj.

PLN.tertanggal 16 Januari 1996;3 Menyatakan sah pembayaran Tagihan Susulan teftanggal 03 Juli 2012sebesar Rp.181.518.000, (seratus delapan puluh satu juta lima ratus delapanbelas ribu rupiah);4 Menolak gugatan Para Penggugat dr./Para Tergugat dk. untuk selain danselebihnya;Ill. DALAM KONPENSI/ DALAM REKONPENSIT:e Menghukum Para Tergugat dk.

sebesar Rp.181.518.000, dinyatakansyah maka secara otomatis Terbanding/ Penggugat benar melakukankesalahan maka dikenakan tagihan susulan.

PLN.tertanggal 16 Januari 1996;3 Menyatakan sah pembayaran Tagihan Susulan teftanggal 03 Juli 2012sebesar Rp.181.518.000, (seratus delapan puluh satu juta lima ratus delapanbelas ribu rupiah);4 Menolak gugatan Para Penggugat dr./Para Tergugat dk. untuk selain danselebihnya;Il.

Danang Eko Saputro diajakoleh Terdakwa ke tempat tinggal Terdakwa di Malang dan ditawari olehTerdakwa akan diusahakan mengikuti susulan pendidikan Secata PKTNI AD tahun 2010, setelah itu) Sdr. Danang Eko Saputromemberitahukan Saksi 1 agar mengirim uang sebesar Rp. 10.000.000,(sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening BRI atas namaWiluk Mei Karyati untuk biaya susulan pendidikan.5.

Danang Eko Saputrodiajak oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa di Malang dan ditawari olehTerdakwa akan diusahakan mengikuti susulan pendidikan Secata PKTNI AD tahun 2010. Kemudian Sdr. Danang Eko Saputro memberitahuSaksi agar mengirim uang sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah)kepada Terdakwa melalui rekening BRI atas nama Wiluk Mei Karyatiyang katanya untuk biaya susulan pendidikan.3.

Uang tersebutmenurut keterangan Terdakwa akan digunakan untuk mengurus anakSaksi yang sudah gagal dalam seleksi masuk Secata TNI AD agar bisamasuk mengikuti pendidikan Secata secara susulan.11.

Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 22.30 Wib,anggota Tim Denintel Jember dan Malang mendapat informasi bahwaPeltu Berita Surya, anggota Pelatin Secaba RindamV/Brw Jembermendapat telepon dari Terdakwa bahwa ada 6 orang calon siswaSecaba PK Tahap akan mengikuti pendidikan susulan di SecabaRindamV/Brw, dan Terdakwa meminta bantuan untuk mencarikantempat penginapan untuk menampung 6 orang calon tersebut sambilmenunggu Skep susulan untuk mengikuti susulan masuk Dik SecabaRindamV/Brw.5.

Malang, yangtujuannya untuk mengikuti susulan seleksi Secaba dan Secata PK TNIAD.19Saksi IX7.

menyatakan bahwapada tanggal 1 Agustus 2014,Kuasa Hukum Penggugat/ Pembandingtelah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus olehPengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Juli 20013, Nomor: 777/Pdt.G/ 2011/PN.DPS,untuk diperiksa dan diputus dalam peradilantingkat banding ;Membaca Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yangdibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yangmenyatakan bahwa pada tanggal 3 tanggal 20 Nopember 2013 (suratSusulan ) dan tanggal 13 Pebruari 2014 (Surat Susulan

Il) dan tanggal21 April 2014 (surat Susulan Ill), permohonan banding tersebut telahdiberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada pihakTergugat/Terbanding melaui Kedutaan Besar Perancis/French Embassyalamat di Jalan MH.Thamrin No.20 Jakarta Pusat ; Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh KuasaHukum Penggugat/Pembanding dan Surat Memori Banding tersebuttelah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada PihakTergugat/Terbanding pada tanggal 1 Oktober 2013, tanggal 20Nopember

2013 (surat Susulan I) dan tanggal 13 Pebruari 2014 (SuratSusulan Il) dan tanggal 21 April 2014 (surat Susulan III), memoribanding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah danseksama kepada pihak Tergugat/Terbanding melaui Kedutaan BesarPerancis/French Embassy alamat di Jalan MH.Thamrin No.20 JakartaPUSAt nnnnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn enn teen e nnn nncnncnnnsseneeMembaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan olehKuasa Hukum Pihak Tergugat/Terbanding

sebagian;

;

Yang merugikan PT.PLN(Persero) Area Medan.9. bahwa hasil temuan di lapangan atas nama Pelanggan Yayasan Amiktelah melakukan Pelanggaran P.III. meyambung secara liar sebelum APP.Sehingga terhadap Tergugat dikenakan Tagihan Susulan sebesarRp.565.872.000 (lima ratus enam puluh lima juta delapan ratustujuhpuluh duaribu rupiah.)10.bahwa berdasarkan datadata tersebut diatas maka penggugat mohonkepada bapak Hakim yang terhormat agar Tagihan Susulan pada tgl.19Januari 2018 kepada Tergugat sebesar Rp.565.872.000

sebesar Rp.565.872.440 , agardikabulkan dan karena Negara telah dirugikan14. bahwa Tergugat Patut dinukum membayar Denda sebesar 10% sebagai dendadari keterlambatan membayar tagihan susulan sebesar Rp.565.872.000, agardikabulkan.

Menghukum Tergugat agar membayar Tagihan Susulan dari HasilTemuan Team P2TL sebesar Rp.565.872.000 (lima ratus enam puluhlima juta delapan ratus tujuhpuluh duaribu rupiah.)7. Menghukum Tergugat agar membayar denda keterlambatan sebesar10% perbulan sebagai denda Keterlambatan membayar tagihansusulan sebesar Rp.565.872.000. Sejak Perkara didaftarkan diPengadilan Negeri Medan Sampai dengan Perkara ini berkekuatanHukum Tetap.8.

Menghukum Tergugat agar membayar Tagihan Susulan dari HasilTemuan Team P2TL sebesar Rp.565.872.000 (lima ratus enam puluhlima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah.) ;. Menghukum Tergugat agar membayar denda keterlambatan sebesar1,5 % (satu koma lima persen) perbulan dari tagihan susulansebesar Rp.565.872.000. apabila Tergugat lalai membayar sejakputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampaldengan dibayar lunas;.

Yogyakarta padatahun 2006 ada yang belum seluruhnya mendapatkan Bantuan LangsungMasyarakat (selanjutnya disebut BLM) baik yang sama sekali atau hanyamenerima sebagian saja, maka Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam DIPA Nomor :0224.0/069030//2007, tanggal 5 Maret 2007 memberikan bantuan dana susulan untukmerekonstruksi dan merehabilitasi rumah / tempat tinggal korban bencana gempabumi kepada warga Desa Sitimulyo, yang rumah atau tempat tinggalnya

Rp.4.000.000, (empatjuta rupiah) untuk rusak sedang dan bantuan sebesar Rp.1.000.000, (satujuta rupiah) untuk rusak ringan.e Bahwa mekanisme pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)susulan rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pasca gempa bumi yaitu : Masingmasing Kelompok Masyarakat (selanjutnya di sebut Pokmas)sebagai pihak penerima sekaligus pelaksana pekerjaan pembangunan rumahmengajukan usulan dilengkapi dengan nomor rekening Bank padaPenanggung Jawab Pelaksana (selanjutnya disebut PJP

Pokmas Kuden yang diketuai oleh Iswanto bin Muhadi Paimo berjumlah7 orang anggota.e Bahwa sebelum dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) susulanrekonstruksi turun/diberikan kepada anggota Pokmas telah dilakukan pertemuanyang dihadiri oleh seluruh pengurus Pokmas di Kelurahan Sitimulyo di balai desaSitimulyo yang membahas tentang kesepakatan bagi para anggota Pokmas yangakan menerima BLM Susulan akan ada sumbangan pembangunan balai desaSitimulyo sebesar Rp.800.000,(delapan ratus ribu rupiah) per anggota

Yogyakarta padatahun 2006 ada yang belum seluruhnya mendapatkan Bantuan LangsungMasyarakat (selanjutnya disebut BLM) baik yang sama sekali atau hanyamenrima sebagian saja, maka Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN) yang tertuang dalam DIPA Nomor :0224.0/069030//2007, tanggal 5 Maret 2007 memberikan bantuan dana susulan untukmerekonstruksi dan merehabilitasi rumah / tempat tinggal korban bencana gempabumi kepada warga Desa Sitimulyo, yang rumah atau tempat tinggalnya

Bin YATNO PRAWOTO; Bahwa sebagaimana saat pencairan Bantuan Langsung Mandiri (BLM)susulan Tahap , setelah mendapatkan pengarahan, Terdakwa Il. NURYANTOBin YATNO PRAWOTO memanggil secara urut mulai PokMas nomor terkecil(Terong 73) untuk menyerahkan uang potongan kepada Terdakwa . JAKASULISTYO Bin HADI SISWANTO dan Terdakwa Il. NURYANTO, S.Pd. BinYATNO PRAWOTO sedangkan anggota FASOS yang lain yaitu Terdakwa Ill.NGATINI Binti Alm.

Yogyakarta, karena yang bersangkutan telah dibayar oleh pemerintah; Bahwa untuk pelaksanaan pemberian dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM)program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi susulan TahunAnggaran 2007 di Desa Terong, Kecamatan Dlingo tersebut, Lurah DesaTerong yaitu saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMAN ALVIAN Bin GIMANMUH.

ADI MNARJO dan untukpelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumikategori rumah rusak berat susulan di Desa Terong, Kecamatan Dlingo,Kabupaten Bantul tersebut selanjutnya FASOS mengumpulkan warga calonpenerima dana bantuan di rumah saksi SUDIRMAN, S.E. alias SUDIRMANALVIAN Bin GIMAN MUH.

ADI MIYARJO sebagai persyaratan pembukaan rekening di BRI UnitDlingo; Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2007, penerimaan Bantuan LangsungMandiri (BLM) susulan Tahap untuk kategori rusak berat sebesar 40% darijumlah keseluruhan (40% x Rp15.000.000,00 = Rp6.000.000,00) masuk kerekening masingmasing PokMas di BRI Unit Dlingo dengan rincian sebagaiberikut: No Nama Jumlah anggota No.rekening Jumlah (Rp)PokMas1. Terong 73 15 33221133 90.000.000,002.

suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan NegeriPalembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan perbuatan Terggugat yang tidak mau menjalankan danmenerima Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor04/G/2015/PTUN PLG. tanggal 18 November 2015 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pendaftaranulang ePUPNS susulan

Nomor Persetujuan AG.21610000053 atasnama Penggugat dan menerbitkan Nomor Induk Pegawai196112232012122001 atas nama Penggugat sebagai tidak menjalankanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 04/G/2015/PTUN PLG.tanggal 18 November 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap adalah perbuatan melawan hukum;Memerintahkan kepada Tergugat dan Turut Tergugat melakukanpendaftaran ulang ePUPNS susulan Nomor PersetujuanAG.21610000053 atas nama Penggugat dan menerbitkan kembaliNomor Induk Pegawai 196112232012122001

Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat melakukan pendaftaran ulangePUPNS susulan Nomor Persetujuan AG.21610000053 atas namaPenggugat dan menerbitkan kembali Nomor Induk Pegawai196112232012122001 atas nama Pengugat;4.

Palembang Nomor 43/G/2015/PN Plg. tanggal 18 November2015 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht vangewisjde), maka Surat Nomor 107/KR.VII/BKN.K/X/2013 tanggal 1Oktober 2013 juga batal menurut hukum;Bahwa Tergugat yang tidak melaksanakan permintaan dari TurutTergugat dalam Surat Nomor 821/1515/BKD/2015 tanggal 30 Desember2015 untuk pengaktifan kembali SPAK Data Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) Penggugat dan Surat Nomor 800/079/BKD/2016 tanggal 21Januari 2016 untuk pendaftaran ePUPNS Susulan

li>Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

atasKewajiban bayar terhadap Tergugat tanpa cacat sejak awal menjadiPelanggan/Konsumen Tergugat atas Jasa PT.PLN (Persero) yang telahberjalan 6 (enam) tahun;6.Bahwa Tergugat mendadak melalui Saudara Harry Ronald Wattilete selakuKaP2TL PT.PLN (Persero) Dis Jaya Tangerang mengirimkan surat No.065/152/TIM P2TLKD/2008 tanggal 15 Januari 2008 denganmenghendaki Penggugat (PI.Favorita Unggul Ltd) menyelesaikandengan Saudara Harry Ronald Wattilete KaP2TL PT.PLN (Persero) DisJaya Tangerang atas tagihan susulan

tentunyabukan suatu kelalaian bagi seorang yang telah sangat lama berkarya danduduk di Tingkat Kepala bagian di PT.PLN (Persero);13.Bahwa atas tagihan susulan yang di terbitkan sepihak oleh Tergugatsebagaimana dalam Surat No.105/152/TIM P2TL KD/2008 tanggal 22Januari 2008 dan No239/545/TIM P2TL KD/2008 tanggal 19 Pebruari2008, Penggugat secara Tegas menolak tagihan susulan tersebut,karena melemahnya Current Transformer (CT) berada di daerahtanggungjawabnya penyelenggara penjualan listrik yakni gardu

PLN (Persero) tersebut sama sekali tidak terdapattunggakan, maka Pemohon sangat keberatan atas tagihan susulan yangtidak berdasar tersebut;2.Pasal 14 Dan Pasal 22 Keputusan Direksi PT. PLN No. 234.K/DIR/2008tanggal 22 Juli 2008 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik(P2TL) (Bukti P.PK2)Keterangan:Pasal 14 Keputusan Direksi PT. PLN No. 234.K/DIR/20081).

Perhitungan besarnya tagihan susulan akibat Kelainansebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Keputusan Direksi ini adalahsebagai berikut:a. KI, dikenakan Tagihan Susulan.Berdasarkan selisih tarip daya dan tarip energi sesuai TDL yangberlaku antara sebelum pelaksanaan P2TL dengan yang sesuaikenyataan peruntukannya, dengan batas maksimum 9 bulanpemakaian.b.

K Ill, tidak dikenakan tagihan susulan.4). Pemakaian ratarata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufb.2) ditentukan berdasarkan:a. Data pemakaian Pelanggan yang bersangkutan, ataub. Pemakaian ratarata Unit di tempat P2TL dilaksanakan, pada golongantarif dan daya yang sama. Bila pada Unit tersebut tidak ada pelanggandengan golongan tarif yang sama dengan daya tersambungnya, makadapat digunakan pemakaian ratarata unit terdekat atau unit pelaksanainduk.5).

Lampiran Memori banding, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterimadi Kepaniteraan PengadilanNegeri Sigli 4 September 2017 serta telahdiserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6September 2017; dan susulan Memori Banding dari Terdakwa tanggal22 September 2017 yang diterima di kepaniteraan tangal 28September 2017 dan telah diserahkan salinan Memorinya kepadaPenuntut Umum tanggal29 September 2017 ;Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;5.

tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengirimanberkas perkara ke Pengadilan Tinggi Sejak 15 September 2017sampai dengan 26 September 2017 ;;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut caracara Serta syaratsyarat yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingpada tanggal 4 September 2017 dan juga telah mengajukan memoribanding susulan

tertanggal 22 September 2017, yang pada pokoknyaTerdakwa menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Sigli tersebutterlalu berat, dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam memoridan memori susulan dari Terdakwa tersebut, untuk itu Terdakwa mohonkepada Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberikan putusan yangseringanringannya karena Terdakwa sudah sangat menyadari ataskesalahannya dan Terdakwa menyesali atas kejadian tersebut danterdakwa berjanji tidak akan mengulangi lag!

;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimemeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 29 September 2017Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 150/Pid/2017/PTBnaNomor 200/Pid.B/2017/PN Sgi dan telah membaca, memperhatikanmemori banding dan susulan memori banding yang diajukan Terdakwa,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya bahwaterdakwa terbukti

Mengubah Pembatas Secara tidak sah.Bahwa hasil temuan lapangan atas nama pelanggan Benny Halimtelah melakukan pelanggaran P.II. mempengaruhi pengukuran yaituapabila pelanggan melakukan salah satu atau lebih halhal yangmempengaruhi pengukuran energi sebagai berikut Segel tera padaAlat Pengukur atau Perlengkapannya salah satu atau semuanya hilangatau tidak lengkap rusak/putus atau tidak sesuai dengan aslinya.Sehingga terhadap Tergugat dikenakan tagihan susulan sebesarRp.169.278.760, (seratusenam puluh

sembilan juta dua ratus tujuhpuluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).Bahwa berdasarkan datadata tersebut diatas Tergugat dikenakantagihan susulan sebesar Rp.169.278.760, (seratus enam puluhsembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enampuluh rupiah) dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayartagihan susulan ini akibat dari perbuatan Tergugat yang melakukanpengerusakan Kwh meter/APP yang terpasang dirumah Tergugat.Bahwa hasil pengujian di Laboratorium Kamar Tera PLN

cabangMedan pada tanggal 7 Februari 2011, yaitu eror Kwh meterberfluktuasi dari 18,25% 100 A, 25,11%/50 A artinya ada energi Kwhyang dipakai pelanggan tidak terukur oleh Kwh meter antara 18,25%sampai dengan 38,15%, maka berdasarkan data ini Tergugatdikenakan tagihan susulan karena ada pemakaian listrik yang tidakterukur akibat segel tera, Segel Terminal dan Segel Kotak OK yangdirusak Gl6h TerQuial.=0nannennenannnnnnnenennennanasneannnsBahwa berdasarkan datadata tersebut diatas maka Penggugat mohonkepada

Menghukum Tergugat agar membayar tagihan susulan dari hasiltemuan Team P2TL sebesar Rp.169.278.760, (seratus enam puluhsembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enampuluh rupiah) tunai.7. Menghukum Tergugat agar membayar denda keterlambatan sebesar5% perbulan sebagai denda keterlambatan membayar tagihan susulansebesar Rp.169.278.760. Sejak perkara didaftarkan sampai denganperkara berkekuatan Hukum T etap.8.

Menghukum Tergugat agar membayar denda keterlambatan sebesar5 % (lima persen) per bulan sebagai denda keterlambatan membayartagihan susulan sebesar Rp. 169.278.760, ( seratus enam puluhSembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enampuluh rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;7. MenghukumTergugat membayar denda sebesar Rp. 334.658.510,(tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribulima ratus sepuluh rupiah) ;8.

Menyatakan denda tagihan susulan sebesar Rp97.121.420,00 adalah tidaksah;5. Menolak tuntutan Pemohon untuk sebahagian;Bahwa terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depanHalaman 1 dari 31 hal. Put.

Sengketa Konsumen KotaPekanbaru Nomor 001/BPSK/PKRSEKT/I/2017 tanggal 23 Februari2017 memutuskan:Dalam Eksepsi: Menolak EksepsiDalam Pokok Sengketa: Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian; Menghukum PT PLN untuk memasang kembali Kwh meter milikPemohon PT Indosat seperti semula; Menghukum Termohon PT PLN untuk membayar kerugian konsumensebesar Rp45.645.500,00 (empat puluh lima juta enam ratus empat puluhlima ratus rupiah) sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap; Menyatakan denda tagihan susulan

Pembayaran tagihan susulan;d.

Bahwa berdasarkan perhitungan tagihan susulan yang diatur dalam Pasal15 ayat (1) huruf d angka 2 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik bahwaPemohon diwajibkan membayar tagihan susulan sesuai dengan perhitunganyang telah diatur dalam peraturan yang berlaku sebesar Rp97.121.429,00(sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus duapuluh sembilan rupiah);5.

Menyatakan denda tagihan susulan sebesar Rp97.121.420,00 (sembilanpuluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluhrupiah) adalah tidak sah;5.

Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk2005 (PSEOS5LS) atas nama Bambang DwiMargono dkk., Wahyono dkk, Sri Wahyunidkk tahap susulan di KelurahanNgadirejo, Bambang Dwi Margono, Dkktahap susulan di Ds. NgemplakdanWahyono dkk. tahap pertama di Ds.Ngemplak ; b.

Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk tahun 2005Cc.57(PSE.0O5.RT) atas nama Bambang Dwi Margono,' Ngatini,Wahyono, Manguyu Parto Ijoyo, Widodo, Sri Wahyuni, HeriWibowo, dan Sutiman tahap susulan di KelurahanNgadirejo, Bambang Dwi Margono tahap' susulan di DesaNgemplak, an Wahyono tahap pertama di Ds.Tanda terima Kartu Kompensasi BBM atas nama Bambang Dwi Margono No.331112000500511 ; Ngatini No.33111200500393; Wahyono No.33111200500430; Manguyu Parto Ijoyo No.33111200500368; Widodo No.331112000500478;

Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 (PSEO05 LS)atas nama Bambang Dwi Margono dkk., Wahyono dkk, SriWahyuni dkk tahap susulan di Kelurahan WNgadirejo,Bambang Dwi Margono, Dkk tahap susulan di Ds. Ngemplakdan Wahyono dkk. tahap pertama di Ds.Ngemplak ; b.

Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk tahun 2005(PSE.05.RT) atas nama Bambang Dwi Margono,' Ngatini,Wahyono, Manguyu Parto Ijoyo, Widodo, Sri Wahyuni, HeriWibowo, dan Sutiman tahap susulan di KelurahanNgadirejo, Bambang Dwi Margono tahap' susulan di DesaNgemplak, an Wahyono tahap pertama di Ds.Ngemplak ; e.

Wahyuni dkk tahap susulan diKelurahan Ngadirejo, Bambang Dwi Margono, Dkk tahapsusulan di Ds. Ngemplak dan Wahyono dkk. tahap131pertama di Ds. Ngemplak ; b. Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk tahun 2005(PSE.05.RT) atas nama Bambang Dwi Margono, Ngatini,Wahyono, Manguyu Parto Ijoyo, Widodo, Sri Wahyuni,Heri Wibowo, dan Sutiman tahap susulan di KelurahanNgadirejo, Bambang Dwi Margono tahap susulan di DesaNgemplak, an Wahyono tahap pertama di Ds.c.

putaran atau Penggugat telahmemperlambat putaran counter sebanyak 10 kali putaran, namunPenggugat secara tegas membantah tidak pernah melakukan hal ini.Pada surat panggilan ke4 ini tagihan susulan P2TL menjadiHalaman 16 dari 46 hal.

Pasal 13 ayat (3) ketentuan mengenai penertiban pemakaiantenaga listrik dan taginan susulan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh DireksiPerusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negaradan disahkan oleh Direktur Jenderal:;v.

Bahwa pendapat dan pertimbangan Mahkamah Agung tersebut dapatditemukan dalam berbagai Putusan Mahkamah Agung dalam sengketamengenai Tagihan Susulan yang diterbitkan oleh Tim P2TL PT PLN(Persero) di seluruh Indonesia, antara lain adalah dalam putusan diHalaman 30 dari 46 hal. Put.

Keputusan PT PLN (Persero) tentangTagihan Susulan OPAL (Operasi Penerbitan Aliran Listrik) saat iniOPAL berubah nama menjadi Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik(P2TL).

Penerbitan Tagihan Susulan, PemutusanSambungan Aliran Listrik serta Pembongkaran Rampung merupakanKeputusan Pejabat TUN yang bersifat final, individual, dan konkritsehingga merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimanaHalaman 31 dari 46 hal. Put.

1 (satu) bendel fotocopy Data By Name Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo, Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Paska Gempa Bumi, Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI.

62. 1 (satu) bendel Laporan Rekapitulasi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pokmas Terong 82 yang terdiri dari :

• 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Bank BRI An. Pokmas Terong 82 dan fotocopy KTP Sokinem, Manto Wiyono dan Nurjadi.

98. 1 (satu) bendel fotocopy Data By Name Pokmas Berat Susulan Kec. Dlingo Pendampingan Rumah Paska Gempa Bumi Konsultan Manajemen Kabupaten Paket VI Lokasi : Kabupaten Bantul 02 (Kec. Jetis, Kec. Imogiri dan Kec. Dlingo) Tahun Anggaran 2007.

LILIK KARNAEN (Daftar Pencarian Orang)memberikan sosialisasi yang pada intinya menyebutkan bahwa warga desadi wilayah Kecamatan Dlingo akan menerima dana susulan, namun yangditerimakan kepada warga tidak utuh Rp.15.000.000.

ADI MIYARJO dan untukpelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumikategori rumah rusak berat susulan di Desa Terong, Kecamatan Dlingo,Kabupaten Bantul tersebut selanjutnya FASOS mengumpulkan warga calonpenerima dana bantuan di rumah saksi SUDIRMAN, SE alias SUDIRMANAALWIAN sce cscs ecco exes ox15ALVIAN bin GIMAN MUH.

ADI MIYARJO dan isi suratpernyataan tersebut pada intinya menyatakan bahwa RUMAH WARGADALAM KEADAAN RUSAK BERAT dan LAYAK UNTUK MENERIMA DANABANTUAN REKONSTRUKSI SEBESAR Rp. 15.000.000 (lima belas jutarupiah);Bahwa untuk pelaksanaan pencairan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM)susulan Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Gempa TahunAnggaran 2007 tersebut, pada tanggal 31 Mei 2007 seluruh pengurusPOKMAS ........

LILIKKARNAEN, MT bin BUDI DARMA (Daftar Pencarian Orang) di rumahnya diJalan Kaliurang Yogyakarta; Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2007, penerimaan dana BantuanLangsung Mandiri (BLM) susulan Tahap II untuk kategori rusak beratsebesar 60% dari jumlah keseluruhan (60% x Rp.15.000.000, =Rp.9.000.000,) masuk ke rekening masingmasing PokMas di BRI UnitDlingo dengan rincian sebagai berikut : No Nama Jumlah No.rekening Jumlah (Rp)PokMas anggota1. Terong 73 15 33221133 135.000.000,2.

ADI MIYARJO dan untukpelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumikategori rumah rusak berat susulan di Desa Terong, Kecamatan Dlingo,Kabupaten Bantul selanjutnya mengumpulkan warga calon penerima danabantuan di rumah saksi SUDIRMAN, SE = alias SUDIRMAN ALVIAN binGIMAN MUH.

Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad),Menyatakan sah dan berkekuatan hukum putusan provisi yang telahdijalankan dalam perkara ini;Menyatakan tindakan Tergugat yang menyatakan Penggugat telahmelakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam suratsuratTergugat Surat Nomor 4222/DIS.00.03/DISTJATIM/2017 perihal TindakLanjut Pemeriksaan Fisik KWH Meter tertanggal 8 September 2017 danSurat Nomor 0773/DIS.00.03/AREASDA/2017 perihal PenetapanTagihan Susulan

Menyatakan bahwa Surat Nomor 0773/DIS.00.03/AREASDA/2017tanggal 11 September 2017 perihal Penetapan Tagihan Susulan olehPenggugat Rekonvensi adalah sah;5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan atas tanahdan bangunan serta peralatan produksi milik Tergugat Rekonvensi yangterletak di Jalan Raya Wringin Anom KM 33,6 Desa Wringin Anom,Kecamatan Wringin Anom, Kabupaten Gresik;6.

,perinal Tindak Lanjut Pemeriksaan Fisik KWH Meter tertanggal 8September 2017:Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Nomor 0773/DIS.00.03/AreaSDA/2017., tertanggal 11 September 2017 perihalPenetapan Tagihan Susulan kepada Penggugat sebesarRp203.085.024.600,00 (dua ratus tiga miliar delapan puluh lima juta duapuluh empat ribu enam ratus rupiah);Menghukum Tergugat untuk melakukan penyambungan kembali aliranlistrik terhadap perusahaan Penggugat dengan Nomor ID Pelanggan:511811139977,

Dalam Eksepsi:Menolak eksepsi dari Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1.27.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad),Menyatakan tindakan Tergugat yang menyatakan Penggugat telahmelakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam suratsuratTergugat Surat Nomor 4222/DIS.00.03/DISTJATIM/2017 perihal TindakLanjut Pemeriksaan Fisik KWH Meter tertanggal 8 September 2017 danSurat Nomor 0773/DIS.00.03/AREASDA/2017 perihal PenetapanTagihan Susulan

barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar asli Surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertananan Nasional Kantor Pertanahan Kota Medan Provinsi SumateraUtara Nomor : 2253/12.71600.13/VIII/ 2018 tanggal 21 Agustus 2018perihal Penjelasan Keabsahan Grant Sultan No. 254, 255, 256, 257A, 258dan 259 kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara. 1 (satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional Kantor PertanahanKota Medan Nomor : 589/12.71300/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 perihalSurat Susulan

Mohon Penjelasan dan Klarifikasi atas Grant Sultan No. 254,255, 256, 258 dan 259 kepada AFRIZON, S.H., M.H Advokat R & PartnersLawyer and Legal Consultan.o 1 (satu) rangkap asli surat AFRIZON, SH, MH kantor R & PARTNERSLAWYERS and LEGAL CONSULTING agenda No 1995 tanggal 1 Juni2016 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan halSurat Susulan Mohon Penjelasan dan Klarifikasi atas Grant Sultan No. 254,255, 256, 257, 258 dan 259.o 1 (satu) bundel asli gugatan perdata di Pengadilan Negeri

tertanggal 24Januari 2019, namun terhadap surat penggugat ini, tergugat tidak pernahmenanggapinya;Bahwa dari beberapa pertemuan antara penggugat dengan tergugatdan/atau surat menyurat tidak ada solusi penyelesaian atas permasalahanpemutusan arus listrik ini dan serta tidak pernah ada rincian penghitungandenda (tagihan susulan) yang sesuai aturan yang berlaku diberikan kepadaPenggugat selaku Pelanggan/ Konsumen, karena oleh sebab itu Penggugatmohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara aquo

, Pemutusan Sementaradan Pembongkaran Rampung.Bahwa adapun perhitungan Tagihan Susulan P2TL pada persilPENGGUGAT bukanlah merupakan perhitungan daya tenaga listrikyang tidak terukur melainkan suatu rumusan perhitungan yang telahdiatur dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya MineralRepublik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang Tingkat MutuPelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga ListrikOleh PT Perusahaan Listrik Negara jo.

Peraturan Direksi PT PLN(Persero) Nomor : 088Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban PemakaianTenaga Listrik (P2TL) dan telah disahkan oleh Pemerintah melaluiKeputusan Direktur Jenderal.Bahwa terhadap Temuan Pelanggaran Golongan Ill (P Ill) pada persilPENGGUGAT dikenakan sanksi Tagihan Susulan sebesar Rp295.037.576, (Dua ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh tujuh ribu limaratus tujuh puluh enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :BIAYA BEBAN DAN PEMAKAIAN KWH1.

O88Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban PemakaianTenaga Listrik (P2TL).Dengan demikian, secara jelas dan nyata PENGGUGAT telahmemenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum = sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undangundang Hukum Perdata(Burgerlijk Wetboek).Adanya kerugianBahwa terhadap Pelanggaran Golongan Ill (P Ill) yang dilakukanPENGGUGAT dikenakan sanksi berupa Pemutusan Sementara,Pembongkaran Rampung dan Tagihan Susulan.

Memerintahkan PENGGUGAT untuk membayar Tagihan Susulan P2TLsebesar Rp 295.037.576, (Dua ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh tujuhribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah);4. Memerintahkan PENGGUGAT untuk membayar biaya penyambungan danbiaya lainnya sebesar sebesar Rp 45.713.114, (empat puluh lima juta tujuhratus tiga belas ribu seratus empat belas rupiah);5.