Ditemukan 1406 data
HAMDAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
180 — 70
adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham; Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan yangkemudian menjadi cikal
SUKARMIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
44 — 34
adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham; Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan yangkemudian menjadi cikal
MUHAMAD NASIR
Tergugat:
BUPATI DOMPU
123 — 76
Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham;Putusan Nomor 33/G/2017/ PTUN.MTR 67 Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan yangkemudian menjadi cikal
115 — 63
Bahwa semasa berumah tangga ( menikah) PENGGUGAT danTERGUGAT secara bersama sama mulai merintis bisnis sekitar duabulan setelah menikah yaitu memulai membeli lahan kosong di KelSulaa,Kec Betoambari, Kota Baubau dengan luas + 2185 M kemudianpada tgl 26 April 2006 Penggugat mendirikan PERSEROANKOMANDITER dengan nama CV.LANGIT BIRU pada Notaris La OdeMuhamaad Taufik,SH dimana Penggugat sendiri menjabat sebagaiDIREKTRIS dan penanggug jawab perusahaan yang mana lahirnyaCV.Langit Biru 1ni adalah cikal
MUSLIMAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
225 — 82
adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham; Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan yangkemudian menjadi cikal
1.NANIK HANDAYANI
2.Drs. H. APIP ARFIANDY
3.AQLANI MAZA, MA
4.DRH. ALI USMAN
Termohon:
PT Anugerah Suryo Propertindo
195 — 97
Bahwa berdasarkan Yurispudensi Putusan No.52/PDT.SUS/PKPU/2014.PN.NIAGA.JKT.PST menyatakan bahwa olehkarena PKPU juga merupakan cikal bakal timbulnya Kepailitan jika tidaktercapai Perdamaian, oleh karenanya untuk dikabulkannya suatu permohonanPKPU haruslah mengacu dan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) danPasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang.30.
RUSTAM
Tergugat:
BUPATI DOMPU
54 — 50
kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerah bisadilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah hal tersebutdinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerima SK danmenerima perintahndan menjalankan prosedur dan mekanisme yang diisyaratkan,sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidak paham;Putusan Nomor 29/G/2017/PTUN.MTR 65 Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan yang kemudianmenjadi cikal
96 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tanah milik Para Penggugat seluas + 150 Hektar tersebut telahdikelola untuk menanam kelapa sawit sejak tahun 2011 yang mana tanamankelapa sawit milik Para Penggugat tersebut sudah ada yang mengeluarkanbunga/mayang yang merupakan cikal bakal pembuahan dan bahkan tanahmilik Penggugat I, Penggugat Il, Penggugat Ill dan Penggugat IV seluas 8(delapan) Hektar sudah memiliki sertifikat hak milik;5.
294 — 175
bangunan yang didirikan;Bahwa saksi tidak tahu pembangunan gedunggedung dari anggaran mana,saksi hanya membaca proposal yang diajukan dari Yayasan Melati untukpengembangan SMA Negeri 10 Samarinda dan proposal tersebut ditujukankepada DPRD dan Pemerintah;Bahwa pada awalnya Pemerintah dan Yayasan Melati serta TokohTokohMasyarakat Kalimantan Timur pada waktu itu ingin mendirikan SekolahUnggulan yaitu SMA Negeri 1 Samarinda, akan tetapi dianggap gagal, laluada ide mendirikan SMA Negeri 10 yang merupakan cikal
154 — 36
tersebut kepengurusan yang sah adalah kepengurusan paraTergugat;Bahwa oleh karena kepengurusan para Penggugat adalah kepengurusan yangtidak sah, maka para Penggugat tidak dapat bertindak untuk dan atas namapengurus Kopontren Al Azhariyah;Bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat bertindak selaku pengurusKopontren Al Azhariyah, maka para Penggugat tidak mempunyai kapasitas ataulegal standing untuk mengajukan gugatan;DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa dalil posita ke1 (kesatu) dan posita ke2 (kedua) adalah cikal
81 — 28
Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap toko SayonaraBaru/ Cikal Pembangunan beserta isinya yang terletak di Kp. SukajadiPasar, Kecamatan Cibaliung, kabupaten Pandeglang dengan batasbatas :Sebelah Barat : H. Komeng Bin H. Hanafi,Sebelah Timur : H. Sardi Bin iris,Sebelah Utara : Bahrum Bin Saibi,Sebelah Selatan : JI.
SUDIRMAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
47 — 31
adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham; Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan yangkemudian menjadi cikal
260 — 116
sejak tahun 1969 ;Perusahaan Penggugat adalah perusahaan yang dimiliki sepenuhnya olehtupperware brands corporation (saham nyse terdaftar). tupperware brandscorporation sendiri adalah perusahaan yang didirikan oleh earl silas tupper penemu asli dari resin plastik yang digunakan dalam pembuatan bahankemasan dan berbagai produk konsumen termasuk wadah penyimpananmakanan bersegel.seluruh industri dari wadah penyimpanan makanan plastik secara harfiahtersebut diciptakan oleh earl tupper termasuk juga cikal
MUSTAKIM
Tergugat:
BUPATI DOMPU
50 — 27
adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham; Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan yangkemudian menjadi cikal
SARINAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
58 — 48
adalah berdasarkan surat dari Kemenpan kepada pejabatpembinaan kepegawaian pusat dan pejabat pembinaan kepegawaian daerahbisa dilakukan verifikasi terhadap kelulusan tetapi saksi tidak tahu apakah haltersebut dinyatakan di SK Tim Verifikasi dan Tim Pemantau, saksi menerimaSK dan menerima perintahdan menjalankan prosedur dan mekanisme yangdiisyaratkan, sedangkan terbentuknya SK, regulasinya seperti apa saksi tidakpaham; Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang surat Menpan yangkemudian menjadi cikal
513 — 385 — Berkekuatan Hukum Tetap
Barito oleh Turut Tergugat III (yang ditunjukTurut Tergugat Il yang menggantikan kedudukan Penggugat sebagaipembeli) berdasarkan Memorandum of Agreement tidaklah mungkinterlaksana apabila tidak "dikonstruksikan" sejak awal bahwa transaksitersebut dijamin oleh Penggugat;(iii)Sales and BBC Back Agreement tertanggal 7 Maret 2008 yangmerupakan "master agreement" yang menjadi cikal bakal lahirnyatransaksi pengadaan kapal. M.V.
146 — 25
pembayar pajak atas tanah yang digarapnya;3.13 Bahwa, dengan demikian bila PENGGUGAT dalam mendalilkan kepemilikannyaberdasarkan Girik C No.285/960, maka jelas PENGGUGAT tidak dapat dikatakan sebagaipemilik tanah a quo karena girik hanya berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak atas tanahadat atau tanah garapan, atau bukti bahwa tanah tersebut telah didaftar sebagai ojek pajak;3.14 Bahwa kemudian sesuai dengan dalilnya pada posita: angkw 13, defigan adanyakeberadaan Girik No. 1361 yang menjadi cikal
78 — 31
ini adalah bahwaTerdakwa selaku Kabag Hukum Pemkab Banyuwangi telah membuat konsep suratkeputusan Bupati No.188/47/KEP/439.012/2001 tentang penetapan pemberiantunjangan jabatan Pit ;8485PutusanMenimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, baik ituberupa keterangan saksisaksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian, Terdakwaadalah pejabat pada Pemkab Banyuwangi yang memangku jabatan sebagaiKabag Hukum yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangkamempersiapkan konsepkonsep atau cikal
91 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dari alat bukti inilah cikal bakal terjadikekisruhan gugat menggugat antara Pemohon Kasasi denganTergugat Ill dan Termohon Kasasi. Berdasarkan isi surat perjanjianjual beli b angunan (T .132 dan T .232) T ergugat III (H. Abdarab M.Saleh) berani melaksanakanjual beli objek perkara denganMuhammad H.M Sidik pada tanggal 5 Juni 1978 karena menurutTergugat IIl(H. AbdarabM. Saleh) objek perkara diperolehMuhammad H.M. Sidik dari hibah neneknya bemama H.
HUMALA SIMANJUNTAK
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup
113 — 57
Bahwa Yang dimaksud dengan due process of law dalamsistem peradilan pidana dan esensinya adalah Yang dimaksuddengan due process of law dalam sistem peradilan pidana bermulaHalaman 48 dari 86 Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.SONdari sejarah sistem peradilan pidana dimana lahir Magna Carta(1215) di Inggris yang merupakan cikal bakal Due Process of Lawsebagai simbol perjuangan melawan kekuasaan sewenangwenang, bahwa Raja harus mengakui Habeas Corpus (hak asasimanusia) untuk mendapatkan proses hukum yang