• M E N G A D I L I ;

  Dalam Eksepsi ;

  • Menyatakan eksepsi Termohon tidak dapat diterima ;

  Dalam Pokok Perkara ;

  1. Menyatakan Menolak permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan Tindakan Hukum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), penggeledahan dan penyitaan terhadap pemohon dan seluruh

  (vide Bukti Surat Panggilan No.S.Pgl/17/1/2021/Ditreskrimum tanggal 13 Januari 2021 Terlampir)Bahwa tahapan Penyidikan oleh TERMOHON tersebut dilakukan tanpamenyerahkan salinan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepadaPEMOHON sebagai terlapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelahdikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan No.Sp.Sidik/05.a/I/2021/Ditreskrimum tanggal 12 Januari 2021. padahalpenyerahan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalahkewajiban hukum oleh TERMOHON berdasarkan

  Hal tersebut berimbas pada tidak adanyakepastian hukum terhadap sebuah perkara tindak pidana yangmerugikan terlapor dan korban/pelapor dalam mencari kepastian hukumserta tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringanyang ada dalam KUHAP.Bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksapenuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor.Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadapterlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang

  Penyampaian SPDPBahwa Penyampaian SPDP telah sesuai dengan apa yangdiamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor130/PUUXIII/ 2015 tanggal 11 Januari 2017 yang manapenyampaian SPDP kepada pemohon tidak lebih dari 7 (tujuh) harisetelah diterbitkannya surat perintah penyidikan NomorSp.Sidik/05.a/I/2021/Dit Reskrimum tanggal 12 Januari 2021. yangmana kemudian SPDP diberikan kepada Pemohon tanggal 18Januari 2021 namun dalam hal ini pemohon tidak bersediamenandatangani ekspedisi atau tanda terima

  RANI ANDINI YASA telah menolak memndatangani buku ekpedisi penyerahan SPDP, diberi tanda P68 ;69. Buku Ekspedisi Bukti ini yang menunjukan bahwa terhadap Sdri.Rani AndiniYasa telah di serahkan tembusan SPDP namun yang bersangkutan tidak maumenandatangani bukti penerimaan SPDP, diberi tanda P69 ;70. BA Pemotretan Bukti ini yang menunjukan bahwa Sdri. RANI ANDINI YASApada saat diperiksa tidak didampingi oleh pengacara, Sdr. Rani diberikan SPDPnamun Sdri.

  SPDP/05.a/I/2021/Ditreskrimun tanggal 18 Januari 2021 terkaitlaporan tindak pidana KDRT dalam bentuk kekerasan psikis, hal mana penyerahanSPDP tersebut telah dilakukan Termohon kepada Pemohon, akan tetapi Pemohonmenolak untuk menanda tangani SPDP tersebut & menolak untuk menerimatembusan SPDP sebagaimana berita acara penolakan tertanggal 18 Januari 2021& buku ekspedisi (vide bukti T68 & T69) ;Menimbang, bahwa dengan keluarnya SPDP Termohon tersebut dilanjutkandengan pemeriksaan & pemanggilan saksi

• Adanya alasanbahwa tertundanya penyampaian SPDP karena terkait dengan kendalateknis, menurut Mahkamah, hal tersebut justru dapat menyebabkanterlanggarnya asas due process of law sebagaimana dijamin dalam Pasal28D ayat (1) UUD 1945 :Mahkamah Konstitusi berpendapat, tertundanya penyampaian SPDP olehpenyidik bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi jugamerugikan hak konstitusional terlapor.

  Oleh karena itu MahkamahKonstitusi menyatakan bahwa pemberian SPDP juga diwajibkan terhadapterlapor.

  SPDP sebagai bagian dari prosedur hukum perlu dipastikanpelaksanaannya.

  Sehingga Termohon tidakmelanggar MoU tersebut.Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 3/Pid.Prap/2020/PN KrsDalil Permohonan Ketiga:Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak sah karena termohonmelanggar Asas Due Process of Law sebab Pemohon tidak pernahmenerima SPDP dari Termohon;Tanggapan terhadap dalil Pemohon:Bahwa menurut Pemohon tidak pernah menerima Surat Perintah DimulainyaPenyidikan SPDP dari Termohon padahal yang tepat adalah SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima oleh Pemohonsebagai

  Pasal 77 KUHAP dan berdasarkan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 danPersoalan SPDP adalah bukanlah ranah dari Praperadilan. SehinggaTermohon hanya menyampaikan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) yang dimaksud kepada Penuntut Umum yang diterimaoleh Saudari NENY WURY HANDAYANI SH, sedangkan untuk Terlaporditerima oleh Pihak Yayasan Assakdiyah dan untuk Pelapor diterima olehSaudara M. ANSHORI ;.

• Eni Khaerani, M.Si ditetapbkan sebagai tersangkadalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 13 /IV / 2014 / Reskrim, tanggal 03 April 2014 dalam kasus Tindak PidanaPemilu yang dilakukan oleh kedua tersangka di tempat dan waktu yangsama serta dilakukan bersamasama.Tindak Pidana Pemilu oleh Dra. Hj. Eni Khaerani, M.Si, dimana yangbersangkutan selalu menghindar dan sengaja melawan hukum, telahmembuat aparat kepolisian tidak berdaya.

  EniKhaerani, M.Si, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan bernomor :SPDP / 13 / NM / 2014 / Reskrim, tanggal 03 April 2014. (Radar Utara,Jumat, 4 April 2014).. Tanggal 07 April 2014 Penyidik kembali melayangkan panggilan kepadaTersangka Dra. Hj. Eni Khaerani, M.Si, namun yang bersangkutan tidakmemenuhi panggilan penyidik Polres Bengkulu Utara tanpa keteranganapapun.

  Polisi juga telah mengirimkan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Arga Makmur pada tanggal 7April 2014. Dalam SPDP tersebut diterangkan polisi sudah menetapkandua tersangka masingmasing Kades Asdi Dahlan (AD) dan CalonAnggota DPD DPD RI Dra. Hj. Eni Khaerani, MSi (Dra. Hj. Eni Khaerani,MSi). Hal itu dibenarkan oleh Jaksa Penerima SPDP Yuli Herawati, SH,MH. (Radar Utara, 8 April 2014)..

  Eni Khaerani, M.Si, penyidik jugatelah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikanbernomor : SPDP/ 13/ IV /2014/ Reskrim, tanggal 03 April 2014.Penyidik telah mengirimkan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Arga Makmur pada tanggal 07April 2012. Dalam SPDP tersebut diterangkan, polisi sudah menetapkandua tersangka masingmasing Kades Asdi Dahlan dan Calon AnggotaDPD RI Dra. Hj.

  SPDP/13/IV/2014/Reskrim tanggal 03 April 2014, diberiTEIN) mn mannan mn reer nenennmnaenenmenmmenanmmaes Tl4. Fotokopi SKET KASAR TKP tertanggal 03 April 2014 atas Laporan PolisiNomor : LP/522B/IV/2014/BKL/RES BKL UTARA tertanggal 01 April 2014,diberi tanda : 2 2222 nn non nnn nn one nnn nnn nen enn eee TG 55.

• Bahwa, dalam hal ini terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) tersebut, hanya disampaikan dan ditujukan kepada TersangkaAn. TANG PHING HONG Alias AHONG Anak Dari Alm.

  Bahwa, ketentuan lain yang mengatur mengenai kewajiban TERMOHONdalam mencantumkan nama subjek hukum / nama Terlapor di dalamSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalahsebagaimana dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia(Perkapolri) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen PenyidikanTindak Pidana pada Pasal 25 Ayat (2); SPDP sekurangkurangnyamemuat:a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;b. Waktu dimulainya penyidikan;c.

  Indentitas pejabat yang menandatangani SPDP;bahwa TERMOHON jelasjelas telah mengetahui indentitas TERMOHONsecara lengkap pada saat pemeriksaan Klarifikasi mengenai LaporanPolisi: LP/250/VIII/2019/Polda Kaltim/Ditreskrimsus, tanggal 8 Agustus2019 yang disangkakan kepada PEMOHON selaku TERLAPOR padasaat itu, akan tetapi di dalam Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) tertanggal 12 agustus 2019 tidak mencantumkandengan jelas indentitas TERMOHON;24.

  2019 tersebut adalah merupakan objek yang terpentingsebelum dilakukannya Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON, danHalaman 11 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Bpp28.akibat tidak diberikannya secara sah dan patut Surat PemberitahuanDimulainnya Penyidikan (SPDP) tersebut kepada PEMOHON olehTERMOHON, berpengaruh terhadap segala proses yang dilakukan padatahap penyidikan sebelum disampaikannya Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) adalah bersifat unlawfull dan berimplikasipada segala

  Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untukmenyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanya diwajibkanterhadap Jaksa penuntut umum tetapi juga kepada Terlapor danPelapor/korban, Alasan Mahkamah tersebut didasarkan padaTerlapor yang telah mendapatkan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan dan/atau Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP),maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahanbahanpembelaaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akanmendampingi, sedangkan bagi Pelapor/korban dapat

• Bahwa faktanya Termohon tidak ada pernah memberitahukan kepadaTermohon tentang adanya / terbitnya Surat Perintah DimulainyaPenyidikan (SPDP), yang semestinya untuk melindungi Hak AsasiManusia sekaligus untuk mempersiapkan terhadap diri Pemohon dalamupaya pembelaan maka wajib bagi Termohon untuk memberitahukankepada Pemohon tentang adanya/terbitnya SPDP, dan hal ini sejalandengan ketentuan yang terdapat dalam Bab XA Pasal 28 D ayat (1)Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN PlwUUD 1945

  Bahwa TERMOHON melalui surat Nomor : S.114/ BPPHLHKSWII/I/PPNS/05/2018, Perihal Surat Pemberitahuan DimulainyaHalaman 27 dari 64 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Plw13.Penyidikan (SPDP) dengan terlapor SUKHDEV SINGH anak dariGURDIAL SINGH tertanggal 7 Mei 2018 atas Surat PerintahPenyidikan Nomor: SP.07/BPPHLHKSWII/I/PPNS/04/2018 Tanggal30 April 2018, artinya keluarnya Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) tersebut belum melampaui waktu sebagaimanadalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :

  Dari perspektif pelapor: penerbitan Spridik dan SPDP menandakanbahwa laporan polisi yang dibuat oleh pelapor telah dimulai prosespenyidikannya guna membuat terang suatu tindak pidana danmenemukan tersangkanya ;2.

  Selainitu, SPDP harus diserahkan selambatlambatnya tujuh hari setelahdinyatakan bahwa kasus yang ditangani dinaikkan statusnya ke tahappenyidikan.

  BuktiT3 : Surat Nomor : S.114/ BPPHLHKSWII/I/PPNS /05/2018, tanggal 7 Mei 2018, Perihal SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)(fotokopi dari asli) ;4. BuktiT4 : fotokopi pengiriman Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) melalui Kantor Posdengan Nomor Barcode: 16257811208 tanggal 7 Mei2018 (fotokopi dari asli) ;5. BuktiT5 : fotokopi Berita Acara Permintaan Keterangan An.Sukhdev Singh tanggal 11 April 2018 (fotokopi dariasli) ;6.

• Bahwa tindakanTermohon yang tidak segera mengirimkan Surat perintah DimulainyaPenyidikan (SPDP) saat Pemohon telah dinyatakan sebagai Tersangkadan tidak memberikan tembusan SPDP kepada Pemohon ataukeluarga Pemohon adalah tindakan yang inprosedural/cacat yuridis.17.

  Bahwa terhadap "posita permohonan permohonan pada alasanpermohonan angka romawi II poin 15,16 akan TERMOHON jelaskanbahwa Surat Perintah Dimulianya Penyidikan Nomor : SPDP/37/X/2018/Reskrim tertanggal 31 Oktober 2018 setelah diterbitkannya SuratPerintah Penyidikan oleh TERMOHON telah TERMOHON berikankepada Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 31 Oktober 2018, danTERMOHON telah pula memberikan tembusan SPDP tersebut kepadakeluarga PEMOHON, dengan demikain tindakan TERMOHON telahsesuai dengan Putusan MK

  ) tanggal 31 Oktober 2018 (vide bukti T33), memang terdapat tembusan, yang artinya pihak yang ditembusiseharusnya mendapat SPDP tersebut.

  Pra Peradilan tidak memilikikewenangan untuk membuat penafsiran khusus terhadap putusanMahkamah Konstitusi tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keluarga terlapor,sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak ada kewajibanbagi penyidik untuk memberikan tembusan/ salinan SPDP;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Hakimberkesimpulan dalam perkara aquo telah ada Surat PerintahDimulainya Penyidikan (SPDP) dan telah dilakukan sesuai denganaturan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa

  Menyatakan bahwa tindakan Termohon yang tidak segera mengirikanSurat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) setelah Pemohondinyatakan sebagai Tersangka adalah tindakan yang inprosedural/cacatyuridis;Menimbang, bahwa sebagaimana pembuktian dalam pokokpermasalahan ketiga, dimana Hakim berkesimpulan bahwa SuratPerintah Dimulainya Perkara (SPDP) adalah sah dan berdasarkanhukum, oleh karena itu petitum keempat ini harus ditolak;.

• DAUD dan 50, 5 (lima puluh koma lima) sak gula dalamkarung warna putin corak white sugar.Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017. 1 (satu) lembar Faktur penjualan gula kepada Saudari CEK INTAN.Dilampirkan dalam berkas perkara.4.

  DAUD dan 50, 5 (lima puluh koma lima) sak gula dalamkarung warna putih corak white sugar.Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017.1 (satu) lembar Faktur penjualan gula kepada Saudari CEK INTAN.Dilampirkan dalam berkas perkara.5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;Telah membaca:1.

  Daud dan 50,5 ( Lima puluh koma lioma ) sak gula dalamkarung warna putih corak white sugerDipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari Cek Intan ;Dilampirkan dalam berkas perkara5.

• usaha perdagangan/ SIUP;

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
• Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa Muzakir Bin Abdul Jalil

Dipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal 26 Mei 2017

• 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari Mak Ngoh ;

Dilampirkan dalam berkas perkara

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah 2.000,- (dua ribu rupiah);

diaturdalam Pasal 106 Undangundang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014Tentang Perdagangan.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUZAKIR BIN ABDUL JALILdengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangiselama terdakwa dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwatetap ditahan.Menyatakan barang bukti berupa :1 (Satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa MUZAKIR BinABDUL JALIL dan sisa gula sebanyak 41,5 (lima puluh koma lima) Sak.Dipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017 1 (Satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari MAK NGOH.Dilampirkan dalam berkas perkara.Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000, (dua ribu rupiah)Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 06 September2017 Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Sab yang amarnya berbunyi sebagai berikut:A.MENGADILI:Menyatakan Terdakwa Muzakir Bin Abdul Jalil telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana Melakukan usahaperdagangan

Izin Usaha Perdagangan / SIUP ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (Sepuluh) hari ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa MUZAKIR BinABDUL JALIL dan sisa gula sebanyak 41,5 (empat puluh satu koma lima) Sak.halaman 5 Perkara Nomor. 162/PID/2017/PTBNADipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal 26Mei 2017 1 (Satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari MAK NGOH.Dilampirkan dalam berkas perkara.5.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa Muzakir BinAbdul JalilDipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017 1(satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari Mak Ngoh ;Dilampirkan dalam berkas perkara5.

• Saksi DWI MASUNI NINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkansebagai berikut:>>Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungandengan masalah praperadilan tentang penetapan status tersangka danpengeledahan terhadap pemohon ;Bahwa yang melakukan penetapan tersangka dan pengeledahan terhadapPemohon yaitu pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab Pulau Morotai dimanasaksi adalah staf pada BNN yaitu di bagian Kasi Brantas BNN dimana saksipernah diserai tugas untuk menyerahkan surat SPDP

  pihak BNN pada tanggal 20Juni 2019 tepatnya dirumah pemohon di Desa Gotalamo, Kecamantan MorotaiSelatan, kabupaten Pulau Morotai jam 03.30 wit pagi hari dan pada saatpenangkapan disertai dengan Surat perintah penangkapan tertanggal 19 Juni 2019Bahwa saksi bersama rekanrekan saksi dari kepolisian dengan pihakBNN mulai melakukan pencarian terhadap pemohon dari jam 11.00 wit malamtanggal 19 Juni 2019 sampai ditemukan pemohon dirumahnya jam 330 wit pagihari ;Bahwa pada saat saksi menyerahkan Surat SPDP

  kepada isteri pemohonsaksi juga membawa buku ekspedisi dimana isteri pemohon ada menandatanganibuku ekspedisi tersebut dan juga ada diambil foto penyerahan surat SPDPHalaman 11 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tobtersebut dimana surat SPDP tersebut saksi antar pada tanggal 25 Juni 2019 danbertemu langsung dengan isteri pemohon ;5.

  pemohon, ada juga 2 (dua) orang warga yang turutmenyaksikan pengeledahan tersebut walaupun tidak masuk dan hanya berada didepankamar pemohon, dan saat pihak BNN dan Pemohon berada didalam kamar tidurpemohon, pihak BNN menemukan narkotika jenis shabushabu dilemari pakaian danjarum suntik di dalam tas ;Menimbang bahwa proses pengeledahan tersebut telah mendapat jin dariPengadilan sebagaimana( bukti T5, bukti T6, bukti T7 dan bukti T14) ;Menimbang, sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dalam hal SPDP

  terhadapketentuan tersebut menimbulkan implikasi hukum ;Menimbang bahwa selanjutnya saksi Termohon Dwi Masuni Ningsih dan saksi UmiNur Kivtiah menerangkan pula bahwa saksi Dwi Masuni Ningsih pernah mendatangiHalaman 16 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tobrumah pemohon dan menyerahkan Surat SPDP kepada isteri Pemohon tertanggal 25Juli 2019, dimana SPDP dikeluarkan oleh Kepala BNN tertanggal 25 Juli 2019 danlangsung diserahkan kepada isteri pemohon tersebut hal mana isteri pemohon

• Tidak adanya Surat Pemberitauan Dimulainya Penyidikan ( SPDP ) di dalam SuratPerintah Penangkapan dan Penahanan, padahal Setelah diterbitkan Sprindikberdasarkan laporan polisi selanjutnya yaitu dibuat SPDP sebagaimana ketentuandalam Pasal 13 ayat (2) Perkap 6/2019.

  SPDP tersebut dikirimkan kepadapenuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh)hari setelah diterbitkan Sprindik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1)Perkap 6/2019, namun ternyata SPDP tidak diterima oleh terlapor, padahalSPDP merupakan dasar atau awal bagi penyidik mencari bukti untukmenetapkan tersangka.

  Han / 189 / X / 2021 / Reskrimatas nama RISWANDI BUTON ALIAS RIS Tidak sah dan mengikat sebab tidakdidasari / diawali dengan Surat Pemberitauan dimulainya Penyidikan ( SPDP );. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 233 / VII / 2021 /Reskrim dan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han / 189 / X / 2021 / Reskrimatas nama RISWANDI BUTON ALIAS RIS Tidak sah dan mengikat sebab tidakadanya Surat Penetapan Tersangka;.

  Sidik/149/V1/2021/ Reskrim,tanggal 11 Juni 2021, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor : SPDP/151/V1/2021/Reskrim tanggal 15 Juni 2021, dan telah dikirimkan kePenuntut Umum;e. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut TERMOHON telahmelakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang saksi.

  )Nomor : SPDP/151/VI/2021/Reskrim tanggal 15 Juni 2021 tidak mencantumkanidentitas Tersangka karena sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3) Perkap 6Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana /dentitas tersangka sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf d tidak perlu dicantumkan dalam SPDP., bila penyidikbelum dapat menetapkan Tersangka, Frasa ini Sesuai perkara a quo karena SuratPerintah Penangkapan yang diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 8 Juli 2021baru mencantumkan Identitas PEMOHON.

• 2014Tentang Perdagangan.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYADI BIN ABDUL RAHMANdengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangiselama terdakwa dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwatetap ditahan.Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa MULYADI BINABDUL RAHMAN dan sisa beras ketan 382 (tiga ratus delapan puluh dua)Sak dan gula telah habis dijual oleh terdakwa MULYADI BIN ABDULRAHMAN .Dipergunakan dalam Perkara SPDP

  Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017 1 (satu) buah buku catatan penjualan gula dan beras ketan warna biru ; 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada saudari KAK MI ; 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada saudari KAK YUS.Dilampirkan dalam berkas perkara4.

  itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (Sepuluh) hari ;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa MULYADI BINABDUL RAHMAN dan sisa beras ketan 382 (tiga ratus delapan puluh dua)halaman 6 Perkara Nomor. 159/PID/2017/PTBNASak dan gula telah habis dijual oleh terdakwa MULYADI BIN ABDULRAHMAN .Dipergunakan dalam Perkara SPDP

  Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017 1 (Satu) buah buku catatan penjualan gula dan beras ketan warna biru ; 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada saudari KAK MI ; 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada saudari KAK YUS.Dilampirkan dalam berkas perkaraMembebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp 2.000 (dua ribu rupiah) ;Telah membaca:1.Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriSabang bahwa pada tanggal 11 September 2017, Nomor:05/Akta.Pid.Sus

  Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa MULYADIBIN ABDUL RAHMAN dan sisa beras ketan 382 (tiga ratus delapanpuluh dua) Sak dan gula telah habis dijual oleh terdakwa MULYADIBIN ABDUL RAHMAN .halaman 9 Perkara Nomor. 159/PID/2017/PTBNADipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017 1 (satu) buah buku catatan penjualan gula dan beras ketan warnabiru ; 2 (dua) lembar faktur penjualan gula kepada saudari KAK MI ; 2 (dua) lembar

• Termohon Halaman 11 dari 48 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN MIl10.membenarkan bahwa telah mengirimkan SPDP kepada Termohon Ilsebanyak dua (2) kali yaitu :a. SPDP: 76/ IX/ 2017 / Reskrim tanggal 25 September 2017.b. SPDP : 76/ X/ 2017 / Reskrim tanggal 9 Oktober 2017.Kedua SPDP tersebut telah di kirim kepada Termohon II dan ditembuskankepada Pelapor dan Terlapor dalam hal ini Pemohon.

  SPDP: 76/IX/2017/Reskrim tanggal 25 September 2017;Halaman 24 dari 48 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN MIlb. SPDP : 76/X/2017/Reskrim tanggal 09 Oktober 2017;Bahwa 2 (dua) SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan) telah dikirimkepada Termohon II dan ditembuskan kepada pelapor dalam hal iniPemohon.

  Dalam Penerbitan 2 (dua) kali SPDP tersebut telah mengacukepada Putusan MK Nomor 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017tentang batasan waktu penyampaian SPDP kepada pelapor dan terlapor.Bahwa berdasarkan penyampaian SPDP tersebut Kepala KejaksaanNegeri Luwu Timur telah menerbitkan P16 yang pertama (Surat PerintahPenunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti PerkembanganPenyidikan Perkara Tindak Pidana) Nomor PRINT64/R.4.34/Epp.1/10/2017 tanggal Oktober 2017 dan P16 yang Kedua(Surat Perintah Penunjukan

  SPDP : 76/IX/2017/Reskrim tanggal 25 September 2017;b. SPDP : 76/X/2017/Reskrim tanggal 09 Oktober 2017; Bahwa 2 (dua) SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan) telahdikirim kepada Termohon II dan ditembuskan kepada pelapor dalamhal ini Pemohon.

  Dalam Penerbitan 2 (dua) kali SPDP tersebut telahmengacu kepada Putusan MK Nomor 130/PUUXIII/2015 tanggal 11Januari 2017 tentang batasan waktu penyampaian SPDP kepadapelapor dan terlapor.Halaman 41 dari 48 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN MIl Bahwa berdasarkan penyampaian SPDP tersebut Kepala KejaksaanNegeri Luwu Timur telah menerbitkan P16 yang pertama (SuratPerintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk MengikutiPerkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana) Nomor PRINT64/R.4.34/Epp.1

• Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia Nomor 130/PUUXIII/2015, disebutkan SPDP tidak hanyawajib diserahkan kepada Penuntut Umum tetapi juga kepada Pelapordan Terlapor.

  Selain itu juga menegaskan bahwa batas waktupenyampaian SPDP kepada penuntut umum adalah paling lambat 7(tujuh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan,sebagaimana dikutip berikut ini:Menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUDTahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatsepanjang frasa penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntutumum tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan danmenyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dankorban/pelapor

  dalam waktupalinglambat 7 harisetelahdikeluarkannya surat perintah penyidikan.Bahwa dari ketentuan hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkanbahwa fungsi Sprindik dan SPDP dapat dilihat dari 4 (empat) perspektif,yaitu pelapor, terlapor, penyidik dan penuntut umum, yaitu:1.

  Dari perspektif pelapor: penerbitan Spridik dan SPDP menandakanbahwa laporan polisi yang dibuat oleh pelapor telah dimulai prosespenyidikannya guna membuat terang suatu tindak pidana danmenemukan tersangkanya.2.

  Dari perspektif penyidik: penerbitan sprindik dan SPDP menandakandimulainya tugas penyidik untuk mengumpulkan bukti permulaanyang cukup, yaitu. sekurangkurangnya dua alat bukti untukmenetapkan seseorang menjadi tersangka atau untukmenghentikannya nanti.4.

• melakukan tindakan yang bersifat upaya paksa;Ayat (3): SPDP harus diperbaharui apabila selama dalam proses penyidikanperkara, penyidikmendapatkan/mengidentifikasikan adanyatersangkabaruyang belum termasuk dalam SPDP yang telah dibuat pada awalpenyidikan;Pasal 58Surat Panggilan kepada saksi dalam tahap penyidikan merupakan bagian dariupaya paksa dan hanya dapat dibuat setelah SPDP dikirimkan kepada JPU;Selanjutnya perkapolri diatas diperbaharui dengan terbitnya PERKAPOLRINomor 14 Tahun 2012 tentang

  sudah diketahul); dane. indetitas pejabat yang menandatangani SPDP;4.

  Oleh karena itupenting bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian SPDP tidak hanyadiwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dankorban/pelapor.

  Oleh karena sampai diajukannya praperadilan ini Para Pemohon tidakpernah diberitahukan atau diberikan SPDP oleh Termohon maka Para Pemohontelah melanggar Pasal 109 ayat (1) KUHAP Jo.

  TENTANG PEMBERITAHUAN PENYIDIKANdesBahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaNomor : 130/PUU/XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017, Penyidik wajibmenyampaikan SPDP kepada Terlapor dan korban, dan penyidik telahmengirimkan SPDP Perkara tersebut ke Kejaksaan Negeri Denpasar dantidak menyampakian kepada terlapor dan korban karena pada peristiwatersebut terjadi belum ada putusan MK tersebut diatas.;V.

• dilakukansejak 24 Januari 2014 hingga tahapan penyidikan gelar perkarapada tanggal 3 Desember 2014, SPDP perkara Sdr.

  12 dari 60 Putusan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Rappaksa hingga pemeriksaan secara BAP terhadap saksisaksitanggal 24 Januari hingga 26 Mei 2014, SPDP yang diperuntukankepada Kepala Kejaksaan Negeri Rantauprapat tidak diterbitkanPARA TERMOHON ;Bahwa pengiriman SPDP merupakan tahapan ke2 (dua) dari 9(sembilan) tahapan penyidikan, sebagaimana diatur pada Pasal15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan Tindak Pidana, namun faktanya, penghentianpenyidikan yang merupakan tahapan

  penyidikan ke9 dilakukanoleh PARA TERMOHON tanpa melakukan pengiriman SPDP keKepala Kejaksaan Negeri Rantauprapat yang merupakan tahapanpenyidikan ke2 ;Bahwa tahapan penyidikan, yakni, upaya paksa, pemeriksaan,gelar perkara, hingga penghentian penyidikan atas perkaratersangka Sdr.

  :SPSidik/86.a/IX/2014/Reskrim, tanggal 25 September 2014, serta SuratPemeberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor:SPDP/07/V/2014/Reskrim, tanggal 15 Januari 2014 dimana upayapenyidikan yang dilakukan oleh Termohon WV adalah melakukanpemeriksaan terhadap Pelapor (Pemohon) dan saksisaksi yangberkaitan dengan perkara tersebut, antara lain :1. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi pelapor LAMHOT JULIHERSITORUS (Pemohon) pada tanggal 13 Januari 2014 ;2.

  e lampiran Keputusanbersama Mahkejapol, adalah dalil yang keliru dan salah, sebabTermohon IV atas nama Termohon Ill telah menerbitkan SuratPemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor:SPDP/07/V/2014/Reskrim, tanggal 15 Januari 2014 danMahkejapol bukanlah sumber hukum serta adapun sebabnyamaka SPDP tersebut tidak dikirimkan kepada Kejaksaan NegeriRantauprapat, adalah oleh karena berdasarkan hasil penyidikantidak didapat bukti yang cukup bahwa Terlapor ALI USMANHARAHAP, SH telah melakukan tindak

• Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 bahwaSurat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) wajib diberikan kepadaTerlapor.

  SPDP oleh Pemohon perbuatanTermohon telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitus!

  dikeluarkannya surat perintah dimulainyapenyidikan (SPDP) tersebut.

  Namun demikian dalam hal ini pihakTermohon telah menyampaikan pemberitahuan tentangditerbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalamwaktu yang dibenarkan menurut putusan Mahkamah KonstitusiRepubik Indonesia Nomor : 130/PUUXIII/2015 yaitu paling lambat 7(tujuh) hari kepada Jaksa Penuntut Umum ,PelapordantTerlapor.Bahwa walaupun tidak ada kewajiban Termohon selaku Penyidikuntuk menyampaikan pemberitahuan SPDP tersebut, namun denganitikad baik yang ada pada pihak Termohon, maka pihak

  Termohontelah menyampaikan pemberitahuan SPDP tersebut kepada pihakkeluarga Pemohon melalui surat yang dikirimkan melalui PT.

• Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohonhalaman 8 sampai dengan halaman 9 angka 11 dan angka 12yang pada intinya menyatakan proses penyidikan danpenetapan tersangka atas diri Pemohon melanggar prosedurkarena Termohon tidak menyerahkan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon.b.

  Bahwa dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor: 130/PUUXI11/2015 Tanggal 9 Januari 2017, dalam amar putusan angka2 mewajibkan penyampaian SPDP oleh penyidik hanyakepada Penuntut Umum, Terlapor, dan Korban/Pelapor,sehingga Putusan Mahkamah Konsitutusi tersebut tidak dapatdimaknai bahwa SPDP wajib disampaikan kepada tersangka.c.

  Bahwa dalam perkara a quo Pemohon bukan salah satu pihakyang wajid menerima SPDP sebagaimana dalam PutusanMahkamah Konstitusi karena ketika SPDP diterbitkan olehTermohon, Pemohon belum ditetapkan sebagai tersangka.Oleh karena itu dalil Pemohon yang mempersoalkan prosespenyidikan terkait penyampaian SPDP kepada Pemohonadalah dalil yang tidak relevan.d.

  Termohon telah memenuhi kewajiban terkait proses penyidikantermasuk penyampaian SPDP kepada Kejaksaan, Kepolisian danPelapor dalam dugaan tindak pidana bidang kehutanan sebagaimanaditerima dalam Laporan Nomor: LK.10/BPPHLHK/SW.2/12/2018tanggal 04 Desember 2018.Halaman 26 dari 45 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid/Prap/2019/PN Sda.d.

  Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP.17/BPPHLHK/SW.2/12/PPNS/2018 tanggal 7 Desember 2018, DenganTersangka : Dalam penyelidikan, T7a;8. Tanda Terima SPDP No.17/BPPHLHK/SW.2/12/PPNS/2018 tanggal 7Desember 2019, 22222 22 nnn nnn n nen n cence nen nee T7b;9.

• menyerahkan SuratPerintah dimulainya Penyidikan kepada Pemohon selaku Terlapor dankarenanya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUUXIII/2015 tanggal 9 Januari 2019 Tentang Pasal 109 aya1 (1) UU No. 8 tahun1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang dipandang bertentangan denganUUD 1945.e Pasal 109 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 dianggap tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat dan pasal tersebut dimaknai menjadi Penyidikwajid memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah dimulainyaPenyidikan (SPDP

  MK memberi penafsiran sebab akibat dari norma yangterkandung dalam ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP berupa apabilatidak dilakukan pemberitahuan kepada Penuntut Umum, maka penyidikanharus dianggap batal demi hukum.e Dengan demikian SPDP tidak dianggap sebagai bentuk kelengkapanadministrasi belaka melainkan dianggap sebagai implementasi prinsip checkand balance antara penyidik dengan penuntut umum, terlapor,korban/pelapor, apabila hal itu tidak dilakukan maka dianggap telah terjadicacat prosedural

  dalam tahapan penyidikan yang dilakukan tidak transparandan tanpa adanya pengawasan.e Cacatnya prosedural dalam penyidikan mengakibatkan segala proses yangdilakukan pada tahap penyidikan sebelum disampaikan SPDP adalahbersifat unlawfull dan berimplikasi pada segala tindakan yang telahdilakukan dalam tahapan penyidikan harus dinyatakan batal demi hukum.e Adapun konsekwensi bagi penyidik apabila melewati batas 7 hari belummenyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum, terlapor, pelapor/korbanmaka penuntut

  Penetapan Nomor : 73/Pen.Pid/2019/PN Gst tanggal 04 April2019 untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) buah gelang emas bertuliskan TIUR; 1 (Satu) buah kalung berlian; 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna merah dimana dibagiandepannya terdapat gambar burung rajawali dan dibawahnya bertuliskanberastagi; 1 (Satu) buah baju kemeja lengan pendek berwarna putih motif kotakkotak;Bahwa kemudian Termohon memberitahukan dan menyerahkan SuratPerintah Dimulainya Penyidikan (SPDP

  ) kepada Penuntut Umum denganNomor : K/53/III/RES.1.8./2019/ Reskrim tanggal 18 Maret 2019 yang diterimapada tanggal 21 Maret 2019;Bahwa selanjutnya Termohon memberitahukan dan menyerahkan SuratPerintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Tersangka Jefriaman HalawaAlias Jefri (Pemohon) dengan Nomor : K/53/III/RES.1.8./2019/Reskrimtanggal 18 Maret 2019 yang diterima oleh pemohon sendiri pada tanggal 20Maret 2019;Bahwa tindakan Termohon Praperadilan menetapkan Pemohon Praperadilansebagai Tersangka

• Pasal 25 ayat (1) Perkapyang bersangkutan menentukan bahwa SPDP dibuat dan dikirimkansetelah terbit surat perintah penyidikan. Dalam perkara ini, PihakKepolisian sampai menerbitkan dua kali Sprindik tetapi tidak adamembuat dan mengirimkan SPDP kepada kepala kejaksaan secaratepat waktu. Oleh karenanya semua penyidikan yang dilakukan sebelum terbitnya SPDP harus batal demi hukum dan dengandemikian SKPP adalah batal demi hukum.Hal 11 dari 74 Hal. Putusan No. : 121/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel.D.

  Namun demikian mengingatterbitnya SPDP adalah pada tanggal 24 Agustus 2017 maka dapatdikatakan penerbitan SPDP itu tidak sah. Termohon seharusnyamenerbitkan SPDP sekurangkurangnya pada awal Februari 2017.Bahwa setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi, PihakKepolisian RI sudah menyatakan kesiapannya untuk melaksanakanPutusan MK tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada masalahdengan terbitnya Putusan MK tersebut.

  (Bukti P8)Bahwa sesuai dengan hal itu penerbitan SPDP pada tanggal 24 Agustus 2017 adalah sudah melampaui batas waktu yangditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUUXI/2015 (Bukti P7) dan oleh karenanya semua tindakan yang dilakukan sebelum terbitnya SPDP, seperti Gelar Perkara dan Resume menjadi tidak sah.

  Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut SPDP jugaharus disampaikan pada Pelapor tetapi sampai dengan hari iniPemohon tidak pernah menerima SPDP dari Termohon ataupunPenyidik.Bahwa SKPP diterbitkan hanya dalam waktu 4 hari setelahditerbitkannya SPDP.

  Bahwa Mahkamah Konstitusi sudah menegaskanmengenai perlunya SPDP disampaikan pada Korban atau Pelapor.Mahkamah menyatakan:Mahkamah berpendapat, tertundanya penyampaian SPDP olehpenyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkanketidakpastian hukum, tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapordan korban/pelapor.

• Sehingga syaratsyarat untuk bisa dilakukannya Penyidikan dan ditemukanTERSANGKAnya, maka TERMOHON harus melalui prosedur Penyelidikanterlebin dahulu dan syarat untuk melakukan Penyidikan, TERMOHONdiwajibkan mengirim SPDP kepada PEMOHON.

  Berdasarkan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/350/II/2018/ Dit Reskrimum,tanggal 20 Februari 2018 yang pertimbangannya dalam rangkaPenyidikan maka diminta keterangan tambahan sebagai Saksi.Bahkan setelah pemeriksaan tersebut dan sampai saat dimajukannya gugatanPraperadilan aquo, PEMOHON tidak mendapatkan Surat Perintah DimulainyaPenyidikan (SPDP), yang secara hukum PEMOHON wajib diberikan SPDP;43.Bahwa setelah TERMOHON melakukan tindakan hukum berupapemanggilan Saksisaksi dan pengumpulan Buktibukti, KemudianTERMOHON

  Tidak dilakukannya koordinasi fungsional dan/atau tidaktransparasi tentunya akan sangat mempengaruhi hasil penyidikan.Tanpaadanya koordinasi fungsional dan tidak memberitahu SPDP kepadaPEMOHON maka telah terjadi cacat prosedural dalam tahapanpenyidikan dalam bentuk penggunaan kewenangan penyidikan secara tidaktransparan dan tanpa adanya pengawasan.

  Cacatnya prosedural dalampenyidikan mengakibatkan segala proses yang dilakukan dalam tahappenyidikan sebelum disampaikannya SPDP kepada PEMOHON adalahbersifat unlawfull dan berimplikasi pada segala tindakan yang telahdilakukan dalam tahapan penyidikan harus dinyatakan batal demihukum.Bahwa penentuan status PEMOHON menjadi Tersangka oleh TERMOHON,tidak berdasarkan Prosedur yaitu tidak mengirimkan SPDP kepadaTERMOHON yang termuat dalam Pasal 109 ayat (1) UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

  Sehingga penyelidikandan penyidikan yang dilakukan Termohon sudah sesuai denganprosedur yang ditentukan KUHAP dan peraturanperaturanlainnya.Perihal dalil Pemohon tentang pengiriman SPDP dengan mengacuPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUUXIII/2015 tanggal 11Januari 2017 adalah tidak relevan, karena SPDP telah dikirim kepadaKejaksaan Negeri Denpasar sebagaimana Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan Nomor : B/O1/I/2017/Ditreskrimum tanggal 05Januari 2017.