Ditemukan 1431 data
347 — 365
Akan tetapi persisnya saksitidak tahu karena itu bidang pekerjaan Bendahara DesaBahwa saksi tidak mengetahui perihal adanya bahasan internal pemerintahdesa terkait temuan atas perbedaan Silpa tersebut. Demikian pula saksi tidakmengetahui perihal pengembalian uang ke rekening kas desa.Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kulon Progo dansaat saksi selesai diperiksa, saksi ada memberikan paraf dan tanda tanganpada Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
380 — 278
Bangkalan Hulu Energinomor : 26 tanggal 15 November 2011 pada Notaris INDRA MEIDI,SH.66. 1 (satu) bundel dokumen asli surat dari direktur utama (GadingRamadhan Joedo) kepada Bupati Bangkalan tanggal 01 Maret 2012berserta lampirannya.67. 1 (Satu) bundel copy dengan tulisan COPY COLOR Minutes of Meetingdengan pokok bahasan Indonesian Participating interest 10 % pada BlokWest Madura Offshore tanggal 18 April 2013 di Hotel Sheraton.68. 1 (Satu) bundel dokumen asli catatan rapat fasilitasi pembahasanParticipating
ISKANDAR MARWANTO.SH.,MH
Terdakwa:
1.CORNELIS BUSTON
2.CHUMAIDI ZAIDI
3.ABDULRAHMAN ISMAIL SYAHBANDAR
438 — 122
Dalam pelaksanaanpembahasannya pihak Pemerintah menyampaikan KUAPPAS yangkemudian diserahkan oleh Pemerintah kepada Panitia Anggaran.Bahwa terhadap pengajuan Anggaran tersebut sebelumnya dibahas diKomisi yang kemudian dari bahasan tersebut di bawa ke BadanAnggaran untuk dilakukan Pembahasan.
Terbanding/Terdakwa : IDRUS MARHAM
285 — 198
7 1 (satu) Bundel Kebijakan Batubara Nasional Pokok Bahasan 2. PLTU Mulut Tambang.
8 1 (satu) bundel print out dokumen Rapat Dengar Pendapat Komisi VII PLN, Jakarta, 23 Oktober 2017.
9 3 (tiga) lembar asli Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Ketenagalistrikan dan Direktur Utama PT PLN (Persero) tertanggal 17 Januari 2018.
257 — 75
Pertemuan tersebut di ruang Menpora tersebutditindak lanjut dalam pertemuan di Restoran Jepang di GedungArcadia Plaza Senayan dengan bahasan yang sama;Bahwa 3 Mei 2010 Pokja Anggaran Komisi X DPR RI menyetujuipenambahan dana untuk pembangunan P3SON Hambalangsebesar Rp. 150 Milyar dalam APBNP 2010. Dengan demikianjumlah anggaran yang tersedia pada Tahun 2010 untukpembangunan P3SON menjadi Rp. 275 Milyar.
JULI ANTORO HUTAPEA, SH
Terdakwa:
YA IRWAN SYAHRIAL
126 — 25
Bahasan Mandarin UNTAN.Bahwa dari barang barang yang diajukan oleh FKIP UNTANtersebut pada saat mengajukan APBNP TA. 2013 tidak seluruhnyadiakomodir oleh BAPSI UNTAN.Bahwa barang barang tersebut sampai dengan saat ini masihdapat berfungsi dan digunakan di Fakultas KIP UNTAN.Halaman 319 dari 686 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2016./PN PtkHalaman 319 dari 686 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2016./PN PtkHalaman 319 dari 686 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2016.
92 — 6
Notulen rapat pada hari jumat tanggal 29 Desember 2006 dengan bahasan Kendaraan Mobil Dinas GM. PT. Krakatau Steel. [Asli].; 10. Undangan rapat dari General Manajer Pembelian PT. Krakatau Steel kepada Manajer PPNSC dan Jasa, manajer pengadaan Jasa PT. Purna Sentana baja.( Asli ).; 11. Surat penawaran Kendaraan kepada PT. Krakatau Steel dari PT. Purna Sentana Baja Nomor : 113/ DU-PSB/IX/2006 [Asli].; 12.
![](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/public/frontend/images/doc-48-green.png)
- Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha ... [Selengkapnya]
Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha persekutuan perdata melahirkan banyak kekosongan hukum terkait diskursus hukum perdata tentang gadai saham. Misalnya, apakah eksekusi gadai saham bisa dilakukan di bawah tangan atau harus melalui penetapan pengadilan?