tersebut telah diperiksa dan dikabulkan oleh KetuaPengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan AgamaAndoolo Nomor 0022/Pdt.P/2021/PA Adl. tanggal 15 Februari 2021, jo SuratKeputusan Kuasa Pengguga Anggaran Pengadilan Agama Andoolo Nomor W21A6/347/KU.01/II/2021 tanggal 15 Februari 2021, hal mana telah sesuai denganmaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagiMasyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

kekuasaan orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnyamaupun sebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagaisesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milikorang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

KukarNomor : 128 / 800 / II / 2010, tanggal 02 Maret 2010, tentang penunjukanpejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) kegiatan APBD Kab.

Kukar;Bahwa saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi bahwa permintaantersebut dari PPTK (Pejabat pelaksana tekhnis kegiatan) dari kantor Dinas PUKab.Kukar berdasarkan surat Nomor : 174 / 611 /IKJ/VI/2010, tanggal 21Juni2010 yang di tanda tangani oleh Sdr. C.

Kutai Kartanegara sejak tahun 2003 sampai sekarang denganjabatan selaku Kepala Seksi Sarana Tekhnis Irigasi, dan sebagai Pejabat PelaksanaTehnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan APBD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten KutaiKertanegara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor : 128/800/III/2010 Tanggal 02 Maret2010;Menimbang, bahwa orang yang karena memiliki suatu jabatan ataukedudukan tersebut sehingga ia memiliki kewenangan atau hak untukmelaksanakan

KukarNomor : 128 / 800 / If / 2010, tanggal 02 Maret 2010, tentang penunjukanpejabat pelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) kegiatan APBD Kab.

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara menentukan : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negarayang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atauyang dilimpahkannya kepadanya yang digugat oleh orang atau bandan hukumperdata.Menimbang, bahwa mengenai isu hukum ke 2 (dua) 2.1. dan 2. 2 dapatdiberikan pertimbangan hukum dan jawaban sebagai berikut :Hal 11 Putusan No. 242/B/2018/PT.TUN.SBYMenimbang, bahwa mengenai mekanisme pengangkatan PerangkatDesa secara tekhnis

Sikap masingmasing pihak yang tidaksaling memperdulikan itu secara jelas tidak disebabkan oleh suatu hambatangeografis atau tekhnis karena selama pisah tempat tinggal, baik penggugatmaupun tergugattinggal di wilayah Kabupaten Jeneponto, yang sangatterjangkausekalipun dengan alat transportasi umum.Menimbang, bahwa disharmoni hubungan penggugat dan tergugat dalamrumah tangga sudah berlangsung secara monoton, hal tersebut ditunjukkandengan tidak adanya suatu usaha nyata kedua belah pihak untuk dapat

kekuasaan orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnyamaupun sebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagaisesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milikorang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohontidak disebabkan oleh kendala tekhnis atau geografis, akan tetapi lebin padaadanya kerenggangan psikologis yang menyebabkan keduanya tidak memilikiniat atau dorongan hati untuk bertemu, berkomunikasi, apalagi untuk hidupbersama, sehingga secara sengaja Penggugat dan Tergugat melakukanperbuatan tidak saling mempedulikan;Menimbang, bahwa dalam rentang waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulantersebut

kekuasaan orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnyamaupun sebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagaisesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik10orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

kekuasaan orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnyamaupun sebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatuyang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain,yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilaiekonomis atau bersifat nilai tekhnis

dan PengadilanTinggi Yogyakarta tersebut di atas dalam menjatuhkan pidana dendaadalah karena belum ada Lembaga Pelatihan Kerja, menurut kami adalahsangat tidak berdasar, karena di wilayah Yogyakarta terdapat Panti SosialBina Remaja (PSBR), satusatunya lembaga pemerintah yang ditetapkanoleh Menteri Sosial RI sebagai Lembaga Penyelenggaraan KesejahteraanSosial (LPKSABH) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang tenbentukbendasarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2006 adalahmerupakan Unit Pelaksanaan Tekhnis

dan Pemohon Il telah mengajukanpermohonan untuk diberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasanbiaya perkara dan permohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan olehKetua Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Penetapan Ketua PengadilanAgama Andoolo Nomor 0036/Pdt.P/2019/PA Adl. tanggal 7 Agustus 2019, halmana telah sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentangPedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta SuratEdaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis

Tergugat lebih memilih tetap tinggal dirumah orang tuanya dan tidak ada sikap yang nyata dalam mempertahankankeutuhan rumah tangganya, demikian pula penggugat lebih memilih untukbercerai daripada mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat,sehingga antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain,sikap masingmasing pihak yang tidak saling memperdulikan itu secara jelastidak disebabkan oleh suatu hambatan geografis atau tekhnis karena baikpenggugat maupun tergugat tinggal di wilayah

keberatanterhadap tuntutan Penggugat dan menurut Majelis Hakim jumlah tersebutadalah wajar oleh karena itu maka Majelis Hakim sepakat menghukumTergugat untuk memberikan nafkah bagi kedua anak Penggugat denganHal 13 dari 15 hal Putusan No 170/Pdt.G/2019/PA.Prm.Tergugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai keduaanak tersebut dewasa;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum atasdikabulkannya tuntutan Penggugat, menurut Majelis Hakim dipandang logisdan rasional serta menyangkut tekhnis

orang yangmelakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaanpemiliknya, baik seluruhnya maupun sebahagian dengan demikian barang ituharus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupanekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang / benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

ataumembahayakan kepentingan umum;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 103 PP Nomor 36 Tahun 2015Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang BangunanGedung, disebutkan jika masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilanapabila dari hasil penyelenggaraan bangunan gedung telah terjadi dampak yangmengganggu/merugikan yang tidak diperkirakan pada saat perencanaan,pelaksanaan, dan/atau pemanfaatan;Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

gedung.Pasal 1 ayat 38: Gugatan perwakilan adalah gugatan yang berkaitan denganpenyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yangmewakili kelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiridan sekaligus mewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta ataudasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.Menimbang, bahwa kemudian dalam Bagian V huruf C Lampiran PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedungmenyatakan bahwa yang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedungadalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupater/Kota kepada pemilikbangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif danpersyaratan teknis yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan MenteriPekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

yangmenjadi kewenangan daerah otonom;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 UU Nomor 28 Tahun 2002 TentangBangunan Gedung, menyatakan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerahadalah kepala daerah kabupaten atau kota beserta perangkat daerah otonom yanglain sebagai badan eksekutif daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khususloukota Jakarta adalah gubernur;Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Pemerintah daerahmenurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upayapenanggulangan kemiskinan pedesaan; Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPM MandiriRespek Tahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalah sebagaiberikut :a. Sosialisasi Program di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;b. Musyawarah Distrik Sosialisasi; Persiapan Pelaksanaan (Pendataan Awal);= Pelaksanaan Musdis;c. Musyawarah Kampung Sosialisasi (MKS);d. Pelatihan pelaku;e.

Rekening Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama TPKD Distrik Kobakmadengan nomor rekening : 1540 0110 10109;Bahwa pembukaan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa YAFET YIKWAbersamasama pengurus TPKD Distrik Kelila, TPKD Distrik Eragayam, TPKDDistrik Kobakma tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Pencairan danpenggunaan Dana Urusan Bersama (DUB) PNPM Mandiri Perdesaan ProvinsiPapua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012, karena seharusnya setiap TPKDmembuka minimal 2 (dua) rekening yaitu Rekening

KUBUGI POLONAuntuk TPKD Distrik Kobakma, yang seharusnya dalam pembukaan rekening TPKDharus ada spesimen tanda tangan salah satu wakil masyarakat dan 2 (dua) orangPendamping Distrik yaitu Pendamping Distrik Pemberdayaan dan PendampingDistrik Teknik, sehingga pembukaan rekening oleh Terdakwa YAFET YIKWAbersama dengan pengurus TPKD Distrik Kelila, TPKD Distrik Eragayam, TPKDDistrik Kobakma tidak sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Pencairan dan penggunaanDana Urusan Bersama (DUB) PNPM Mandiri Perdesaan

Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskanoleh masyarakat;Melembagakan pengelolaan dana bergulir;Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa;Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upayapenanggulangan kemiskinan pedesaan; Bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional dan Penjelasan PNPM Mandiri RespekTahun 2012, tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri adalah sebagai berikut :a.

Rekening Bank Mandiri Cabang Wamena atas nama TPKD Distrik Kobakmadengan Nomor Rekening : 1540 0110 10109;Bahwa pembukaan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa YAFET YIKWAbersamasama pengurus TPKD Distrik Kelila, TPKD Distrik Eragayam, TPKDDistrik Kobakma tersebut tidak sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Pencairan danpenggunaan Dana Urusan Bersama (DUB) PNPM Mandiri Perdesaan ProvinsiPapua dan Papua Barat Tahun Anggaran 2012, karena seharusnya setiap TPKDmembuka minimal 2 (dua) rekening yaitu Rekening

Prima Lestari ; Bahwa benar, ada pesan yaitu Pak Maman Sulaeman, dimana beliau sebagaiPPTK ( Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) yang mengatakan Pak Purganatitip CV.

proses pemberian uang dalam proyektersebut, hanya saya pernah mendengar ada pemberian uang dalam proyek31tersebut yaitu pada saat di konfrontir ketika diadakan pemeriksaan diKepolisian;e Bahwa Yang saksi dengar ketika dikonfrontir di Kepolisian jumlah uang yangdiberikan Terdakwa sebesar Rp. 30 juta untuk Kepala Dinas ;e Bahwa Pada saat Pelelangan, 3 (tiga) perusahaan dinyatakan gugur yaitu : 2(dua) perusahaan gugur dalam tahap Kelengkapan Administrasi dan 1 (satu)perusahaan gugur dalam tahapan Tekhnis

Prima Lestari, adalah yang dapat memenuhi persyaratan baik secarakelengkapan Administrasi dan Kelengkapan secara Tekhnis ; e Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa AyiSolehudin ; e Terdakwa didengar atas keterangan saksi tersebut diatas menerangkan, bahwaketerangan saksi tersebut pada dasarnya benar ; e Adapun yang menjadi keberatan Terdakwa yaitu : Bahwa ia (terdakwa) tidakpernah memberikan uang sebesar Rp. 30 juta untuk Kepala Dinas ; 2.

Prima Lestari muncul sebagai pemenang tender karena lulussecara Administrasi dan Tekhnis ; 33Bahwa alasan CV lainnya digugurkan saksi tidak tahu ; Yang saya tahu, anggaran proyek pengadaan kolam ikan sebesar kurang lebihRp. 254 juta ;=Bahwa Ya, dalam proyek tersebut harus ada dana pendamping ;Bahwa Yang menjadi acuan dalam penawaran proyek berdasarakan kepadaacuan SK Bupatt ;Bahwa CV.

Prima Lestari menjadi pemenang tender karena secaraAdministrasi dan Tekhnis telah memenuhi syarat dan harga penawarannyawajar sesual PAGU :Bahwa benar, semua kelengkapan yang ada pada Perusahaan harus sesuaidengan aturan ; Bahwa Pada saat dilaksanakan Pelelangan saksi tidak pernah berhubungandengan Terdakwa ;Bahwa Pada saat diadakan Pelelangan tidak pernah ada pemberian berupauang kepada Panitia Lelang ; Terdakwa didengar atas keterangan saksi tersebut diatas menerangkan, bahwaketerangan saksi tersebut

: Rp. 40.599.288,15, ; Pasangan pipa PVC 2 : Rp. 302.400, ; Urukan sirtu : Rp. 410.339.522,7, ; Pasangan Filter Cloth : Rp. 51.765.580, ;Harga Kontrak Rp. 973.645.000, bahwa saksi yang membuat laporan harian perkembangan pembangunan pelabuhanrakyat yang kemudian diserahkan ke Konsultan Pengawas untuk diperiksa dan dibuatdalam bentuk laporan oleh Konsultan Pengawas ; bahwa yang membuat laporan mingguan perkembangan pembangunan Pelra adalahKonsultan Pengawas ; bahwa yang bertanggung jawab secara tekhnis

Pengerukan RI sejak tahun 2002 s/d Juli 2006 ; bahwa ada usulan proyek Causeway di Kalianget kirakira Rp. 10 Milyard sampaiselesai termasuk dermaga;bahwa pekerjaan Causeway untuk tahap I 250 m x 7 m= 1.750 m2 dengan dana Rp. 2Milyard dan untuk tahap II ABT panjang kiri 55 m, panjang kanan 50 m dan lebar 20 m= 1.050 m2, sesuai gambar disetujui oleh Dirjen Perhubungan Laut dengan dana Rp. 1Milyard gambar terbaru ;bahwa sampai saat ini tidak ada pengajuan perubahan anggaran pada tahun 2005,maupun dasar tekhnis

gambar jadi pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sesuai gambardan RKS serta anggaran yang tersedia ;bahwa kontraktor tidak bisa merubah gambar dan kontrak tanpa ada persetujuan daripihak pemerintah pusat tetapi apabila ada perubahan kontraktor dilapangan harusmelaporkan kepada KPA sebagai pengguna anggaran ;bahwa secara tekhnis pekerjaan Causeway ada pasangan batu kosong sisi kanan, kirikalau ditengah jalan adalah urukan sirtu, pasangan batu kosong yang ada fungsinyasebagai dudukan pasangan batu

DJOKO PRAMONO :50 bahwa saksi sebagai Direktur Pelabuhan dan Pengerukan di Ditjen Perhubungan Lautsejak Januari tahun 2001 sampai 20 Desember 2005 ; bahwa saksi pernah menandatangani desain gambar proyek fisik Pelra Kalianget padatanggal 14 Juni 2005 dan 04 Oktober 2005 tentang persetujuan tekhnis gambar RKSPelabuhan Kalianget Kab.

Sumenep ; bahwa saksi menandatangani desain gambar proyek fisik Pelra Kalianget dua kalikarena ada penambahan biaya dari APBNP 2005 dan turun Desember 2005 ; bahwa setelah APBNP turun bentuk kontrak yang disetujui oleh saksi adalah Cause waypanjang 250 m x 7 m dengan biaya Rp. 2 Milyard ; bahwa dengan biaya Rp. 2 milyard dan desain yang disetujui oleh saksi sesuai dengankontrak harus dilaksanakan sesuai persetujuan tekhnis dari Direktur Pelabuhan danPengerukan ; bahwa dengan biaya APBNP Rp.

Bahwa, saksi Efi Suherlan selaku Ketua UPK yang menggantikan saksi Deni KusmayadiBin Sahron (Almarhum) melakukan Penelusuran tentang Tunggakan atas pinjamankelompok masyarakat berdasarkan Petunjuk Tekhnis Operasional ( PTO) PNPM MandiriPerdesaan penjelasan 10 Pengelolaan Dana bergulir, angka 2 Panduan Fasilitator, angka2 Pengelolaan Pinjaman Bermasalah, huruf e Mekanisme Pengelolaan, angka 1Indentifikasi dan laporan yang menyatakan bahwa identifikasi dilakukan sesuai dengandata kondisi kelompok peminjam

Bahwa Perbuatan Terdakwa selaku Bendahara UPK bersamasama dengan Saksi DENIKUSMAYADI Bin (Alm) SAHRON selaku Ketua UPKnya tersebut bertentangan dengan102PTO ( Petunjuk tekhnis Operasional ) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan dari Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :414.2/3717/PMD tanggal 5 Nopember 2008 dan SOP ( Standar Oprasional Prosedur )UPK Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur tanggal 20 September 2007 yaitusebagai berikut :Penjelasan IX Pendanaan

Sukanagara yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2012 yang ditetapkan olehSurat keputusan Camat Sukanagara Nomor : 414.2/SK.06/PMD/2012, tanggal 23 Mei 2012.Tugas dan peranan saksi selaku BKAD sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Oprasional ( PTO)PNPM mandir adalah :Menjadi Pimpinan MusyavarahPembuatan Standar Oprasional Prosedur ( SOP ) Unit Pengelola Kegiatan ( UPK )Program PNPM Mandiri bidang ekonomi dan Fisik.Membentuk BPUPK ( Badan pengavas Unit pelaksana Kegiatan) berikut SOP nyaMembentuk Tim Penyehat

Sukanagara Tahun 2007 s/d Februari 2012 adalah:Ketua : DENI KUSMAYADIBendahara : DADANGWAHYUDINSekretaris :AGUS NUROHMANStaf : EFISUHERLAN.122Bahvea yang menjadi dasar adalah Petunjuk Tekhnis Oprasional (PTO ) PNPM Mandiri bahwaUPK diwajibkan membuat laporan pengelolaan keuangan di tingkat UPK kepada Tim FasilitatorKabupaten dan di Validasi oleh saksi selaku Fas Keu yang dilakukan per bulan, dan sejakbertugas selaku Fas Keu UPK Kec. Sukanagara selalu membuat laporan tersebut.

Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2021/PA Una.Penetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 270/Pdt.P/2021/PA.Una.tertanggal 02 Agustus 2021, hal mana telah sesuai dengan maksud PERMANomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi MasyarakatMiskin di Pengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014tentang petunjuk tekhnis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sehingga segala biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundangundangan yangberlaku