Pemeriksaan NarkotikaNomor SKN/228/XII/Ka/Klinik/2017/BNNPSB dari Badan Narkotika NasionalRepublik Indonesia Provinsi Sumatera Barat tertanggal 19 Desember 2017yang ditandatangani dr Marryo Borry WD benar Terdakwa menggunakanNarkotika jenis Sabu melalui pemeriksaan urine Terdakwa;Bahwa Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti tidak tepat dantidak obyektif dalam memahami unsur pertanggungjawaban pidana dalamperkara a quo sebab hanya mempertimbangkan perbuatan secara kasatmata saja yaitu hanya melihat actus

Penjatuhan pidana Terdakwa hanya atas dasar actus reussemata tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa cara pandang Penuntut Umum maupun Judex Facti tersebuttentu. bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teoripertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiappemeriksaan perkara di Pengadilan.

Asas Presumptio Justae Causa dan Asas Contrario Actus tidakberlaku atas suatu KTUN yang telah cacat secara kewenangan1. Dalam Hukurn Adrninistrasi Negara/Hukum Tata Usaha Negaradikenal dua asas terkait suatu KTUN, yaituasas Presumptioustae Causa danasas Contrario.Aaus.Presumptio ustae Causa adalah asas yang dijadikan rujukan bahwa suatuKTUN yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara harusnalaman 24 dari 95 halaman.

,M.Si. menerangkan bahwa untuk menilai cacat atau tidaknya suatu KTUN,dilihat dari 3 aspek, yaitu ratione materiae, ratione loci, dan ratione temporis.Sepanjang 3 aspek tersebut terpenuhi, maka suatu KTUN sah danmengikat, serta asas Presumptio ustae Causa dan Contrario .Actus dapatditerapbkan. Namun, apabila salah satu dari 3 aspek tersebut tidak terpenuhi,maka KTUN tersebut cacat dan tidak mempunyai kekuatan dan akibathukum.

Artinya jelas bahwa asas Presumptio ustaeCattsae dan Contrario .Actus hanya dapat diterapbkan sepanjang memenuhiasasasas ratione materiae, ratione loci, dan ratione temporis.3. Berdasarkan keterangan kedua ahlitersebut di atas dalam persidangan,maka KTUNKTUN baik terkait KP maupun terkait IUP Terbanding IlIntervensi dh.

Dikarenakan batal, maka asasasas Presumptio ustae Causadan asas Contrario .Actus tidak dapat diterapkan terhadap KTUNKTUN dariBupati Konawe tersebut.4. Walaupun para ahli Hukum Administrasi Negara dalam persidangan telahmenerangkan terkait tidak dapat diterapbkannya asas Presumptio ustae Causadan Contrario .Actus pada KTUN yang cacat secara kewenangan, namunhalaman 25 dari 95 halaman.

Putusan Nomor 165 K/Pid.Sus/2019perbuatan yang secara kasat mata saja yaitu actus reus/perbuatan materilTerdakwa yaitu membeli dan memiliki shabu, tanpa mempertimbangkanmens rea Terdakwa. Sedangkan berdasarkan fakta sidang niat/mens reaTerdakwa membeli, memiliki shabu tersebut untuk tujuan digunakan sendiri.Bahwa cara pandang Penuntut Umum tersebut tentu bertentangan denganprinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawab pidana yang wajibditerapkan dalam setiap pemeriksaan perkara dipengadilan.

Bahwa penuntutandan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reus sematasama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan diIndonesia.Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa penyalahguna, hal ini dapatdibuktikan dari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta antara lain;Bahwa ketika ditangkap Polisi Terdakwa baru selesai menggunakannarkotika secara melawan hukum.

Unsur actus reus (physical element), yaitu perbuatan lahiriah atau esensi darikejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan ;2.

Unsur mens rea (mental element), yaitu kondisi jiwa atau sikap kalbu daripelaku saat melakukan perbuatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana yangtelah diuraikan di atas, mens rea (mental element) dari terdakwa, yaitu niatterdakwa untuk menjaga diri, sehingga tindakan nyata tersebut menjadi actus reus(physical element), yaitu terdakwa membawa 1 (satu) buah bilah pisau yangdibungkus dengan sarung warna coklat yang disimpan di dalam saku jacket kainwarna biru yang sedang digunakan

didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) UU NO. 12/Drt/1951 tentang MengubahOrdonnantietidelijke Bijszondere Strafbepalingen (STBL.1948 Nomor 17) danUndang Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatanpidana yang didakwakan dengan dakwaan tunggal kepada Terdakwa dapat dibuktikanoleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadapperbuatan pidana itu, sebagai berikut :1Unsurunsur Perbuatan pidana (actus

perbuatan pidana yang dilakukanTerdakwa; Menimbang, bahwa alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP diatur dalambeberapa pasal sebagai berikut : Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP dan Pasal 51Ayat (1) KUHP);w Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbuktisemua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakanPenuntut Umum kepada Terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasanpembenar, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/actus

tersebut, namun harusdipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasanpemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawabanpidana; 3 Alasan Pemaaf ;w Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapatbeberapa pasal, sebagai berikut : Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2)KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus

Hal inisejalan dengan Asas Contrario Actus dalam Hukum AdministrasiNegara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usahanegara yang menerbitkan keputusan tata usaha Negara dengansendirinya juga berwenang untuk membatalkannya;b.

Tata UsahaNegara Bandar Lampung, karena sama sekali tidak tepat dan tidakberalasan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata UsahaBandar Lampung yang mengadili perkara a quo pada halaman 76alinea terakhir menyatakan: Menimbang, bahwa Tergugat memperolehkewenangan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan danNon Perizinan Kepada Badan Penanaman Modal Dan PelayananPerizinan Terpadu Provinsi Lampung, dihubungkan dengan asasContrarius Actus

salahmenerapkan hukum, sehingga adalah tidak patut menurut hukumapabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanmemberikan pertimbangan hukum atas pertimbangan hukumPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung bahwa tindakanTermohon Kasasi/Terbanding/Tergugat telah sesuai dengankewenangannya untuk menerbitkan objek sengketa, apabila dilakukanterlebih dahulu analisa dan pertimbangan yang saksama terhadap faktafakta dan bukti yuridis secara keseluruhan dan menghubungkannyadengan asas Contrarius Actus

Dian Puji Nugraha, yang dihadirkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada tanggal 12 Mei 2016 telah menerangkanbahwa untuk mencabut suatu perijinan harus memperhatikan azasContrario Actus. Dalam pasal 64 UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Negara diatur pencabutan dilakukan olehpejabat yang berwenang dengan alasan cacat wewenang, prosedur,dan substansi.

paling lambat 5 hari sejak ditemukannya dasar pencabutan;Penerbitan Objek sengketa melanggar waktu pencabutan yang 5 (lima)hari karena Dasar Pendelegasian adalah Perguo Lampung Nomor 41Tahun 2015 dan dasar pencabutan didasarkan pada surat DinasPertambangan dan Energi yang terakhir adalah tanggal 18 Juni 2015;Bahwa pendelegasian dapat dilakukan menurut Pasal 13 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara, tetapidalam hal pencabutan izin, pendelegasian harus mengikuti asascontrarius actus

Sedangkan tujuan Terdakwamembeli, memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis sabusabusebagaimana terungkap di sidang adalah untuk maksud dan tujuandigunakan secara melawan hukum;Penuntut Umum jangan hanya mempertimbangkan actus reus/perbuatanfisik, materil Terdakwa, tetapi wajib pula mempertimbangkan mens realkesalahan Terdakwa.

ditangkap Polisi pada tahapsedang bertransaksi membeli kemudian memiliki, menyimpan ataumenguasai Narkotika, tidak serta merta diterapkan dan dipersalahkanmelakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 112Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009; sebab bukankahTerdakwa sebelum memakai secara melawan hukum harus lebih dahulumembeli, menguasai, menyimpan, bahwa tidak mungkin dapat memakaiNarkotika tanpa melalui tahapan tersebut;Bahwa memori Penuntut Umum hanya mempertimbangkan actus

EVAN dan mendorong sepeda motor supra Xmenggunakan kaki;Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 179/Pid.B/2019/PN ClpMenimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsurMengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain telah terpenuhi;Ad.3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukumMenimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggarhukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaituadanya unsur actus reus (physical element) dan unsur

Unsur actus reus adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atauperbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur mens rea adalah sikap batinpelaku pada saat melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut juga menjadiperbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukumyang berlaku.

Oleh karena itu selain unsur perbuatan mengambil barangmilik orang lain telah terpenuhi (actus reus), maka juga perlu dibuktikanbahwa tujuan dari mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimilikisecara melawan hukum dan tindakan mengambil barang tersebut bukanlahkarena kekeliruan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan baik keterangan saksisaksi, Terdakwa, maupun barang bukti,pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 22.00 WIB di JalanSadang Rt. 03

Terdakwa tidak pernahmenjadi jaringan/sindikat peredaran gelap Narkotika;Bahwa dalam putusan judex facti hanya mempertimbangkan secarakasat mata actus reus/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli danmemiliki ganja, tanopa mempertimbangkan mes rea Terdakwa. Hal ini tentubertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawabpidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntutperkara di pengadilan.

Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidanaTerdakwa hanya dengan dasar actus reus semata sama sekali tidakdibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkapkalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpanNarkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikandan pemakaian bagi penyalahguna Narkotika;Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna Narkotika dapatdiketahui berdasarkan fakta yang terungkap

Unsurunsur Perbuatan Pidana (actus reus/objektif):Menimbang, bahwa untuk membuktikan tindak pidana (faktor objektif), harusdilihat apakah perbuatan Terdakwa diatur oleh peraturan perundangundangan pidanadan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat,dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, terhadapdakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsurunsur dari pasalpasal peraturanperundangundangan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasanpembenar

diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak bolehdipidana;Eksepsi kedokteran;Ketiadaan sifat melawan hukum materiil;Persetujuan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbuktisemua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Pasal 115 ayat (1) UndangUndang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasanpembenar, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/actus

serangan atauancaman serangan itu, tidak boleh dipidana;e Pasal 51 ayat (2) KUHP: Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkanhapusnya pidana, kecuali yang diperintah mengira dengan itikat baik bahwaperintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalamlingkungan pekerjaannya;e Afwesigheid van alle schult (avas): yaitu tidak ada kesalahan sama sekali;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, telahterpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actus

digunakan secara melawanhukum/melawan hak dan bukan untuk tujuan lainnya;Bahwa sebagai konsekuensi hukum apabila Terdakwa ditemukansedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika akantetapi mens reanya untuk menggunakan Narkotika maka tidak dapatdipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 111 ayat (1)UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam perkara a quo;Bahwa Penuntut Umum dalam memori kasasinya hanyamempertimbangkan perbuatan yang secara kasat mata saja yaitu actus

Bahwaazas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktekperadilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan;Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengandasar actus reus semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukumdan peradilan di Indonesia;Bahwa fakta hukum lainnya untuk menunjukkan Terdakwapenyalahguna.

Putusan Nomor 1181 K/Pid.Sus/2019narkotika;:Bahwa dalam putusan Judex Facti hanya mempertimbangkan secarakasat mata actus reus/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli danmemiliki shabu, tanopa mempertimbangkan mens rea Terdakwa. Hal initentu. bertentangan dengan oprinsip hukum pidana atau teoripertanggungjawab pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksadan menuntut perkara di pengadilan.

Bahwa penuntutan dan penjatuhanpidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reus semata sama sekalltidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;Selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkapkalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpannarkotika dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikandan pemakaian bagi penyalahguna narkotika;Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna narkotikadapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap

Sebabhanya mempertimbangkan perbuatan yang tekstual, secara kasatmata saja yaitu actus reus/perbuatan materil Terdakwa yaitu membelidan memiliki, menguasai sabu, tanopa mempertimbangkan mens reaTerdakwa.

Bahwa penuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun judexfacti atas penjatuhan pidana Terdakwa hanya atas dasar actus reussemata, sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum danperadilan di Indonesia;Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa penyalahguna dapat dibuktikandari hasil pemeriksaan persidangan terungkap fakta antara lain;Narkotika yang ditemukan polisi adalah sisa narkotika karena padatanggal 15 Oktober 2017 sebelum Terdakwa ditangkap telahmenggunakan narkotika;Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa

Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehdari kejahatan;Bahwa dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenalsebagai actus reus, sedangkan kondisi jiwa atau sikap kalbudari pelaku perbuatan itu disebut mens rea. Jadi, actus reusadalah merupakan elemen luar (external element), sedangkanmens rea adalah unsur kesalahan (fault element) atau unsurmental (mental element).

Artinya bahwa actus reus itumenyangkut perbuatan yang melawan hukum (unlawful act)sedangkan mens rea mencakup unsurunsur pembuat tindakpidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatutindak pidana atau keadaan psikis pembuat.Seperti disebutkan diatas kesalahan itu sendiri di dalam hukumpidana dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan (dolus) dankealpaan (culpa).

gunaNarkotika;Bahwa judex facti seharusnya mempertimbangkan mens reaTerdakwa seperti yang terungkap di persidangan, mens rea Terdakwamembeli dan memiliki sabusabu tersebut sematamata untukdigunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya;Bahwa fakta hukum lainnya bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna dan hal ini dapat diketahui melalui latar belakang Terdakwabahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan sabusabu;Bahwa judex facti dalam putusannya hanya mempertimbangkansecara kasat mata actus

Padahalberdasarkan fakta sidang bahwa mens rea Terdakwa sangat jelastelah menggunakan sabusabu;Bahwa hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidanaatau teori pertanggungjawaban pidana bahwa untuk menghukumseseorang harus terbukti adanya unsur actus reus dan mens rea;Bahwa asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggidalam praktik peradilan pidana adalah tidak ada pidana tanpa adakesalahan.

Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwahanya dengan dasar actus reus sematamata sama sekali tidakdibenarkan dalam system hukum dan peradilan di Indonesia;Bahwa untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkapdipersidangan bahwa sudah menjadi notoire feiten bahwa pembeliandan kepemilikan sabusabu dalam jumlah relatif sedikit yaitu beratnetto seluruhnya 0,00102 gramsebagaimana dalam perkara a quodapat diyakini untuk sekali

Sus/2018dipersalahkan melanggar Pasal 114 ayat (1) sebagaimana dalamperkara a quo;Bahwa dalam putusan judex facti hanya mempertimbangkan secarakasat mata actus reus/perbuatan materil Terdakwa yaitu membeli danmemiliki sabu, tanpa mempertimbangkan mens rea Terdakwa. Hal initentu. bertentangan dengan oprinsip hukum pidana atau teoripertanggungjawab pidana yang wajib diterapkan dalam setiapmemeriksa dan menuntut perkara di pengadilan.

Bahwa penuntutandan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar actus reussemata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilandi Indonesia;Fakta hukum lainnya untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalahgunayaitu Terdakwa tidak pernah terkait dalam kegiatan peredaran gelapnarkotika, hal ini dapat dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan tidakterungkap fakta Terdakwa pernah menjual, mengedarkan secara gelapnarkotika.

DalamPasal 72 ayat (1) Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 tentang PerubahanHalaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN SgiAtas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan pembatalan akte disini melalui putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, dalam pada itu dengan perkembangannyapembatalan akte dapat juga dilakukan dengan pembatalan dokumenPendaftaran Penduduk tanpa melalui pengadilan/Contrarius Actus (vide, Pasal38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

AdministrasiKependudukan dijelaskan bahwa pembatalan akta dilakukan atas permintaanorang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalamproses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;Menimbang, bahwa oleh karena praktik selama ini banyak sekallimengajukan permohonan perbaikan identitas kependudukan masyarakat,Disdukcapil sampai saat ini selalu mengarahkan ke Pengadilan untuk untukdibatalkan aktanya, sedangkan Disdukcapil mempunyai kewenanganContrarius Actus

Kedua alasanterdakwa melakukan perbuatan baik reus actus maupun mens rea, adalahbukan karena terdakwa berniat mengambil keuntungan ekonomis dalammelakukan perbuatannya akan tetapi untuk menyelamatkan hajathidupnya akibat dahandahan pohon yang ditebangnya itu telah mulaimenggangeu atap warung tempatnya berjualan di dalam kawasan hutantersebut, sedangkan berdirinya warung tersebut adalah juga atassepengetahuan dan persetujuan Perhutani yang telah terjadi bertahuntahun lamanya.

Sedangkan disisi lain dari segi kualitasperbuatan lebih berat dari perbuatan terdakwa, baik reus actus maupunmens rea nya dituntut lebih ringan.

sadar kepastian dan kesengajaan sebagai sadarkemungkinan ;Menimbang, bahwa Terdakwa berkedudukan' sebagai Salesperusahaan UD Anugerah Jaya Sejahtera Tegal pada tanggal 28 Agustus2019 sedangkan saksi Agung Gunawan sebagai pemilik perusahaan;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memyerahkan/menyetorkan uangperusahaan sejumlah Rp 38.909.552,00 (tiga puluh delapan juta sembilanratus sembilan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah):Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.B/2019/PN TglMenimbang, bahwa Asas Actus

non Facit Reum, Nisi Mens Sit Rea,dapat diartikan bahwa suatu perbuatan itu tidak dapat membuat orangbersalah, kecuali bilamana dilakukan dengan niat jahat. 2 (Dua) hal yangmenjadi pokok penting dari asas actus reus dan mens rea itu adalah ke1(satu) adanya perbuatan lahiriah sebagai penjelmaan dari kehendak dan ke2 (dua), kondisi jiwa apakah perbuatan itu dilakukan dengan maksud jahatatau tidak;Menimbang, bahwa actus reus dapat terlihat sewaktu Terdakwamemberikan faktur fotocopyan kepada saksi Mohamad

Judex Facti tidak menerapkan ajaran Actus Reus dan Mens Rea secarasempurna.Bahwa Judex Facti tidak menerapkan ajaran Actus Reus dan MensRea secara sempurna sehingga Judex Facti menganggap pada diriTerdakwa tidak ada perbuatan melawan hukum sebagaimana menjadisyarat pemidanaan untuk Pasal 263 ayat (1) KUHP vide PertimbanganHukum Judex Facti halaman 24 sampai halaman 25 terutama aleniaterakhir halaman 24.Bahwa jika Judex Facti melihat, menimbang dan menerapkanajaran Actus Reus dan Mens Rea secara sempurna