• DAUD dan 50, 5 (lima puluh koma lima) sak gula dalamkarung warna putin corak white sugar.Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017. 1 (satu) lembar Faktur penjualan gula kepada Saudari CEK INTAN.Dilampirkan dalam berkas perkara.4.

  DAUD dan 50, 5 (lima puluh koma lima) sak gula dalamkarung warna putih corak white sugar.Dipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017.1 (satu) lembar Faktur penjualan gula kepada Saudari CEK INTAN.Dilampirkan dalam berkas perkara.5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah) ;Telah membaca:1.

  Daud dan 50,5 ( Lima puluh koma lioma ) sak gula dalamkarung warna putih corak white sugerDipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari Cek Intan ;Dilampirkan dalam berkas perkara5.

• usaha perdagangan/ SIUP;

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
• Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa Muzakir Bin Abdul Jalil

Dipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal 26 Mei 2017

• 1 (satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari Mak Ngoh ;

Dilampirkan dalam berkas perkara

1. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah 2.000,- (dua ribu rupiah);

diaturdalam Pasal 106 Undangundang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014Tentang Perdagangan.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUZAKIR BIN ABDUL JALILdengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangiselama terdakwa dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwatetap ditahan.Menyatakan barang bukti berupa :1 (Satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa MUZAKIR BinABDUL JALIL dan sisa gula sebanyak 41,5 (lima puluh koma lima) Sak.Dipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal26 Mei 2017 1 (Satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari MAK NGOH.Dilampirkan dalam berkas perkara.Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000, (dua ribu rupiah)Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 06 September2017 Nomor 31/Pid.Sus/2017/PN Sab yang amarnya berbunyi sebagai berikut:A.MENGADILI:Menyatakan Terdakwa Muzakir Bin Abdul Jalil telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan Tindak Pidana Melakukan usahaperdagangan

Izin Usaha Perdagangan / SIUP ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (Sepuluh) hari ;Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa MUZAKIR BinABDUL JALIL dan sisa gula sebanyak 41,5 (empat puluh satu koma lima) Sak.halaman 5 Perkara Nomor. 162/PID/2017/PTBNADipergunakan dalam Perkara SPDP

Nomor: SPDP/10/V/2017 tanggal 26Mei 2017 1 (Satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari MAK NGOH.Dilampirkan dalam berkas perkara.5.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit gudang / tempat penyimpanan milik terdakwa Muzakir BinAbdul JalilDipergunakan dalam Perkara SPDP Nomor: SPDP/10/V/2017tanggal 26 Mei 2017 1(satu) lembar faktur penjualan gula kepada saudari Mak Ngoh ;Dilampirkan dalam berkas perkara5.

• Sidik/134/VIII/2015/ Reskrim tanggal 31 Agustus 2015, akan tetapi SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) disampaikan pada tanggal 5 April2021, sehingga telah bertentangan dengan tujuan ditebitkannya SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diatur dalam KeputusanMahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU/XIII/2015 halaman 147 paragraf keduayang berbuny!

  Sidik/134/VIII/2015/Reskrim pada tanggal 31 Agustus 2015 yang dikeluarkanoleh TERMOHON telah melampaui batas penyampaian SPDP, karenaTERMOHON mengeluarkan SPDP Nomor : K/47/IV/2021/Reskrim pada tanggal 5April 2021. Adapun Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikeluarkandalam jangka waktu 5 Tahun 10 Bulan sejak Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.

  TERMOHON mengeluarkan Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) Nomor : K/47/IV/2021/ Reskrim pada tanggal 05 April2021;I.

  Halmana lebih lanjut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019tentang Penyidikan Tindak Pidana;Menimbang, bahwa apabila dilinat dari subyek yang diberikan SPDP maka,tujuan dari pemberitahuan SPDP tersebut sebagai berikut:1. Sebagai upaya koordinasi diantara instansi penegak hukum untukmewujudkan adanya mekanisme pengawasan;2.

  SP.Sidik/134.b/III/2021/Reskrim tanggal 5 April 2021 dengan SPDP tanggal 5 April2021 masih tidak melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari dan tidak melanggar Pasal 109(1) KUHAP jo.

• Melalui Putusan Nomor130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 (Putusan MK Nomor130 Tanggal 11 Januari 2017), Mahkamah Konstitusi telahmemperluas kewajiban memberikan SPDP Penyidikan juga kepadaPelapor/Korban dan termasuk juga kepada Terlapor atau pihak yangdiduga telah melakukan tindak pidana.

  Hingga saat ini Penyidiktidak pernah mengirimkan SPDP kepada Pemohon sehingga kalaupunSPDP diserahkan kepada Pemohon saat ini, hal tersebut jelasbertentangan dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP jo. Putusan MKNomor 130 Tanggal 11 Januari 2017.

  Penyerahan SPDP di saatPemohon telah berstatus Tersangka adalah tindakan yang terlambatHal 6 dari 41 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2021/PN Bin.13.14.dan membuktikan Termohon mengabaikan hak Terlapor untukmengajukan keberatan atas SPDP dan/atau mempersiapkan fisik danmental untuk melakukan pembelaanpembelaan yang diperlukan;Bahwa terhadap permohonan praperadilan a quo, Pemohon lampirkanpula beberapa putusan praperadilan yang dapat dijadikan acuan(preseden) bagi Yang Mulia Hakim Pemeriksa Praperadilan

  tidakbisa menyiapkan diri secara mental, hak untuk mengajukan keberatansebelum ditetapkannya sebagai tersangka menjadi tertutup, hakmendapatkan informasi secara fair berkurang, seolaholah SPDP tidakpunya pelawan, tidak sesuai dengan tujuan diadakannya lembagapenyampaian SPDP kepada Terlapor sebelum ditetapkannya sebagaitersangka.Selanjutnya ditegaskan :...

  Hingga saat ini Penyidik tidak pernahmengirimkan SPDP kepada Pemohon sehingga kalaupun SPDPdiserahkan kepada Pemohohn saat ini dimana Pemohohn telahberstatus Tersangka adalah Tindakan yang terlambat dan membuktikanTermohon mengabaikan hak Terlapor untuk mengajukan keberatan atasSPDP dan/atau mempersiapkan fisik dan mental untuk melakukanpembelaanpembelaan yang diperlukan.Bahwa oleh karena SPDP tidak diberikan kepada Pemohon saatPemohon berstatus sebagai Terlapor bahkan hingga Pemohon telahditetapbkan

• , Kuasa Hukum telah mengirimkansurat kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur nomor 131/DI&R/II/2019,tanggal 13 Februari 2019, Prihal permohonan informasi perkembanganperkara pada tingkat prapenuntutan, namun surat tersebut belummendaptkan balasan secara resmi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;Bahwa alasan dikirimkannya surat tersebut karena Kejaksaan memilikikewenangan penuntutan perkara pidana di Pengadilan serta memilikiwewenang melakukan pengawasan da koordinasi terhadap penyidikanberdasarkan atas SPDP

  TERMOHON;Bahwa SPDP memiliki jangka waktu berdasarkan Pasal 12 PeraturanJaksa Agung Nomor: PER036/A/JA/09/2011 dan= akibat daridilanggarnya jangka waktu tersebut maka SPDP dikembalikan kepadaPenyidik, dalam perkara ini adalah Kepolisian Daerah Jawa Timur ;Bahwa SPDP dibuat dan dikirimkan kepada Kejaksaan oleh Kepolisiansetalah terbit Surat Perintah Penyidikan, sebagaimana diatur dalamPasal 25 Ayat (1) Peraturan KAPOLRI No. 14 tahun 2012 tentangManajemen Penyidikan Tindak Pidana.

  Bahwa Kuasa Hukum PEMOHON telah menindak lanjuti perkembanganpenyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan Kepolisian kepadaKejaksaan Tinggi Jawa Timur dan diperoleh informasi bahwa memangpernah ada SPDP, namun demikian SPDP tersebut telah dikembalikanoleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kerena melewati waktu;24.

  Bahwa pada hari kamis tanggal 8 Agustus 2019 jam 14.00 Wib, KuasaHukum PEMOHON kembali meminta informasi kepada Kejaksaan TinggiJawa Timur terkait perkembangan perkara dimaksud dan diperolehketerangan hingga saat ini tidak ada SPDP dari Penyidik (TERMOHON);25. Bahwa berdasarkan faktafakta tersebut permohonan praperadilan inisangat beralasan untuk diajukan guna menjamin kepastian hukum terkaitKTP ASLI milik PEMOHON yang diambil alin dan disimpan dalampenguasaan TERMOHON.

  ) kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan Pelapor, haltersebut telah dilakukan oleh Termohon dengan menerbitkan danmengirimkan SPDP Nomor : B/363/VIII/RES.1.2/2018/Ditreskrimum tanggal 15 Agustus 2018 dan dibuktikan denganproses penyidikan yang dilakukan Termohon telah dinyatakanlengkap oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur NomorB/9821/M.5.4.

• telah mencabut kesaksiannya yangHalaman 3 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN.Pdgpernah diberikannya kepada Termohon yaitu surat pernyataan tgl 9 April 2019,surat mana telah disampaikan langsung oleh Penasehat Hukum Pemohonkepada Termohon.Bahwa lebih jauh lagi semenjak para pemohon ditetapkan sebagai tersangkaoleh Termohon dengan surat Perintah Penyidikan No.Pol:SP.Sidik/63/I1I/2019/Reskrim, tanggal 20 Maret 2019, Termohon tidak pernah menyerahkanSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP

  Oleh karena itu "tindakan lain yangdilakukan oleh Termohon TERMASUK PENETAPAN TERSANGKA adalahmenjadi objek permohonan praperadilan dalam perkara aquo yang Pemohonajukan sekarang ini.Bahwa selanjutnya berkenaan dengan tindakan lain dimaksud, yang dalam halini ternyata Termohon telah tidak menyerahkan Surat Perintah DimulainyaPenyidikan (SPDP) pada Pemohon selaku Tersangka, atau kuasanya maupunkeluarganya sehubungan dengan penetapan Pemohon yang ditetapkan sebagaitersangka tersebut adalah juga menjadi

  bagian dari Praperadilan in casu.Karena tindakan Termohon yang demikian jelas merupakan pelanggaran darikewajiban hukum Termohon' selaku Penyidik sekaligus menjadi hakkonstitusional bagi Pemohon dalam membela kepentingan hukumnya sesuaiKeputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 130/PUUXI11/2015, tanggal 11 Januari 2017, yang pada intinya menyatakan, bahwapemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap Jaksa Penuntut Umum, akantetap!

  ) :Bahwa Termohon telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untukmenyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)kepada Pemohon, atau Kuasanya, maupun keluarganya dalam bataswaktu yang ditentukan undangundang yaitu 7 (tujuh) hari sejak SuratPerintah Penyidikan diterbitkan.Bahwa sampai saat permohonan Praperadilan ini didaftarkan keKepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, Termohon tidak pernahmenyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)kepada Pemohon, sedangkan Surat Perintah

  Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) oleh Termohon kepada Pemohon, maka pemberianstatus Tersangka terhadap Pemohon seharusnya dinyatakan batal demihukum.PETITUMBerdasarkan alasanalasan hukum yang diungkapkan diatas, adalah adil paraPemohon, memohon kiranya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :1.

• Tentang Pengiriman SPDP kepara PEMOHON:Bahwa terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130PUU/XIII/2015 sehubungan dengan memberitahukan dan menyerahkanHalaman 13 dari 43 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2018/PN PlwSPDP kepada Penuntut umum, terlapor dan korban / pelapor.PEMOHON dalam hal ini bukanlah para pihak Terlapor / Tersangkasebagaimana yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah KonstitusiNomor : 130 PUU/XIII/2015 sehingga TERMOHON tidak memilikikewajiban untuk menyampaikan SPDP kepada

  Tentang Pengiriman SPDP kepada Penuntut Umum:Bahwa terkait Permohonan PEMOHON mengenai TERMOHON tidakada mengirimkan SPDP kepada Penuntut Umum adalah dalil yang tidakbenar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya; Bahwa TERMOHON melalui surat Nomor : S.16/ BPPHLHKSWII/I/PPNS/02/2018, Perihal Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) dengan terlapor LANRES HASUGIAN Anak dariSIMON HASUGIAN tertanggal 24 Februari 2018, artinya keluarnyasurat tersebut belum melampaui batas waktu sebagaimana

  makapenyidik wajib memberitahukan dan meyerahkan surat perintahdimulainya penyidikan kepada penuntu umum,, terlapor dan pelapor dalamwaktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintahpenyidikan;Bahwa jika penyidik tidak memberitahukan dalam tegang waktu 7 (tujuh)hari tersebut maka SPDP tersebut batal demi hukum;Bahwa penyidik tidak boleh memberitahukan SPDP hanya kepadaPenuntut Umum, tetai wajib diberitahukan kepada penuntu umum, terlapordan pelapor;Bahwa penyitaan terhadap

  No.130/PUUXII/2015 yang dimaknai penyidik wajib memberitahukan hal itukepada penuntut umum tidak dimaknai penyidik wajid memberitahukan danmenyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum,terlapor dan korban/pelapor, terlinat bahwa yang punya kepentingan adalahpihak yang dirugikan dengan tidak disampaikan SPDP tersebut, sehingga dalamperkara a quo, pemohon Pra Peradilan selaku pemilik alat berat perlu dibatasihanya dalam hal penyitaan dan bukan terkait SPDP yaitu terlapor/tersangka

  MH menerangkan hal manaterhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUUXIII/2015 yang menyatakan penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan(SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi jugaterhadap terlapor dan korban / pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) haridipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan haltersebut.

• Proses penyidikan yang kemudian menetapan PEMOHON sebagaiTersangka adalah tidak sah karena PEMOHON tidak pernah diberikansalinansuratpemberitahuandimulainyapenyidikan (SPDP) dariPenyidik Kejaksaan Negeri Rokan Hulu.

  ) kepada PEMOHON selaku Terlapor paling Hal. (14) dari 44 Hal.No : 5/Pid Pra/2018/PN.Prp;lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkanya surat perintahpenyidikan;Namun faktanya, hingga saat saat ini PEMOHON jugabelum menerima SPDP yang dimakudkan di dalam putusanMahkamah Konstitusi nomor: 130 / PUU XIII/2015 tersebut dariTERMOHON; Bahwa oleh karena hingga saat ini PEMOHON samasekali tidak pernah menerima SPDP dari TERMOHON dalamperkara a quo sebagaimana yang diwajibkan oleh putusanMahkamah Konstitusi

  Proses penyidikan yang kemudian menetapkan Pemohon sebagaiTersangka adalah tidak sah karena Pemohon tidak pernah diberikan salinansurat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Penyidik KejaksaanNegeri Rokan Hulu.Dari alasanalasan Pemohon dalam Permohonan Praperadilan yangdisampaikan oleh Kuasa Pemohon, maka Termohon akan menyampaikanJawaban terhadap Permohonan Praperadilan tersebut yaitu sebagai berikut :1.

  Proses penyidikan yang kemudian menetapkan Pemohon sebagaiTersangka adalah tidak sah karena Pemohon tidak pernah diberikan salinanSurat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari PenyidikKejaksaan Negeri Rokan Hulu, merupakan hal yang keliru karena pada saatitu Termohon selaku Penyidik telah menyampaikan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) dengan Nomor B484/N.4.16.7/Fd.1/03/2017tanggal 23 Maret 2017 yang diterima secara langsung oleh Pemohondirumahnya Jalan Kapau Sari Permai Perum

  , oleh Termohon dalamjawabannya menyatakan telah menyampaikan SPDP tertanggal 23 Maret2017 kepada Pemohon maka kami menanggapi pernyataan demikianadalah tidak benar yang benar saat itu ada SPDP tapi ditujukan kepadaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka hal demikian bertentangandengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 130 / PUU XIII/2015; Bahwa terhadap poinpoin selebihnya kami menolak dan tidaksependapat dengan Termohon maka mohon kepada Hakim untukmengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana yang

• Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor 130/PUUXIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 bahwaSurat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) wajib diberikan kepadaTerlapor.

  SPDP oleh Pemohon perbuatanTermohon telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitus!

  dikeluarkannya surat perintah dimulainyapenyidikan (SPDP) tersebut.

  Namun demikian dalam hal ini pihakTermohon telah menyampaikan pemberitahuan tentangditerbitkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dalamwaktu yang dibenarkan menurut putusan Mahkamah KonstitusiRepubik Indonesia Nomor : 130/PUUXIII/2015 yaitu paling lambat 7(tujuh) hari kepada Jaksa Penuntut Umum ,PelapordantTerlapor.Bahwa walaupun tidak ada kewajiban Termohon selaku Penyidikuntuk menyampaikan pemberitahuan SPDP tersebut, namun denganitikad baik yang ada pada pihak Termohon, maka pihak

  Termohontelah menyampaikan pemberitahuan SPDP tersebut kepada pihakkeluarga Pemohon melalui surat yang dikirimkan melalui PT.

• tahun 1945 secarabersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasaPenyidik memberitahukan hal itu Kepada Penuntut Umum tidak dimaknaiPenyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat PerintahDimulainya Penyidikan kepada Penuntut Umum, Terlapor,Korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelahdikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan;Bahwa Pasal 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik IndonesiaNo. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana berbuny) :(1) SPDP

  (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada PenuntutUmum, Pelapor/korban,dan Terlapor dalam waktu paling lambat 7(tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan;(2) SPDP paling sedikit memuat:a. dasar penyidikan berupa Laporan Polisi dan SuratPerintahPenyidikan;b. waktu dimulainya penyidikan;c.

  Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindakpidana yang disidik;d. identitas Tersangka; dane. identitas Pejabat yang menandatangani SPDP;(3) Identitas Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf d, tidakperlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkanTersangka;(4) Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari7 (tujuh) hariditerbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan suratpemberitahuan penetapan Tersangka dengan dilampirkan SPDPsebelumnya;(5)

  Apabila Penyidik belum menyerahkan berkas perkaradalam waktu 30(tiga puluh) hari kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik wajibmemberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP;Bahwa tindakan Termohon yang secara prematur dan sewenangwenangmenetapkan diri Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara didugamelakukan tindak pidana Kehutanan melanggar ketentuan Pasal 83 ayatHalaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2020.

  KUHAPyjo. putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 pada diktum 1.2., dan ternyata pulasebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohontidak pernah memanggil Pemohon untuk diperiksa sebagai Saksi maupuncalon Tersangka sebagaimana daitur dan dimaksud dalam pertimbanganhukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 21/PUUXII/2014 tanggal28 April 2015 pada halaman 99,serta tindakan Termohon yang tidakmenyerahkan tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP

• saat pemohonadalah sebagai saksi untuk diperiksa sebagai saksi dengan tanpa bolehmeninggalkan kantor Termohon, kemudian langsung begitu saja menetapakanPemohon sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan negara pada PolresTulang Bawang.Bahwa penetapan tersangka kepada diri Pemohon begitu kilat dan cepat tanpamelalui proses penyelidikan dan penyidikan yang lumrah secara hukum acara, halini dapat dibuktikan tidak adanya surat perintah penyelidikan dan surat perintahpenyidikan dan tidak adanya SPDP

  apabiladiketemukan dua alat bukti yang cukup barulah dilakukan Penetapan Tersangka.Akan tetapi pada kenyataannya terhadap Pemohon telah ditetapkan terlebih dahulusebagai Tersangka baru kemudian Termohon mencari buktibukti denganmemanggil para saksi dan melakukan penyitaan yang berhubungan denganPemohon.Bahwa setelah melakukan Penetapan Penyidikan dan Penetapan sebagai Tersangka,melakukan penangkapan dan penahanan tentunya secara aturan Hukum Acara, makaTermohon telah menerbitkan surat dimulainya penyidikan (SPDP

  ) dan berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi No.130/PUUXIII/2015 menyatakan bahwa Penyidikwajib menyampaikan SPDP kepada Penuntut Umum, juga kepadaTerlapor/Tersangka dan Korban dalam waktu paling lambat 7 hari setelahditerbitkannya Sprindik.

  Bahwa ternyata setelah Termohon memanggil Termohonsebagai saksi sampai dengan Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dandilakukan penahanan sampai dengan sekarang lewat dari waktu 7 hari, Pemohonsebagai Terlapor/Tersangka tidak pernah menerima SPDP dimaksud, maka hal inibila mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi No.130/PUUXII/2015, Penyidikwajib menyampaikan SPDP ke Terlapor/Tersangka.

  Berdasarkan Putusan MKNo.130/PUUXII/2015 a quo dan apabila SPDP tersebut tidak diberikan kepadatersangka dalam jangka waktu 7 hari, maka konsekuensi hukumnya adalah berakibatpenetapan tersangka tidak sah secara hukum..

• Bahwaditariknya Tergugat Il kKedalam perkara ini, dikarenakan Tergugat IItelah melaporkan Penggugat Ke Polda Kalbar dengan Laporan polisinomor : LP/422/VIl/Res.1.24/2019/Kalbar/SPKT tanggal 14 Nopember2019 dengan dugaan tindak Pidana perampasan barang atau perbuatantidak menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 atau pasal335 KUHP dan juga telah diterbitkannya surat Pemberitahuan dimulainyaPenyidikan dengan Nomor surat : SPDP/174/X1I/2019/Dit Reskrimum,tertanggal 25 Nopember 2019.

  ) Nomor Surat SPDP/174/X1I/2019/Dit Reskrimum, tertanggal 25November 2019.

  ) Nomor Surat SPDP/174/X1/2019/Dit Reskrimum, tertanggal 25November 2019.Berdasarkan dalil PENGGUGAT tersebut, jelaslan bahwa gugatanPENGGUGAT adalah salah alamat (eror in persona).

  Alasannya karenayang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT adalah perihal terbitnyaLaporan Polisi Nomor LP/422/VII/Res.1.24/2019/Kalbar/SPKT tanggal14 November 2019 dan juga telah diterbitkan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor Surat SPDP/174/X1/2019/DitHalaman 14 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 210/Pat.G/2019/PN PtkReskrimum, tertanggal 25 November 2019. Perlu TERGUGAT Iltegaskan bahwa TERGUGAT Il tidak memiliki kompetensi dankewenangan untuk menerbitkan surat aquo.

  Menyatakan Laporan Polisi Nomor LP/422/VII/Res.1.24/2019/Kalbar/SPKTtanggal 14 November 2019 dengan dugaan tindak pidana perampasanbarang atau perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud pasal368 atau pasal 335 KUHP dan juga telah diterbitkan Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor Surat SPDP/174/XI/2019/DitReskrimum, tertanggal 25 November 2019. Tetap dijalankan sesuaiprosedur hukum yang berlaku.

• Menyatakan penetapan Tersangka terhadap Pemohonberdasarkan Surat Penetapan Tersangka NomorS.TAP.TSK/20/VI/Res.1.9/2021 tanggal 23 Juni 2021 dan adanya SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) lanjutan NomorSPDP/108/VI/Res.1.9/2021 tanggal 23 Juni 2021 dalam Laporan PolisiNomor : LP/56B/XI/Res.1.9/2020/Kalbar/Res.Ktp tanggal 14 Februari2020 adalah TANPA ALASAN HUKUM dan TIDAK SAH,sebagaimana posita 10 diatas ;4.

  ) Nomor : SPDP/ 127/ II/ Res.1.9/2020/ tanggal 18Februari 2020 dan ketika ada pergantian Kasat Reskrim selaku penyidikHalaman 14 dari 40 Putusan Nomor 1/.Pid.Pra/2021/PN Ktpmaka diterbitkanlah Surat penyidikan lanjutan dengan Surat PerintahPenyidikan Lanjutan Nomor: SP.Sidik/118/VI/Res.1.9/2020/Reskrimtanggal 15 Juni 2021 dan memberitahukan dimulainya penyidikan kepadaJaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang berdasarkan SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) lanjutan Nomor : SPDP/108

  Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap' diri Pemohonberdasarkan Surat Penetapan Nomor: S.TAP.TSK/20/VI/Res.1.9/2021tanggal 23 Juni 2021 dan adanya Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan (SPDP) Lanjutan Nomor : SPDP/ 127/ II/ Res.1.9/2020/tanggal 23 Juni 2021 dalam Laporan Polisi Nomor: LP/56B/ II/RES.1.9/2020/ Kalbar/ Res Ktp tanggal 14 Februari 2020 adalah Sah danBeralasan Hukum:;4.

  Asli dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) Nomor : SPDP/27/II/Res.1.9/2020, tanggal 18 Februari 2020,Untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T 4;5. Asli dan Asli dan Fotocopy Surat Permohonan Bantuanmengidentifikasi surat Nomor : B/96/II/Res.1.9./2020/Reskrim tanggal 19Februari 2020 kepada Direktur AMKI YAINCO Ketapang, Untukselanjutnya disebut sebagai bukti T5;6. Asli dan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi an.

  Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Lanjutan Nomor : SPDP/108/VI/Res.1.9/2021, tanggal 23 Juni 2021,Untuk selanjutnya disebut sebagai bukti T 31;32. Asli dan Fotocopy Surat Penetapan Tersangka nomorS.TAP.TSK/20/VI/Res.1.9/2021 tanggal 23 Juni 2021 an. YAHYA AlsUJANG TEMPURUNG Bin AHMAD, Untuk selanjutnya disebut sebagaibukti T32;33. Asli dan Fotocopy Surat Panggilan NomorS.Panggil/225/Vl/Res.1.9./2021 tanggal 23 Juni 2021 an.

• menyerahkan SuratPerintah dimulainya Penyidikan kepada Pemohon selaku Terlapor dankarenanya sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUUXIII/2015 tanggal 9 Januari 2019 Tentang Pasal 109 aya1 (1) UU No. 8 tahun1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang dipandang bertentangan denganUUD 1945.e Pasal 109 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 dianggap tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat dan pasal tersebut dimaknai menjadi Penyidikwajid memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah dimulainyaPenyidikan (SPDP

  MK memberi penafsiran sebab akibat dari norma yangterkandung dalam ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP berupa apabilatidak dilakukan pemberitahuan kepada Penuntut Umum, maka penyidikanharus dianggap batal demi hukum.e Dengan demikian SPDP tidak dianggap sebagai bentuk kelengkapanadministrasi belaka melainkan dianggap sebagai implementasi prinsip checkand balance antara penyidik dengan penuntut umum, terlapor,korban/pelapor, apabila hal itu tidak dilakukan maka dianggap telah terjadicacat prosedural

  dalam tahapan penyidikan yang dilakukan tidak transparandan tanpa adanya pengawasan.e Cacatnya prosedural dalam penyidikan mengakibatkan segala proses yangdilakukan pada tahap penyidikan sebelum disampaikan SPDP adalahbersifat unlawfull dan berimplikasi pada segala tindakan yang telahdilakukan dalam tahapan penyidikan harus dinyatakan batal demi hukum.e Adapun konsekwensi bagi penyidik apabila melewati batas 7 hari belummenyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum, terlapor, pelapor/korbanmaka penuntut

  Penetapan Nomor : 73/Pen.Pid/2019/PN Gst tanggal 04 April2019 untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) buah gelang emas bertuliskan TIUR; 1 (Satu) buah kalung berlian; 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna merah dimana dibagiandepannya terdapat gambar burung rajawali dan dibawahnya bertuliskanberastagi; 1 (Satu) buah baju kemeja lengan pendek berwarna putih motif kotakkotak;Bahwa kemudian Termohon memberitahukan dan menyerahkan SuratPerintah Dimulainya Penyidikan (SPDP

  ) kepada Penuntut Umum denganNomor : K/53/III/RES.1.8./2019/ Reskrim tanggal 18 Maret 2019 yang diterimapada tanggal 21 Maret 2019;Bahwa selanjutnya Termohon memberitahukan dan menyerahkan SuratPerintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Tersangka Jefriaman HalawaAlias Jefri (Pemohon) dengan Nomor : K/53/III/RES.1.8./2019/Reskrimtanggal 18 Maret 2019 yang diterima oleh pemohon sendiri pada tanggal 20Maret 2019;Bahwa tindakan Termohon Praperadilan menetapkan Pemohon Praperadilansebagai Tersangka

• Saksi DWI MASUNI NINGSIH, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkansebagai berikut:>>Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungandengan masalah praperadilan tentang penetapan status tersangka danpengeledahan terhadap pemohon ;Bahwa yang melakukan penetapan tersangka dan pengeledahan terhadapPemohon yaitu pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab Pulau Morotai dimanasaksi adalah staf pada BNN yaitu di bagian Kasi Brantas BNN dimana saksipernah diserai tugas untuk menyerahkan surat SPDP

  pihak BNN pada tanggal 20Juni 2019 tepatnya dirumah pemohon di Desa Gotalamo, Kecamantan MorotaiSelatan, kabupaten Pulau Morotai jam 03.30 wit pagi hari dan pada saatpenangkapan disertai dengan Surat perintah penangkapan tertanggal 19 Juni 2019Bahwa saksi bersama rekanrekan saksi dari kepolisian dengan pihakBNN mulai melakukan pencarian terhadap pemohon dari jam 11.00 wit malamtanggal 19 Juni 2019 sampai ditemukan pemohon dirumahnya jam 330 wit pagihari ;Bahwa pada saat saksi menyerahkan Surat SPDP

  kepada isteri pemohonsaksi juga membawa buku ekspedisi dimana isteri pemohon ada menandatanganibuku ekspedisi tersebut dan juga ada diambil foto penyerahan surat SPDPHalaman 11 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tobtersebut dimana surat SPDP tersebut saksi antar pada tanggal 25 Juni 2019 danbertemu langsung dengan isteri pemohon ;5.

  pemohon, ada juga 2 (dua) orang warga yang turutmenyaksikan pengeledahan tersebut walaupun tidak masuk dan hanya berada didepankamar pemohon, dan saat pihak BNN dan Pemohon berada didalam kamar tidurpemohon, pihak BNN menemukan narkotika jenis shabushabu dilemari pakaian danjarum suntik di dalam tas ;Menimbang bahwa proses pengeledahan tersebut telah mendapat jin dariPengadilan sebagaimana( bukti T5, bukti T6, bukti T7 dan bukti T14) ;Menimbang, sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa dalam hal SPDP

  terhadapketentuan tersebut menimbulkan implikasi hukum ;Menimbang bahwa selanjutnya saksi Termohon Dwi Masuni Ningsih dan saksi UmiNur Kivtiah menerangkan pula bahwa saksi Dwi Masuni Ningsih pernah mendatangiHalaman 16 dari 19 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tobrumah pemohon dan menyerahkan Surat SPDP kepada isteri Pemohon tertanggal 25Juli 2019, dimana SPDP dikeluarkan oleh Kepala BNN tertanggal 25 Juli 2019 danlangsung diserahkan kepada isteri pemohon tersebut hal mana isteri pemohon

• Terlebih lagi Termohon Il dalam menerima SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Termohon dalamrangka melengkapi berkas tidak melakukan pengecekan sebagaibentuk supervisi kepada Termohon dalam rangka melengkapi berkaspenyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.e. Bahwa, akibat tindakan hukum yang dilakukan dan telah dilakukanoleh Termohon secara Sewenangwenang kepada Suami Pemohon,maupun kelalaian dari Termohon Il, telah mengakibatkan kerugianbaik moril maupun materil.9.

  Bahwa, terdapat Tindakanyang dilakukanolehTermohon 1berupapemanggilan sebagai saksi, dan selanjutnya langsungmelakukan tindakan Panggilan sebagai Tersangka pada tanggal9 Agustus 2019, yang mana Panggilan Tersangka tersebut tanpamendasarkan pada Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)yang sebelumnya Wajib diberitahukan kepada Tersangka (SuamiPemohon), sebagai dasar dari pemanggilan Tersangka tersebut.Hal ini sesuai amanat dari dari putusan Mahkamah KonstitusiNomor : 130/ PUU/XII/2015, disamping

  Bahwa, dari keseluruhan proses pemanggilan tersebut, serta selamaproses pemanggilan pertama oleh Termohon sebagai Tersangkaterhadap Suami Pemohon, yang tanpa adanya Surat PemberitahuanDimulainya Penyidikan (SPDP), hingga Termohon melakukanpemanggilan kepada Suami Pemohon untuk yang Kedua dandilanjutkan dengan Upaya Paksa ( Penangkapan dan Penahanan)yang dilakukan oleh Termohon , Tidak Terdapat SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dilampirkanataupun diberikan, selain itu TERMOHON HANYAMEMBERITAHUKAN

  Bahwa, Termohon telah memaksakan dengan merekayasa prosesPenyidikan terhadap Para Pemohon, dalam melakukan penyidikantanpa melalui proses atau tahapan penyelidikan terlebin dahulu,sedangkan tindak pidana yang dilaporkan bukan merupakanperbuatan yang tertangkap tangan, sehingga tidak adanyapenetapan tersangka yang ditunjukkan dengan adanya SPDP,yang diberikan kepada Suami Pemohon jelas merupakan suatutindakan penyidik yang melanggar ketentuan/ peraturanperundangundangan yang berlaku.

  MENETAPKAN DAN MEMUTUSKAN PENETAPAN TERSANGKATERHADAP SUAMI PEMOHON (SUSANTO DWI HANDOYO ALIASAJO) BESERTA TURUNANNYA TIDAK SAH DAN CACAT HUKUMSERTA BATAL DEMI HUKUM, KARENA TANPA ADANYA SURATPEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) YANG WAJIBDIBERITAHUKAN KEPADA PEMOHON SESUAI AMANAT PUTUSANMAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 130/PUUXII/2015;. MENETAPKAN DAN MEMUTUSKAN SERTA MENYATAKAN LAPORANPOLISI NOMOR : LPB/1224/XII/2018/JABAR, TERTANGGAL 8DESEMBER 2018 ATAS NAMA PELAPOR IR.

• (Seratus empat belas juta dua puluh limaribu rupiah);ALASANALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN TERHADAP TERMOHONA.PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON CACAT FORMILDIKARENAKAN TERMOHON TIDAK MEMBERITAHUKAN DANMENYERAHKAN SPDP KEPADA TERLAPOR SESUAI DENGAN WAKTUYANG DITENTUKAN OLEH PUTUSAN MK DAN PERATURAN KAPOLRI13.

  Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga sejalan dengan Pasal14 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor: 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan TindakPidana, yang tegas menyebutkan SPDP sebagaimana dimaksud dalam pasal13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapordalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat PerintahPenyidikan;15.

  Bahwa pada faktanya TERMOHON' baru) memberitahukan danmenyerahkan SPDP kepada PEMOHON pada tanggal 27 Mei 2020 sedangkanTERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 1 Maret2019, jika dihitung jarak waktu dari tanggal 1 Maret 2019 sampai dengantanggal SPDP yakni tanggal 27 Mei 2020 jelas lewat dari waktu 7 (tujuh) hariyang ditentukan oleh putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Kapolri;16.

  Peraturan Kapolri Nomor: 6 Tahun 2019Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mewajibkan SPDP diserahkan dalamwaktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat PerintahPenyidikan;18. Bahwa berdasarkan atas faktafakta tersebut diatas dan mengacu padaPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 130/PUUXII/2015, tentang ujimateriil ketentuan Pasal 109 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo.

  Photocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor:B/48/I11/2019/Satreskrim, tanggal 1 Maret 2019 Kepada Kepala KejaksaanNegeri Sidoarjo, diberi tanda bukti T8A;10. Photocopy Tanda Terima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) tanggal 1 Maret 2019, diberi tanda bukti T8B;11. Photocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)Nomor: B/48.A/V//Res.3.3/2020/Satreskrim, tanggal 27 Mei 2020 KepadaKepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, diberi tanda bukti P9A;12.

• Menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor: SPDP/ 97/Res.4.2./VIII/2020/Riau/Dit Res Narkoba tanggal 6Agustus 2020 atas nama Tersangka RIO RAHMADSIMANJUNTAK;q. Dikarenakan Tersangka RIO RAHMAD SIMANJUNTAK tidakmau menerima SPDP maka dibuatkan berita acara penolakanmenerima SPDP selanjutnya karena Tersangka tetap tidak maumenandatangani dibuatkan berita acara penolakanmenandatangani berita acara penolakan menerima SPDP;r.

  nomor :SPDP/97/ Res.4.2.

  tidak ada kewajibanTermohon untuk menyerahkan SPDP kepada anak Pemohon;Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 130/PUUXIII/2015 tanggal11 Januari 2017 mengatur kewajiban Termohon untukmemberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada Penuntut umum,Pelapor dan Terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari setelahdikeluarkannya surat perintah penyidikan, dalam halaman 147paragraf kedua putusan tersebut Majelis Hakim Konstitusi telahmempertimbangkan bahwa penting bagi Mahkamah untukmenyatakan bahwa pemberian SPDP tidak

  Rio telah ada SPDP nya, tapi sampaisekarang Saksi dan keluarga belum ada menerima salinan SPDP nya; Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2020 Saksi menerima suratperintah penangkapan dan perpanjangan penangkapan; Bahwa pihak berwajib tidak memberikan alasan kenapatidak diberikan; Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2020 Sdr rio menelponSaksi; Bahwa Sdr. Rio menyebutkan didalam berkas yangdiberikan oleh penyidik melalui pentilasi untuk di tanda tangani didalam berkas tersebut ada BAP tetapi Sdr.

  Rio di periksa di damping oleh pengacara nya; Bahwa saksi tidak memerikan salinan BAP karena yangmemberi kuasa adalah keluarganya; Bahwa suarat itu kami berikan sesuai tanggal pada surat; Bahwa SPDP pada saat diberikan ke pada sdr.

• Menerbitkan SPDP nomor: 23/ IV / 2019/ Reskrim tanggal 23 April2019 dan ditembuskan kepada Pelapor dan Tersangka selakuPemohon I.c.

  Menerbitkan SPDP nomor: 37/ VI / 2019/ Reskrim tanggal 11 Juni2019 dan ditembuskan kepada Pelapor dan Tersangka selakuPemohon Il.c.

  pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksapenuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor.

  AlasanMahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlaporyang telah mendapatkan SPDP maka yang bersangkutan dapat mempersiapkanbahan bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akanmendampinginya sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentumuntuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalampengembangan penyidikan atas laporannya.Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP)Nomor SPDP/23/IV/2019/Reskrim tanggal 23 April 2019

  atas nama tersangkaSarip Muntaha telah diberitahukan kepada Pelapor dan Pemohon pada tanggal24 April 2019, sedangkan SPDP Nomor SPDP/37/V1I/2019/Reskrim, tanggal 11Juni 2019 telah diberitahukan kepada tersangka Rudy Massie pada tanggal 16Juni 2019;Menimbang, bahwa tanggal Pemberitahuan SPDP kepada pemohon dan Pemohon II masih dalam rentang waktu 1 (satu) hari untuk Pemohon sedangkan untuk Pemohon II masih dalam rentang waktu 5 (lima) hari, artinyapemberitahuan ini telah sesuai dengan Putusan Mahkamah

• Darmawan alias Dar bin Ismail berdasarkan SPDP Nomor : SPDP-72/XI/2015/Reskrim tanggal 30 November 2015;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

  dari pidana yangdijatunkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2,5 G M/T warna hitam metalik dengannomor polisi BH 1243 AM, Nomor Rangka : MHFZR69G6A3010763 NomorMesin : 2KD6487663;1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Fortuner 2,5 G M/T warna hitam metalikdengan nomor polisi BH 1243 AM;Dikembalikan kepada Penyidik pada Polres Sarolangun untukdiperqunakan dalam perkara An.Darmawan alias Dar bin Ismailberdasarkan SPDP

  MHFZR69G6A3010763, Nomor Mesin : 2 KD6487663 dan 1(satu) lembar STNK mobil Toyota Fortuner 2,5 G/T warna hitam metalik denganNomor Polisi BH 1243 AM diakui kepemilikannya milik Saksi korban SUYATNOHADI WIBOWO dan dalam perkara ini masih ada Tersangka lainnya yang akandisidangkan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barangbukti tersebut dikembalikan kepada pihak Penyidik pada Polres Sarolangun untukdipergunakan dalam perkara atas nama Darmawan alias Dar bin Ismailberdasarkan SPDP

  Darmawan alias Dar bin Ismail berdasarkan SPDP Nomor: SPDP72/X1/2015/Reskrim tanggal 30 November 2015; 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.5.000,00. (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanNegeri Sarolangun pada hari SENIN, tanggal 06 JUNI 2016, oleh TENGKU OYONG,S.H.,M.H., selaku Ketua Majelis dan MUHAMMAD AFFAN, S.H., dan IRSE YANDAPERIMA, S.H.