Ditemukan 1895 data
98 — 69
termasuk kewenangan Presidenselaku Kepala Pemerintahan dan Menteri Keuangan selaku Pejabatyang dikuasakan selaku Pengelola Fiskal Pemerintah dalamKepemilikan Kekayaan Negara dan seterusnya, membuktikan bahwapenggunaan anggaran harus mengikuti ketentuan yang diatur dalamperaturanperaturan tersebut dan Menteri/Pimpinan Lembaga harustunduk pada ketentuan tersebut sehingga tidak dapat merubahperuntukan penggunaan anggaran termasuk merubah waktupelaksanaan anggaran tersebut dari tahun yang sedang berjalan ketahun
55 — 21
(harus ditelusuri), karena dari saat itu (tahun 2007) sampaihari ini PENGGUGAT sudah memintanya berulang kali dari tahun ketahun kepada TERGUGAT I mengenai laporan keuangan tersebut.Sehingga hal itu juga semakin menambah kecurigaan PENGGUGATsecara pribadi kepada TERGUGAT 1; 9.Bahwa setelah itu PENGGUGAT meminta TERGUGAT I untukmenambahkan modal sebesar USD 50.000 dengan maksud agarTERGUGAT I mendapatkan pembagian profit yang lebih.
JAFAR D. BINOL
Tergugat:
1.ROHLAN KOYANGSOW
2.SAMSUDIN BORAHIM
3.KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUOL
199 — 115
, sebab KUD FAJAR PALELEH adalah lembaga yangberbentuk benda yang tidak mungkin melakukan transaksi jual belisebab lembaga tersebut adalah benda mati, hal tersebut jugabertengtangan dengan posita gugatan pada poin 1 penggugatmenyebutkan KUD FAJAR PALELEH telah berdiri sejak tahun 1978,antara tahun 1978 dengan tahun 1994 adalah selisi waktu yang cukuplama, penggugat juga tidak mampu menguraikan dari tahun 1978 ketahun 1994 KUD FAJAR PALELEH berkudukan dimana, apakah sudahdi objek perkara ?
146 — 17
Menteri Keuangan Nomor:194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka PenyelesaianPekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;Pasal 3(1) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terselesaikansampai dengan akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapatdilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya;(2) Sisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir TahunAnggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diluncurkan keTahun
Anggaran Dalam Rangka PenyelesaianPekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;Pasal 3(3) Dalam hal pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terselesaikansampai dengan akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapatdilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya.Halaman 291 dari 337 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2019/PN Gto(4) Sisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir TahunAnggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diluncurkan keTahun
59 — 40
Pekerjaan Bronjong menjadi 150 meter kubik; bahwa yang menandatangani kontrak dari pihak CV Mitra Agung Utama, tahun 2005 dantahun 2006 adalah terdakwa, tetapi tanpa membaca lagi isi kontrak karena baik saksimaupun terdakwa percaya saja pada Dinas Nakertrans; bahwa pada pelaksanaan pekerjaan tahun 2005 terjadi beberapa kali hambatan yangbersifat force majeure dimana saat itu kontraktor pelaksana disarankan oleh DinasNakertrans mengerjakan saja pekerjaan hingga selesai karena kontrak akan diluncurkan ketahun
149 — 61
LajuInflasi Tahun 2013 mencapai 1,53 persen dan laju inflasi tahun ketahun DKI Jakarta 5,44 persen ;Inflasi yang terjadi pada bulan Februari terutama disebabkan naiknya hargaharga pada kelompok bahan makanan. Empat kelompok mengalami kenaikanindeks yaitu kelompok bahan makanan 2,98 persen; kelompok kesehatan 1,52persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahanbakar 0,60 persen; dankelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau 0,44 persen.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RUDI FIRMANSYAH,SH
195 — 149
Peraturan Menteri Keuangan No.194/PMK.05/2014 tentang pelaksanaanAnggaran dalam rangka penyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikanHalaman 4 dari 70 halaman Putusan Nomor 12 /PID.SUSTPK/2020/PT JMBsampai dengan akhir tahun anggaran, yang telah diubah dengan PeraturanMenteri Keuangan No.2434/PMK.05/2015 :1.Pasal 4 ayat (1) Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ketahun anggaran berikutnya harus memenuhi Ketentuan sebagai berikut : a.Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia barang/Jasa akan
114 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
HakMonopoli Konsesi Air di Pulau Batam ;1 Majelis Komisi sama sekali tidak mempertimbangkan faktabahwa tidak pernah terjadi penghentian sambungan baru ;1 ATB sampai saat ini sama sekali tidak pernah melakukan tindakantindakan penghentian pemasangan sambungan baru air bersihkepada masyarakat di Pulau Batam ;Mohon periksa Majelis Hakim Yang Terhormat bahwaselama persidangan, ATB secara jelas telah menyampaikanbukti, dalam bentuk berupa datadata pemasangansambungan baru yang telah dilakukan ATB dari tahun ketahun
1.ALBERT PANGIHUTAN PARDEDE
2.AFRIZAL
3.AZMI MURNIAWAN
4.NADIA SIGIRO
5.ANANDA PUTRI ANJELI
6.JULIS DARYANTI
7.ACHMAD ARDIANSYAH
8.HELVI MANDA SARI
9.KENNY AUGUSTHIO MAITIMU
10.NURLIAN
11.WIYANTO
12.SATRIA DEO JECKO HARTAWAN
13.WELLY FULERMAN
14.EKA ASMIRA
15.RIFKI CAHYONO
16.SISKA ANDRIANI
17.TOHARI
18.IMAM ACHIRULLAH
19.MUHAMMAD SULAIMAN
20.TRI NEGSIH ANGGRAINI
21.RINA AGUSTINA
22.JEPI OKTIAWAN
23.FATONI FEBRIANTO
24.DIAN KURNIATI
25.TITISARI PITALOKA
26.DESI FITRIANA ,S.Kel
27.FURIESA LORISZANTO
28.MORIS BOY MARPAUNG
29.NOPRI YANTO
30.ATMAN
31.ADE PUTRA
32.ARI
33.ARI PITRIANSIH
34.ROCKY SUGIARTO
35.GUNTUR ALAMSYAH
36.SAHRUL KUMALA
37.EDI KARTUNA
38.TYA RAINJANI PURNAMA SARI
39.ALI ALHABSYI
40.AMAN SAPIT NASUTION
41.FERIANSYAH
42.ADE EVI AGUSTINA HASIBUAN
Tergugat:
PT ANUGERAH PRATAMA INSPIRASI
293 — 86
maret2021;Bahwa saksi tidak tahu kenapa yang 42 (empat puluh dua) orangtersebut di rumahkan;Bahwa yang di rumahkan duluan pegawai yang harian dengankaryawan yang tetap;Bahwa selama karyawan di rumahkan gajinya di bayarkan oleh PTAnugerah Pratama Inpirasi di Bengkulu sebesar 50 %;Saksi tidal tahu kenapa karyawan yang di rumahkan cuma di bayargajinya sebesar 50 %;Bahwa PT Anugerah Pratama Inpirasi di Bengkulu bekerja dalam kayuolahan;Bahwa PT Anugerah Pratama Inpirasi di Bengkulu mengambil kayudari Ketahun
73 — 82
Menyatakan biaya pemeliharaan dan pendidikan anakanak, yaituxxxx, lahir di jakarta, tanggal 27 januari 2011dan xxxx, lahir di jakarta,tanggal 30 mei 2014 hingga dewasa, minimal sebesar rp 15.000.000,(lima belas juta) per bulan dengan kenaikan sesuai inflasi yangdikeluarkan oleh badan pusat statistik(bps) setiap tahun sampai berusia21 tahun menjadi tanggungan tergugat selaku ayah,yang dari tahun ketahun disesuaikan dengan tingkat inflasi.Halaman 12 dari 96 halaman Putusan No. 1686/Pdt.G/2018/PA.Bks7
84 — 30
Perhitungan besarnya kekurangan Upah, THR dan THN ParaPenggugat tidak tegas didasarkan atas ketentuan peraturanperundangundangan yang mana, karena Para Penggugathanya menyebutkan kekurangan pembayaran upah yang harusdibayar kan Tergugat didasarkan atas perhitungan yangdidasarkan atas perhitungan yang didasarkan pada upahminimum Kota Batam yang besarannya disesuaikan setiaptahun, akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan berapabesaran Upah Minimum Kota Batam (UMK) dari tahun keTahun, sehingga tidak
143 — 142
Addendum Nomor: 521/DISTANNGK/1253/12/2009 tanggal 21 Desember2009 dibuat untuk menghentikan/menutup kontrak oleh karena darinilai31 pekerjaan sebesar Rp2.249.550.000, (dua miliyar dua ratus empat puluhsembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat sisa pekerjaan yangbelum dapat dilaksanakan yang kemudian dialihkan pelaksanaannya ketahun berikutnya melalui DPA 2010 sebesar Rp899.820.000, (delapan ratussembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
Addendum Nomor: 521/DISTANNGK/1253/12/2009 tanggal 21 Desember2009 dibuat untuk menghentikan/menutup kontrak oleh karena darinilaipekerjaan sebesar Rp2.249.550.000, (dua miliyar dua ratus empat puluh52sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat sisa pekerjaan yangbelum dapat dilaksanakan yang kemudian dialihnkan pelaksanaannya ketahun berikutnya melalui DPA 2010 sebesar Rp899.820.000, (delapan ratussembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
204 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
denganpersyaratan terbaik dan dengan persyaratan terbaik serta sesuaidengan keadaan pasar dunia dan syarat yang diperoleh dalamkeadaan yang perlu pada saat itu;Bahwa menurut Terbanding perhitungan Treatment and RefiningCost (TCRC) Pemohon Banding yang tidak sesuai adalah bahwaTreatment and Refining Cost (TCRC) sangat dipengaruhi olehpermintaan dan penawaran emas dan tembaga di pasar oleh minerHalaman 50 dari 177 halaman Putusan Nomor 1499/B/PK/PJK/2017maupun smelter di mana kecenderungan permintaan dari tahun ketahun
yang umum berlaku, dengan harga terbaik dan denganpersyaratan terbaik dan dengan persyaratan terbaik serta sesuaidengan keadaan pasar dunia dan syarat yang diperoleh dalamkeadaan yang perlu pada saat itu;Bahwa menurut Terbanding perhitungan Treatment and RefiningCost (TCRC) Pemohon Banding yang tidak sesuai adalah bahwaTreatment and Refining Cost (TCRC) sangat dipengaruhi olehpermintaan dan penawaran emas dan tembaga di pasar oleh minermaupun smelter di mana kecenderungan permintaan dari tahun ketahun
Terbanding/Penggugat : Harris Riau
Terbanding/Intervensi I : SETIA GUNAWAN
Terbanding/Turut Tergugat : Presiden RI cq Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN RI cq Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten
60 — 36
Bahwa, selaku pemilik yang sah atas keseluruhan tanah tersebut Penggugattelah juga memenuhi seluruh kewajibannya kepada Negara, baik dalammelakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 1998sampai tahun 2018 maupun kewajiban dan atau pemeliharaan lahanlainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang selalu dibayarkan daritahun ketahun, antara lain : Pembayaran tahun 1998 yaitu PBB No.360412000500200110 atas tanahseluas 20.000 M* dengan nilai PBB yang dibayarkan sebesarRp.1.640.000, (satu
180 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut Terbanding;Bahwa Terbanding melakukan koreksi tambahan PPh Pasal 21 atasasuransi pegawai, dengan alasan biaya tahun 2008 dibebankan ketahun 2007 sehingga biaya yang terjadi di luar tahun pajak yangbersangkutan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto suatutahun pajak;2.
86 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2714 K/Pid.Sus/2009124pelaksanaan untuk pengadaan tanah atau pembayaran gantirugi atas tanah yang akan dibebaskan ;Bahwa kendati proyek pengadaan tanah untukpembangunan lapangan terbang Blimbingsari bersifatSubstainable sejak tahun 2002 s/d 2007, namun adalahsangat keliru pertimbangan Judex Facti yang membebankanpertanggungjawaban kepada saya atas pembayaran gantirugi tanah yang mencapai peningkatan diatas 50% padatahun 2002 ke tahun 2003 dan 100% pada tahun 2003 ketahun 2004, oleh sebab dakwaan
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
Tergugat:
1.ir. Aria Resukia, M.M
2.Isna Adiati, S.E
3.Anda Mulia, S.E.
4.Anggun Arif Nur, SH
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat
239 — 154
Ejaan yang Disempurnakan ( EYD); Bahwa selanjutnya Ejaan yang Disempurnakan akhirnya diresmikanberdasarkan keputusan presiden Nomor 57 tahun 1972, peresmianberlakunya EYD berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor. 03/A.1/72, tertanggal 20 Mei 1972, dan pada 1988 Pedoman UmumEjaan yang Disempurnakan (PUEYD) Bahasa Indonesia edisi keduaditerbitkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan Majelis Hakim mengenaiejaan bahasa yang digunakan oleh bangsa indonesia dan perkembangannyadari tahun ketahun
129 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Klon 143 tersebut maka dibuatlah Adendum Kontrak denganalasan Karena pada saat itu kapal penyebrangan dari Surabaya keMaumere tidak ada karena cuaca buruk; Addendum Nomor 521/DISTANNGK/1253/1 2/2009 tanggal 21 Desember2009 dibuat untuk menghentikan/menutup kontrak oleh karena dari nilaipekerjaan sebesar Rp2.249.550.000,00 (dua miliiar dua ratus empat puluhsembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) terdapat sisa pekerjaanyang belum dapat dilaksanakan yang kemudian dialinkan pelaksanaannya ketahun
104 — 30
bayar retribusi;Bahwa setahu saksi pernah terjadi penumpang tidak jadi berangkatsebanyak 17 orang karena tertahan akibat uang retribusi tidakdibayar;Bahwa atas kejadian penumpang tidak mau bayar retribusi, saksipernah melaporkannya kepada terdakwa;Bahwa terdakwa pernah melakukan rapat atau briefing dan turunlangsung kelapangan untuk mengawasi petugas pemungutretribusi;Bahwa counter penjualan stiker retribusi berada di sebelah counterPJP2U;Bahwa sisa stiker retribusi tahun 2013 ada yang menyebrang ketahun
70 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yasin & Rekan atau dari siapapunsehubungan dengan kegiatan/proyek pengadaan jasakonsultan pajak untuk kompensasi PPh Pasal 21 PNSKabupaten Langkat tahun 2001 dan tahun 2002 ketahun 2003 dan tahun 2004 tersebut (sebagaimanayang jujur diakui Penuntut Umum di dalamRequisitornya dan Judex Facti dalam putusannya);Bahwa di dalam pertimbangan putusan Judex Facti,menyatakan bahwa tindakan Terdakwa adalahbersamasama dengan Drs. Hasnil Ak. M.M. selakupimpinan KAP Hasnil, M.