Ditemukan 2232 data
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lapangan tidak disampaikan oleh Pemeriksa sesuai standarPemeriksaan, sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehTerbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyalahiketentuan formal;bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaPajak Januari 2010 Nomor : 00175/207/10/051/12 tanggal 25 April 2012tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkan pelaporan pajak yangtelah dilakukan self
Moh. Ridwan. Dkk
Tergugat:
Direktur Utama Bank Jateng Pusat
96 — 38
Bahwa Pelanggaran terhadap aturan atau UndangUndang disebut sebagaiPMH; Bahwa Yang dimaksud Self Regulator Bolt adalah Bank boleh melakukanpengkoreksian tanpa ijin nasabah karena kesalahan sistemnya sendiri.Put.No.544Pdt.G.2018 Hal.27Bahwa Relative Bank Secracy adalah Bank mempunyai kewenangan untukmembuka rekening nasabah jika diminta karena ada perkara perdatamaupun pidana.Bahwa Kesalahan transfer pada mesih ATM menjadi tanggungjawab Bank.Bank mempunyai kewenangan untuk koreksi secara langsung
1.M.BUSTANUL ARIFIN,SH,MH.
2.KRISNA PRAMONO,SH.
3.NI MADE SAPTINI
Terdakwa:
KASARUDIN bin LAMASE alias ILANG
248 — 38
setelah saksi mengetahui terdapat perbedaan tersebutkemudian saksi melakukan pengamanan terhadap dokumen SKSHHKNomor Seri : KO.A.0250745 tertanggal 9 Oktober 2018 tersebut dansaksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke pimpinan; Bahwa kondisi fisik kayu yang diangkut oleh KLM BUNGAYULIANA yang saksi temukan saat itu adalah kayu olahan dalam bentukkayu gergajian yang bentuk olahan balok berbagai ukuran; Bahwa proses diterbitkannya suatu dokumen berupa SKSHHKKO saat ini telah dilakukan secara Self
48 — 28
WibowoHeru, masingmasing selaku Regional SEMM Head dan Asset LiquidationUnit Manager pada Divisi Self Employed Mass Market PT.
86 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 932 K/Pid.Sus/2014pemeliharaan saldo minial rekening afiliasi (TAPLUS) dan blokir,serta pemohon telah melunasi self financing minimal 20 % dari hargakendaraan bermotor, biayabiaya yang dipersyaratkan dan penutupanasuransi ;c JaminanJaminan kredit adalah kendaraan bermotor yang dibiayai denga BNI OTOsehingga Asli BPKB harus dikuasai oleh BNI (Persero) Tbk;Dalam pelaksanaan programpenyaluran fasilitas kredit tersebut,selanjutnya H.M.
BNI (Persero) Tbk SKK Makassar dengan pemohon Kredit/calon debitursetelah jaminan diikat sesuai ketentuan, pemeliharaan saldo minimal rekeningafiliast (TAPLUS) dan blokir, serta pemohon telah melunasi self financingminimal 20 % dari harga kendaraan bermotor, biayabiaya yang dipersyaratkandan penutupan asuransi ;e JaminanHal. 11 dari 102 hal. Put.
109 — 47
Divisi SelfEmployed Mass Market dan Rosid Kendarto selaku Asset Liquidation UnitManager PT Bank Danamon Indonesia Tbk Divisi Self Employed MassMarket in casu Terlawan , sesuai surat permohonan Nomor : 129/RCHSOLO/07/15 tanggal 1Juli 2015.Bahwa permohonan lelang dari Terlawan adalah merupakan lelang ulangyang terdahulu dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2015, yang dalam hal iniberdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0000014/PK/03758/0700/0312tanggal 8 Maret 2012, perjanjian perubahan Terhadap Perjanjian
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 978/B/PK/PJK/2016sesuai standar Pemeriksaan Sehingga prosedur pemeriksaan lapangan yangdilakukan oleh Terbanding tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku danmenyalahi ketentuan formal;bahwa dengan demikian, Terbanding telah menerbitkan SKPKB PPN MasaBulan Nopember Tahun Pajak 2010 Nomor: 00185/207/10/051/12 tanggal 25April 2012 tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku (contra legem) karena tidak mempertimbangkanpelaporan pajak yang telah dilakukan self
252 — 58
maka sebagai pihak pengimporbarang, PENGGUGAT segera melakukan kewajibannya terhadap Negara denganmelakukan pembayaran Bea Masuk (setor tunai) atas barangbarang yang telah diimpor oleh PENGGUGAT tersebut ;(bukti Pemberitahuan Pabean Pasal 5A UU Kepabeanan kepada Tergugat viaOnline)Bahwa besaran nilai yang telah disetor oleh PENGGUGAT adalah mengacukepada Formulir PIB yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT berdasarkanperhitungan dari software yang didapatkan secara resmi dari TERGUGAT denganmekanisme Self
60 — 40
sebagai pihakpengimpor barang, PENGGUGAT segera melakukan kewajibannya terhadapNegara dengan melakukan pembayaran Bea Masuk (setor tunai) atas barangbarang yang telah di impor oleh PENGGUGAT tersebut ;(bukti Pemberitahuan Pabean Pasal 54 UU Kepabeanan kepada Tergugatvia Online)10.Bahwa besaran nilai yang telah disetor oleh PENGGUGAT adalah mengacukepada Formulir PIB yang diberikan oleh TURUT TERGUGAT berdasarkanperhitungan dari software yang didapatkan secara resmi dari TERGUGATdengan mekanisme Self
61 — 24
menurut majelis telah setimpal dengan perbuatan terdakwa ; Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepadaterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan halhal yangmemberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini : Halhal yang memberatkan : Perbutan terdakwa bertentangan dengan hukum, norma agama dan upayapemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika ; Terdakwa adalah seorang anggota POLRI, yang seharusnya memilikikomitmen tinggi serta perlindungan diri (self
109 — 46
2012 , Neraca CV Royal Apartemen per 31Desember 1998 s/d 31 Desember 2012 dalam bukti bukti surat mana menyebutkan bahwatanah dan bangunan termasuk menjadi aktiva tetap CV Royal Apartemen ;Menimbang, sekalipun bukti surat produk T.I9A.2,3, T.I9B.2,3, T.I9C.2,3, T.I90.2,3,T.I9E.2,3, T.I9F.2,3, T.I9G.2,3, T.I9H.2,3, T.I91.2,3, T.I9J.2,3, T.I9K.2,3, T.I9L.2,3,T.I9M.2,3, T.I9N.2,3, T.I9.02,03 adalah surat dibawah tangan dalam kaitannyapelaporan SPT PPH wajib pajak (CV Royal Apartemen ) karena azas Self
- Tentang : Perasuransian
Keuangan dapat berupa informasiyang sifatnya rahasia, antara lain informasi yang terkait dengan stabilitasperekonomian nasional dan informasi yang berkaitan dengan kepentinganpelindungan Usaha Perasuransian dari persaingan usaha tidak sehat.Informasi rahasia tersebut dapat diakses oleh pegawai Otoritas JasaKeuangan atau pihak yang ditunjuk dan/atau diberi tugas oleh OtoritasJasa Keuangan.Pasal 68Ayat (1)Pengaturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran asosiasidalam mengatur para anggotanya (self
30 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
laporkan dalam SPT Masa Pemohon, dan sebagai asasself assestment Bahwa SPT Pemohon Banding adalah benar kecualiTerbanding dapat membuktikan ketidakbenaran dari SPT PemohonBanding, dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagiPemohon Banding, seharusnya Terbanding memberikan bukti yang akuratterhadap koreksi yang dibuat oleh Terbanding;Kesimpulan:Bahwa semua Penyerahan Barang Kena Pajak sudah Pemohon perhitungkandan laporkan dalam SPT Masa PPN Desember 2008, dan sebagai penerapanasas self
148 — 86
Bahwa dapat Tergugat III sampaikan proses pelaksanaan lelang tersebutyang dilakukan atas dasar permintaan dari Divisi Self Empoloyed MassMarket PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.
SKSKB sebagai official decleration dari pemerintahterhadap perubahan status dari aset negara menjadi aset privat.Bahwa sesuai dengan Permenhut Nomor : P.55/MENHUTII/2006Untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat, karena sudah masuk kewilayah privat menggunakan dokumen FAKB yang diterbitkansecara self assessment.
93 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaankewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapansistem self assessment, data dan informasi yang berkaitandengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah,lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan olehDirektorat Jenderal Pajak.
PAUSTINUS SIBURIAN, SH., MH.
Tergugat:
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
1.Presiden Republik Indonesia,
2.Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
3.Lembaga Advokasi Halal Indonesia Halal Watch
87 — 47
Hal ini disebabkan karena MK tidak diberikan kewenangan untukmelaksanakan sendiri (non self executing) atau tidak dapat bertindaksebagai eksekutor terhadap putusanputusannya;. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan Gugatan berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUUXIII/2017 terkait denganperkara Pengujian UndangUndang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JaminanProduk Halal terhadap UUD 1945. Namun, Penggugat salah dalammencantumkan nomor Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
234 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
2007 sebesar Rp1.246.380.200,00) menyatakan sebagai berikut:"Menimbang, bahwa oleh karena itu perhitungan ahli tidak dapat dijadikanpatokan untuk menentukan adanya pajak terutang/utang pajak dan hanyamenjadi petunjuk adanya ketidakbenaran dalam Surat Pemberitahuan yangditanda tangani oleh Terdakwayang berpotensi menimbulkan kerugiannegara maka Majelis Hakim menetapkan jumlah denda sesuai dengan yangdiatur dalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentong KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Self
123 — 83
Namun dalam hal WajibBayar b) menjadi terutang setelah menerima manfaat, seperti pemanfaatansumber daya alam, maka penentuan jumlah PNBP yang Terutangnya dapatdipercayakan kepada Wajib Bayar yang bersangkutan untuk menghitung sendiridalam rangka membayar dan melaporkan sendiri (se/f assessment);Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1997mengatur bahwa Wajib Pajak untuk jenis PNBP self assessment wajibmengadakan pencatatan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untukmenjadi dasar
yangberwenang untuk melakukan pemeriksaan (BPKP) terhadap Wajib Bayarsebagaimana diatur Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1997 dan Pasal 2ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2005;Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan peraturanperundangundangan hanya memberikan wewenang kepada Pimpinan InstansiPemerintah vide Menteri Teknis atau Pimpinan Lembaga NonDepartemen(vide Pasal 1 angka 5 PP Nomor 22 Tahun 2005) untuk meminta InstansiPemeriksa yang dalam hal ini BPKP untuk melakukan pemeriksaan pemenuhanPNBP self
66 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
manajemensecara optimal melalui pembentukan komitekomite yang melibatkan kantorcabang dan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalandan berfungsi secara efektif;Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka:Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI;Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabangdan Kantor layanan sesuai dengan kebijakan BNI;Memastikan pelaksanaan Self
No. 2783 K/PID.SUS/2015cabang dan kantor pelayanan secara berkesinambungan sehingga berjalandan berfungsi secara efektif;Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unitunit yang dibawahinya dalamrangka:Membina dan mengembangkan hubungan dengan nasabah personal daninstansi/perusahaan yang mampu meningkatkan Bisnis BNI;Memberikan arahan dalam pelaksanaan operasional Bisnis Kantor Cabangdan Kantor layanan sesuai dengan kebijakan BNI;Memastikan pelaksanaan Self Asisment kepada unitunit operasionalberikut