Ditemukan 2274 data
291 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dari luarnegeri atau dibeli langsung dari importir, kendaraan seperti ini juga dibebaskan dariBea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai dengan Perpu Nomor 27 Tahun1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakanpendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
293 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 27 Tahun1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006 (fotokopiterlampir), menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas,yang petikannya adalah sebagai berikut:1.
27 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 27 Tahun 1959,Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energidan Sumber daya Mineral (DESDM) No. 1788/84/DPP/2006 tertanggal18 September 2006 (fotokopi terlampir), menyatakan pendapat yangsejalan dengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalahsebagai berikut:1.
24 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dari luarnegeri atau dibeli langsung dari importer, kendaraan seperti ini juga dibebaskan dariBea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai dengan Perpu Nomor 27 Tahun1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber Daya Mineral(DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakanpendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
22 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiridari luar negeri atau dibeli langsung dari importer, kendaraan seperti inijuga dibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal inisesuai dengan Perpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakanpendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
24 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiridari luar negeri atau dibeli langsung dari importer, kendaraan seperti inijuga dibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal inisesuai dengan Perpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006, menyatakanpendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
22 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 27 Tahun 1959 ";Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energidan Sumber daya Mineral (DESDM) No. 1788/ 84/DPP/2006tertanggal 18 September 2006 , menyatakan pendapat yang sejalandengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalah sebagaiberikut:1 Bahwa ketentuan tentang pajak dan keuangan PemohonBanding selaku pemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat"Nailed down", dengan demikian pengenaan Pajak KendaraanBermotor
128 — 81
Hal ini sejalan denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1788 K/sip/1976bahwa tuntutan dalam Provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara tetapiHalaman 33 dari 42 putusan Nomor 46/Pdt.G/2020/PN.Selhanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatukegiatan misalnya melarang meneruskan pembangunan diatas tanah berperkara;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan provisi hanya merupakangugatan assessor atau gugatan tambahan (additional claim) saja, maka secarahukum
AHMAD MUHLISIN ,SH
Terdakwa:
1.Anton Hermawan Bin Teddy Hermawan
2.Dudin Saadudin Alias Udin Alias Uwak Bin Hamdan
3.Suherman alias Eman Bin Aan Sap'an
4.Dina Kosmara Alias Ujang Bin Oman
186 — 100
WIJAYA dengan nomor 2175, 1165,1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033 dan 1034, 5 (lima)Sertifikat Tanah SHM atas nama TOMY WIJAYA dengan nomor 2501, 2109,1263/BU, 208 dan 333, 3 (tiga) buku SHM atas nama ONG KIEM KIOE dengannomor 834, 4452 dan 290, 3 (tiga) buku SHM atas nama NAGA WIJAYA dengannomor 2009, 2024 dan 2027, 3 (tiga) buku SHM atas nama LANI WIJAYA dengannomor 2008, 2010 dan 2026, 2 (dua) buku SHM atas nama WENNY WIJAYAdengan nomor 602/BU dan 2215, 1 (satu) buku SHM Nomor : 1788
29 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
WENHARNOL SH MH
Terdakwa:
WAHYU SANTOSO, SE Bin DJIJOTO
60 — 52
WAHYU SANTOSO dengan nomor rekening 0580951635;
16. 1 (satu) buah ATM BCA nomor 6019-0095-0099-1788;
17. 1 (satu) buah ATM MANDIRI NOMOR 4617-0037-0378-8233.
Dikembalikan kepada terdakwa;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 981 /B/PK/PJK/2013Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas,yang petikannya adalah sebagai berikut:1.Ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selakupemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat "Nailed down", dengandemikian pengenaan Pajak Kendaraan
618 — 177
bahwa Provisi adalah putusan yang bersifat sementarayang merupakan tindakan sementara menunggu sampai putusan = akhirmengenai pokok perkara dijatuhkan , dengan demikian tuntutan provisi tersebuttidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanya sebatas mengenai tindakansementara berupa larangan melanjudkan suatu kegiatan, misalnya : melarangmeneruskan pembangunan diatas tanah berperkara dengan ancaman hukumanmembayar uang paksa , hal ini sebagaimana ditegaskan dalam PutusanMahkamah Agung R.I Nomor 1788
MUNFAINZI .SH
Terdakwa:
1.Dian Khaerudin Bin Andi Suhandi
2.Tatang Supendi Bin Abas Supendi
131 — 27
WIJAYAdengan nomor 2175, 1165, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032,1033 dan 1034, 5 (lima) Sertifikat Tanah SHM atas nama TOMY WIJAYAdengan nomor 2501, 2109, 1263/BU, 208 dan 333, 3 (tiga) buku SHM atasnama ONG KIEM KIOE dengan nomor 834, 4452 dan 290, 3 (tiga) buku SHMatas nama NAGA WIJAYA dengan nomor 2009, 2024 dan 2027, 3 (tiga) bukuSHM atas nama LANI WIJAYA dengan nomor 2008, 2010 dan 2026, 2 (dua)buku SHM atas nama WENNY WIJAYA dengan nomor 602/BU dan 2215, 1(satu) buku SHM Nomor : 1788
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 832 /B/PK/PJK/2012Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor: 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas, yangpetikannya adalah sebagai berikut:1.Ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selakupemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat "Nailed down",dengan demikian pengenaan Pajak Kendaraan
36 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuai denganPerpu Nomor 27 Tahun 1959;bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
25 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kendaraan bermotor termasuk alatalat berat yang dimasukkan sendiri dariluar negeri atau dibeli langsung dari importer, kKendaraan seperti ini jugadibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, hal ini sesuaidengan Perpu Nomor 27 Tahun 1959;Bahwa kemudian didalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber dayaMineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006,menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 27 Tahun1959;Bahwa kemudian di dalam surat yang dikeluarkan oleh Direktur PembinaanPengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energi dan Sumber daya Mineral(DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006 tertanggal 18 September 2006 (fotokopiterlampir), menyatakan pendapat yang sejalan dengan pengaturan tersebut di atas,yang petikannya adalah sebagai berikut:1.
31 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini sesuai dengan Perpu Nomor 27Tahun 1959;Bahwa kemudian didalam surat yang dikeluarkan oleh DirekturPembinaan Pengusahaan Mineral dan BatubaraDepartemen Energidan Sumber Daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/2006tertanggal 18 September 2006, menyatakan pendapat yang sejalandengan pengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalah sebagaiberikut:1.
24 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 168/B/PK/PJK/2013Sumber Daya Mineral (DESDM) Nomor 1788/84/DPP/ 2006 tertanggal18 September 2006, menyatakan pendapat yang sejalan denganpengaturan tersebut di atas, yang petikannya adalah sebagai berikut:1 Bahwa ketentuan tentang pajak dan keuangan Pemohon Banding selakupemegang (KK) Kontrak Karya adalah bersifat "Nailed down", dengan demikianpengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atasAlat Berat dan Besar sebagaimana di atur dalam UndangUndang Nomor