• 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan penguasaan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Alifa Alfathunnisa bin Bustami Aripin, lahir tanggal 10 Desember 2017 berada di bawah hadhanah Penggugat (Anggraini Wulandari binti Bahrum);
  3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat;
  4. Menghukum Penggugat agar memberikan akses kepada Tergugat serta tidak menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu

• Menyatakan tindakan Tergugat VI yang turut menandatangani Perjanjian Jual Beli Tanah Objek Sengketa Nomor : 296/SPJB/DPTN/I/2016 tanggal 05 Januari 2016, dan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Hak atas sebidang Tanah serta benda-benda yang ada diatasnya disertai dengan kompensasi tanggal 05 Januari 2016 serta tindakan Tergugat VII yang memproses permohonan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Tergugat V melalui Tergugat IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; 6.

  Menyatakan perbuatan Jual Beli dan Pengalihan Penguasaan Hak atas Tanah Objek Sengketa dari Tergugat I, II, dan III melalui Tergugat IV kepada Tergugat V, adalah tidak sah dan batal demi hukum ; 7.

  Menyatakan Perjanjian Jual Beli Nomor : 296/SPJB/DPTN/I/2016 tanggal 05 Januari 2016, dan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Hak atas sebidang Tanah serta benda-benda yang ada diatasnya disertai dengan kompensasi tanggal 05 Januari 2016 adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum ; 8.

  Menyatakan segala surat-surat yang terbit yang terkait dengan objek sengketa baik yang bersumber dari Perbuatan Hukum Jual Beli dan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Hak atas sebidang tanah serta benda-benda yang ada diatasnya disertai dengan kompensasi tersebut pada butir 7 (tujuh) diatas, ataupun surat-surat lainnya untuk kepentingan Tergugat I, II, III maupun Tergugat V adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta batal demi hukum ; 9.

  Menyatakan perbuatan Jual beli dan pengalihan penguasaan hak atas tanah objeksengketa dari Tergugat I, Il, dan II melalui Tergugat IV kepada Tergugat Vadalah tidak sah dan batal demi hukum ; .

  Menyatakan Perjanjian Jual Beli Nomor : 296/SPJB/DPTN/2016 tanggal 05Januari 2016 dan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Hak atas SebidangTanah serta Bendabenda yang ada Diatasnya disertai dengan Konpensasi tanggal05 Janurai 2016 adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatdan batal demi hukum ; .

  Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanahserta bendabenda yang ada diatasnya disertai dengan kompensasi a quo ataupunsuratsurat lainnya yang terkait dengan objek sengketa untuk kepentingan paratergugat adalah tidak sah, batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatanhukum mengikat.

  Dengan ini Tergugat VII memberikan jawaban bahwasiapapaun tidak ada yang bisa membatalkan Surat Perjanjian Jual Beli maupunSurat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Hak Atas Sebidang Tanah serta bendabenda yang ada diatasnya disertai dengan kompensasi ataupun suratsuratlainnya sepanjang surat tersebut sudah benar prosedurnya dan fakta yang terjadi,dan justeru yang menjadi fatal adalah apa yang diperjanjikan oleh Penggugat ILA HASAN dimana dalam Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan Hak AtasHalaman

  Pengalihan Penguasaan Hak atasTanah Objek Sengketa dari Tergugat I, I, dan III melalui TergugatIV kepada Tergugat V, adalah tidak sah dan batal demi hukum ;.

• 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
  3. Menetapkan penguasaan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Septian Junior Suryawan, laki-laki lahir di Banyuwangi tanggal 28 Juni 2010 (umur 7 tahun) berada dalam penguasaan/pemeliharaan Penggugat;
  4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut (Septian Junior Suryawan

• 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
  3. Menetapkan penguasaan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Septian Junior Suryawan, laki-laki lahir di Banyuwangi tanggal 28 Juni 2010 (umur 7 tahun) berada dalam penguasaan/pemeliharaan Penggugat;
  4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak tersebut (Septian Junior Suryawan

• Menetapkan penguasaan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama ELVIRA ADIJAYA, umur : 8 tahun, lahir : Banyuwangi, 09 Agustus 2011 berada dalam penguasaan/pemeliharaan Penggugat;

  4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

  5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

  PUTUSANNomor 2274/Pdt.G/2019/PA.Bwix ary, esDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusandalam perkara gugatan Penguasaan Hak Asuh Anak antara:PENGGUGAT , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi dalam hal inimenguasakan kepada ENY SETIAWAN, SH.

  22 Lateng Banyuwangji, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2019, sebagaiPenggugatmelawanTERGUGAT , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasita,tempat tinggal Kabupaten Banyuwangi, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 15 April 2019telah mengajukan permohonan Penguasaan

  Hak Asuh Anak, yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi, dengan Nomor2274/Pdt.G/2019/PA.Bwi, tanggal 15 April 2019, dengan dalildalil padapokoknya sebagai berikut:1.

  Menetapkan penguasaan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugatdan Tergugat yang bernama bernama XXX, umur : 8 tahun, lahir :Banyuwangi, 09 Agustus 2011 berada dalam penguasaan/pemeliharaanPenggugat;4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;5.

• 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
  3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhammad Hasan bin Ahmad) terhadap Penggugat (Anis Alfianita, S.AP binti Fahrir);
  4. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama Fatih Mubaraq, lahir tanggal 27-04-2022 berada di bawah hadhanah(penguasaan/hak asuh) Penggugat;
  5. Memerintahkan

• DALAM EKSEPSI

  1. Menolak eksepsi Tergugat
  2. Menyatakan Pengadilan Agama Lewoleba berwenang mengadili perkara ini/ Nomor 22/Pdt.G/2020/PA.Lwb;

  DALAM POKOK PERKARA

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menetapkan hak penguasaan/hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Amira Putri Belinda lahir 27 Oktober 2009 dan Almira Syafira lahir 06 Juli 2012 jatuh kepada Penggugat dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk

  Menetapkan hak penguasaan/hak asuh kedua anak Penggugat danTergugat yang bernama Anak pertamalahir 27 Oktober 2009 dan Anakkedua lahir 06 Juli 2012 jatuh kepada Penggugat dengan tetap memberiakses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkah kedua anak Penggugat danTergugat yang bernama Anak pertamalahir 27 Oktober 2009 dan Anakkedua lahir 06 Juli 2012 kepada Penggugat;4.

• Menetapkan penguasaan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Helena Maulidiansyah, Perempuan lahir di Banyuwangi tanggal 12 Januari 2015 (umur 3 tahun) berada dalam penguasaan/pemeliharaan Penggugat;

  4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

  PUTUSANNomor 2743/Pdt.G/2018/PA.BwiaONS eae aeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkarapada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusandalam perkara gugatan Penguasaan Hak Asuh Anak antara:Banyuwangi, Selanjutnya disebut TERGUGAT, Umur 28 tahun, tempat lahirBanyuwangi tanggal lahir 01 Mei 1990 agama Islam,pendidikan SMK Pekerjaan Bengkel, Tempat kediamandi Kabupaten Banyuwangi, Selanjutnya disebutPenggugatmelawanTERGUGAT

  , Umur 25 tahun, tempat lahir Banyuwangi tanggal lahir 23 Mei1993 agama Islam, pendidikan SMA Pekerjaan TidakBekerja, Tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi,sekarang berada di Lapas Banyuwangi, Selanjutnyadisebut TergugatPengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 05 Juni 2018telah mengajukan permohonan Penguasaan Hak Asuh Anak

  Menetapkan penguasaan hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugatdan Tergugat yang bernama XXX, Perempuan lahir di Banyuwangi tanggal12 Januari 2015 (umur 3 tahun) berada dalam penguasaan/pemeliharaanPenggugat;4.

• MENGADILI

  1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
  3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Herman bin Asip) terhadap Penggugat (Arbayati binti Djumadel);
  4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang penguasaan / hak asuh anak (hadlanah) dan nafkah anak tidak dapat diterima

  PUTUSANNomor 80/Pdt.G/2021/PA.PnjDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusanperkara gugatan Kumulasi Cerai Gugat, Hak Penguasaan / Hak Asuh Anak(Hadlanah) dan Nafkah Anak antara:XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir muan, 01 Januari 1980, umur 41,agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat tinggal di XXX, Kab.

  Penajam Paser Utara,Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;.Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan pihak yang beperkara;Telah memeriksa alatalat bukti di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2021telah mengajukan gugatan Kumulasi Cerai Gugat, Hak Penguasaan / Hak AsuhHalaman 1 dari 30.

  Putusan Nomor 80/Padt.G/2021/PA.PnjMenimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Kumulasi CeraiGugat, Hak Penguasaan / Hak Asuh Anak (Hadlanah) dan Nafkah Anak, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan masingmasing sebagai berikut:Tentang PerceraianMenimbang, bahwa pokok permasalahan yang dijadikan alasanPenggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagai berikut :1.

• Menyatakan surat Peralihan Penguasaan Hak Atas Tanah yang di legalisasi oleh Nida Husna SH Notaris di Deli Serdang No.2733/L/2012 tanggal 27 Desember 2012, adalah sah dan berkekuatan hukum;5. Menyatakan tanah (objek sengketa), adalah telah menjadi milik Penggugat;6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya atau orang lain yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan baik dan bebas agunan kepada Penggugat;7.

  Deli Serdang SUMUT seluas +11.310 M2 sesuai dengan surat Peralihan Penguasaan Hak Atas Tanah yangdi legalisasi oleh Nida Husna SH Notaris di Deli Serdang No.2733/L/2012tanggal 27 Desember 2012 berkaitan dengan surat Penyerahan Hak denganCara Ganti Rugi tanggal 07 Juli 2007 berkaitan dengan surat Penyerahan HakDengan Cara Ganti Rugi tanggal 08 Mei 2002 berkaitan dengan suratKeterangan Tanah No.60132/B/XIV/3 tanggal 09 Juli 1974 berkaitan dengansurat yang dikeluarkan oleh Sekertariat Pemerintah Kab

  hak atastanah dengan ganti rugi, tertanggal 27 Desember 2012 dan berdasarkanketerangan saksi MARWAN dan WILMAN MARTUA, benar telah terjadiPengalihan Penguasaan Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi antaraTergugat dan Tergugat Il dengan Penggugat atas sebidang tanah yangterletak di Desa Sidodadi Pasar II Kecamatan Batang Kuis Kabupaten DeliSerdang Propinsi Sumatera Utara sebagaimana bukti P1 berupa SuratKeterangan Tanah Nomor: 60132/B/XiV/3 tertanggal 9 Juli 1974 yangdikeluarkan Bupati Deli Serdang;Bahwa

  , mengenai dasar dari Surat Tanah berupa Surat Keterangan Tanahsebagaimana bukti P1 tersebut telah dilakukan jual beli terhadap obejktanah perkara sebagaimana bukti P4, P5 berupa Surat Penyerahan Hakdengan Ganti Rugi;Bahwa berdasarkan Legalisasi dari Notaris Nida Husna, SH No2733/L/2012 tentang peralihan penguasaan hak atas tanah dengan gantirugi, tertanggal 27 Desember 2012, benar telah terjadi jual beli atas tanahyang terletak diDesa Sidodadi Pasar ll Kecamatan Batang Kuis KabupatenDeli Serdang

  Propinsi Sumatera Utara, dengan batasbatas sebagaiberikut: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Iran 150 M Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pasar Il dan Kliwon 60 M, 90 M Sebelah timur berbatas dengan tanah Kliwon dan Parit 61M,51M Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya 110MDan berdasarkan bukti P6 berupa Peralihan Penguasaan Hak Atas TanahDengan Ganti Rugi, telah dibayar dan diterima oleh Tergugat danTergugat Il sebesar Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)sebagaimana dikuatkan

  Menyatakan surat Peralihan Penguasaan Hak Atas Tanah yang di legalisasioleh Nida Husna SH Notaris di Deli Serdang No.2733/L/2012 tanggal 27Desember 2012, adalah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan tanah (objek sengketa), adalah telah menjadi milik Penggugat;Menghukum Tergugat dan Tergugat Il atau orang lain yang memperoleh hakdari padanya atau orang lain yang menguasai objek sengketa untukmenyerahkan objek sengketa dalam keadaan baik dan bebas agunan kepadaPenggugat;7.

• Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;MenyatakanPenggugatadalahpemilik yang sah atas 6 (enam) unit alat berat excavator berdasarkan surat serah terima pemilikan dan penguasaan hak;Menghukum Tergugat dan atau kepada siapapun yang dikuasakan kepadanya yang memperoleh hak dari Tergugat untuk mengembalikan 6 (enam) unit alat berat excavator kepada Penggugat dalam keadaan baik dan layak pakai tanpa

  tersebut bermula dari jenisusaha Penggugat berkembang maka Tergugat dan Turut Tergugat meminta untukikut bergabung dengan cara melakukan penambahan unit alat berat excavatorkepada Penggugat dengan cara penyertaan untuk pembelian beberapa unit alat beratexcavator Komatsu dengan dilakukan penyertaan antara Penggugat, Tergugat danTurut Tergugat untuk membeli beberapa unit alat berat excavator dimanapembeliannya dilakukan dengan cara leasing atas nama Penggugat; sebagaimanaserah terima pemilikan dan penguasaan

  hak atas alat berat tersebut;Menimbang,bahwaPenggugatmendalilkan Bahwa tanggal 18 Mei 1999Penggugat memulai usaha jenis rental alat berat excavator yang mana usaha rentalalat berat excavator milik pribadi yang dijalankan cukup berkembang, dikarenakanjenis usaha Penggugat berkembang maka Tergugat dan Turut Tergugat memintauntuk ikut bergabung dengan cara melakukan penambahan unit alat berat excavatorHalaman18dari28Putusan Nomor 143/Pdt.G/2016/PN Pbrkepada Penggugat dengan cara penyertaan untuk pembelian

  beberapa unit alat beratexcavator Komatsu dan dengan dilakukan penyertaan antara Penggugat, Tergugat danTurut Tergugat untuk membeli beberapa unit alat berat excavator dimanapembeliannya dilakukan dengan cara leasing atas nama Penggugat sebagaimanaserah terima pemilikan dan penguasaan hak atas alat berat dalam perkara a quo,dengan beberapa tahap sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, sehinggaterjadi kesepakatan secara lisan dalam pengelolahan unit tersebut, dilakukan olehPenggugat hingga

  hak, sedangkan 6 (enam)unit sekarang berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat dan atau kepadasiapapun yang dikuasakan kepadanya yang memperoleh hak dari Tergugat dihukumuntuk mengembalikan 6 (enam) unit alat berat excavator kepada Penggugat dalamkeadaan baik dan layak pakai tanpa halangan apapun juga, karenanya petitum ke 3dan ke 4 dapat dikabulkan;Menimbang, bahwadalam pengelolahan rental unit alat berat excavator tersebutdilakukan oleh Penggugat terhitung pada tanggal 18 Mei 1999 sampai

  MenyatakanPenggugatadalahpemilik yang sah atas 6 (enam) unit alat beratexcavator berdasarkan surat serah terima pemilikan dan penguasaan hak;. Menghukum Tergugat dan atau kepada siapapun yang dikuasakan kepadanyayang memperoleh hak dari Tergugat untuk mengembalikan 6 (enam) unit alatberat excavator kepada Penggugat dalam keadaan baik dan layak pakai tanpahalangan apapun juga;.

• Ukuran luas 3,5 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang terletak di Pengo Sentoonk RT. 01, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 02 Juli 2019, yang terdaftar pada kantor Pemerintahan Kampung Dinging dengan register Nomor : 64-07/09-04/593.2/114/SPPHATN/K-D/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, dan terdaftar dengan register kantor Pemerintahan Kecamatan Muara Lawa Nomor : 593.2/56/SPPHAT/Kec.ML/IV/2021 tanggal 07 April 2021, yang mana tanah tersebut

  Ukuran luas 3 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang terletak di Pengo Sentoonk RT. 01, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, tanggal 02 Juli 2019, terdaftar pada kantor Pemerintahan Kampung Dinging dengan register Nomor : 64-07/09-04/593.2/115/SPPHATN/K-D/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, dan terdaftar dengan register kantor Pemerintahan Kecamatan Muara Lawa Nomor : 593.2/58/SPPHAT/Kec.ML/IV/2021 tanggal 07 April 2021, yang mana tanah tersebut

  Ukuran luas 3,3 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang terletak di Sungai Mapai, RT. 01 Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat tanggal 02 Juli 2019, terdaftar pada kantor Pemerintahan Kampung Dinging dengan register Nomor : 64-07/09-04/593.2/116/SPPHATN/K-D/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, dan terdaftar dengan register kantor Pemerintahan Kecamatan Muara Lawa Nomor : 593.2/55/SPPHAT/Kec.ML/IV/2021 tanggal 07 April 2021, yang mana tanah tersebut

  Ukuran luas 5 Ha berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) yang terletak di Jalan Trans Kalimantan, KM. 14, RT. 01, Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat tanggal 3 September 2019, terdaftar pada kantor Pemerintahan Kampung Dinging dengan register Nomor : 64-07/09-04/593.2/89/SPPHATN/K-D/IX/2019 tanggal 3 September 2019, dan terdaftar dengan register kantor Pemerintahan Kecamatan Muara Lawa Nomor : 593.2/115/SPPHAT/Kec.ML/XII/2019 tanggal 09 Desember 2019

• Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Hak Atas Tanah Nomor 174/Leg/MH/VIII/2002 tanggal 29 Agustus 2022 atas nama Diani Kasmira dengan luas lebih kurang 40 M2 yang terletak di jl Klambir Lima GG Keluarga ling 1 Kecamatan Medan helvetia Kelurahan Tanjung Gusta Kota Medan yang dijaminkan kepada Penggugat

  Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa bukti kepemilikan kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Hak Atas Tanah Nomor 174/Leg/MH/VIII/2002 tanggal 29 Agustus 2022 atas nama Diani Kasmira dengan luas lebih kurang 40 M2 yang terletak di jl Klambir Lima GG Keluarga ling 1 Kecamatan Medan helvetia Kelurahan Tanjung Gusta Kota Medan tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut.

• Menyatakan hak penguasaan ( hak pemeliharaan dan pengasuhan ) anak penggugat dan tergugat yang masih dibawah umur masing masing bernama CHERWYN LYSANDER HENDRIK dan CHILWIN MACKENZIE HENDRIK , diberikan kepada penggugat .5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp. 321.000,- ( Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah )

  Menyatakan hak penguasaan ( hak pemeliharaan dan pengasuhan ) anakpenggugat dan tergugat yang masih dibawah umur masing masingbernama CHERWYN LYSANDER HENDRIK dan CHILWIN MACKENZIEHENDRIK , diberikan kepada penggugat .5.

• Tidak Diterima

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa penandatanganan berkas permohonan pembuatan sertipikat yang dimohonkan para Penggugat yaitu:
   1. Surat keterangan tanah bekas milik adat
   2. Surat keterangan hak milik adat
   3. Surat pernyataan penguasaan fisik dan kesaksian kepemilikan tanah
   4. Data tentang pemilikan dan penguasaan

      hak atas tanah

   5. Berita acara pemeriksaan lapangan
   6. Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas
   7. Surat pernyataan bersama
   8. Surat pernyataan dan pemasangan dan penetapan tanda batas
   9. Surat pernyataan beda luas
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.11.633.000 (Sebelas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;

OBJEK SENGKETABahwa yang menjadi objek sengketa adalah sikap diam Tergugat yangtidak melakukan tindakan pemerintahan atas penandatanganan berkaspermohonan pembuatan sertipikat yang terdiri dari:Surat keterangan tanah bekas milik adatSurat keterangan hak milik adatSurat pernyataan penguasaan fisik dan kesaksian kepemilikan tanahData tentang pemilikan dan penguasaan hak atas tanahBerita acara pemeriksaan lapanganRisalah penelitian data yuridis dan penetapan batas7s Oo fs BMSurat pernyataan bersamaHalaman

Mewajibkan tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan berupapenandatanganan permohonan pembuatan sertipikat yaitu:2.1 Surat keterangan tanah bekas milik adat;2.2 Surat keterangan hak milik adat;2.3 Surat pernyataan penguasaan fisik dan kesaksian kepemilikan tanah;2.4Data tentang pemilikan dan penguasaan hak atas tanah;2.5 Berita acara pemeriksaan lapangan;2.6 Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas;2.7 Surat pernyataan bersama;2.8 Surat pernyataan dan pemasangan dan penetapan tanda

hak atas tanahRisalah ppenelitian data yuridis dan penetapan batasSurat pernyataan bersamaSurat pernyataan dan pemasangan dan penetapan tanda batascmon eer PP FPSurat pernyataan beda luasAdalah bukan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negarasebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51Halaman 21 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 31/G/TF/2021/PTUN.BDGTahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Surat keterangan tanah bekas milik adatSurat keterangan hak milik adatSurat pernyataan penguasaan fisik dan kesaksian kepemilikan tanahData tentang pemilikan dan penguasaan hak atas tanahBerita acara pemeriksaan lapanganRisalah penelitian data yuridis dan penetapan batasSurat pernyataan bersamaSurat pernyataan dan pemasangan dan penetapan tanda bataspo PN a Ss & &Surat pernyataan beda luasHalaman 47 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 31/G/TF/2021/PTUN.BDGMenimbang, bahwa permohonan yang diajukan tersebut

Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan berupapenandatanganan berkas permohonan pembuatan sertipikat yangdimohonkan para Penggugat yaitu:2.1 Surat keterangan tanah bekas milik adat;2.2 Surat keterangan hak milik adat;2.3 Surat pernyataan penguasaan fisik dan kesaksian kepemilikan tanah;2.4 Data tentang pemilikan dan penguasaan hak atas tanah;Halaman 54 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 31/G/TF/2021/PTUN.BDG2.5 Berita acara pemeriksaan lapangan;2.6 Risalah penelitian data yuridis dan

• Tidak Diterima

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa penandatanganan berkas permohonan pembuatan sertipikat yang dimohonkan para Penggugat yaitu:
   1. Surat keterangan tanah bekas milik adat
   2. Surat keterangan hak milik adat
   3. Surat pernyataan penguasaan fisik dan kesaksian kepemilikan tanah
   4. Data tentang pemilikan dan penguasaan

      hak atas tanah

   5. Berita acara pemeriksaan lapangan
   6. Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas
   7. Surat pernyataan bersama
   8. Surat pernyataan dan pemasangan dan penetapan tanda batas
   9. Surat pernyataan beda luas
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.11.633.000 (Sebelas Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) ;

OBJEK SENGKETABahwa yang menjadi objek sengketa adalah sikap diam Tergugat yangtidak melakukan tindakan pemerintahan atas penandatanganan berkaspermohonan pembuatan sertipikat yang terdiri dari:Surat keterangan tanah bekas milik adatSurat keterangan hak milik adatSurat pernyataan penguasaan fisik dan kesaksian kepemilikan tanahData tentang pemilikan dan penguasaan hak atas tanahBerita acara pemeriksaan lapanganRisalah penelitian data yuridis dan penetapan batas7s Oo fs BMSurat pernyataan bersamaHalaman

Mewajibkan tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan berupapenandatanganan permohonan pembuatan sertipikat yaitu:2.1 Surat keterangan tanah bekas milik adat;2.2 Surat keterangan hak milik adat;2.3 Surat pernyataan penguasaan fisik dan kesaksian kepemilikan tanah;2.4Data tentang pemilikan dan penguasaan hak atas tanah;2.5 Berita acara pemeriksaan lapangan;2.6 Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas;2.7 Surat pernyataan bersama;2.8 Surat pernyataan dan pemasangan dan penetapan tanda

hak atas tanahRisalah ppenelitian data yuridis dan penetapan batasSurat pernyataan bersamaSurat pernyataan dan pemasangan dan penetapan tanda batascmon eer PP FPSurat pernyataan beda luasAdalah bukan objek sengketa berupa keputusan tata usaha negarasebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51Halaman 21 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 31/G/TF/2021/PTUN.BDGTahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Surat keterangan tanah bekas milik adatSurat keterangan hak milik adatSurat pernyataan penguasaan fisik dan kesaksian kepemilikan tanahData tentang pemilikan dan penguasaan hak atas tanahBerita acara pemeriksaan lapanganRisalah penelitian data yuridis dan penetapan batasSurat pernyataan bersamaSurat pernyataan dan pemasangan dan penetapan tanda bataspo PN a Ss & &Surat pernyataan beda luasHalaman 47 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 31/G/TF/2021/PTUN.BDGMenimbang, bahwa permohonan yang diajukan tersebut

Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan berupapenandatanganan berkas permohonan pembuatan sertipikat yangdimohonkan para Penggugat yaitu:2.1 Surat keterangan tanah bekas milik adat;2.2 Surat keterangan hak milik adat;2.3 Surat pernyataan penguasaan fisik dan kesaksian kepemilikan tanah;2.4 Data tentang pemilikan dan penguasaan hak atas tanah;Halaman 54 dari 56 Putusan Perkara Nomor: 31/G/TF/2021/PTUN.BDG2.5 Berita acara pemeriksaan lapangan;2.6 Risalah penelitian data yuridis dan