Ditemukan 196 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : berwenang benderang benkinang bentengang benwenang bekvenang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 23-06-2015 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 16-05-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 385/PDT.G/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Juni 2016 — TIM LIKUIDASI PT. BANK DAGANG BALI (DALAM LIKUIDASI) Lawan 1.NYONYA NI KETUT SRI ADNYANI selaku Direktris PT. PURI BUNGA BEACH HOTEL 2.PT. SPECTRUM DUTA INVESTMENT dh PT. PURI BANGSA BEACH HOTEL 3.PT. SENTRAL ELEKTRIK 4.I GUSTI MADE OKA 5.NOTARIS ASLINA PERANGIN ANGIN, SH 6.KANTOR BADAN PERTANAHAN
129 — 89
  • Jkt Sel,(1)Sebelum pembuatan akta mengenai perbuatan hukum alam pembuatan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)PPAT tidak diperbolehkan memuat katakata"sesuai atau menurutketerangan para pihak kecuali didukung oleh data formil.(3)PPA T benvenang menolak pembuatan akta, yang tidak didasaridata formil.(4) PPAT tidak diperbolehkan membuai akta sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g. atas sebagian bidang tanah yang sucah terdaftar atau tanah milik adat, sebelumdiukur oleh Kantor
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus
Register : 22-04-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tjk
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat:
HENGKI MARTABAYA, SE
Tergugat:
PT. MANDIRI TUNAS FINANCE CABANG LAMPUNG SATU
151 — 39
  • Dalam melakukan penangguhan upah, Tergugatmengacu pada ketentuan Peraturan Perusahaan sebagaimana mana diaturpada Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :(2) "Skorsing dilaksanakan sampai adanya penetapan PHK dari LembagaPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan selama skorsingupah akan ditangguhkan/ ditahan sampai adanya putusan dariLembaga yang benvenang"Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalil Penggugat tidak dapatmembuktikan bahwa keadaan keuangan Tergugat yang memburuk, dimanaHalaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-11-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 857 K/Pdt/2010
Tanggal 11 Nopember 2010 — TIMOTIUS KAMBU ; PT FREEPORT INDONESIA
127 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 857 K/Pdt/2010Ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP Subsider Pasal 263 ayat(1) KUHP) ;14)Bahwa relaas panggilan tertanggal 22 Oktober 2007 No. 57/Pdt.Plw/2007/PN.Jpr yang dijadikan landasan pemeriksaan olehPengadilan Negeri Jayapura dalam memeriksa perkara perlawanan terhadap eksekusi PHI yang diajukan oleh TermohonKasasi, dapat dipandang sebagai suatu pelaksanaan panggilanyang dilaksanakan oleh orang yang tidak benvenang dan harusdibatalkan, dan dibatalkan pulalah Berita Acara dan Putusan yangtelah
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 27-10-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 1 Maret 2018 — Penuntut Umum:
1.ANDI MUJAHIDAH AMAL, SH
2.YUSRIANA AKIB, SH., MH.
Terdakwa:
HAERUDDIN BIN LABBANG DAENG LILI
75 — 27
  • dana tersebut sejak dana cair serta saksi melakukanpengawasan apakah dana tersebut dikelolah sesuai permohonannyayakni sebagai koperasi simpan pinjam;Bahwa sepengetahuan saksi terhadap koperasi Sejati Makmur terdapatanggota namun dana tidak kembali serta dana dlinfestasikan dalam bentukpembelian aset berupa ruko dan tanah ;Bahwa saksi pernah memanggil terdakwa Haeruddin untuk melakukanklarifikasi atas pengalihan fungsi dana bantuan tersebut, namun terdakwatidak memenuhi panggilan saksi;Bahwa yang benvenang
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 05-07-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PT JAYAPURA Nomor 14/PID.SUS-TPK/2021/PT JAP
Tanggal 2 Agustus 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : DECYANA CAPRINA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MARTHA HEIPON
172 — 138
  • sesuai dengan YurisprudensiN.17/1971/Pid.S/PN.KNG, tanggal 7 April 1971, yang berbunyi : "Tidakterpenuhinya salah satu utisur yang didakivakan atan dituduhkan nwngakibatkantidak terbuktinya twitntan a tan dakwaan selundinya dan terdakiva barnsdibebaska)i dari segala tuntutan dan dakwaan", berdasarkan pasal 51 ayat (1)KUHPidana menyebutkan " tidaklah dapat dipidana/dihukum barang siapanielaknkan siiatu perbuatan untnik nielaksanakan suatu perintah jabatan yangtelah diberikan oleh suatu kekuasaan yang benvenang
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 07-10-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 573/Pdt.G/2013/PN Mdn.
Tanggal 22 April 2014 — Nyonya Telor Dami, dkk LAWAN Kurnia Kartadinata, dkk
117 — 18
  • puluh delapan) posita Gugatan @ que yang menyatakan dahwepenanjian pemakaian dan penyewaan Safety Box telah berakhir, dan olehKarena itu, pantasiah Turut Tergugat JT selaku pemilik Safety Box,membataikan ak sewa pakal penyimpanan Safety Box tersebut, danmenyerahkan seluruh ist Savety Box yaitu suratsurat yang ada didalannyakepada Penggugat I selaku yang berhak,Berdasarkan Ketentuan Sewa Safe Deposit Box yang merupakan lampiranyang tidak terpisahkan dari Formulir Penyewaan Safe Deposit Box bahwayang benvenang
Pengadilan PN MANADO Perdata
Register : 21-05-2013 — Putus : 03-02-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN MANADO Nomor 192/PDT.G/2013/PN.Mdo
Tanggal 3 Februari 2014 — - JOHN HAMENDA melawan PT. BANK DANAMON INDONESIA (PERSERO) Tbk di Jakarta, Dkk
104 — 46
  • REKONPENSI Menghukum Penggugat dalam Konpensi dan Tergugat dalamRekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalampemeriksaan perkara ini.Atau apabila majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan seadiladilnya (exaequo et bono)Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan Replikbegitu juga Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill tidak mengajukan Duplik ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan putusan selayang amarnya sebagai berikut: Menyatakan Pengadilan Negeri Manado benvenang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-01-2011 — Putus : 04-05-2011 — Upload : 04-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 67 /PID.B / 2011 / PN. JKT. SEL.
Tanggal 4 Mei 2011 —
53 — 33
  • Matahari 1 Blok 1/4 No.5 Rt.09 Rw.10 Malaka Sari Duren Sawit Jakarta Timur danGedung Granadi Lantai 9 Rasuna Said Jakarta Selatan atau setidaktidaknya di suatutempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri JakartaSelatan berdasarkan pasal 84 ayat (4) KUHAP dimana Pengadilan Negeri JakartaSelatan benvenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-09-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 814 K/Pdt/2015
Tanggal 3 September 2015 — HELENA SETIADI, DK VS YAYASAN ANDANA WARIH
85 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan terjadinya sengketa Tata Usaha Negara dimaksud,sebagaimana dalam uraian diatas, maka Pengadilan Negeri Klas IABandung tldak benvenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini(kompetensi absolut), karena perkara ini merupakan kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara Bandung oleh karena itu gugatanPenggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklart);2. Gugatan Error In Persona:2.1.
Pengadilan PN BENGKALIS Perdata
Register : 26-09-2017 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN BENGKALIS Nomor 41/Pdt.G/2017/PN Bls
Tanggal 13 September 2018 — Penggugat:
1.TOTOK RUDIANTO
2.EDI SUCITRA
Tergugat:
1.DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI dan INFORMATIKA
2.INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS
3.BADAN PENGAWAS KEUANGAN dan PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI RIAU
4.PT. ASURANSI PAROLAMAS
139 — 60
  • Pengadilan Negeri Bengkalis Tidak Benvenang Mengadili (KompetensiAbsolut).1.1 Bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis tidak berwenang memeriksa,memutuskan dan menyelesaikan perkara a quo dan yang berwenangmengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;1.2 Bahwa berdasarkan gugatan diajukan Penggugat danPenggugat II yang menjadi objek sengketa perkara a quo adalahlaporan hasil audit tujuan tertentu atas lanjutan pembangunandermaga penyeberangan air putih pada Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 16-02-2017 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 99/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 20 April 2017 — JENNY VA FITRIA >< PT.BANK PERMATA TBK CS
656 — 536
  • PendapatPenggugat, bahwa karena diktum putusan yang terdahulu berbunyiPengadilan tidak benvenang untuk memutuskan perkara ini, maka perkaramasih dapat diperiksa kembali tidak dibenarkan.'B.
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 09-08-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 129/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 8 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat II : Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang Diwakili Oleh : Iin Baria, SE
Terbanding/Penggugat II : HABEL MANOE
Terbanding/Penggugat I : BETJI MANOE
Terbanding/Turut Tergugat : Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kupang
Turut Terbanding/Tergugat I : Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT
69 — 38
  • Bahwa dalam ketentuan pasal23huruf a,angka 1PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997 menyatakan,penetapan pemberian hak dari pejabat yang benvenang memberikanhak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabilapemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hakpengelolaan;.
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 20-10-2016 — Putus : 15-11-2016 — Upload : 03-05-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PT PTK
Tanggal 15 Nopember 2016 — Pembanding/Terdakwa : H. M. AMIN ANDIKA
Terbanding/Penuntut Umum : JULI ANTORO HUTAPEA, SH
117 — 63
  • Pejabat yang benvenang menguji dan Hal 16 dari 67 halaman putusan No 11/PID.SUSTPK/2016/PT PTK menandatangani SPM.6. Reno Subhani, SE. Bendahara penerimaan.7. Syarif Zulkifli, ST. SE. Bendahara pengeluaran.8. Yenni Oktaviani, SE. Bendahara pengeluaran pembantu kegiatanPNBP.9. Syarifah Suryani, A.Md. Bendahara pengeluaran pembantu kegiatandan usaha PT.10. Marlinda Bendahara pengeluaran pembantuadministrasi umum.
Pengadilan PN Oelamasi Perdata Tanah
Putus : 06-05-2019 — Upload : 04-12-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Olm
Tanggal 6 Mei 2019 — Betji Manoe, Dk lawan Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT, dkk
177 — 82
  • Bahwa obyek kegiatan pendaftaran tanah, berdasarkan ketentuanPasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997tentangtanah, adalah meliputi bidangbidang tanah yang dipunyaidengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hakpakai serta tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atasrumah susun, hak tanggungan dan tanah Negara.Bahwa dalam ketentuan pasal 23 huruf a, angka 1 PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997 menyatakan, penetapanpemberian hak dari pejabat yang benvenang memberikan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 19-03-2018 — Putus : 09-05-2018 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 27/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 9 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : PT Bank CIMB Niaga Tbk
Terbanding/Tergugat I : AHLI WARIS ALM. JOHAN KAIRUPAN
Terbanding/Tergugat II : PT SLJ GLOBAL, TBK dahulu PT. SUMALINDO LESTARI JAYA, TBK
Terbanding/Tergugat III : Cq KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA SAMARINDA
54 — 31
  • Bukuan seluas 83.602 M2BUKAN merupakan milik TERLAWAN, sehingga Penetapan Eksekusi danPerintah Pengosongan atas bidang tanah seluas + 49332 M2 harusdibatalkan dan dinyatakan tidak dapat dilaksanakan (non eksekutable),berdasarkan fakta (fakta), bukti (bukti), peristiwa (peristiwa) dan alasan(alasan) hukum sebagai berikut :7.1.Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Peninjauan Lapangan KantorKotamadya Samarinda pada tanggal 28 dan 29 April 1999 yangdihadiri oleh pejabatpejabat yang benvenang dari TURUTTERLAWAN
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Khusus
Register : 15-08-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Bnr
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
1.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
2.YUNIATI, SH.
3.FAUZAN EKA PRASETIA,SH
Terdakwa:
KUSNEDY BIN MARJONO
194 — 33
  • Komisaris, Direksi, atau pegawaibankMenimbang, bahwa di dalam Undangundang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan DewanKomisaris adalah Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugasmelakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengananggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi;Menimbang, bahwa di dalam Undangundang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Direksiadalah Organ Perseroan yang benvenang