Ditemukan 218 data
199 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
AbdulGafar, S.Sos, MH, Rp50.000.000,00.6). 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor AdministarsiPelabuhan Samarinda Nomor KU.117/1/2/AD.SMD2008, tanggal23 Januari 2008, tentang Pembentukan Tim Peneliti Dan PerumusTarif OPP/OPT Pelabuhan Samarinda tahun 2008.7) (satu) lembar Rekap pemakaian BBM Speed Komura PelabuhanSamarinda (Kapal Gundul), per Desember 2011.8). 3 (tiga) lembar Risalah Rapat pada hari Senin tanggal 12September 2011, Tempat: Rupat Samudera Dit Lantas danAngkutan Laut Ditjen Hubla
97 — 114
yang dimaksud dengan perusahaan, badan,korporasi yang bergerak dibidang penyedia jasa tenaga kerjaABK adalah usaha keagenan awak kapal (ship manningagency) adalah jasa usaha keagenan awak kapal yang berbentukbadan hukum yang bergerak dibidang rekrutmen danpenempatan awak kapal diatas kapal sesuai kualifikasi.e Bahwa Bina Jasa Mina (BJM) tidak memenuhi syarat sebagaiperusahaan yang bergerak dibidang usaha keagenan awak kapalapabila tidak memiliki tenaga ahli kepelautan dan ijin usahadari Dirjen Hubla
130 — 77
yang dimaksud dengan perusahaan, badan,korporasi yang bergerak dibidang penyedia jasa tenaga kerjaABK adalah usaha keagenan awak kapal (ship manningagency) adalah jasa usaha keagenan awak kapal yang berbentukbadan hukum yang bergerak dibidang rekrutmen danpenempatan awak kapal diatas kapal sesuai kualifikasi.e Bahwa Bina Jasa Mina (BJM) tidak memenuhi syarat sebagaiperusahaan yang bergerak di bidang usaha keagenan awakkapal apabila tidak memiliki tenaga ahli kepelautan dan ijinusaha dari Dirjen Hubla
260 — 164
Pengumpulan Barang Bukti ;Bahwaselama proses penyeldikan Tim Penyeldik telahmengumpukan barang bukti dari pihakpihak yang terkait denganpelaksanaan pekerjaan pembangunan dermaga di BakalangKabupaten Flores Tmur berupa foto copy dokumendokumenterkait sebagaimana dalam tanda terma dokumen yaitu :1.1 (Satu) jiid Dokumen Bansos Dermaga/Jetty (Proposal)Kabupaten Flores Timur tahun 2014 NomorHubkominfo. 552/464.a/hubla/2013 tanggal 09November 2013;2 (dua) Lembar foto copy rekapitulasi Hasil Klarifikasidan
159 — 119
Menetapkan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal Pengajuan Bantuan Sosil Pembangunan Dermaga Program Pengembangan Infrastruktur Transportasi Laut, Kementerian PDT di Pamakayo T.A 2014 Nomor : Hubkominfo.522/646.a/hubla/2013, tanggal 9 November 2013.2. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya T.A 2014 Pembangunan Dermaga Penumpang di Desa Pamakayo.3. 1 (satu) bundel fotokopi DIPA Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor. 067.01.1.439602
Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,(Lima puluh juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal Pengajuan BantuanSosil Pembangunan Dermaga Program Pengembangan InfrastrukturTransportasi Laut, Kementerian PDT di Pamakayo T.A 2014 Nomor :Hubkominfo.522/646.a/hubla/2013, tanggal 9 November 2013.2. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Rekapitulasi RencanaAnggaran Biaya T.A 2014 Pembangunan Dermaga
61/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGsurat perintah/penetapan yang sah, maka seluruh masa penahanan Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, dan permintaan dariPenuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, maka terhadap barang bukti dibawah ini :1.1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal Pengajuan BantuanSosil Pembangunan Dermaga Program Pengembangan InfrastrukturTransportasi Laut, Kementerian PDT di Pamakayo T.A 2014 Nomor :Hubkominfo.522/646.a/hubla
dijatuhkan ;Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Menetapkan uang tunai sejumlan Rp. 6.399.186.183,72 (enam miliar tigaratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh enam ribu seratusdelapan puluh tiga tujuh puluh dua sen dirampas untuk Negara.Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) eksemplar fotokopi dokumen Proposal Pengajuan BantuanSosil Pembangunan Dermaga Program Pengembangan InfrastrukturTransportasi Laut, Kementerian PDT di Pamakayo T.A 2014 Nomor :Hubkominfo.522/646.a/hubla
1.WAHYU OKTAVIANDI, SH
2.SAMUEL PANGARIBUAN,SH
Terdakwa:
MOHD SHARIF Bin SHAFII
123 — 129
Untukpenerbitan Surat Laut Sementara pemilik membuat permohonan dengandilampiri Surat Ukur Internasional (1969) Sementara, Bukti kepemilikanberupa Bill of sale yang dilegalisasi notaris, Protocol of Delivery andacceptance, Builder certificate, Identitas Pemilik berupa aktapendirian/anggaran dasar perusahaan, Gambar Rencana Umum,Fotocopy sertifikat dari negara bendera asal kapal, deletioncertificate/letter of under taking dan Surat petunjuk Pelaksanaanpenggantian bendera dari Dirjen Hubla; Bahwa PT
154 — 77
Membantu perizinan di Mangkasa untuk melakukan unloading materialdan equipments, kemudian membantu mengurus perizinan yang diurus diDirjen Perhubungan Laut untuk Izin Terminal Khusus Mangkasa PointJetty, dimana izin tersebut selesai diterbitkan oleh Dirjen Hubla padatanggal 27 Agustus 2014Bahwa TERGUGAT dR telah berjanji dan telah tertuang dalam PerjanjianKerjasama Subkontraktor No. 001/SSACBBP/JKT/SPK/2013, tertanggal 17Oktober 2013, yaitu:Pasal IV tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak memuat tentang
411 — 101
Tanto Intim Line;Bahwa, sebagai Nahkoda Kapal saksi mempunyai ijasah atau kecakapan berupaANT I yang diterbitkan oleh Ditjen Hubla Jakarta dan berkaitan denganmekanisme atau tata cara perekrutan Nahkoda maupun ABK selanjutnya32dibuatkan kontrak kerja antara Nahkoda atau ABK dengan PT.
57 — 20
PelabuhanKlas I Ambon ialah mengurus proses pendaftaran Kapal pada KSOPAmbon.Bahwa benar terkait prosedur pendaftaran kapal mengacu pada PeraturanMenteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2013 tentang Pendaftaran Kapal.Bahwa prosedur pendaftaran Kapal didahului adanya permohonan yangdiajukan oleh Owner, kemudian dengan dilampirkan harus dilaksanakan49pengukuran kapal oleh kami dari pihak Kantor KSOP klas I Ambon,kemudian harus dipenuhi pemberkasan yang terdiri dari :Gambar Kapal yang disahkan oleh Dirjen Hubla
RUSLI USMAN, S,H,
Terdakwa:
H. JUNIANSYAH, SE Als JUNI Bin H. ABD. TALIB
148 — 44
;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesiaNomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara PenyetoranPenerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan, Pegawalyang di berikan tugaS menerima, menyimpan, menyetorkan,menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatannegara adalah Bendahara Penerimaan;Bahwa sesuai dengan Perdirjen Hubla Nomor HK 103/2/14/DJPL16pengguna jasa dan/ atau yang di kuasakan oleh pengguna jasa,melakukan penyetoran PNBP langsung ke Kas Negara menggunakankode
Hari.e kapal Pelayaran Rakyat / Perintis : Rp.25, per GT per 15 Hari;Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.06 Tahun 2009 tentangJenis dan Tarif atas Jenis PNBP pada Kementerian Perhubungan,besaran tarif Jasa tambat dengan tipe tambatan dermaga untuk kapalyang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum adalah sebagai berikut :a) Kapal angkutan Laut dalam Negeri =: Rp.30, per GT per Etmal (24Jam).b) kapal Pelayaran Rakyat / Perintis : Rp.15, per GT per Etmal (24Jam);Bahwa sesuai dengan Perdirjen Hubla
74 — 37
Bahwa tupoksi dari Seksi Pelayanan Jasa dan Tarif Pelabuhan PadaSubdit Bimbingan Pelayanan Jasa dan Usaha Pelabuhan DirektoratKepelabuhanan Ditjen Hubla, sesuai dengan Peraturan MenteriPerhubungan Nomor : PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Perhubungan mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberianbimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan kemampuan
PT. TRANS KALTIM SEJATI diwakili oleh RIAN STEFANUS PANDEY
Tergugat:
KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II SAMARINDA
Intervensi:
1.PT. HJS INDO INVEST diwakili oleh JANG CHIWHOANG
1.PT. KEDAP SAYAAQ diwakili oleh Ir. PUDYO PRAMUDYANTO
444 — 419
HJS Indo Invest;Bahwa kalau membaca pasal terkait pemasangan akta hipotik syahbandaradalah jabatan tertinggi dipelabuhan itu otoritasnya, dalam sistem administrasinegara ini ada otoritasotoritas tertinggi dengan otoritas tertinggi dimana ituberbeda ini hanya dipelabuhan masih ada dirjen hubla, dalam sistem kelautan,perkapalan dan pelayaran tentunya bukan hanya menerbitkan Keputusan TataUsaha Negara saja tapi ada kewenangan pengawasan bagaimana jika otoritastertinggi dipelabuhan melakukan kesalahan
115 — 38
PelabuhanKlas I Ambon ialah mengurus proses pendaftaran Kapal pada KSOPAmbon ;Bahwa benar terkait prosedur pendaftaran kapal mengacu pada PeraturanMenteri Perhubungan Nomor 13 tahun 2013 tentang Pendaftaran Kapal ;Bahwa prosedur pendaftaran Kapal didahului adanya permohonan yangdiajukan oleh Owner, kemudian dengan dilampirkan harus dilaksanakanpengukuran kapal oleh kami dari pihak Kantor KSOP klas I Ambon,kemudian harus dipenuhi pemberkasan yang terdiri dari :Gambar Kapal yang disahkan oleh Dirjen Hubla
RACHDITYO PANDU W, SH
Terdakwa:
FENDRA WIJAYANTIKA
198 — 0
Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 210/Pen.Pid.Sus/TPK/XI/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 29 November 2021 Disita dari Tersangka FENDRA WIJAYANTIKA, Tanggal 10 November 2021:
- BB Nomor 1 berupa 1 (satu lembar) foto copy surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor : KP.12/19/29/1-05 tanggal 31 maret 2005 tentang pengangkatan calon pegawai sipil DIRJEN HUBLA atas nama FENDRA WIJAYANTIKA;
- 1 (satu lembar) foto copy surat
keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor : UK.19/65/14-DJPL.06 tanggal 29 maret 2006 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil DIRJEN HUBLA atas nama FENDRA WIJAYANTIKA;
- 1 (satu lembar) foto copy surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor : UK.19/178/14/DJPL.09 tanggal14 april 2009 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama FENDRA WIJAYANTIKA;
- BB Nomor 4 berupa 1 (satu lembar) foto copy surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan
1.MAIDARLIS, SH.
2.NUGRAHA, SH
3.Anneke Setiyawati, SH
Terdakwa:
MUHAMAD HARUN LET LET
151 — 61
Pelaut Indonesia (KPI) yang berkantor di JI Cikini Raya 58 AA/BBJakarta Pusat dan berakhir tahun berapanya saksi tidak ingat; bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena samasama PNS diDITJENHUBLA dan samasama menjadi pengurus di Kesatuan PelautIndonesia (KPI) yang beralamat JI Cikini Raya 58 AA/BB Jakarta Pusat,saksi juga kenal dengan Faisal Harun Let Let dan Betty Harun karenamereka adalah anak dan istri dari terdakwa; bahwa saksi kenal dengan saksi Yos Milano, Daulat Sidabutar samasamaPNS di DITJEN HUBLA
RUMONDANG MANURUNG,SH
Terdakwa:
MEHDI MONGHASEMJAHROMI
298 — 231
., M.Mar dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut Bahwa Ahli membenarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Ahlipada tingkat penyidikan; Bahwa KeAhlian Ahli adalah di bidang Perkapalan; Bahwa Saksi bertugas di Kementerian Perhubungan RepublikIndonesia menjabat sebagai Kasubdit Keselamatan Kapal di DirektoratPerkapalan dan Kepelautan Ditjen Hubla Kemenhub Republik Indonesia; Bahwa kapal asing adalah kapal yang didaftarkan di Negara selainIndonesia.
ZULKHAIDIR, SH
Terdakwa:
SYARIFUDDIN Alias UDIN Bin RASIDI
107 — 29
KU. 404/2/11/DJPL15tentang Tata Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan danPelaporan PNBP yang Berlaku pada Ditjen Hubungan Laut.Halaman 80 dari 133 Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/201 7/PN.Ptk@ Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarifatas jenis PNBP yang berlaku di Kemenhub; Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2016 tentangPetunjuk Pelaksanaan Jenis dan tariff atas jenis PNBP yang berlakupada Ditjen Hubungan LautM Peraturan Dirjen Hubla No.
98 — 47
:Bahwa saksi membenarkan BAP nomor 15 yang menerangkan ...Seingatsaya pada saat rapat tanggal 4 Oktober 2011 tersebut sebelum dilakukanrapat para peserta rapat termasuk saya, Pak BUDI RACHMAT selaku GMDivisi Gedung PT Hk, Pak DJOKO PRAMONO selaku Kepala PusatPengembabangan SDM Hubla, Pak SUGIARTO selaku PPK, Pak AGUSBUDI HARTONO selaku Ketua Tim Teknis, Pak SIDRATUL MUNTAHAselaku perwakilan BP2IP Sorong melakukan pengecekan perkembangankemajuan pekerjaan bangunan, diantaranya yang saya ingat pengecekantersebut
Ita Wahyuning Lestari, SH.
Terdakwa:
ZHANG DEYI Anak dari ZHANG ZHENQING
1258 — 443
JUMIKAN ;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 10.30 witapipa di Lawelawe baru ditutup ;Bahwa minyak tumpah sampai ada kebakaran sekitar 11 jam ;Bahwa pipa dihampar di atas dasar laut sekitar 14 meter ;Bahwa pembangunan pipa di bawah laut tahun 1998 sesuai denganketentuan yang ditetapkan oleh Kementrian Perhubungan Laut (Hubla)dan SKK Migas;Bahwa sepengetahuan saksi untuk aturan baru pemasangan pipa dibawah laut bila lebih dari 13 meter pipa ditanam di bawah dasar lautdan bila kurang
68 — 56
Putusan Nomor 1040/Pid.B/2015/PN.Jkt.SelBahwa Saksi hanya sebagai pembantu di DMI (Dewan Masjid Indonesia) danBapak Daud Poli Raja sebagai pengurus DMI (Dewan Masjid Indonesia) yangada di Departemen HUBLA, yang meminta Saksi untuk membantu, kemudianpak RUDI mengikuti yang meng iyakan;Bahwa Saksi tidak menerima gaji, Saksi hanya mendapatkan uang penggantitransport saja;Bahwa Terdakwa pernah datang ke tempat Saksi, waktu itu akan melihatkegiatankegiatan Saksi, dan waktu itu Saksi sedang sibuk membuat