Penggugat:
PT KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA Di Wakili DADAN GARMANA ST MT
Tergugat:
POKJA V TAHUN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Pembuatan Paket dan Pendaftaran : No. 4 Pokja ULP menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkanhari kalender dengan alokasi waktu mengacu pada ketetapan waktuyang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentangPengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan perubahanya.

Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskanpenetapan pemenang oleh ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ.

, selanjutnyaTim Pokja V menetapkan bahwa PT.

Pelaksanaan Pemilihan huruf a angka (4)dan (5) yang berbuny/i :Huruf a (4) Pokja ULP menyusun' jadwal' pelaksanaan pemilihanberdasarkan hari kalender dengan alokasi waktu mengacu padaketetapan waktu yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdan Perubahannya ; Huruf a (5) Pokja ULP menyusun jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 4)dengan memperhatikan Jam kerja dan hari kerja untuk tahapan :a) Pemberian Penjelasan ;b) Batas akhir pemasukan penawaran

ULP denganketentuan : a.

UM.01.03/SNVT PJPA-Sul II/K-PABPAT/210 tanggal 15 Januari 2015;23)1 (satu) eksemplar Fotocopy SK Kepala SNVT Tertentu PJPA Balai Wilayah Sungai Sulawesi II No. 08/KPTS/SNVT PJPA-Sul.II/2015 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak pada SNVT PJPA Sulawesi II TA. 2015;24)1 (satu) eksemplar Fotocopy SK Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi II No. 84/KPTS/BWS-Sul.II/2014 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) ULP Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi di Lingkungan

Balai Wilayah Sungai Sulawesi II TA. 2015;25)1 (satu) eksemplar Fotocopy SK Kepala ULP Pengadaan Gorontalo No. 04/KPTS/ULP-Gtlo/2015 tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) ULP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di SNVT PJPA Sulawesi II TA. 2015;26)1 (satu) eksemplar Fotocopy SK Menteri PU No. 187/KPTS/M/2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharan dan Pejabat Perbendaharaan Satker di Lingkungan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat;27)1 (satu) eksemplar Fotocopy SK Menteri PU No. 350/

(ULP)Kepala ULP : FALIANSYAH,ST, M.Dev.Plg (Saksi sendiri)Sekretaris ULP : ARSINMOKOAGOW Kelompok Kerja (Pokja) ULPKetua : YOHANNES SIAHAYA, MESekretaris : MOH.

/PN Gto Kelompok Kerja (Pokja) ULP :Ketua > YOHANNES SIAHAYA, MESekretaris : MOH.

tersebut kepadaPokja ULP untuk dilakukan pelelangan, tahap pelelangan dilakukansepenuhnya oleh Kelompok Kerja (Pokja) ULP secara independent yangpada akhirnya setelah dilakukan evaluasi Pokja ULP menetapkan PT.SINAR BINTANG SURYA ADHITYA sebagai pemenang;Bahwa saksi selaku Sekretaris ULP tidak pernah menerima dokumenapapun terkait lelang Pekerjaan Rehabilitasi Bendung Dan JaringanTransmisi Air Baku Longalo (0,02 m?

Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk dibedakan dengan Pokja ULPyaitu, ULP dipimpin oleh seorang Kepala yang tugasnya adalahmenyusun program kerja dan anggaran ULP, memimpin danmengkoordinasi seluruh kegiatan ULP, menugaskan, menempatkan danmemindahkan anggota Pokja ULP sesuai dengan beban tugas,Halaman 219 dari 285 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2018/PN Gtomemfasilitasi untuk meningkatkan kemampuan SDM Pokja ULPsedangkan Pokja ULP memproses pelaksanaan pemilihan penyediaJasa, mengevaluasi penawaran, mengevaluasi

Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasadilingkungan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I Gorontalo TA 2015, dengansusunan Pokja ULP barang dan jasa dilingkungan Balai Wilayah SungaiSulawesi II Gorontalo TA 2015 terdiri dari :Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kepala ULP : FALIANSYAH,ST, M.Dev.PlgSekretaris ULP : ARSIN MOKOAGOWKelompok Kerja (Pokja) ULPKetua > YOHANNES SIAHAYA, MESekretaris : MOH.

Bahwa Tergugat melalui surat tanggal 7 Juni 2010 No.027/3048/Dispenda, perihal Pelelangan Ulang yang ditujukankepada Ketua Pokja Pengadaan Barang pada ULP Barang/JasaPemerintah dilingkungan Pemerintahan Propinsi Bali yang manapada intinya menyatakan bahwa pelelangan SKPDKB dan labeledar mikol sebagai pelelangan gagaldan harus diulang berdasarkan alasan Bahwa terhadap Keputusan tentang Pemenang' PelelanganPengadaan SKPDKB dan label edar mikol terdapat sanggahanbanding dari PT.

Bahwa surat Tergugat tersebut dalam angkadi atasditanggapi oleh Ketua Pokja Pengadaan Barang ULP Barang/JasaPemerintah Propinsi Bali No. 027/1504/PB/ULP.Aset.tertanggal 23 Juni 2010 yang pada intinya menyebutkan bahwaPokja Pengadaan barang pada ULP Barang/JasaPemerintahPropinsi Bali tidak dapat melaksanakan pelelangan ulangdengan alasan bahwa menurut surat Deputi Bidang Hukum danPenyelesaian Sanggah No. B786/LKPP/Div.2/07/2010menyebutkana.

Bahwa kemudian Tergugat kembali mengirim surat tertanggal 4Agustus 2010 No. 027/4361/Dispenda yang ditujukan kepadaKetua Pokja Pengadaan Barang pada ULP Barang/JasaPemerintahdilingkungan Pemerintah Propinsi Bali dimana dalam surattersebut pada intinya berisi bahwa sesuai petunjuk BapakGubernur agar pengadaan blangko SKPDKB dan label edar mikolsegera dilaksanakan pelelangan/tender ulang.

Sos, menerangkan di bawahsumpah pada pokoknya adalah sebagai berikutBahwa saksi adalah sebagai Ketua Pokja pada saatpengadaan barang di Dinas Pendapatan Propinsi Bali ;Bahwa Pokja terdiri dari 7 orang, 1 orang sebagai Ketuamerangkap anggota ;atBahwa semua anggota Pokja bertanggung jawab terhadappengadaan tersebut ;Bahwa Ketua Pokja dapat menunjuk anggotanya untukmelaksanakan pengadaan tersebut ;Bahwa tugas pengadaan tersebut diserahkan kepada BapakKomang Mastika ;Bahwa proses pelaksanaan pelelangan

adalah penggunaanggaran ;Bahwa saksi pernah menerima surat tertanggal 4 Agustus2010 (obyek sengketa) tentang perintah pelelangan ulang ;Bahwa saksi menjadi Ketua Pokja tahun 2010 ;38 Bahwa pengawasan internal dari Pokja adalah Kepala ULP. ; Bahwa saksi yang mengetik surat bukti T17 berupaPengumuman Pelelangan Umumtertanggal 10 Agustus 2010 ; Bahwa ada yang keberatan setelah ditetapkan pemenangdalam pengadaan tersebut ; Bahwa yang berkeberatan terhadap pemenang tersebut adalahPT.

Menyatakan bahwa Pokja ULP melakukan penetapan pemenangmelalui aplikasi SPSE 32. Tentang Pengumuman Pokja ULP mengumumkanpemenang dan Pemenang cadangan dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE,di website sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmiuntuk masyarakat.

)Jalan Cindua Mato, Simpang AmpekTelp. 0753 466170 dan Fax. 0753 466170PENGUMUMAN PEMENANGNomor :173/PB I/ULP/VII/2013Dinas PendidikanKabupaten Pasaman Barat.2013DAKDinasPendidikanKabupatenPasaman BaratTahunAnggaran 2013PengadaanAlatPeraga/PraktikSekolah SMP.SimpangAmpek,Kab.Pasaman BaratRp. 1.103.759.580,/PB II/ULP/VI/2013, tanggal 29Oktober 2013 dengan ini Pokja Barang If ULP Kab.

Mugen Perkasa mengajukanSanggahan kepada POKJA 26 ULP Kabupaten Lima Puluh Kota melaluisuratnya Nomor: 19Sanggahan/MPKIX/2013 tertanggal 12 September 2013(vide bukti P8) yang diupload melalui aplikasi SPSE pada tanggal 13September 2013 (vide bukti T9);Bahwa terhadap sanggahan CV. Mugen Perkasa tersebut, POKJA 26 ULPKabupaten Lima Puluh Kota telah menjawab melalui aplikasi SPSE padatanggal 16 September 2013 (vide buktiBahwa terhadap jawaban sanggahan tersebut, CV.

Mugen Perkasa tersebuttelah dijawab oleh Pokja 26 ULP Kabupaten Lima Puluh Kota melalui aplikasi SPSEpada tanggal 16 September 2013 (vide bukti T9); Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak puas dengan jawabansanggahan dari Pokja 26 ULP Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian Penggugatmengajukan Sanggahan Banding kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui SuratnyaNomor : 21SANGGAHAN BANDING/MPKIX/2013 tertanggal 18 September 2013(witli ict") poser eee eee rere eeeMenimbang, bahwa terhadap Sangahan

Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Pokja ULP,dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri/PimpinanLembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Instusi/Pejabat yang menerima penugasanmenjawab sanggahan banding sebagaimana tercantun dalam LDP, palinglambat 5 (ima) hari kalender untuk pelelangan umum/3 (tiga) hari kalenderuntuk pelelangan sederhana setelah menerima jawaban sanggahan, dengantembusan kepada PPK, Pokja ULP, dan APIP sebagaimana tercantum dalamPoint 34.3.

XXXI Unit LayananPengadaan (ULP) wajib mengundang kami (PT.

Dokumen Pengadaan Nomor027/168/411.024/PokjaXXXI/2018 tanggal 8 Agustus 2018 pasal 26.1.Gsehingga Tergugat yaitu POKJA XXXI ULP telah patut diduga melakukantindakan melanggar hukum ; = Bahwa dengan adanya patut ada dugaan tindakan melanggar hukumyang dilakukan oleh Tergugat yaitu POKJA XXXI ULP dimaksud, makapatut diduga pula terdapat unsure penyalahgunaan wewenang sesuaidengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf c UndangUndang No. 30tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakanBadan

Bahwa Tergugat yaitu (POKJA XXXI ULP) menggugurkan penawaranmilik Penggugat yakni dengan alasan Tidak melampirkan beritaacara penyerahan pekerjaan (BA P2).

Nganjuk ; Fotokopi sesuai dengan aslinya, Dokumen elektrik JadwalLelang yang dilaksanakan dari Pokja XXXI ULP Kab.Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari PT.

ULP.

SUBIYANTO dan ARIF NURDINmenemui Koordinator Pokja ULP Kabupaten Banjarnegara ZUNUSROSYADI. Pada saat pertemuan Ir.HARI SUDIARTO Bin H. SUBIYANTOmenyampaikan bahwa ia didukung oleh produsen alat peraga SDyaitu CV. Porimedia Jakarta Timur dan ia sanggup mempertemukanpihak Pokja ULP dengan Direktur Utama CV. Porimedia HAERULIKWAN.

Banjarnegara,dimana berdasar Surat Tugas No. 500/454/ULP/2011 tertanggal24 Agustus 2011 dari Penanggungjawab Unit PelayananPengadaan Kab. Banjarnegara saksi menjadi Ketua KelompokKerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Kab. BanjarnegaraTahun 2011, dibawah Koordinator Pokja ULP sdr. Zunus RosyadiSsos.

Banjarnegara, dimanaberdasar Surat Tugas No. 500/454/ULP/2011 tertanggal 24Agustus 2011 saksi ditunjuk sebagai anggota dan SekretarisKelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), dibawahKoordinator Pokja ULP sdr. Zunus Rosyadi,Ssos.

Saksi sebagai anggota KelompokKerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP)~ Kab.Banjarnegara Tahun 2011, dibawa Koordinator Pokja ULP sdr.Yunus Rosyadi,Ssos.e Bahwa pengangkatan saksi sebagai anggota Pokja ULP Kab.Banjarnegara Tahun 2011 adalah berdasarkan Surat TugasNo. 500/454/ULP/2011 tertanggal 24 Agustus 2011. Susunanselengkapnya anggota Pokja ULP Kab.

Bahwa pada bulan September 2011 Pokja ULP Kab.

Lembaga memberikan pelayanan hukum dalam lingkup pengadaanbarang/jasa pemerintah kepada POKJA ULP apabila dikemudian hariterjadi permasalahan hukum.Kemudian dr.

DKImengabaikan persyaratan di dalam Dokumen Pengadaan padahalseharusnya POKJA ULP menggugurkan PT Djaja Bima Agung.

Lembaga memberikan pelayanan hukum dalam lingkup pengadaanbarang/ jasa pemerintah kepada POKJA ULP apabila dikemudian hariterjadi permasalahan hukum.Kemudian dr.

Djaya Bima Agung1 (satu) lembar Foto Copy Surat PPK No. 1121/I/KB.202/E1/2015tanggal 28 Juni 2015 perihal Permintaan Pokja ULP PengadaanAlkon dan sarana penunjang Kontrasepsi kepada Kepala BiroKeuangan dan Pengelolaan BMN2 (dua) lembar Foto Copy Surat Tugas POKJA ULP Nomor:1431/KU.806/B.3/ULP/2015 tanggal 3 Agustus 20152 (dua) lembar Surat Tugas Direktur Bina Kesertaan KB JalurPemeritah Nomor: 1204/I/TU.201/E.1/2015 tanggal 14 AgustusHal. 50 dari Hal. 92 Putusan Perkara No. 20/PID.SUSTPK/2018/PT.

Trivasa Nagamas Farmas1 (satu) lembar Foto Copy Surat POKJA Nomor: 1591/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal PermohonanInformasi Susuk KB II/ Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015kepada PT. Catus Dakwah Crane Farmasi2 (dua) lembar Foto Copy Surat POKJA Nomor: 1592/KU.803/B3/ULP/2015 tanggal 26 Agustus 2015 perihal PermohonanInformasi Susuk KB II/Implan Tiga Tahunan Plus Inserter TA. 2015kepada PT.

Fitrah Rp. 777.000.000,e Bahwa dari daftar Peserta Lelang yang Para Penggugat sebutkan di atas, nampaksecara nyata terdapat Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumdengan memenangkan Peserta Lelang dengan nilai penawaran yang cukup tinggisehingga menggugurkan Para Penggugat dengan alasan yang tidak sistematisdan mengadaada tanopa memperhatikan aspek menguntungkan buat Negara/daerah dan dicurigai adanya KKN;Bahwa setelah Pokja ULP Kabupaten Luwu Utara melakukan evaluasi teknis ataspenawaran

;Bahwa alasan Pokja ULP tidak konsisten. Pada portal LPSE dikatakan alasandigugurkan "Metode pelaksanaan tidak tersistimatis.

;Bahwa Pokja ULP Kabupaten Luwu Utara, menggugurkan Para Penggugat padaMetode Pelaksanaan, namun setelah dilakukan cross chek terhadap hasilpenawaran Tergugat V (Pemenang Lelang) ternyata LEBIH TIDAK SISTEMATISdan ditemukan banyak kesalahan dalam Metode Pelaksanaan yang mengacupada RAB/BQ, Time Schedule dan analisa teknis yang digunakan, kesalahantersebut diantaranya sebagai berikut: Tidak menjelaskan Pengecatan Tembok Lama Tidak menjelaskan Pengecatan Atap Spandak Tidak menjelaskan Pengecatan Batu

Ini mengindikasikan adanyarekayasa oleh Para Tergugat dengan mengubah nilai penawaran dari salah satuatau sebagian dari perusahaan yang nilainya sama tersebut ;Bahwa Pokja ULP Kabupaten Luwu Utara melakukan pelanggaran hukum denganmenetapkan Masa Sanggah atas Pekerjaan Pembangunan Gedung KPU DaerahKabupaten Luwu Utara Pokja ULP Kabupaten Luwu Utara melakukan evaluasiteknis atas penawaran Peserta Lelang Pekerjaan Per pembangunan Gedung KPUDaerah Kabupaen Luwu Utara 3 (tiga) hari, dimana dimulai dari

Disini Pokja ULP Kabupaten LuwuUtara menetapkan 2 (dua) hari kerja + 1 (satu) hari libur.;Bahwa dari Sanggahan dan Pengaduan yang dilakukan oleh Para Penggugatyan

Nomor :05/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 perihal undanganklarifikasi dan pembuktian kualifikasi;Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 05.a/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 26 Pebruari 2014;Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 06/POKJA 252/ULP/2014tanggal 3 Maret 2014;Surat Keputusan Pokja 25 ULP Barang / Jasa Kota TanjungbalaiNomor : 07/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 3 Maret 2014;Pengumunan pemenang Nomor : 08/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 4Maret 2014:Surat Ketua Pokja 25 ULP Barang / Jasa

Dokumen Penawaran Nomor : 05/POKJA 251/ULP/2014 tanggal 07 Maret 2014;Berita Acara Evaluasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor :06/POKJA 251/ULP/2014 tanggal 21 Januari 2014;Surat Ketua Pokja 25 ULP Barang / Jasa Kota Tanjungbalai Nomor :O6/POKJA 251/PL/ULP/2014 tanggal O7 Maret 2014 perihalundangan Klarifikasi dan Negosiasi;Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 0O7/POKJA 251/ULP/2014 tanggal 11 Maret 2014;Surat Keputusan Pokja 25 ULP Barang / Jasa Kota TanjungbalaiNomor : 08/POKJA

25 Pebruari 2014;93) Surat Ketua Pokja 25 ULP Barang / Jasa Kota Tanjungbalai Nomor :05/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 perihal undanganklarifikasi dan pembuktian kualifikasi;94) Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 05.a/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 26 Pebruari 2014;95) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 06/POKJA 252/ULP/2014tanggal 3 Maret 2014;96) Surat Keputusan Pokja 25 ULP Barang / Jasa Kota TanjungbalaiNomor : 07/POKJA 252/ULP/2014 tanggal 3 Maret 2014;97) Pengumunan pemenang

Dokumen Penawaran Nomor : 05/POKJA 251/ULP/2014 tanggal 07 Maret 2014;Berita Acara Evaluasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi Nomor :06/POKJA 251/ULP/2014 tanggal 21 Januari 2014;Surat Ketua Pokja 25 ULP Barang / Jasa Kota Tanjungbalai Nomor :O6/POKJA 251/PL/ULP/2014 tanggal O7 Maret 2014 perihalundangan Klarifikasi dan Negosiasi;Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : O7/POKJA 251/ULP/2014 tanggal 11 Maret 2014;Surat Keputusan Pokja 25 ULP Barang / Jasa Kota TanjungbalaiNomor : 08/POKJA

Bengkayang/ LPSE Kab.Bengkayang kemudian berhenti didepan ruang ULP Bengkayang dan padasaat tiba di depan ruang Pokja saksi korban HENDRY YUSRI, SH ditanya olehanggota sat Pol PP yaitu saksi HENDRYKO INDRA darimana, ada keperluanapa dan apa yang bisa di bantu ? kemudian saksi korban HENDRY YUSRI,SH jawab dari CV PUTRA KHATULISTIWA dan akan mengikuti lelang*kemudian saksi korban HENDRY YUSRI, SH ditanya lagi oleh saksiHENDRYKO INDRA apakah ada undangannya ?

berjalan menuju ruangPOKJA, saat itu saksi melihat didepan ruang POKJA tersebut ramai danCHRISTIAN alias BOIM datang menghadang saksi dan temantemansaksi tanpa berbicara kemudian saksi langsung tetap jalan sambilmenghindar dari CHRISTIAN alias BOIM tersebut kemudian setelahsampai didepan ruang POKJA Anggota POL PP menghampiri saksi danbertanya dari mana, ada undangannya?

dijawabnya tidak ada hanya mainmain jak; Bahwa setelah kejadian saksia ada melihat rekaman CCTV tanggal 15Agustus 2017 diruang kantor ULP POKJA (Unit pelayanan pengadaanBarang dan Jasa); yang saksi lihat didepan ruang kantor ULP POKJA adaTerdakwa kemudian di susul saksi CHRISTIAN alias BOIM, setelahkedatangan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal dengan membawakardus ketika saksi menanyakan undangannya kemudian orang yang dariCV Khatulistiwa tersebut meletakkan kardus di atas meja yang terletakdidepan

saksi kemudian orang tersebut menyerahkan undangan danteman saksi langsung mengambil undangan tersebut dan membawakedalam ruang kantor ULP POKJA kemudian ada Terdakwa menghampiriorang yang dari CV Khatulistiwa kemudian kardus yang diletakkan di atasmeja tersebut Terdakwa dorong ke arah saksi CHRISTIAN alias BOIMdiambil oleh saksi CHRISTIAN alias BOIM;Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;5.

Bengkayang); Bahwa setahu saksi berkas tersebut milik 2 (dua) orang lakilaki dariPontianak yang memenuhi undangan dari POKJA II Bengkayang, yangterakhir saksi kenal namanya KUSUMA NEGARA dan HENDRY YUSRI; Bahwa pada saat kejadian saksi berada di depan ruangan ULP,kemudian datang saksi KUSUMA NEGARA dan saksi HENDRY YUSRIyang mengatakan mendapat undangan lelang dari ULP POKJA Ilkemudian saksi menanyakan undangannya setelah itu saksi KUSUMANEGARA meletakkan kardus yang ia bawa diatas meja yang berada

Kabupaten Bengkayang yang ditujukan kepada CV.Makmur dengan nomor : 01/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober 2016(oukti T1,T25) (Penggugat juga mengajukan bukti surat jawaban sanggahan namunbukan atas nama CV.

Makmur dengan nomor :04/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 28 Oktober 2016 (bukti P6 dan bukti T1,T26) yang pada pokoknya menyatakan mencabut jawaban sanggahan Pokja Konstruksi 1Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkayang nomor : 01/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan proses lelang tidak gagal dantetap bisa dilanjutkan pada tahapan berikutnya, kKemudian Penggugat meminta kepadatergugat untuk menerbitkan SPPBJ dan dokumen kontrak lainnya sebagaimana buktiP7 mengenai permohonan penerbitan

Makmur berhak mengajukan sanggahan yang ditujukan kepadaPokja Pelelangan Konsitruksi 1 ULP Kabupaten Bengkayang ;Menimbang bahwa, selanjutnya pada pasal 81 ayat (2) mengatakan Suratsanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK,PA/KPA dan APIP Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yangbersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/seleksi sederhana danpemilihan langsung, sedangkan Pelelangan/seleksi umum paling lambat 5 (lima) harikerja setelah

Makmur pada tanggal 19Oktober 2016 yang ditujukan kepada Pokja Konstruksi 1 ULP Kabupaten Bengkayang(bukti T1,T24) adalah telah sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Perpres nomor 70 tahun2012 perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaanbarang/jasa Pemerintah tersebut, kemudian atas sanggahan tersebut telah ditanggapisecara tertulis Pokja Konstruksi 1 ULP Kabupaten Bengkayang berupa jawabansanggahan nomor : 01/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 (buktiT1,125) yang ditujukan

namun, kemudian selanjutnya Pokja Konstruksi 1 ULP KabupatenBengkayang menerbitkan revisi jawaban sanggahan yang ditujukan kepada CV.Makmur nomor : 04/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 28 Oktober 2016 (bukti P6dan bukti 11,1T26), yang pada pokoknya menyatakan mencabut jawaban sanggahansebelumnya dan proses lelang tidak gagal serta tetap bisa dilanjutkan pada tahapanberikutnya hal mana terhadap revisi jawaban sanggahan tersebut adalah bertentangandengan pasal 81 ayat (83) Perpres nomor 70 tahun 2012

teledor sanksinya administrasi, tetapi kalau adapersekongkolan antara Pokja dengan penyedia barang dankesalahan tersebut dibiarkan, maka Pokja dapatmemperbaikinya kepada PPK ;e Bahwa didalam Pasal 17 ayat (3) Perpres No. 54 tahun2010 Pokja ULP jika dalam hal diperlukan, dapatmengusulkan kepada PPK perubahan HPS dan atauperubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

Hal tersebutmerupakan kewenangan lain yang dimiliki oleh Pokja ULP;e Bahwa ketika Pokja menerima HPS dan atau spesifikasiteknis dari PPK terlebinh dahulu) melakukan pengkajianterhadap dokumen tersebut;e Bahwa apabila ada penyimpangan dalam dokumentersebut, maka Pokja mengajukan usulan perbaikan kepadappk;Ahli 2.

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatanpengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.e Bahwa semua tim Pokja telah melaksanakan Pokja sesuaidengan tugasnya masingmasing;e Bahwa saksi sebagai anggota Pokja melaksanakankegiatan mulai penyusunan dokumen pengadaan sampaidengan tahapan akhir dan mengumumkan pemenangpelelangan ;e Bahwa saksisaksi melakukan penyusunan dokumen antaralain sebagaimana tercantum dalam dokumenpengadaan ;e Bahwa penyusunan jadwal dilakukan di kantor ULP tetapiuntuk waktunya lupa;e

dilakukan di ULP Prop.Jabar, tepatnya di ruang ULP ;e Bahwa tugas Para Terdakwa sama dengan tugas Saksi;Bahwa tugas ketua Pokja saudara BUSONO, ST yaitumelakukan tahapan mulai dari penyusunan dokumenSampai dengan penetapan pemenang ;e Bahwa penyusunan dokumen dilakukan di kantor ULP ;Bahwa Para Terdakwa melakukan penyusunan dokumenantara lain sebagaimana tercantum dalam dokumenpengadaan ;e Bahwa penyusunan jadwal dilakukan di kantor ULP tetapiuntuk waktunya lupa; Bahwa seluruh panitia melakukan

Anwijzing, dengan caraonline, dan ada yang menanyakan serta yang dilakukanoleh terdakwa dan Saksisaksi (tim pokja) tersebutmelakukanjawaban;Bahwa Terdakwa dan sSaksisaksi (tim pokja) melakukandownloaddokumen dan melakukan pencetakan atau print dokumentersebut;e Bahwa tahapan evaluasi administrasi, teknis dan hargadilakukan di kantor ULP Prop.

Penghentian proses pelelangan/seleksi/pemilihan langsung.Dalam hal in POKJA I ULP Kabupaten Pekalongan telah melaksanakankegiatan Pemilihan langsung Ulang dengan alasan kegiatan rehabilitasi jalanpekerjaan rehabilitasi jalan WuledPacar Tahun Anggaran 2016 harus segeradilaksanakan dalam rangka penyerapan anggaran dan percepatan pembangunandi Kabupaten Pekalongan.POKJA II ULP Kabupaten tidak memilih langkah Evaluasi ulang danpenyampaian ulang dokumen penawaran dengan alasan adanya ketidaksesuaianatau

Kepala ULP melalui lembar disposisi ULP mendisposisikan surat tersebutdengan no agenda 50 tanggal 22 Juli 2016 ke Pokja III dengan ketua ChristinaBotta,S.Sos.MM sekretaris Sonny Sarwono,SE dan anggotanya Sumarsono,ST,Zaenuddin, ST, Vateh Al Ammn,S.SI.Setelah menerima lembar disposisi dari Kepala ULP kegiatan rehabilitasi jalanpekerjaan rehabilitasi jalan WuledPacar Tahun Anggaran 2016 segeradiumumkan kembali lewat wibsite resmi Pemerintah Kabupaten Pekalongannomor 15/WLDPCR.DPU/POKJAIII/VII/2016

Hal inimembuktikan bahwa PEMOHON mengakui keputusan POKJA II ULPKabupaten Pekalongan adanya lelang gagal.Dalam kegiatan pemilihan langsung ulang im POKJA II ULP KabupatenPekalongan telah menetapkan pemenang Pemilihan Langsung Ulang Nomor25/WLDPCR.DPU/POKJAIII/VIN/2016 serta telah sampai pada tahappemberian Surat Perintah Kerja Nomor 02/DAKP.01/PPK/VIII/2016.Menanggapi alasan PEMOHON pada angka 7 dapat TERMOHON jawab bahwaPEMOHON telah mengajukan surat permohonan pada tanggal 25 Juli 2016 nomor079

Informandum);Surat Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Pekalongan Selaku Pejabat Pembuat KomitmenKepada Kepala ULP Kabupaten Pekalongan Nomor : 050/85tanggal 22 Juli 2016 Perihal : Permohonan Pelelangan Ulang(fotokopi sesuai dengan aslinya);Disposisi Kepala ULP Kabupaten Pekalongan tanggal 22 Juli2016 Kepada Pokja III Perihal : Permohonan Pelelangan Ulang(fotokopi sesuai dengan aslinya); Pengumuman Pemilihan lLangsung Pascakualifikasi (Ulang)Nomor : 15/WLDPCR.DPU/POKJAIII/VI/2016

Bahwa saksi adalah Sekretaris Kelompok Kerja II ULP Kabupaten Pekalongan.Bahwa Pokja III mendapat surat perintah dari Kepala ULP untuk melakukan prosespengadaan barang dan jasa rehabilitasi jalan WuledPacar tahun Anggaran 2016.Pokja IIT meneliti dokumen pengadaan apabila ada kekurangan kemudian dikoordinasikandengan PPK untuk diperbaiki sebelum diumumkan.Bahwa Dokumen Pengadaan kegiatan rehabilitasi Jalan WuledPacar tahunAnggaran 2016 tidak ada yang perlu diperbaikt.Bahwa lelang rehabilitasi Jalan

Pokja ULP;Halaman 32 dari 207 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2021.

dalam Pokja ULP dan saudara Fahmi Tidore, ST.

Kelompok Kerja (Pokja) ULP padaKanwil Kementerian Agama Prov.

ULP selalu melakukan koordinasidengan anggota Pokja ULP;Bahwa jumlah Pokja ULP pada kementerian hanya 1 (Satu) sesuai denganpaket pekerjaan;Halaman 60 dari 207 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2021.

Laminem ,
Tergugat:
Pokja Pemilihan- Pokja 14 Berkedudukan Komplek Perkantoran Pemda II , Jalan UKPBJ / Unit Kerja -

YK, halaman 1 dari 623 Juli 2019 ;Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;MELAWAN :POKJA PEMILIHAN POKJA 14 UKPBJ/ UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN' BANTUL, Berkedudukandi Komplek Perkantoran Pemda Il, Jin. LingkarTimur Manding Trirenggo Bantul, D.I. YogyakartaKode Pos 55714;Memberikan Kuasa Khusus kepada :1. SUPARMAN, S.IP.,M.Hum.2. JAROT ANGGORO JATI, S.H.3. RINA DWI KUMALA DEWI, S.H.4. PERDANA NUR AMBAR SETYAWAN, S.H.5. BUDI SARDJONO, S.T.6.

satker PJN wilayah I Prov.Maluku Utara TA.2016.138 2 (dua) lembar fotokopi cap basah surat Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Wilayah III Provinsi Maluku kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Nomor: PL.02.01/BL.IX/498676/2015/04 tertanggal Ambon 18 Agustus 2015 perihal Usulan Nama Anggota POKJA.139 1 (satu) lembar rencana Pemaketan Kegiatan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016 tanpa cap dan tandatangan.140 2 (dua) lembar rencana Pemaketan Kegiatan Provinsi Maluku Tahun Anggaran

2016 lembar pertama di cap dan lembar kedua tanpa cap.141 2 (dua) lembar rencana Pemaketan Kegiatan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2016 lembar pertama tanpa cap dan lembar kedua di cap dan ditandatangani.142 9 (sembilan) lembar surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Wilayah Maluku Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 04/KPTS/ULP-MAL/IX/2015 tentang Pembentukan unit sekretariat dan kelompok kerja (pokja) unit layanan pengadaan (ULP) wilayah Maluku tahun anggaran 2016.143

Dokumen print out dari Pokja Wilayah II BPJN Wlayah IX Maluku dan Maluku Utara yang terdiri dari :143.1 1 (Satu) lembar uraian umum paket penanganan jalan dan jembatan .143.2 2 (Dua) lembar paket lelang Tahap 1 Pokja BPJN IX Wilayah II Prov.Maluku.143.3 2 (Dua) lembar jadwal pelelangan umum paska kwalifikasi Tahun Anggaran 2016 lelang Tahap 1 143.4 1 (Satu) lembar jadwal pelelangan umum paska kwalifikasi Tahun Anggaran 2016 lelang Tahap 2.144 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tiket Parkir

BPJN IX Wilayah II Provinsi Maluku. 190 1 (satu) lembar copy Jadwal Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi POKJA Wil II BPJN Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara TA 2016 tanggal 11 Januari 2016.

(lelang tahap II). 191 1 (satu) lembar copy Jadwal Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi POKJA Wil II BPJN Wilayah IX Maluku dan Maluku Utara TA 2016 tanggal 17 November 2015.

LASISCO HALTIM RAYA Nomor 81/LHR/PWRNLG/XII/13 tanggal 8 Januari 2016 kepada Pokja Pengadaan Barang danJasa di lingkungan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Maluku Utara, Satuankerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Maluku Utara perihalPenawaran Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Mayor Lapter Galela yangditandatangani oleh YOUDY A.

KALIGIS (Direktris).393 1 (satu) lembar copy Jadwal Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Satu Sampuldengan Sistem Gugur Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang dan Jasa UnitLayanan Pengadaan (ULP) Maluku Utara.

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Maluku Utara.

Satu Sampul dengan Sistem Gugur Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barangdan Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Maluku Utara. Satker Pelaksanaan JalanNasional Wilayah II Provinsi Maluku Utara Sumber Dana APBN Tahun Anggaran2016.

Amd sebagai Anggota, pada Pokja II Unit LayananPengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat KeputusanKepala Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi DaerahKabupaten Indragiri Hilir Nomor: KPTS.02/BP2MPDULP/II/2012 tentangPenetapan Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran2012;Bahwa pada tanggal 02 Maret 2012 Saksi H.

JASA CON PUTRA UTAMA dinyatakan tidak lulus kualifikasi olehPokja II ULP karena tidak memenuhi Persyaratan Administrasi;Pada tanggal 07 Mei 2012, Pokja II ULP menetapkan Pemenang SeleksiUmum Penyedia Jasa Konsultansi atas Paket Pekerjaan KonsultanPendamping Manajemen Program Bantuan Pembangunan Desa padaBPMPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran2012 denganmenerbitkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 188/BP2MPDULP/POKJA/V/2012, yaitu terdiri dari :a. PT.

ada satupun peserta pemilihan penyedia jasakonsultansi yang menyampaikan sanggahan, lalu pada tanggal 14 Mel2012 Pokja Il ULP dan Saksi Ir.

Amd sebagai Anggota, pada Pokja II Unit LayananPengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Surat KeputusanKepala Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi DaerahKabupaten Indragiri Hilir Nomor: KPTS.02/BP2MPDULP/II/2012 tentangPenetapan Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran2012;Bahwa pada tanggal 02 Maret 2012 Saksi H. EDY SYAFWANNUR, SE,MP.

Desa Tahun Anggaran2012 yang telahdiumumkan, namun tidak ada satupun peserta pemilihnan penyedia jasakonsultansi yang menyampaikan sanggahan, lalu pada tanggal 14 Mei2012 Pokja Il ULP dan Saksi Ir.

Rancang Adhya Selaras untuk melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi penataan Dataran Engku Putri (1 paket) tanggal 25 Pebruari 2009.11. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Nomor 059/ASET-BTM/XII/2013 perihal Percepatan Pelaksaan Pengadaan barang/ Jasa Tahun Anggaran 2014 beserta lampiran tanggal 30 Desember 2013;12. 1 (satu) bundel fotocopi Surat Nomor 003 /ULP-BTM/1/2014 Perihal Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui ULP Kota Batam TA. 2014 dan Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa tanggal 03 Januari 2014

1.05.56/ VI/ 14 tanggal 18 Juni 2014;20. 1 (satu) bundel surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor SPM:0633/ SPM/LS/ 1.05.56/XII/13 tanggal 24 Desember 2013;21. 1 (satu) bundle Surat Pengantar Nomor 25 /PROG/DTK/I/2014 perihal lelang Kegiatan Penataan Dataran Engku Putri Tanggal 08 Januari 2014 beserta lampiran ;22. 1(satu)buah buku warna orange berjudul agenda surat keluar 2014;23. 1 (satu) buah buku berwarna Hijau yang berjudul Surat Masuk.24. 1 (satu) buah buku berwarna Hijau dengan tulisan POKJA

Sinar Baru Batam tersebut dicantumkan nomorpengadaan : 01/DOKLEL/KONTR/POKJA XX/ULP/APBDBTM/2014dimana nomor pengadaan itu adalah untuk pengadaan yang pertama(gagal) dan bukan untuk nomor dokumen pengadaan yang kedua yaituNomor : 01.a/DOKLEL/KONTR/POKJA XX/ULP/APBDBTM/2014 tanggal27 Januari 2014.Bahwa berdasarkan temuan tersebut seharusnya Tim Pokja XXmenyatakan CV.

Sinar Baru Batam tersebut dicantumkan nomorpengadaan : 01/DOKLEL/KONTR/POKJA XX/ULP/APBDBTM/2014dimana nomor pengadaan itu adalah untuk pengadaan yang pertama(gagal) dan bukan untuk nomor dokumen pengadaan yang kedua yaituNomor : 01.a/DOKLEL/KONTR/POKJA XX/ULP/APBDBTM/2014 tanggal27 Januari 2014.50Bahwa berdasarkan temuan tersebut seharusnya Tim Pokja XXmenyatakan CV.

(aanwijzing) Nomor: 01.a/BAAan/POKJA XX/ULP/APBDBTMWV2014 Tanggal 21 Januari 2014Fotokopi Surat permohonan uang muka CV.

Sinar Baru Batam tersebut dicantumkan nomorpengadaan : 01/DOKLEL/KONTR/POKJA XX/ULP/APBDBTM/2014dimana nomor pengadaan itu adalah untuk pengadaan yang pertama(gagal) dan bukan untuk nomor dokumen pengadaan yang kedua yaituNomor : 01.a/DOKLEL/KONTR/POKJA XX/ULP/APBDBTM/2014 tanggal27 Januari 2014.Bahwa berdasarkan temuan tersebut seharusnya Tim Pokja XX menyatakanCV.

penawaran,ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarangmelakukan tindakan post bidding.b)Pasal 83 yang menyatakan bahwa ULP menyatakanPelelangan/Pemilinan Langsung gagal apabila: (1) tidak adapenawaran yang lulus evaluasi penawaran; (2) apabila dalamevaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingantidak sehat.c) Pasal 118 ayat (7) menyatakan bahwa Apabila terjadipelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses PengadaanBarang/Jasa, maka ULP dikenakan sanksi administrasi, dituntutganti

TRIARMILLA PERKASAdinyatakan tidak memenuhi syarat / tidak lulus pada tahapanevaluasi administrasi, alasan dari POKJA ULP Barang/JasaUniversitas Jambi bahwa CV. SINERGI JAYA tidak menyertakansurat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan dan pailit,identitas barang, ijin perusahaan, NPWP, SSP, ijin penyalur alatkesehatan, akta perusahaan dan surat dukungan distributor.

TRIARMILLAPERKASA tidak menyertakan ijin perusahaan, NPWP, SSP, ijinpenyalur alat kesehatan, cakta perusahaan dan hanya menyertakandukungan distributor untuk satu item alat.Bahwa setelah tahapan evaluasi administrasi, dilanjutkan dengantahapan evaluasi teknis, dimana pada tahapan ini yang dievaluasioleh Pokja ULP Barang/Jasa Unja hanya penawaran dari PT.PANCA MITRA LESTARI, karena sebelumnya hanya penawaranPT.

PANCA MITRA LESTARI yang dinyatakan lulus pada evaluasiadministrasi dan pada tahapan ini Pokja ULP barang JJasa Unjakembali menyatakan penawaran dari PT. PANCA MITRA LESTARIlulus dan memenuhi syarat dengan alasan bahwa penawaran dariPT.

PANCA MITRALESTARI telah menunjukkan dokumen asli sesuai data isiankualifikasi, Pokja ULP barang/Jasa Unja kemudian menerbitkanBerita Acara Hasil Pelelangan No. 138/UN21/ULPBJUNJA/B.A/2013 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasilevaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan kualifikasipeserta pelelangan yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagaicalon pemenang adalah PT.

Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, Ketua Pokja ULP Kab. Minahasa yakni saksiFranklin S. Montolalu, ST.MT mengumumkan pekerjaan Pembangunan EmbungWasian tahun 2015, dan pada tanggal 4 Agustus 2015 Pokja ULP melakukanpembukaan dokumen panawaran, dengan hasil ada 10 (Sepuluh) rekanan yangtelah melakukan pendaftarans ecara online namun kesemuanya tidak ada yangmemasukkan dokumen penawaran Pembangunan Embung Wasian tahun 2015,sehingga Pokja ULP Kab.

Bahwa terhadap proses lelang tahap1 yang dinyatakan gagal lelang tersebut,terdakwa selaku KPA, PPK dan/atau Pokja ULP Kostruksi Kab.

Montolalu, ST.MT mengumumkan pekerjaan Pembangunan EmbungWasian tahun 2015, dan pada tanggal 4 Agustus 2015 Pokja ULP melakukanpembukaan dokumen panawaran, dengan hasil ada 10 (Sepuluh) rekanan yangtelah melakukan pendaftarans ecara online namun kesemuanya tidak ada yangmemasukkan dokumen penawaran Pembangunan Embung Wasian tahun 2015,sehingga Pokja ULP Kab.

Selanjutnya, tanggal 4 Agustus 2015Pokja ULP Konstruksi membuka dokumen panawaran, dengan hasil 10 (Sepuluh)peserta yang mendaftar secara online. Dari para pendaftar tersebut tidak adapeserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis;Bahwa masih pada tanggal 4 Agustus 2015, Pokja ULP Konstruksi Kab. Minahasalangsung melakukan lelang ulang tahap ke2.

Minahasa sekaligus selaku PPK menerima surat dari Ketua Pokja ULPPekerjaan Konstruksi bertanggal 18 Agustus 2015 No.04/PokjaULP/DP3MIN/VIII/201506 tentang gagal lelang tahap ke2;Bahwa tanggal 18 Agustus 2015 Terdakwa selaku PPK langsung mengeluarkanSurat, yang memberikan izin prinsip kepada Pokja ULP Konstruksi untukHalaman 26 dari 44 halaman, Putusan No. 8/Pid.SusTPK/2019/PT.Mndmelakukan pemilihan dengan metode penunjukan langsung.