Ditemukan 324 data
61 — 19
target ;Bahwa sewa mobil perbulan sebesar Rp. 5.000.000, ( lima juta rupiah ) perbulan /perunit mobil bersih ;Bahwa ada masalah sejak bulan Januari 2016 dan di laporkan bulan Pebruari2016;Bahwa alasan saksi melaporkan terdakwa karena saksi tidak bisa menghubungidan tidak bisa ketemu dengan Terdakwa ;Bahwa saksi dapat menannyakan kepada terdakwa benar mobilnya digadaikandan terdakwa bilang itu bohong dan terdakwa bilang mobil bukan di gandaikantetapi disewakan ;Bahwa 1 ( satu ) unit mobil ada di Kejasaan
70 — 29
Bahwa mengenai dalil butir. 10 yang didalikan Penggugat untukmenyita harta Tergugat adalah dalil yang berlebihnan karenafaktannya semua harta benda milik Tergugat telah dirampas olehNegara melaui Pengacara Negara dalam hal ini Kejasaan negeriSamarinda atas printanh Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.908/Pid.B/2018/PN.Smr tertanggal 19 Desember 2018 yang telahdiserahkan kepada Penggugat, sehungga tidak ada lagi harta yangtersisa milik Tergugat, sehingga menurut hukum dalil butir. 10Penggugat tersebut
66 — 23
GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.Catatan :Dicatat disini bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012 Jaksa PenuntutUmum pada Kejasaan Negeri Denpasar telah menyatakan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Oktober 2012 Nomor : 864/Pid.An/2012/PN.Dps ; PANITERA PENGGANT It.t.d. GEDE KETUT RANTAM, SH Untuk salinan remiPenitera Pengadilan Negeri DenpasarTIDI GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH. MH.NIP : 19630424 198311 1 001
68 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
DanTerlawan dalam melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri PadangSidempuan No. 548.PEN.PID/2005/PNPSP tertanggal 27 Oktober 2005adalah dalam kapasitasnya selaku Jaksa Penyidik yang mana dalam halmelaksanakan penetapan Pengadilan Negeri tersebut hanya mempunyaiwewenang untuk membuat Berita Acara Pelaksanaan penetapan NegeriPadang Sidempuan tersebut (vide Pasal 75 ayat (1) huruf f) ;Dengan demikian Pelawan telah salah alamat dalam mengajukanperlawanannya, dimana Kejasaan Agung RI tidak berkualitas sebagaiTerlawan
47 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa setelah dilakukannya penandatanganan Surat Pernyataan di Kantor11.Kejasaan Negeri Batam sebagaimana dimaksud pada angka 9 poin 2gugatan ini dan hingga tanggal disampaikannya gugatan ini, ternyataTergugat hanya melunasi/mengangsur sebesar Rp2.100.000,00 (dua jutaseratus ribu rupiah) sehingga masih tetap menunggak pengembalian danatunjangan komunikasi intensif DPRD sebesar Rp62.160.000,00 (nam puluhdua juta seratus enam puluh ribu rupiah);Bahwa Tergugat telah menandatangani Surat Pernyataan melaluiSekretariat
42 — 6
MH masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 28OKTOBER 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh PURWADI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi,serta dihadiri SRI ASTUTI, SH Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Bekasi danterdakwa.HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,SIGID PURWOKO, SH. MH. MARPER PANDIANGAN, SH.MH GEDE MAYUN, SH, MH.PANITERA PENGGANTIPURWADI ,SH Halaman 23 dari 23 hal. Pts.
PANDE KETUT SUASTIKA, S.H.
Terdakwa:
EUSTAKIUS JANO Alias EUS
54 — 30
., PaniteraPengganti Pengadilan Negeri Maumere, yang dihadiri oleh PANDE KETUTSUASTIKA, SH, Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Sikka dan di hadapanTerdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,CONSILIA I. L. PALANG AMA, S.H. JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.MIRA HERAWATY, S.H.Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN MmePanitera Pengganti,ALBERTUS ASAN GELI, S.H.Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PN Mme
ANDI HASANUDDIN,SH.,MH
Terdakwa:
Hj.RISNA DEWI SARI
122 — 48
Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B35/P.4.36.3/Eoh.1/X1/2019yang dikeluarkan oleh Kepala Kejasaan Negeri Luwu Timur tanggal21 November 2019;29. Berita Acara Perpanjangan Penahanan yang dibuat oleh KepolisianSektor Towuti tanggal 23 November 2019;30. Surat Permintaan Persetujuan Izin Penyitaan Barang Bukti No.Pol. :SP.Sita/16.a/X/2019/Reskrim yang ditujukan Kepada Ketua PengadilanNegeri Kelas IA Makassar yang dibuat tanggal 28 November 2019;31.
1.Hero Ardi Saputro, SH.
2.Iwan Gustiawan, SH.
3.Ari Wibowo, SH.
Terdakwa:
HABIBI alias ABI
71 — 16
harinyaterdakwa melakukan pembayaran untuk satu malam pertama dan setelah ituterdakwa memperpanjang nginapnya sampai dengan diketahui terdakwatelah menipu kepada pihak Hotel Pagji;Bahwa aturan Hotel Pagi dilakukan pembayaran saat chek in tetapi karenasaat itu kita percaya dengan terdakwa dan satu malam pertama terdakwasudah membayar dan meminta perpanjangan untuk menginap dengan alasanmasih sibuk pekerjaan sehingga kami dari pihak Hotel percaya saja saat itu;Bahwa saksi tidak pernah datang ke kantor Kejasaan
30 — 3
Purwakarta;Agama : Islam;Pekerjaan : Buruh;Terhadap diri Terdakwa, telah dilakukan penahanan dengan jenispenahanan rumah tahanan negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :e Penyidik, sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal O1 Januari2013 ;e Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejasaan Negeri Purwakartasejak tanggal O2 Januari 2013 s/d tanggal 10 Pebruari 2013 ;e Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2013 s/d tanggal 18Pebruari 2013 ;e Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta sejak tanggal
AHMAD JUBAIR,SH.
Terdakwa:
STANISLAUS TESEN biasa dipanggil TESEN
72 — 46
., masingmasingsebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan padapersidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020,oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh HakimHakimAnggota Majelis yang sama, dibantu oleh YACOBUS KASI, PaniteraPengganti Pengadilan Negeri Maumere, yang dihadiri oleh AHMAD JUBAIR,SH, Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Sikka dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;Hakim Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,DODI EFRIZON
26 — 23
Dakwaan kami, Penuntut Umum.Bahwa terhadap memori banding terdakwa yang menyatakan PutusanPengadilan Negeri Salatiga terdakwa tidak sependapat dan salah dalammenerapkan hukum acara oleh karena itu putusan Majelis Hakim tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan, atau setidak tidaknya MajelisHakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengubah sekedarHalaman 26 Putusan Nomor 60/Pid/2018/PT SMGmengenai lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa /pembanding.Oleh karena itu Penuntut Umum pada Kejasaan
68 — 22
Bahwa mengenai dalil butir. 10 yang didalikan Penggugat untukmenyita harta Tergugat adalah dalil yang berlebihnan karenafaktannya semua harta benda milik Tergugat telah dirampas olehNegara melaui Pengacara Negara dalam hal ini Kejasaan negeriSamarinda atas printanh Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.908/Pid.B/2018/PN.Smr tertanggal 19 Desember 2018 yang telahdiserahkan kepada Penggugat, sehungga tidak ada lagi harta yangtersisa milik Tergugat, sehingga menurut hukum dalil butir. 10Penggugat tersebut
57 — 9
., Penuntut Umumpada Kejasaan Negeri Sijunjung dan dihadapan Terdakwa;Hakimhakim Anggota, Hakim Ketua,RAHMI AFDHILA, S.H., MASDUKI, S.H.FADESHA LUCIA MARTINA, S.H.,Panitera Pengganti,Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 80/Pid.B/2015/PN Swi.ADRIF, S.H,
Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H.
Terdakwa:
Jufri alias Jupe bin Mustafa
34 — 15
., M.H Penuntut Umum Pada Kejasaan NegeriMamuju dan Terdakwa didampingi Penasihat HukumnyaHalaman 24 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN MamHakimhakim Anggota, Hakim Ketua,Nurlely, S.H Budiansyah, S.H., M.H,Mawardy Rivai, S.HPanitera Pengganti,Norpaida, S.H., M.HHalaman 25 dari 25 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Mam
102 — 8
Perpanjangan Kepala Kejasaan Negeri Kota Pasuruan, sejak tanggal 14Juni 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2017;3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7Agustus 2017 ;4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengantanggal 30 Agustus 2017;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2017sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum AWALOEDIN SAMON,S.H.
25 — 7
MOHAMMAD IMRAN ; e Bahwa saksi dipanggil oleh Kejasaan Tinggi Jawa Timur, didalam suratpamanggilan tersebut saksi diberitahu sebagai anggota Panitiapembangunan gedung pertermuan, gapuran dan saluran air di DesaHulaane Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah diberitahu bahwa namasaksi dimasukkan kedalam susunan panitia pembangunan tersebut ;22e Bahwa saksi tahunya nama saksi dicantumkan sebagai anggota panitiapembangunan sewaktu surat panggilan dari kantor Kejaksaan tinggi JawaTimur tersebut
67 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh karena GARDA TTU sebagai pihak pemilik hajatanaksi damai yang resmi mengantongi izin Kepolisian pada saatkejadian hari Rabu, tanggal 7 September 2011, tidak dilaporkandan diproses sebagai pelaku utama kasus pengrusakan di GedungBale Biinmafo ;j) Bahwasanya kasus Bale Biinmaffo yang terjadi pada hari Rabu,tanggal 7 September 2011 telah mengundang perhatian dan rasakeprihatinan mendalam banyak pihak, terutama dari kalangan tokohagama berupa seruan moral tertulis yang dilayangkan kepadaKepala Kejasaan
Terbanding/Terdakwa : FATONI BIN ASROR
90 — 53
Memori banding tertanggal 20 Agustus 2019 yang diajukan olehPenuntut Umum pada Kejasaan Negeri Salatiga dan diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 20 Agustus 2019,Halaman 35 Putusan Nomor 265/Pid/2019/PT SMGserta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21Agustus 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga;4.
1.NURAHDIAT MUSTIKA AUNGADI
2.DJERY LIHAWA
Tergugat:
1.Pemerintah Kota Baubau c.q Walikota Baubau Dr. A.S. Thamrin, M.H
2.Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kota Baubau c.q. Kepala Dinas Pertanian Kota Baubau
3.Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kota Baubau c.q. Inspektur Armin, SE,. M.Si
4.La Ode Abdullah, S.H.
5.Firmansyah, S.Hut.
169 — 109
Bahwa yang memanggil, memeriksa dan menetapkanPenggugat sebagai saksi, tersangka, selanjutnya sebagai terdakwaadalah pihak POLDA Sulawesi Tenggara dan Kejasaan Negeri Baubausebagaimana dalil gugatan penggugat (point 4), maka kedua institusi iniseharusnya juga sebagai pihak dalam perkara ini. Gugatan yang kurangpihak adalah cacat hukum dan oleh karenanya harus ditolak ataudinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untukmengadili perkara ini.