karena hal tersebut adalah merupakan kesalahanTERGUGAT REKONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI mengingatKomisi Perlindungan Anak Indonesia dan KOMNAS Perlindungan Anakbukanlah pihak dalam perkara ini ;5. Bahwa = perbuatan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGATKONVENSI tersebut telah menimbulkan kerugian kepada paraPENGGUGAT REKONVENSI, karena somasi tersebut memuathalhal yang menggambarkan seolaholah para PENGGUGATREKONVENSI terlibat baik langsung maupun tidak langsung atastindakan TERGUGAT II KONVENSI ;6.

Bahwa atas perbuatan TERGUGAT REKONVENSI/PPENGGUGAT KONVENSIyang mengirimkan tembusan somasi kepada Komisi Perlindungan AnakIndonesia sebagai lembaga negara dan KOMNAS Perlindungan Anaksebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, telah menimbulkan kerugianmateriil dan immateriil bagi para PENGGUGAT REKONVENSI, kerugianyang dimaksud adalah :Kerugian Material Para PENGGUGAT REKONVENSI telah mengeluarkan uangsebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) sebagaibiaya konsultasi, transportasi, dan akomodasi

pengacara untukmembantu mengklarifikasi isi somasi tersebut kepada pihak KomisiPerlindungan Anak Indonesia dan KOMNAS Perlindungan Anak ;Kerugian Immaterial Adanya citra buruk dan reputasi kurang baik para PENGGUGATREKONVENS!

Dapat dilihat dari buktibukti surat Komnas HAM kepadaKepolisian Ressort Deli Serdang tertanggal 1 April 2008, SuratPermintaan Visum Et Repertum dari Kepala Kepolisian Kota BesarMedan dan Sekitarnya tertanggal 31 Januari 2008 terkait konflikkekerasan di Desa Durin Tonggal perkara tanah 102 Ha, Surat TandaPenerimaan Laporan Nomor STPL/20/I/2008 atas nama Kelini Gintingkepada Kapolsek Pancur Batu pada tanggal 08 Januari 2008 terkaitkonflik kekerasan karena sengketa 102 Ha tanah di Desa DurinTonggal.

Dapat dilihat dari buktibukti surat Komnas HAM kepada Kepolisian Resort DellSerdang tertanggal 1 April 2008, Surat Permintaan Visum EtRepertum dari Kepala Kepolisian Kota Besar Medan danSekitarnya tertanggal 31 Januari 2008 terkait konflik kekerasandi Desa Durin Tonggal perkara tanah 102 Ha, Surat TandaPenerimaan Laporan Nomor STPL/20/I/2008 atas nama KeliniGinting kepada Kapolsek Pancur Batu pada tanggal 08 Januari2008 terkait konflik kekerasan karena sengketa 102 Ha tanah diDesa Durin Tonggal.

SURAT DARI KOMNAS HAM RI KEPADA 1). KETUA MAHKAMAHAGUNG RI; 2). KETUA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAHAGUNG RI; 3). KETUA KOMISI YUDISIAL RI1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 April 2014, KuasaHukum Penggugat, menerima Surat dari KOMNAS HAM RI,Nomor : 248, Sifat : Segera, Perihal : Pemberian keadilanterhadap korban kesewenang wenangan Pengadilan NegeriMedan, Surat tertanggal 6 Maret 2014, yang ditujukan kepada :1) Ketua Mahkamah Agung RI, JI.

., Pekerjaan Advokat dari organisasi PERADIyang berkantor di Jalan Sunggal No. 168 E Komnas WI, KelurahanSunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan.

Bahwa dari sekian banyak surat pengaduan yang telah dikirimkan,hanya beberapa yang mendapat tanggapan, namun itupun belummembuahkan hasil seperti yang diharapkan, diantaranya Komnas Hammelalui surat Nomor 2.269/K/PMT/IX/2013, tanggal 3 September 2013,perihal: Permintaan Penjelasan tentang Hak Pensiun Sdr. Ramlan, yangditandatangani oleh Dr. Otto Nur Abdullah, selaku Komisioner KOMNASHAM RI, yang pada intinya mempertanyakan kepada Bank Indonesia (incasu Tergugat) mengenai:71.

Sehinggakehilangan hakhak pensiunnya;Berdasarkan keempat fakta tersebut diatas, KOMNAS HAM RImempertanyakan dan meminta penjelasan secara tertulis kepadaGubernur Bank Indonesia, mengenai:71. Foto copy putusan pengadilan yang menyatakan pengadu(Ramlan) melakukan kesalahan yang merugikan Bank Indonesia;2. Tanggapan Gubernur Bank Indonesia atas kesaksian sahabatpengadu bahwa telah dianiaya dalam penyelesaian dengan BankIndonesia;3.

Apakah benar surat permohonan pemberhentian dengan hormatditandatangani oleh Ramlan dibawah tekanan;Bahwa namun demikian sampai saat ini, sepanjang pengetahuan dariPara Penggugat, Tergugat belum pernah memberikan Jawaban secaratertulis atau klarifikasi atas Surat KOMNAS HAM RI dimaksud;2/. Bahwa selanjutnya tanggapan juga diberikan oleh MahkamahKonstitusi (MK) RI melalui surat Nomor 2425/HP.00.000/07/2012, tanggal24 Juli 2012, yang ditandatangani oleh Budi A. Djohari selaku Plt.

Namun sebagaimana surat KOMNAS HAM RI dimaksuddiatas. Bank Indonesia (in casu Tergugat) tetap tidak memberikantanggapan positif. Dengan kata lain, tetap tidak mempunyai itikad baikuntuk bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum danpelanggaran hak asasi yang telah dilakukannya kepada Ramlan;28.

Bahwa apalagi Para Penggugat sendiri sebenarnya dalamgugatannya telah menegaskan bahwa permasalahan a quo juga telahdiajukan ke Komnas HAM:4. Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, makaPeradilan Perdata /.c. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksadan mengadili perkara a quo harus menyatakan tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo.

ParaPenggugat mulai menelusuri kebenaran sumber isu tersebut ke InstansiInstansi yangterkait;Bahwa pada tanggal 6 Juni 2011 Perwakilan Para Penggugat menghadap KetuaKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Perwakilan ProvinsiSumatera Barat, mengadukan tentang Diskriminasinya pelayanan kemanusiaanoleh Para Tergugat atas Penyaluran bantuan Dana Penanggulangan Bencana danDana RehabRekon terhadap Para Penggugat selaku korban Gempa Bumi Dahsyattanggal 30 September 2009 di Jorong Pandan, Jorong Galapung

Pada tanggal 12 Juli 2011 Sekretaris Daerah KabupatenAgam menjawab surat Komnas Ham PerwakilanProvinsi Sumatera Barat tersebut. Jawabannya adalah; Pada tanggal 6 April 2010Bupati Agam telah mengajukan permintaan kepada Sekretaris Daerah ProvinsiSumatera Barat, intinya bunyi Pokok Surat Bupati tersebut adalah; Oleh karenamasyarakat 4 Jorong tersebut berada di Zona Merah, maka meminta kepadaGubernur Provinsi Sumatera Barat untuk di Transmigrasikan ke KabupatenDharmasraya dan ke Kabupaten 50 Kota.

Jawaban Tergugat I tersebut, padatanggal 20 Juli 2011, disampaikan oleh Komnas Ham Perwakilan Provinsi SumateraBarat melalui surat kepada Para Penggugat.

Berdasarkan Surat Ketua Komnas HamPerwakilan Sumbar tersebut Para Penggugat mengetahui sumber isu tersebut berasaldari Tergugat I (Bupati Agam) itu sendiri;Bahwa berdasarkan Isu Tergugat I tersebut yang menyatakan Wilayah ParaPenggugat Zona Merah, Para Penggugat terus menelusuri kebenaran Dasar HukumTergugat 1 yang menyatakan Wilayah Para Penggugat Zona Merah.

sebagian warga/Penggugat ada yang tuna wisma;4. gangguan kejiwaan yang dialami sebagian warga/Penggugat;apabila dihitung secara materi total sebesar Rp 3.000.000.000, (tiga milyarrupiah);Bahwa setelah adanya pembongkaran warga/Penggugat dengan segalaupaya berusaha mencari keadilan atas pelanggaran hukum yang dilakukanTergugat dan Il dengan berbagai cara, antara lain berusahamemusyawarahkan penyelesaian dengan Tergugat dan II dengan dijembataniterkait maupun dengan melibatkan Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas

menimbulkan kesalahan dalam penerapan dan pelaksanaannya,sehingga berakibat rumah dan bangunan Penggugat yang telah berdiri lamadibongkar secara paksa oleh Tergugat I, II dan III;Hal. 9 dari 26 hal.Put.No. 1904 K/Pdt/2011Bahwa akibat keluarnya peraturan tersebut berakibat peraturan tersebutmenjadi dasar/landasan hukum Tergugat I, Il dan Ill untuk melakukanpenggusuran warga/Penggugat:Untuk turut Tergugat II:Bahwa setelah Penggugat melaporkan pelanggar hukum yang dilakukanTergugat dan Il kKemudian Komnas

HAM dan atas desakan Komnas HAM danDPR Rlmendapat tanggapan dari turut Tergugat selaku Gubernur Jawa Timur,dengan mengundang warga dan aparat instansi terkait di Jawa Timur termasukTergugat dan II serta III;Bahwa kemudian turut Tergugat menyepakati pembentukan team 9yang diketuai Bp.

KomisiIX DPR RI, Kepala Polisi Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Agung,Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Ketua Mahkamah Konstitusi, KetuaKomisi Nasional Hak Asasi Manusia, Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi, Gubernur Bank Indonesia dan beberapa pimpinan RedaksiMedia Cetak dan Elektronik sebagai usaha untuk mencari keadilan;Bahwa dari sekian banyak surat pengaduan yang telah dikirimkan, hanyabeberapa yang mendapat tanggapan, namun itupun belum membuahkanhasil seperti yang diharapkan, diantaranya KOMNAS

Sehingga kehilanganhakhak pensiunnya.Berdasarkan keempat fakta tersebut diatas, KOMNAS HAM ARImempertanyakan dan meminta penjelasan secara tertulis kepada GubernurBank Indonesia, mengenai:1. Foto copy putusan pengadilan yang menyatakan pengadu (RAMLAN)melakukan kesalahan yang merugikan Bank Indonesia.2. Tanggapan Gubernur Bank Indonesia atas kesaksian sahabat pengadubahwa telah dianiaya dalam penyelesaian dengan Bank Indonesia.Hal 12 dari 61 hal Putusan.

No. 124/Pdt.G/2014/ PN.Jkt.PST.3i Apakah benar surat permohonan pemberhentian dengan hormatditandatangani oleh RAMLAN dibaweh tekanan.Bahwa namun demikian sampai saat ini, sepanjang pengetahuan dari ParaPENGGUGAT, TERGUGAT belum pernah memberikan Jawaban secratertulis atau klarifikasi atas Surat KOMNAS HAM RI dimaksud.27. Bahwa selanjutnya tanggapan juga diberikan oleh Mahkamah Konstitusi(MK) RI melalui surat Nomor: 2425/HP.00.000/07/2012, tanggal 24 Juli2012, yang ditandatangani oleh Budi A.

Ramlan No.17/589/UP/HP/Mdn tanggal 10 Agustus 1984 perihalPenyelesaian hak dan kewajiban keuangan Saudara Surat Sdr.Ramlan kepada Bank Indonesia cabang Medan tanggal 6Oktober 1984 perihal Pernyataan.Surat Komnas HAM RI kepada Bank IndonesiaNO.2.269/K/PMT/IX/2013 tanggal 3 September 2013 perihalPermintaan Penjelasan Tentang Hak Pensiun Sdr.

RamlanSurat Komnas HAM RI No. 472/K/PMT/IV/2014 tanggal 16 April2014 perihal terima kasihSurat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.2425/HP.00.00/07/2012 tanggal 24 Juli 2012 hal PenyampaianSurat PengaduanSurat BI kepada Sdr. Ramlan No.14/275/DSDM tanggal 27 Juni2012 perihal Keputusan Pemberhentian Pegawai Surat BankIndonesia kepada Sdr. Ramlan No. 18/1308/UP/ HP/Mdntanggal 24 Februari 1986Surat Bank Indonesia kepada Sdr.

saksi dan istri sertaabang adik ipar saksi bernama Pulan ada di rumah akan tetapi saksi dan istriserta abang Penggugat tidak ada menanyakan penyebabnya Tergugatmengantar Penggugat ke keluarga; Bahwa, sebelum Tergugat mengantar Penggugat kepada keluarga, saksibersama istri sudah sering mendengar pengaduan Penggugat tentang kelakuanTergugat terhadap Penggugat; Bahwa, Tergugat pernah diadukan oleh Penggugat ke KomnasPerlindungan Perempuan atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, padasaat itu pihak Komnas

dengan Tergugat diupayakan secara mediasi danakhirnya Penggugat mencabut pengaduannya; Bahwa, sebelum ke Komnas di adukan Penggugat, Tergugat juga sudah 2(dua) kali saksi dan istri saksi nasihati Tergugat di rumah saksi sendiri dan dirumah kakak ipar agar Tergugat berubah dari kebiasaannya menyakitiPenggugat, akan tetapi tetap tidak ada perubahan Tergugat; Bahwa, sejak bulan Agustus 2015 ini Penggugat dan Tergugat sudah pisahrumah, keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi, sekarang Penggugatterkadang

Pasal 311 KUHP tentang Penistaane Bukti Pelanggaran Pasal 311 KUHP.Surat Bupati Malang kepada Ketua Komnas Hak Asasi Manusia nomor :180/1359/421.013/2011 tentang penjelasan atas pengaduan Sdr.PaulusArwalembun , Guru SMK Negeri Singosari Kabupaten Malang, tertanggal21 Nopember 2011, yang berisi tuduhan secara memfitnah : 1. PEMOHONmenjabat sebagai Kepala SMK Swasta di Malang sehingga seringmeninggalkan tugas pokok sebagai guru SMK Negeril Singosari Malang ;2.

Bagus Gunawan Kepala Sekolah SMKN 1Singosari yang telah mengeluarkan surat keputusan Nomor800/339/421.102.830.002/2009 tanggal 13 Juli 2009 tentang Pembagian tugas guru dalamkegiatan belajar mengajar yang tidak memberikan jam mengajar kepada Pelapor/SudaraPaulus Arwalembun dan laporan penistaan pasal 311 KUHP terhadap Bupati Malangkarena telah terbitnya surat Bupati Malang kepada Ketua Komnas Hakhak Azasi ManusiaNomor 180/1359/421.013/2011 tanggal 21 November 2011 tentang penjelasan ataspengaduan

pemohon kepada KOMNAS HAM di Jakarta, sebagaimana dimaksud sehinggaPenghentian Penyedikan tersebut adalah tidak sah secara hukum karena melanggarketentuan KUHAP dan Peraturan perundangan lainnya ;Menimbang bahwa terhadap dalil pokok Pemohon tersebut diatas Termohon telahmengajukan jawaban yang menyatakan bahwa perkara Nomor : LP/194/V1I/2012/JATIM/POLRES Malang tertanggal 9 Juni 2012 atas nama terlapor Drs.

Tindakan Penggugat dan keluarga sudah sangat bertentangandengan hukum yang berlaku, karena tidak merespon positif panggilan dariKPAI dan tidak ingin dimediasi oleh KOMNAS ANAK;Demi Allah. Karena sudah lebih dari 3 bulan lamanya tidak bertemu anak,maka pada tanggal, 26 Desember 2013, Tergugat berusaha untuk baikbaikmengambil anak. Namun diwaktu itu, keluarga Penggugat melarang niat baikdari Tergugat.

dalam jawab menjawab dan replikduplik, dimana Penggugat menuduh Tergugat tidak bertanggung jawan dalampembiayaan pengobatan anak, sedangkan Tergugat menuduh Penggugat telahtidak terbuka dan tidak segera memberitahukan kepada Tergugat mengenaikondisi anak ketika sakit pada bulan Agustus 2013, bahkan ketika Tergugathendak membantu menyelesaikan adimistrasi rumah sakit Penggugat menolak;Menimbang, bahwa dari bukti T2 dan T3 masingmasing berupafotokopi surat dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS

KomisiPerlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang ditujukan kepada Penggugat,masingmasing bukti tersebut terlah dibubuhi meterai pos cukup, namunTergugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan Penggugat tidak membantahbukti tersebut; Majelis Hakim berpendapat bahwa dari buktibukti tersebutmenunjukkan bahwa dalam upaya untuk dapat bertemu dengan anak yangselama ini Tergugat merasa dipersulit oleh Penggugat dan keluarganya,Tergugat pada bulan November 2013 dan bulan Januari 2014 Tergugat telahmeminta bantuan kepada KOMNAS

dalampemeliharaan Penggugat, namun tuntutan tersebut disampaikan olehPenggugat pada saat mengajukan kesimpulan, tidak diajukan sejak awalPenggugat mengajukan surat gugatan, dengan demikian Majelis Hakimberpendapat bahwa tuntutan tersebut harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan repliknya, serta setiapkali sidang Tergugat menyatakan kesulitan untuk bertemu dengan anaknya,dan upaya untuk itu telah dilakukan dengan berbagai cara, bahkan di antaranyatelah meminta bantuan kepada KOMNAS

Adapun upaya penyelesaian ParaPenggugat tempuh dengan menemui pihak Tergugat bahkan denganmelapor ke Komnas HAM dan KOMNAS HAM telah mengeluarkanRekomendasi agar Tergugat membayar biaya ganti rugi kepada ParaPenggugat masingmasing sebesar Rp.50.000.000, (Lima Puluh JutaRupiah) namun tidak sama sekali diindahkan oleh Tergugat .

yangmerupakan anaknya, telah diberi meterai cukup, diberi tandabukti P 4 ;Fotocopy dan sesuai dengan aslinya Surat PermohonanAudensi Kepada Kakanwil Hukum dan HAM ProvinsiBengkulu, diberi tanda bukti P 5 ;Fotocopy Dokumentasi Kegiatan Audensi Keluarga KorbanKebakaran Rutan Kelas IIB Bengkulu tanggal 22 April 2016,telah diberi meterai cukup, diberi tanda bukti P6;Fotocopy dan sesuai dengan aslinya tanda terima surat dariberbagai instansi, telah diberi meterai cukup, diberi tandabukti P 7;Fotocopy Surat Komnas

diberi tanda bukti T I, Il 1;Fotocopy Laporan Peristiwa Kerusuhan dan Kebakaran diRumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu 2016 danLangkah Kebijakan Kepala Kantor Wilayah KementrianHukum dan HAM Provinsi Bengkulu, telah diberi meteraicukup dan diberi tanda bukti TI, Il 2;Fotocopy Laporan Tanggap Darurat Kanwil KementrianHukum dan HAM Provinsi Bengkulu kepada InspekturJenderal Kementrian Hukum dan HAM RI, tanggal 22 April2016, telah diberi meterai cukup dan diberi tanda bukti T I,ll 3;Fotocopy Surat Komnas

(bukti T , Il 4) ;Halaman 53 dari 61 halaman Putusan Perdata Nomor 10/Pdt.G/2017/PN BglMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 bahwa Komisi Nasional HakAsasi Manusia (Komnas Ham) Republik Indonesia telah melakukan pertemuan,pemantauan maupun penyelidikan atas peristiwa kerusuhan dan kebakaranRutan Klas lB Malabero Kota Bengkulu dan telah meminta kepada MenteriHukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta untuk mempertimbangkan danmemberikan kompensasi bagi Para Keluarga Korban yang tewas masingmasing

sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) per orang ;Menimbang, bahwa menurut Komnas HAM Rl, tidak adanya tindaklanjut atas perkara tersebut akan berpotensi terjadinya pelanggaran terhadapHak Asasi Manusia sebagaimana dijamin dalam UndangUndang No. 39 Tahun1999 ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat atasnama saksi Sujaryanto dan saksi Adde Eka Syahputra, pada tanggal 25 Maret2016 telah terjadi peristiwa kerusuhan dan kebakaran Rutan Klas Il.B MalaberoKota Bengkulu yang mengakibatkan

Bahwa pada bulan September 2017 mengadu ke komnas HAMperihal Hak anak dan Hak Pendidikan USB SMK Bagimu Negeri ; 44, Bahwa pada Pertengahan November 2017, sdr. Ridwanmemindahkan 4 (empat) orang siswa SMK Bagimu Negeri ke sekolahlain tanpa ada persetujuan pindah ; Halaman 7 dari 20 halamanPutusan Perkara Nomor: 2/P/FP/2017/PTUN.JBI45.

Bukti P14 Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Hasil Musyawarah DesaSungai Jeruk tentang Program Pembangunan SMK BagimuNegeri pada tanggal 9 Nopember 2016 ; Fotokopi dari fotokopi Laporan Polisi Nomor : STPL/1OO/III/2017/Jambi/SPKT atas dugaan pencurian 362 KUHP danPenggelapan 372 KUHP ; 16, 229 2222222 on nnn nnn anne nnn nen nee Bukti P16 Fotokopi dari fotokopi Redaksi Fakta 7 Februari 2017 ;17 n nnonane nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn ncn en nee Bukti P17Fotokopi dari fotokopi Surat Komnas

Miss. pada waktu dantempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, telahmenyiarkan suatu berita atau) mengeluarkan pemberitahuan yang dapatmenerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangkabahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, yaitu : Berawal pada tanggal 22 Agustus 1998 Terdakwa mendatangi Kantor HarianBERNAS Yogyakarta dengan tujuan menanyakan alamat Komnas HAMyang ada di Yogyakarta guna mengadukan nasib Terdakwa menuntut danmengurus hakhak Terdakwa

No. 800 K/Pid/2007yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau kabar yang tidak lengkap,sedangkan Terdakwa mengerti atau setidaktidaknya patut dapat mendugabahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, yaitu :Berawal Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 1998 mendatangi Kantor HarianBERNAS Yogyakarta dengan tujuan menanyakan alamat Komnas HAMyang ada di Yogyakarta guna mengadukan nasib Terdakwa menuntut ataumengurus hakhak Terdakwa terutama hak pensiun dan tunjangan

Walikota Bekasi dengan tembusankepada Presiden (melalui Setneg), Kemendagri, Kejagung,Kemenkumham, Menkopulhukam, Kapolri, LBH Jakarta, Komnas HAM,BDGKompolnas, ICRP, Setara Institute, para Duta Besar di Jakarta (German,Canada, Australia, Prancis, Inggris), Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia;15.Bahwa konsiderans Menimbang Surat Keputusan Bersama MenteriAgama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor3 Tahun 2008, Nomor Kep033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008tentang Peringatan dan

,M.H. selaku Kepala Unit V PPA dengan mencantumkan pula No.contactyang dapat dihubungi: 081381883339, Brigadir XXXXXX selaku PenyidikPembantu.Atas kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut Penggugat jugamelaporkan kepada Komnas Perempuan dan laporan tertulis saya di terimaoleh Komnas Perempuan pada tanggal 26 September 2012 hal iniPenggugat lakukan agar terjadi proses yang sungguhsungguh demitegaknya hukum berdasar nilainilai keadillan;5) cara kehidupan Penggugat yang semakin kacau kehidupan

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut tidak bisa lagiditerapkan dalam hal ibu yang memegang hak asuh secara mutlaksebab di era sekarang ini banyak fakta fakta melalui masmediamisalnya televisi, Surat kabar, radio dan internet telah terungkap bahwaada ibu yang membunuh anaknya, ada ibu yang memukul anaknya, adaibu yang membuang anaknya hal ini tidak dapat dibantah denganlahirnya Undang Undang Perlindungan Anak dan KOMNAS HAM Anak2.

Bahwa Undang Undang Perlindungan Anak dan KOMNAS HAMterbentuk di era reformasi yakni sesudah 1998Hal. 17 dari 26 hal. Put. No.251/PDT/2016/PT.Mks3. Bahwa berdasarkan fakta Penggugat/terbanding selalu menelantarkananaknya, tidak memperdulikan anaknya dikala Tergugat/pembandingpergi bekerja hal ini terungkap oleh penyampaian penyampaian darikedua asisten rumah tangga yang bekerja di rumah orang tua Tergugat4.

Tergugatcemburu buta dengan siapa saja yang dekat Penggugat, dan Tergugatapabila sedang emosi selalu melakukan KDRT, dan Penggugat sempatmelaporkan perbuatan Tergugat kepada Polisi tetapi akhirnya kemballiberdamai, sekitar tahun 2010 Tergugat kembali melakukan KDRT danTergugat melaporkan lagi Tergugat kepada polisi tetapi kembali berdamai,terakhir pada tanggal 5 Juli 2020, Tergugat kembali melaporkan KDRTdan membuat laporan lagi ke polisi, hingga saat ini masih di proses,Penggugat juga sudah melapor ke komnas

Perlindungan dan anak sertamelapor ke komnas perlindungan wanita, Penggugat sudah tidak tahanlagi dengan sifat dan tingkah laku Tergugat yang kasar danmenggantungkan hidup kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugatsudah berpisah selama lebih kurang 6 (enam) bulan, sekarang Penggugattinggal di rumah milik Penggugat di Kelurahan , sedangkan Tergugattinggal dirumah orang tua Tergugat di Kelurahan ;6.

Dumanna telahmenyurati baik kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI besertatembusannya dan begitu pula ke Komnas HAM ini Terdakwa ajukan sebagaialat bukti di persidangan ;Bahwa ada surat dari Mahkamah Agung RI yang ditujukan kepadaPengadilan Tinggi Agama Makassar sampai saat ini belum ada jawabannyatentang eksekusi yang cacat hukum surat mana yang Terdakwa maksudjuga dijadikan alat bukti dalam perkara tersebut ;Hal. 5 dari 7 hal. Put.

bertanggung jawab dalammenafkahi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terjadilahpertengkaran, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada saat Penggugathamil 6 bulan, maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersamalagi;5 Bahwa dari perbuatan Tergugat yang tidak bertanggung jawab menafkahi kebutuhananak Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengadukan Tergugat ke KomisiPerlindungan anak dengan nomor 042/PFP/KPAIDSU/IV/2013 pada tanggal 4April 2013, setelah Tergugat dipanggil Komnas