Penggugat:
PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Teminabuan Bank Papua Cabang Teminabuan
Tergugat:
Marthen Flasy

Lopulalanmasingmasing selaku Pegawai PT.Bank Pembangunan Daerah Papua,Kantordi JIn. Soekarno Hatta No.1 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :201/SKBPD/VII/2019 tanggal 12 Juli 2019, dan Surat Tugas Nomor :202/TMN/2019 tanggal 12 Juli 2019, secara besamasama maupun sendirisendiri bertindak untuk dan atas nama PT.Bank Pembangunan DaerahPapua. Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MELAWANNama : Marthen Flasy ( CV.

Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/293/TMN/2018tanggal 05 Juni 2018 PerihalSurat Peringatan ( Ke satu),b. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/325/TMN/2018 tanggal 06 Juli 2018 PerihalSurat Peringatan II (Ke dua), danc. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/391/TMN/2018 tanggal 08 Agustus 2018Perihal Surat Peringatan Ill (Ke tiga).7.

Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/293/TMN/2018 tanggal 05 Juni 2018 PerihalSurat Peringatan (ke satu)5) Bukti P.5 : Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/325/TMN/2018 tanggal 06 Juli 2018 PerihalSurat Peringatan II (ke dua)6) Bukti P.6 : Surat PT.

Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/293/TMN/2018 tanggal 05 Juni 2018 PerihalSurat Peringatan (ke satu)Bukti P.5 : Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/325/TMN/2018 tanggal 06 Juli 2018 PerihalSurat Peringatan II (ke dua)Bukti P.6 : Surat PT.

Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor CabangTeminabuan Nomor : 06/391/TMN/2018 tanggal 08 Agustus 2018Perihal Surat Peringatan III (ke tiga)Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti Surat di atasPenggugat juga mengajukan saksi dipersidangan yakni :1.

KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) PAPUAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYATPROVINSI PAPUA, DK VS LUSYE TALANE, A.Md.,

Snvt Pjpa PapuaProvinsi Papua Merauke Balai Wilayah Sungai Papua;b.Pokja Rawa Merauke:1.

Sungai Papua Tahun Anggaran 2015, tanggal 05 Januari2015;Surat Kepala SNVT PJPA Papua Provinsi Merauke, denganSuratnya NomorUM 01/SNVTPJPA/Aa.B7/03 tanggal 14 April2015, Perihal: Pembatalan Surat Keputusan Nomor03/KPTS/Aa.B7/PJPAMRK/2015, tanggal 16 Pebruari 2015tentang Kelompok Kerja APBNP Tahun Anggaran 2015 SNVTPJPA Papua Provinsi Papua Merauke Balai Wilayah SungaiPapua, yang ditujukan Kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan(ULP) Papua Kementerian PUPR, yang pada pokok surat tersebutberisi dan menyatakan

Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4Mei2015, Tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) BidangSumber Daya Air Provinsi Papua Tahun Anggaran 2015, berikutLampiran Surat Keputusan Kepala ULP Papua,Nomor15/KPTS/ULP/2015, tanggal 4 Mei 2015;Asas Proporsionalitas;Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat,KepalaUnit Layanan Pengadaan (ULP)Papua tidakmempertahankan Surat KeputusanKepala ULP Papua No.08/KPTS/ULP/2015 tanggal 18 Februari 2015 Papua berlaku untuksumber dana APBNP (APBNPerubahan) T.A

Putusan Nomor 194 K/TUN/2016Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Papua Nomor08/KPTS/ULP/2015tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Sumber Daya AirProvinsi Papua Tahun Anggaran 2015 APBNP dimana saksi MagdalenaTanga (Saksi Fakta) selaku Kepala Satker SNVT PJPA Papua ProvinsiPapua Merauke Tidak Pernah MencabutSurat Keputusannya yaitu SK.Nomor01/KPTS/Aa.B7/PJPAMRK/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentangPembentukan Kelompok Kerja (POKJA) SNVT PJPA Papua Provinsi Papua Merauke Balai Wilayah Sungai

Adalah didasarkan Pada Surat KeputusanKepala SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Papua ProvinsiPapua Merauke Nomor04/KPTS/Aa.B7/PJPAMRK/2015 tentangPembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Dan Pejabat Pengadaan diLingkungan SNVT PJPA Papua Provinsi Papua Merauke Balai WilayahSungai Papua Tahun Anggaran 2015;Halaman 43 dari 47 halaman.

Pemohon:
YAN ANTON YOTENI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT Cq. DIRESKRIMSUS POLDA PAPUA BARAT

Penggugat:
PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Teminabuan Bank Papua Cabang Teminabuan
Tergugat:
Achamad Fadil

Bank Pembangunan Daerah Papua, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat ;Achamad Fadil, Tempat Tanggal Lahir Mojokerto, 09 Mei 1968, Jenis Kelamin Lakilaki, Tempat Tinggal Kampung Wernas Kelurahan Kaibus KecamatanTeminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat,Pekerjaan Wiraswata, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar pihak Penggugat;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang bahwa Penggugat

dan Ikan bandeng ;Bahwa awalnya Tergugat menyetor lancar namun setelah Tergugatalinkan ke Bank lain Tergugat tidak mengangsur dengan baik dan mulai macetpada Tahun 2017 akhir;Bahwa kredit yang belum disetor oleh Tergugat kurang lebihRp.60.000.000,(Enam puluh juta);Bahwa yang masih belum dibayarkan oleh Tergugat pokoknya Kuranglebih Rp.40.000.000,(enpat puluh juta), bunga kurang lebin Rp. 19.000.000,(Sembilan belas juta) dan Denda kurang lebih Rp.500.000,(lima ratus riburupiah);Bahwa pihak Bank Papua

dan Ikan bandeng ;Bahwa awalnya Tergugat menyetor lancar namun setelah Tergugatalinkan ke Bank lain Tergugat tidak mengangsur dengan baik dan mulai macetpada Tahun 2017 akhir;Bahwa kredit yang belum disetor oleh Tergugat kurang lebihRp.60.000.000,(Enam puluh juta);Bahwa yang masih belum dibayarkan oleh Tergugat pokoknya Kuranglebin Rp.40.000.000,(enpat puluh juta), bunga kurang lebin Rp. 19.000.000,(Sembilan belas juta) dan Denda kurang lebih Rp.500.000,(lima ratus riburupiah);Bahwa pihak Bank Papua

Bank Papua ;Bahwa menurut para saksi sekitar tahun 2015 Tergugat ada mengajukanKredit pada Tahun 2015 dengan jumlah Rp.1.500.000.000,(satu Milyar Lima RatusJuta Rupiah) dengan jangka waktu 3 Tahun ;Bahwa setahu para saksi Tergugat mempunyai usaha Warung makan, JasaTransportas!

Bank Papua sendiri telan melakukam somasi kepadaTergugat sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Surat Peringatan Nomor: 06/2/TMN/2018Tanggal 30 Januari 2018 (Bukti P4), Surat Peringatan I Nomor: 06/84/TMN/2018Tanggal 7 Februari 2018 (Bukti P5) dan Surat Peringatan III Nomor:25/84/TMN/2018 Tanggal 7 Februari 2018 (Bukti P6) ;Menimbang, bahwa namun sampai dengan persidangan ini pihak Tergugatselaku Debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam perjanjian kredityang telah dibuat dan ditandatangani oleh

., DK VS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA cq PT BANKPEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG MAKASSAR DK

SURYATI, bertempat tinggal di Jalan Babussalam II Nomor 14,Makassar;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;1.Lawan:PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA cq PT BANKPEMBANGUNAN DAERAH PAPUA CABANG MAKASSAR,berkedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani Nomor 53 DKota Makassar, diwakili oleh Sharly P.

Parrangan dan BasoPajung, masingmasing selaku Direktur Umum danOperasional PT Bank Pembangunan Daerah Papua danKepala Cabang Makassar PT Bank Pembangunan DaerahPapua, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Susanto,S.H.,M.Si., dan kawankawan, Para Pegawai PT BankPembangunan Daerah Papua, berkantor di Jalan AchmadYani Nomor 57, Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 18 Juni 2015;.

Nomor 2398 K/Pdt/2017Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding telahmenggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/ParaTerbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar, pada pokoknyaatas dalildalil:1.Bahwa pada bulan September 2013 Penggugat telah menerima fasilitaskredit dari PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Makassar(Tergugat ) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus jutarupiah

ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuhpuluh ribu rupiah), sehingga ditempuhlah upaya hukum ini yaknimengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Penggugatmohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2.7.Mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhan;Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat,yang kini sementara menjadi agunan di PT Bank Pembangunan DaerahPapua cq PT Bank Pembangunan Daerah Papua

Cabang Makassar(Tergugat );Menyatakan menurut hukum bahwa penentuan harga limit yang dilakukanoleh PT Bank Pembangunan Daerah Papua cq PT Bank PembangunanDaerah Papua Cabang Makassar (Tergugat ) sebesar Rp1.370.570.000,00(satu milyar tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)terhadap objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;Menyatakan menurut hukum pelaksanaan lelang terhadap objek sengketayang dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang (KPKNL) Makassar

Tandan Sawita Papua

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TOPS PAPUA JAYA

AMIN SUKANDAR vs DIREKTUR UTAMA BANK PAPUA, dk

DIREKTUR UTAMA BANK PAPUA, berkedudukan di JalanAhmad Yani Nomor 57, Jayapura;Il KEPALA BANK PAPUA CABANG SERUI, berkedudukan diJalan Yos Sudarso, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen;Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan II/Terbanding dan II;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dan Il sebagai Tergugat dan Il di muka persidanganPengadilan

Bahwa dalam Pasal 4 Akta Nomor 96, tanggal 12 Desember 1997Penggugat menjamin pada Bank Pembangunan Daerah Papua, segalasesuatu yang diserahkan tersebut benar miliknya dan ia berhak sepenuhnyauntuk melakukan penyerahan tersebut, sehingga bank tidak akan mendapatgangguan dari siapapan juga atas segala hak yang diterima dari Tergugat;7.

2 bidang tanah dan bangunan) namunkenyataannya justru Tergugat d.r. sendiri yang melakukan perbuatan tidakmenyenangkan = sehingga mengakibatkan terganggunya pelaksanaanpembangunan Kantor dan Operasional Bank Pembangunan Daerah Papua;Cc) Melakukan gugatangugatan ke pengadilan atas tanah dan bangunanyang sudah bukan milik Tergugat d.r.

(bank)= Mengakibatkan terganggunya operasional bank;= Terhambatnya pembangunan kantor yang akan dipergunakan untukpelayanan masyarakat Papua dan;= Jatuhnya citra nama baik dan/atau reputasi Bank PembangunanDaerah Papua di mata Masyarakat dan Pengawas Bank Indonesia;Bahwa akibat perbuatan Tergugat d.r. tersebut di atas, Penggugat dan Ild.r. mengalami kerugian materil dan immateril sebagai berikut:1) Kerugian Materiil:e Kewajiban Kredit Macete Yang masih harus dibayar sebesar Rp518.211.423,00;1011e

;Bahwa kesimpulan dari bagian ini adalah penerapan hukum MajelisHakim Pengadilan Negeri Serui dan Pengadilan Tinggi Papua,bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata, tentang syarat sahnyasuatu perjanjian yang menentukan 4 (empat) syarat untuk sahnyaperjanjian, yaitu:a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;b.CcdKecakapan untuk membuat suatu perikatan;. Suatu hal tertentu;.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT HOTEL PAPUA INTERNASIONAL;;

Penggugat :HENDRIKO MANURUNGTergugat :DIRUT P.T BPD PAPUA

Duta Papua Baru dan LaporanPolisi No Pol : LP/33/II/2013/Papua/SPKT/Polda Papua tanggal 18Februari 2013 tentang Pemalsuan surat dan penggunaan surat palsujo.

BankPembangunan daerah Papua dengan PT.

BankPembangunan Daerah Papua melakukan pemblokiran rekening No.21.2001.0084857 an. PT. Duta Papua Baru..

BankPembangunan Daerah Papua).6.

YOSAFAT KURNIAWAN SIRAIT MELAWAN PT.BANK PAPUA CABANG YOGYAKARTA

,MH, dkk beralamat di PerumVilla Taman Bunga Kav 2H, Jl.Cempaka Baru,Leles, Condongcatur, Sleman, Yogyakartaberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12Januari 2018, Selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING / PENGGUGAT ;Melawan :PT.BANK PAPUA CABANG YOGYAKARTA, bertempat tinggal diJI. Babarsari Kompleks Ruko Raflesia Kavling J&KDepok Sleman Yogyakarta, Selanjutnya disebutsebagai TERBANDING /TERGUGAT;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca :1.

Tergugat tersebutdigunakan untuk mengembangkan usaha milik Penggugat sebagaimananiat awal dari Penggugat yang sedang membutuhkan modal Kerja gunamengembangkan usaha yang sedang dijalani oleh Penggugat;Bahwa Tergugat juga mengetahui apabila uang hasil dari pemberianberupa fasilitas kredit oleh Tergugat kepada Penggugat tersebutdigunakan oleh Penggugat untuk mengembangkan usaha milikPenggugat;Bahwa pada saat akad kredit ditanda tangani Penggugat dalamkedudukannya sebagai sebagai Debitur dan PT.BANK PAPUA

CABANGYOGYAKARTA (Tergugat) dalam kedudukannya sebagai Kreditur;Bahwa pada saat akad kredit antara Penggugat dengan Tergugat(PT.BANK PAPUA CABANG YOGYAKARTA) Penggugat hanyadiperintahkan untuk mendatangani suratsurat perjanjian kredit yangtelah dipersiapkan oleh Tergugat sebelum pendatanganan akad kredit,tanpa diberikan kesempatan untuk membaca maupun mempelajarinyaterlebih dahulu;Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2018/PT YYK10.11.12.13.14.15.16.17.Bahwa atas pemberian fasilitas kredit

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT HOTEL PAPUA INTERNASIONAL;;

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua (vs) Ruben Ramma

Absalom Malaseme Klauw
Terbanding/Penggugat : ALIMUDDIN
Turut Terbanding/Tergugat I : PT PLN Induk Pembangunan Papua Cq PT PLN UIP Papua Unit Papua Barat

Pendidikan KM.8 KelurahanMalaingkedi Distrik Sorong Utara Kota Sorong berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 10 September 2018 yang telah terdaftar padaKepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong selanjutnya disebut sebagaiTerbanding semula Penggugat ;danPT PLN Induk Pembangunan Papua cq. PT PLN UIP Papua Unit Papua Barat,bertempat tinggal di JI. Anmad Yani Kel. Klaligi, Distrik Sorong Kota, KotaSorong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUGENG PURNOMO,S.H.

Januari 2002 dan sesuai dengan surat keteranganPengguasaan Tanah Nomor 5038/407/4997 dan Kwitansi PelunasanTanggal 27 Juni 1990 yang dilepaskan dan ditandatangani oleh HerkanusMalaseme Klauw sebagai tanah milik Penggugat namun tidak tau dengandasar dan alasan apa Para Tergugat tanpa Hak dan melawan hukum telahmenguasai dan memiliki tanah objek sengketa berdasarkan penjelasanHalaman 2 Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT JAPbatasbatas di atas dan sekarang Tergugat telah membangun Gardu IndukPembangunan Papua

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang di lakukan oleh ParaTergugat dengan cara menguasai tanah milik Pengugat dan membangunGardu Induk Pembangunan Papua milik Tergugat yang mendapatkan hakdari Tergugat II maka menimbulkan kerugian yang sangat besar karenaPenggugat sampai dengan saat ini tidak bisa memanfaatkan tanah milikPenggugat maka wajar Para Tergugat tanpa perlawanan harus segeramengosongkan serta membongkar Gardu Induk Pembangunan Papua milikTergugat diatas tanah milik Penggugat tanpa Imbalan

berikut :Oo Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Sabola ;oO Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah milik Mudasir ;Oo Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ariu ;Oo Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;Oo Yang diserobot, dikuasai, dimanfaatkan oleh Para Tergugat adalahsuatu perbuatan melawan hukum dan cacat hukum ;1.3 Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menyerobot, menguasai,1.41.51.61.7memanfaatkan tanah milik Penggugat dengan cara membuat bangunanGardu Induk Pembangunan Papua

Fonny Hovan vs Kadis Pekerjaan Umum Provinsi Papua

GEORGE WEYASU, SH vs GUBERNUR PROVINSI PAPUA, dk

GUBERNUR PROVINSI PAPUA, berkedudukan di Jl.Soa Siu Dok II Jayapura. Dalam hal ini memberikankuasa kepada :1. ROSINA UPESY, SH., Kepala Biro Hukum., SETDAProvinsi Papua;2. MARTHEN M. FATARY, SH, M.Hum., KepalaBagian Bantuan Hukum., SETDA Provinsi Papua;3. MAGDALENA MATURBONGS, S.H., M.Hum.,Kepala Sub Bagian Penegakan Perda., SETDAProvinsi Papua;4. Y. DEREK HEGEMUR, S.H., M.H., Kepala SubBagian Peraturan Daerah., SETDA Provinsi Papua;5. MATIUS BOKKO TIKUPADANG, S.H., Plt.

., SETDA Provinsi Papua;Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 336 K/TUN/20126. JUADI AR, S.H., M.Hum., Kepala Sub BagianTelaahan Hukum., SETDA Provinsi Papua;Kesemuanya berkewarganegaran Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum SekretariatDaerah Provinsi Papua, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 180/2322/SET, tertanggal 25 Juli 2011;Il.

Bahwa diluar dugaan Penggugat, pada tanggal 08 Januari2011 Penggugat mendapatkan Surat Keputusan dariKetua DPP Partai Golkar Provinsi Papua Nomor : 045/DPD/P/GOLKAR/P/I/2011 Tentang Penggantian AnggotaFraksi Golkar, yang memberhentikan Penggugat sebagaiAnggota Fraksi Golkar di DPRD Kabupaten Sarmi PriodeTahun 2009 2014;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua DPD PartaiGolkar Provinsi Papua Nomor : 045/DPD/P/GOLKAR/P/1/2011 Tentang Penggantian Anggota Fraksi Golkardiatas, maka pimpinan DPRD menyurat

No. 3836 K/TUN/2012Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 182 Tahun 2009Tentang Peresmian Keanggotan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Sarmi Periode Tahun 20092014 untukPenggugat;6.

Menyatakan Batal atau Tidak = sahKeputusan Gubernur Papua Nomor 46Tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 TentangPeresmian Pemberhentian DanPengangkatan Penggantian Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Sarmi Periode Tahun 2009 2014;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabutKeputusan Gubernur Papua Nomor 46Tahun 2011 tanggal 03 Mei 2011 TentangPeresmian Pemberhentian DanPengangkatan Penggantian Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Sarmi Periode Tahun 2009 2014;4.

Papua Perkasa.

Raja Ampat No.44 Kampung Baru,Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tanggal 24 Juni 2013, semula sebagai Penggugat, sekarangsebagai PEMBANDING ;LawanBeralamat di Jalan.

Papua Perkasa karena melakukanperbuatan Wanprestasi sebagaimana dalil Gugatan Penggugat berdasarkan SuratPerjanjian Pemborongan Pekerjaan, No.001/SPKCPP/BJAPP/MINE/X/2012, pada tanggal 23 November 2012, dimana PenggugatFrengky Thenu sebagai Direktur PT. Bagus Jaya Abadi disebut sebagai PihakPertama dan Tergugat Pandi Bado sebagai Direktur CV.

Papua Perkasa selanjutnya disebut sebagai PihakKedua dan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.001/SPKCPP/BJAPP/MINE/X/2012, pada tanggal 25 Oktober 2012 antara Ronald Louis. S sebagaiDirektur Utama PT. Bagus Jaya Abadi selanjutnya disebut Pihak Pertama denganPandi Bado sebagai Direktur CV.

Papua Perkasa selanjutnya disebut sebagain PihakKedua ;Bahwa dalam kegiatan pekerjaan tersebut, yang dipakai sebagai Perjanjian Kerjaadalah Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.001/SPKCPP/BJAPP/MINE/X/2012, tanggal 25 Oktober 2012, sebab Surat Perjanjian Pemborongan PekerjaanNo.001/SPKCPP/BJAPP/MINE/X/2012, pada tanggal 23 November 2012 telahdibatalkan oleh Ronald Louis. S selaku Direktur Utama PT.

Papua Perkasa oleh karena di dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaantersebut Direktur Utama adalah saudara Ronald Louis.

PT PENGEMBANGAN JAYA PAPUA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA tersebut;

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA VS TRIDEKAWANI NAIBAHO

Parrangan yang mengatasnamakanDireksi PT Bank Pembangunan Daerah Papua.

Bank PembangunanDaerah Papua berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor 55/Kepeg/IV/2010 tanggal 12 April 2010 Tentang Pengangkatan dan Penempatan Pegawaidi Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Papua yang ditandatangani olehEddy R.

Parrangan yang mengatasnamakan Direksi PTBank Pembangunan Daerah Papua;Bahwa didalam pertimbangan surat Tergugat vide Surat Keputusan Direksi Nomor220/Kepeg/X/2013 Tentang Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PegawaiPT Bank Pembangunan Daerah Papua atas Nama Penggugat Tridekawani Naibahodisebutkan yang menjadi dasar pertimbangan memberhentikan dengan tidakhormat Penggugat adalah didasarkan pada Transaksi pendebetan dan pengkreditanrekening serta memasukan ke rekening pribadi yang tidak sesuai

Magawak, menjelaskan sebagai berikut :Bahwa saksi berada di Bagian Divisi Pengembangan Sumber DayaManusia (SDM) Bank Papua;Bahwa saksi menjelaskan bahwa Bank Papua pernah diundang oleh TimMediator Dinas Ketenegakerjaan Kota Jayapura pada tanggal 11 Juni2014 untuk membicarakan PHK dengan Termohon Kasasi/ sebelumnyaPenggugat dan hakhaknya;Bahwa dalam pertemuan itu saksi menjelaskan intinya Bank Papua siapuntuk memberikan hak Termohon Kasasi/sebelumnya Penggugat sesuaidengan anjuran Disnaker Kota Jayapura

BankHal. 21 dari 31 hal.Put.Nomor 145 K/Pdt.SusPHI/20151Pembangunan Daerah Papua nomor 73.A/DIRBPD/VUI/2013 (bukti T.13)tentang disiplin dan sanksi bagi pegawai PT.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TOPS PAPUA JAYA