PENETAPANNomor 3/ Pen.Pdt / 2019 / PN.BipDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapermohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikutterhadap permohonan atas nama:1. Manjati Elisabeth Binti R.

Nomor 3/Pen.Pdt/2019/PN.Blpbeberapa permohonan yang diperbolehkan dalam persidangan dan ada jugapermohonan yang dilarang, permohonan yang dilarang adalah: Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baikbenda bergerak ataupun tidak bergerak, dimana status kepemilikan suatubenda diajukan dalam bentuk gugatan; Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dimanastatus keahliwarisan ditentukan dalam bentuk gugatan; Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah

Nomor 3/Pen.Pdt/2019/PN.BlpMenimbang, bahwa untuk itu kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjukdiperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari Daftar Register Perkara yangbersangkutan yang sedang berjalan;Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon melalui Kuasa Hukumnyatelah mencabut perkara ini, maka para pemohon harus dihukum untuk membayarbiaya perkara yang timbul yang besarnya disebutkan dalam amar Penetapan ini;Memperhatikan Pasalpasal didalam RBg, Buku Il Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi

Nomor 3/Pen.Pdt/2019/PN.Blp

No. 511 K/Pdt/2000 jo.No. 588 PK/Pdt/2002,tanggal 10 September 2012 dan pendelegasiaannya yaitu PenetapanEksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok No. 03/Pen.Pdt/Del.Eks.Peng/2007/PN.Dpk tertanggal 22 Februari 2013 atas tanahNegara seluas 332.234 m2.Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2013, Majelis Hakim Tinggi PengadilanTinggi Bandung dalam PutusannyaNo. 253/Pdt/2013/PT.Bdg jo.

Perkara Nomor: 253/Pdt/2013/PT.Bdgmempunyai kekuatan hukum yang tetap, melalui Suratnya Nomor:W11.U21/2137/HK.O02/IX/2013 yang ditujukan kepada Para Pihak yangmengawal pelaksanaan eksekusi.9) Bahwa berdasarkan uraianuraian di atas, dapat disimpulkan bahwaeksekusi atas Bidang Tanah berdasarkan Penetapan Eksekusi KetuaPengadilan Negeri Depok No. 03/Pen.Pdt/Del.Eks. Peng/2007/PN.Dpkjo.

mengakui bahwa saat ini Penetapan Pengadilan Negeri DepokNomor: 16/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2017/PN.Dpk tersebut telah berkekuatanhukum tetap (In Kracht);Bahwa kemudian dalam Petitumnya Butir 3 Pelawan meminta kepadaMajelis hakim yang memeriksa perkara perlawanan ini untuk mencabutPenetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 16/Pen.Pdt/Aanm.Eks /2017/PN.Dpk jo Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor:253/Pdt/2013/PT.BDG jo Putusan Mahkamah Agung

Bahwa Pelawan sekonyongkonyong telah kehilangan sebidangtanahnya disebabkan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Depok Nomor:16/Pen.Pdt/Aanm.Eks/2017/PN.Dpk adalah sebuah pernyataan yangsesat tanpa didasari bukti yang kuat dan sangat merendahkan martabatperadilan Indonesia yang senantiasa menjadi pelopor upaya terwujudnyakeadilan hukum di bumi pertiwi ini ;.

Bahwa bukti pelawan memiliki tanah objek perkara adalah putusanMahkamah Agung RI no. 588 PK/Pdt/2002 ( bukti P45 dan telahmempunyai kekuatan hukum tetap dan putusan tersebut telahdilakukan eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi tanggal17 September 2013No.03/Pen.Pdt/ Del.Eks.

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sabang yang memeriksa dan mengadili perkaraPerdata Permohonan, menetapkan penetapan atas permohonan dari :RIDAWATI Umur 30 tahun, Tempat/tanggal lahir Gampong Blang Raya,21 Desember 1988, Agama : Islam, Pekerjaan : MengurusRumah Tangga, Alamat : Jurong Ulee Kreung, GampongBalohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, selanjutnyadisebut Pemohon ;Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sabang Nomor 16/Pen.Pdt

/2018/PN Sab, tanggal 15 Oktober 2018, tentang penunjukan Hakim Tunggalyang memeriksa dan mengadili perkara ini ; Surat permohonan tertanggal 15 Oktober 2018 ; Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sabang No.16/Pen.Pdt/2018/ PNSab, tanggal 16 Oktober 2018, tentang penetapan hari sidang ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPemohon hadir ianya sendiri ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonanPemohon yang berbunyi sebagai berikut :1.

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,(Dua ratus ribu rupiah) ;Demikian ditetapbkan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, olehJunita, SH, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Sabang tanggal 15 Oktober 2018, Nomor 16/Pen.Pdt/2018/PN Sab, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalamHalaman 3 dari 18 Putusan Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Sabpersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu olehLazuardi Saputra, SH.

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Oktober2018 Nomor 178/PEN.PDT/2018/PT PBR, tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihaktersebut diatas ;2.

Bahwa Terlawan telah mengajukan permohonan sita eksekusi selanjutnyatelah dilakukan Aanmaning (Teguran) melalui Pengadilan Negeri PekanbaruNomor: 73/Pen.Pdt/Aanm.EksHT/2016/PN.PBR tertanggal 05 Oktober 2016dan selanjutnya Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor: 73/Pen.Pdt/Sita.EksHT/2016/PN.PBR tertanggal 13November 2017, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru telahmengirim surat ke Ketua Pengadilan Negeri Dumai untuk membantu sitaeksekusi objek jaminan tersebut karena

termasuk wilayah hukum PengadilanNegeri Dumai dan Ketua Pengadilan Negeri Dumai telah mengeluarkanPenetapan Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 01/Pen.Pdt/Sita.

Bahwa Terlawan Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi telahmengajukan permohonan sita eksekusi selanjutnya telah dilakukanAanmaning (Teguran) melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor:73/Pen.Pdt/Aanm.EksHT/2016/PN.PBR tertanggal 05 Oktober 2016 danselanjutnya Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor: 73/Pen.Pdt/Sita.EksHT/2016/PN.PBR tertanggal 13November 2017, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru telahmengirim surak ke Pengadilan Negeri Dumai untuk membantu sitaeksekusi

dalamPerjanjian Kredit Nomor: 157/536PRK/VI2013 tanggal 26 Juni 2013 ; Menyatakan Terlawan II sah danberkekuatan hukumuntuk segera melakukanpelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor:Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 178/PDT/2018/PT PBR73/Pen.Pdt/Sita.EksHT/2016/PN.PBR tertanggal 13 November 2017 danPenetapan Sita Eksekusi Nomor: 01/Pen.Pdt/Sita.EksHT/2018/PN.Dumtertanggal 15 Januari 2018;Menghukum Pelawan Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Konpensi membayarkerugian

53/Pen.Pdt./2013/PN. KPG

PENETAPANNomor : 53/Pen.Pdt./2013/PN. KPGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Klas 1A Kupang, yang mengadili perkara PerdataNomor 53/Pdt.G/2013/PN.KPG antara :ORPINA DINA MIRA KAHO, Umur 31 tahun, Perempuan, KebangsaanIndonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, AgamaKristen Protestan, Beralamat dahulu di RT. 15 RW. 06,Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang,sekarang beralamat di JIn. Maumere, No. 20, RT. 23 RW.007, Kec.

02/Pen.Pdt G/2014/PN.Mlg

PENETAPANNo.02/Pen.Pdt G/2014/PN.Mlg DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata padaperadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :YUNITA SUSILAWATI, umur : 37 tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Swasta,bertempat tinggal di Jl.

No.476PK/Pdt/2013,Terlawan tidak menemukan Penetapan tersebut.Bahwa yang ada adalah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 21 Juni 2016 No.04/Pen.Pdt/Del.Eks.Peng/2016/PN.Dpk Jo. No.16/Pdt.Eks/2012/PN.Bgr Jo. No.36/Pdt.G/2009/PN.Bgr Jo. No.256 /Pdt /2010/PT. Bdg Jo. No. 695K/Pdt/2011 Jo.

Bahwa Terlawan mohon mengutip isi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 21 Juni 2016 No. 04/Pen.Pdt/Del.Eks.Peng/2016/PN.Dpk Jo. No. 16/Pdt.Eks/2012/PN.Bgr Jo. No. 36/Pdt.G/2009/PN.Bgr Jo. N0. 256 /Pdt/2010/PT.Bdg Jo. No. 695K/Pdt/2011 Jo.

Menyatakan bahwa sita eksekusi berdasarkan penetapan Ketua PengadilanNegeri Depok Nomor: 04/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2015/PN.Dpk Jo. No. 16 /Pdt / Eks/2012/PN.Bgr Jo. No.36/Pdt.G/2009/PN.Bgr Tanggal 30 September2015 adalah tidak sah dan karenanya harus dibatalkan dan dicabut.3.

No.476 PK/Pdt/2013.Seharusnya pada No.04 /Pen.Pdt /Del/ Eks.Peng/2016/PN.Dpk adalahtahun 2015 dan bukan 2016.Lebih lanjut akibat salah pengetikan tersebut, maka Turut Terlawan Illberharap untuk dilakukan koreksi akibat kesalahan penulisan dimaksud.Berdasarkan halhal tersebut di atas dan patut diduga terdapat konspirasiantara Terlawan dengan sdr.

Membatalkan sita eksekusi sebagaimana penetapan eksekusi KetuaPengadilan Negeri Depok tertanggal 21 Juni 2016, No.04/ Pen.Pdt /Del/Eks.Peng/2015/PN.Dpk Jo No. 16/Pdt..eks/2012/PN.Bgr Jo. No.36/Pdt. G/2009/PN.Bgr Jo No.256/Pdt/2010/PT.Bdg Jo. No.695K /Pdt /2011 Jo. No.476 PK /Pdt/2013;2. Mengangkat sita eksekusi sebagaimana penetapan eksekusi KetuaPengadilan Negeri Depok tertanggal 21 Juni 2016, No.04/Pen.Pdt /Del/Eks.Peng/2015/PN.Dpk Jo No. 16/Pdt..eks/2012/PN.Bgr Jo.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan alasan hukum dan dalilhukum atas pelaksanaan eksekusi pada hari Rabu tanggal 28 Desember2016 jam 09.00 WIB oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor01/Pen.Pdt/Eks.Peng/2006/PN.Dpk jo.

Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor01/Pen.Pdt/Eks.Peng/2006/PN.Dpk jo. Risalah Lelang Nomor145/2004 tertanggal 01 November 2016 sebagai pelaksanaanpelelangan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang (KPKNL) Bogor pada tanggal 28 April 2004 dengan Nomor145/2004.2.

Risalah Lelang Nomor : 145/2004tertanggal 01 November 2016 adalah cacat hukum;Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor : 21/Pdt.Plw/2017/PN Dpk10.11.Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor01/Pen.Pdt/Eks.Peng/2006/PN.Dpk jo. Risalah Lelang Nomor : 145/2004tertanggal 01 November 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor01/Pen.Pdt/Eks.Peng/2006/PN.Dpk jo.

EKSEPSIGUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)2.1Bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan a quo oleh Penggugat,adalah berkenaan dengan pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri Depoktanggal 28 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanNegeri Depok Nomor 01/Pen.Pdt/Eks.

Fotocopy : Penetapan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor :01/Pen.Pdt/Eks.Peng/2006/PN. Dpk Jo Risalah Lelang Nomor: 145/2004 tanggal 1 November 2016, (diberi tanda P1);2. Fotocopy : Surat pemberitahuaan pengosongan eksekusi Nomor :01/Pen.Pdt/Eks.Peng/2006/PN. Dpk Jo Risalah Lelang Nomor: 145/2004 tanggal 22 Desember 2016, (diberi tanda P2);3. Fotocopy : Gugatan Perkara Perlawanan 258/Pdt.Bth/2016/PN.Dpktanggal 27 Desember 2016, (diberi tanda P3);4.

MASRITA, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 7 Agustus 2015 dan telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Agustus 2015,No.808/SK/PDT/2015/PN.Pbr, selanjutnya disebut TurutTerbanding semulaTurut Terlawan ;PENGADILAN TINGGI tersebut;22e enoneTelah membaca :1.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 23 Juni2016, Nomor 85/Pen.Pdt/2016/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebutCIT EITES

Bahwa Pelawan mengetahui mengenai terbitnya Penetapan KetuaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 22/Pen.Pdt/Aanm.EksHT/2015/PN.PBR tanggal 28 Januari 2015 yang pada pokoknya mengabulkansurat Permohonan Terlawan Ill (PT. BANK PANIN Tbk) tertanggal 12Desember 2014 Nomor 215/PEK/STKC/EXTXII/2014 perihal permohonanEksekusi Gross Akta Pemberian Hak Tanggungan No.1671/2010 tanggal 052.

Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor22/Pen.Pdt/Aanm.EksH1T/2015/PN.PBR tanggal 28 Januari 2015 yangpada pokoknya mengabulkan surat Permohonan Terlawan Ill (PT.

NegeriPekanbaru Nomor22/Pen.Pdt/Aanm.EksHT/2015/PN.PBR yang padaHal.5 dari 27 hal.

Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor22/Pen.Pdt/Aanm.EksH1T/2015/PN.PBR yang pada pokoknyamengabulkan surat Permohonan Terlawan Ill (PT. BANK PANIN Tbk)teranggal 12 Desember 2014 Nomor 215/PEK/STKC/EXTXII/2014perihal permohonan Eksekusi Gross Akta Pemberian Hak TanggunganNo. 1671/ 2010 tanggal 05 April 2010 tidak sah dan tidak mempunyaiKe UBL FLU KRU eee neste anim mmnintmininintorintinmtinh ermine.

Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor :01/Pen.Pdt/Eks.Peng/2006/PN.Dpk jo.

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakanPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor01/Pen.Pdt/Eks.Peng/2006/PN.Dpk jo. Risalah Lelang Nomor :145/2004 tertanggal 01 November 2016 menurut hukum TidakDapat Dilaksanakan;B.

Termohon cukup waktu. mempertimbangkan untukmengambil upaya hukum, apabila terjadi kesalahan proseshukum menuju tahapan Eksekusi.Bahwa pelaksanaan atas Penetapan Ketua Pengadilan NegeriDepok Nomor : 01/Pen.Pdt/Eks.Peng/2006/ PN.Dpk jo.

Risalah Lelang Nomor : 145/2004tertanggal 01 November 2016 adalah cacat hukum;Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor01/Pen.Pdt/Eks.Peng/2006/PN.Dpk jo. Risalah Lelang Nomor : 145/2004tertanggal 01 November 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor01/Pen.Pdt/Eks.Peng/2006/PN.Dpk jo.

Peng/2006/PN.Dpk joRisalah Lelang Nomor: 145/2004 tanggal 01 Nopember 2016.Bahwa pelaksanaan eksekusi Pengadilan Negeri Depok tanggal 28Desember 2016 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri DepokNomor 01/Pen.Pdt/Eks.

dengan surat perlawanan tanggal14 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Cibinong pada tanggal 15 Oktober 2020 dalam Register Nomor301/Pdt.Bth/2020/PN Cbi, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:1.2.Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 Para Pelawan menerimaRelaas Panggilan Tegoran / Aanmaning yang diberikan oleh Juru SitaPengadilan Negeri Cibinong.Bahwa di dalam Relaas panggilan tersebut terdapat Penetapan KetuaPengadilan Negeri Cibinong No. 26/Pen.Pdt

(tujuh ratus lima puluh sembilan meterpersegi), maka mohon pengadilan untuk menunda terlebih dahulu proseseksekusi dalam Penetapan No. 26/Pen.Pdt/Eks.Akte/2020/PN.Cbi tanggal 6Oktober 2020 sampai perkara tersebut berkekuatan hukum tetap.Bahwa dari perkara Putusan pidana No. 16/Pid.B/2020/PN.Jkt.Tim tanggal31 Maret 2020 tersebut terungkap faktafakta hukum bahwa Turut Terlawan dan Terlawan mengadakan perjanjian hutang kemudian terbitlahn dokumendokumen sebagai berikut : Akta Pengakuan Hutang Nomor

Bahwa telah terjadi perbedaan pihak yang sangat signifikan terhadappara pihak yang berperkara dalam perkara perlawanan a quo denganpihak yang ada dalam penetapan eksekusi hak tanggungan oleh KetuaPengadilan Negeri Cibinong yakni Penetapan Nomor26/Pen.Pdt/Eks.Akte/2020/Pn.Cbi. tanggal 6 oktober 2020. Hal manaperlawanan terhadap penetapan eksekusi seharusnya ruang lingkupsubjeknya mengacu kepada pihak yang ada dalam penetapan eksekusiyang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri cibinong;b.

Bahwa dalam Penetapan Nomor 26/Pen.Pdt/Eks.Akte/2020/Pn.Cbi.tanggal 6 oktober 2020 tentang perintah untuk melakukan pemanggilan,yang menjadi pihak pemohon eksekusi adalah PT. EMAS PERSADAFINANCE, dan pihak TERMOHON EKSEKUSI adalah 1. Nyonya NY.Hj. NURIYAH. 2. DEDI MAULANA, BA. 3. ERIK HUDURI. 4. RIDWANHalaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 401/PDT/2021/PT BDGBUANA. 5. WATI NURAENI. DAN 6.

Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong No.26/Pen.Pdt/Eks.Akte/2020/Pn.Cbi tanggal 6 Oktober 2020 tidak sah dantidak mempunyai kekuatan Hukum;5. Menghukum~ Terbanding/Terlawan atau pihak manapun yangmenguasainya untuk menyerahkan asli SHM No. 931/Desa Cigombongkepada Para Pembanding/Para Pelawan;6.

eksekusi lelang Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 13Desember 2016, Nomor : 25/Pen.Pdt.

dan No. 25/Pen.Pdt/Eks.Akte.L/2016/PN.Cbn,tanggal 13 Desember 2016telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong sesuaidengan kaidah hukum yang baik dan benar serta telah memenuhi seluruh proseduryang sah, karenanya Penetapan Pengadilan Negeri CibinongNo.25/Pen.Pdt/Sita.Eks.Akta/ 2016/PN Cbi, tanggal 28 November 2016 dan No.25/Pen.Pdt/Eks.Akte.L/2016/PN.Cbn, tanggal 13 Desember 2016 dimaksud harusdinyatakan sah dan berharga.DALAM EKSEPSI1.

Pengadilan Negeri Cibinong No.25/Pen.Pdt/Sita.Eks.Akta/2016/PN Cbi,tanggal 28 November 2016 dan No. 25/Pen.Pdt/Eks.Akte.L/2016/PN.Cbn, tanggal13 Desember 2016adalah produk hukum yang diterbitkan oleh Pengadilan NegeriCibinong, sehingga apabila Pelawan ingin meminta pengadilan menyatakanpenetapan dimaksud tidak sah dan tidak berharga, maka sudah seharusnya demihukum Pengadilan Negeri Cibinong juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkaraa quo agar dapat tunduk dan mentaati putusan dari perkara a

Olehkarena itu) jelas pula bahwa Penetapan Pengadilan Negeri CibinongNo.25/Pen.Pdt/Sita.Eks.Akta/2016/PN Cbi, tanggal 28 November 2016 dan No.25/Pen.Pdt/Eks.Akte.L/2016/PN.Cbn, tanggal 13 Desember 2016 adalah sah danberharga.Terlawan menolak dengan tegas dalil Posita Pelawan no. 24 yang menyebutkanperbuatan Terlawan adalah sematamata untuk menguasai objek tanggungan milikPelawan (ic. YULIANDRI FAISAL).Objek Hak Tanggungan tidak mungkin dikuasai atau dimiliki oleh Terlawan .

Dengan demikian, dalil Pelawan adalah tidak benar dan tidakpatut dipertimbangkan.Berdasarkan halhal yang telah Terlawan uraikan tersebut diatas, maka Terlawan mohon agar Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk memutuskan:DALAM PROVISIMenyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong No. 25/Pen.Pdt/Sita.Eks.Akta/2016/PN Cbi, tanggal 28 November 2016 dan No. 25/Pen.Pdt/Eks.Akte.L/2016/PN.Cbn,tanggal 13 Desember 2016 adalah sah dan berharga.DALAM EKSEPSI1.

Bahwa Pelawan sebagai Pemilik Sah atas sebidang tanah danbangunan rumah tersebut merasa sangat dirugikan dengan adanyaPenetapan Sita Eksekusi No. 01/Pen.Pdt/SITA EKSEKUSI/2019/PN Smltertanggal 27 Mei 2019 sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No.01/BA.EKS/2019/PN Sml.6.

Menetapkan Sita Eksekusi No. 01/Pen.Pdt/SITA EKSEKUSI/2019/PNSml tertanggal 27 Mei 2019 sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi No.Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.Bth/2019/PN Sml01/BA.EKS/2019/PN Sml oleh Pengadilan Negeri Saumlaki tidakmengingat Pelawan.5. Mengangkat Penetapan Sita Eksekusi No. 01/Pen.Pdt/SITAEKSEKUSI/2019/PN Sml tertanggal 27 Mei 2019 sebagaimana Berita AcaraSita Eksekusi No. 01/BA.EKS/2019/PN Sml oleh Pengadilan NegeriSaumlaki.6.

Bahwa Pelawan dalam dalil gugatan perlawanan point 1 s/d point 6 padapokoknya bahwa meminta kepada Pengadilan Negeri Saumlaki untukmencabut dan membatalkan Penetapan Sita Eksekusi Nomor01/Pen.Pdt/Sita Eksekusi/2019/PN Sml jo. Berita acara Sita EksekusiNomor : 01/BA.Eks/2019/PN Sml karena objek sita eksekusi berupa tanahsertifikat HM Nomor 371 Tahun 1987 yang diatasnya terdapat sebuahrumah terletak di Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara atas namaSdr.

THOMASGAITIAN, S.Sos dan Pelawan pada tanggal 18 Januari 2017, baru sajadibuat setelah adanya Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 01/Pen.Pdt/SitaEksekusi/2019/PN Sml, tertanggal 27 Mei 2019, jo.

Menyatakan bahwa Penetapan Sita Eksekusi Nomor01/Pen.Pdt/Sita Eksekusi/2019/PN Sml, jo. Berita Acara Sita EksekusiNomor : 01/BA.Eks/2019/PN Sml, oleh Pengadilan Negeri Saumlakimengikat Pelawan.5. Mempertahankan Penetapan Sita EksekusiNomor:01/Pen.Pdt/Sita Eksekusi/2019/PN Sml, tertanggal 27 Mei 2019 joBerita Acara Sita Eksekusi Nomor : 01/BA.Eks/2019/PN Sml, olehPengadilan Negeri Saumlaki.6.

Langko No.18Mataram Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 067/SKPDT/AR/XII/2011, Tanggal 27 Desember 2011 5Semula sebagai PARA TERGUGAT dan PARA TURUTTERGUGAT, selanjutnya sebagai PARA TERBANDINGdan PARA TURUT TERBANDING:Pengadilan Tinggi tersebut ; 222 n none nne cence nn nnnnnTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor13//PEN.PDT/2013/PT.MTR, tanggal 8 Januari 2013 tentang PenunjukkanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

serta Surat PenunjukanPanitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 13/PEN.PDT/2013/PT.MTR, tanggal 8 Januari 2013 ;Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Pebruari 2013,Nomor : 13/PEN.PDT/2013/PT.MTR, tentang penetapan hari sidang ;Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan suratsurat lainyang berhubungan dengan perkara ini ; n nnn nnn nnnn nnerTENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telahmengajukan gugatan tertanggal

33/Pen.Pdt/2017/PN Bjb

Pasal 27 ayat (4) danPasal 28 ayat (5) Peraturan MahkamahAgung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilanAKTA PERDAMAIANNomor: 33/Pen.Pdt/2017/PN BjbPada hari ini KAMIS, tanggal 14 SEPTEMBER 2017, dalam persidanganPengadilan Negeri Banjarbaru yang terobuka untuk umum yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, dalam perkara antara:MUHAMMAD NAJIB S. ABDAT, Umur 64 tahun, Pekerjaan Pedagang, bertempattinggal di Jalan A. Yani Gg.

Menyatakan penetapan harga limit penjualan lelang hak tanggunganperkara Nomor 05/Pen.Pdt/Eks.HT/2015/PN.Smd tanggal 19 Oktober2016 yang dibuat Pengadilan Negeri Sumedang secara sepihak,bertentangan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum, Edisi 2007 yang diterbitkan Balitoang DiklatMahkamah Agung Republik Indonesia.2007, hurup AJ halaman 98 sub.8tentang Lelang.4.

Menyatakan tidak sah dan batal setidaktidaknya menyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum lelang eksekusi Hak Tanggungan perkaraNomor 05/Pen.Pdt/Eks.HT/2015/PN.Smd, tanggal 19 Oktober 016.5. Menghukum Terlawan II untuk mentaati isi putusan.6.

Menyatakan penetapan harga limit penjualan lelang hak tanggunganperkara Nomor 05/Pen.Pdt/Eks.HT/2015/PN.Smd, tanggal 19 Oktober2016 yang dibuat Pengadilan Negeri Sumedang secara sepihak,bertentangan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum, Edisi 2007 yang diterbitkan Banglitbang DiklatMahkamah Agung Republik Indonesia 2007, huruf AJ halaman 98 sub 8tentang Lelang.

Menyatakan tidak sah dan batal setidaktidaknya menyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum lelang eksekusi Hak Tanggungan perkaraNomor 05/Pen.Pdt/Eks.HT/2015/PN.Smd, tanggal 19 Oktober 2016. Menghukum Terlawan II untuk mentaati isi putusan.

membayar biaya perkara ini.Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasitelah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Februari 2018 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karenajJudex facti tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa penetapan harga limit penjualan lelang hak tanggunganperkara Nomor 05/Pen.Pdt

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN' BANTUL; BADANPERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN BANTUL,Beralamat di Jalan Lingkar Timur Kalurahan Manding,Kecamatan Trirenggo, Kabupaten Bantul, Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta.Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semulaTURUT TERLAWAN;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca :Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 12Februari 2016, Nomor 12/Pen.Pdt/2016/PT YYK. tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;Telah

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2009 Pengadilan Negeri Bantul Sebagaimanadalam Penetapan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 05/Pen.PDT/2009/PN.Btl tanggal 19 Juni 2009 telah Menetapkan Meletakan Sita Jaminan(Conservatoir beslag) terhadap Obyek Sengketa yang diantaranya adalahterhadap Obyek Sengketa Yakni Sebidang Tanah Pekarangan danBangunan Rumah Sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Gunabangunan (SHGB) Nomor : 00879 luas 286 m2 terletak di Perumahan GriyaAlvita Blok A5 Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan

Bahwa atas pelaksanaan sita jaminan berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Negeri Bantul No. 05/Pen.Pdt/2009/PN.Bil. tanggal 19 Juni 2009maka sesuai Berita Acara Sita Jaminan No. 05/Pen.Pdt/2009/PN.Btl. tanggal25 Juni 2009 secara hukum terbukti jika pelaksanaan sita jaminan telahdilaksanakan secara patut dan sesuai prosedur hukum dan ketentuanhukum yang berlaku, oleh karenanya peletakan sita jaminan oleh PengadilanNegeri Bantul tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum..

Bahwa tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum jika dalamperlawanannya Pelawan mohon agar sita jaminan atas tanah dan bangunanobyek sengketa diangkat/dicabut karena berdasarkan Berita Acara SitaJaminan No. 05/Pen.Pdt/2009/PN.Bil. tanggal 25 Juni 2009 terbukti jikapelaksanaan sita jaminan telah dilakukan secara patut dan sesuai prosedurdan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya dalil perlawananPelawan posita angka 08 dan petitum angka 04 mohon untuk ditolak.9.

Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Bantul Nomor : 05/Pen.PDT/2009/PN.BTL adalah tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;4.

No. 301 K/Pdt/2017, dan atas dasar PenetapanKetua Pengadilan Purwokerto tersebut, telah dilakukan Pelaksanaan SitaEksekusi (Executorial Beslag) oleh Pengadilan Negeri Banyumas, hal iniBerita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor : 01/Pen.Pdt/Del.Sita .Eks/2018/PN.Bms Jo. Nomor : 02/Pen.Pdt.Eks/2018/PN.Pwt Jo No.13/Pdt.G/2015/PN.Pwt, Jo. No. 515/Pdt/2015/PT.SMG jo. No. 301K/Pdt/2017, tertanggal 16 Oktober 2018.4.

No. 301K/Pdt/2017, yang mendasari Pelaksanaan Sita Eksekusi (Executorial Beslag)oleh Pengadilan Negeri Banyumas, sesuai Berita Acara Sita Eksekusi(Executorial Beslag) Nomor : 01/Pen.Pdt/Del.Sita . Eks/2018/PN.Bms Jo.Nomor : 02/Pen.Pdt.Eks/2018/PN.Pwt Jo No. 13/Pdt.G/2015/PN.Pwt, Jo. No.515/Pdt/2015/PT.SMG jo.

No. 301 K/Pdt/2017, yang telah dilakukanPelaksanaan Sita Eksekusi (Executorial Beslag)nya oleh Pengadilan NegeriBanyumas, sesuai Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor :01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2018/PN.Bms Jo. Nomor : 02/Pen.Pdt.Eks/2018/PN.Pwt Jo No. 13/Pdt.G/2015/PN.Pwt, Jo. No. 515/Pdt/2015/PT.SMG jo.

No. 301K/Pdt/2017, yang telah dilakukan Pelaksanaan Sita Eksekusi (ExecutorialBeslag)nya oleh Pengadilan Negeri Banyumas, sesuai Berita Acara SitaEksekusi (Executorial Beslag) Nomor : 01/Pen.Pdt/Del.SitaEks/2018/PN.Bms Jo. Nomor : 02/Pen.Pdt.Eks/2018/PN.Pwt Jo No.13/Pdt.G/2015/PN.Pwt, Jo. No. 515/Pdt/2015/PT.SMG jo. No. 301K/Pdt/2017, tertanggal 16 Oktober 2018.5.

No. 301 K/Pdt/2017,yang telah dilakukan pelaksanaan sita eksekusi (Eksekutorial Beslag) olehpengadilan negeri Banyumas, atas permintaan bantuan delegasi dari pengadilanNegeri Purwokerto sesuai berita acara sita eksekusi (Eksekutorial Beslag) nomorNomor : 01/Pen.Pdt/Del.Sita . Eks/2018/PN.Bms Jo. Nomor02/Pen.Pdt.Eks/2018/PN.Pwt Jo No. 13/Pdt.G/2015/PN.Pwt, Jo. No.515/Pdt/2015/PT.SMG jo.

PENETAPANNomor 145/PEN.PDT/2018/PT.PBR.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakin Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah membacasurat surat dalam perkara Nomor 145/PDT/2018/PT PBR dan PutusanPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Pbr tanggal 4 April2018 antara :PT. GEMILANG UNGGAS PRIMA, dalam hal ini diwakili oleh JONY, Lahir diRantau Perapat tanggal 06 Februari 1973, Umur 45 tahun, bertempattinggal di Komp.

(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).Menimbang, bahwa Pembanding/ Semula Penggugat dengan suratnyatertanggal 6 Agustus 2018 telah mengajukan pencabutan banding, suratHalaman 1 dari 2 halaman penetapan Nomor 145/PEN.PDT/2018/PT.PBRpermohonan mana disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbarusesuai Akta Pencabutan Pernyataan Permohonan Banding Nomor34/Pdt.G/2018/PN Pbr tertanggal 6 Agustus dan telah diberitahukan kepadaTerbanding/ semula Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2018;Menimbang, bahwa

Biaya Administrasi Rp. 139.000,Jumlah Rp. = 150.000,( Seratus lima puluh ribu rupiah )Halaman 2 dari 2 halaman penetapan Nomor 145/PEN.PDT/2018/PT.PBR

PENETAPANNomor : 129/Pen.Pdt/2013/PNLsm.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAHakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe ;Membaca surat Pencabutan Perkara tanggal 23 April 2013 dari Sdr. SYAHRIZALRUSLI, tempat / tanggal lahir Laweung Sigli, 15 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan Nelayan,alamat Desa Hagu Barat Laut Kec.

Banda Sakti Kota Lhokseumawe ;Menimbang, bahwa adapun alasan pencabutan perkara Nomor : 129/Pen.Pdt/2013/PNLsm. dengan alasan akan mencari buktibukti dalam perkara ini ;Mengingat, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor 4358 Tahun 2004), UndangUndang RepublikIndonesia sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Nomor 4359 Tahun 2004), UndangUndang Republik Indonesia