Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada point 10 dan 11 adalahtidak benar sama sekali, karena sejak Tergugat menguasai tanah objekHal. 11 dari 42 halaman Putusan Perdata Nomor 55/PDT/2020/PT JMBsengketa dari dahulu sampai dengan saat ini tidak ada pihak yang merasakeberatan dan juga selama Tergugat menguasai tanah objek sengketa danjuga pada saat Tergugat mengurus Sertifikat Hak Pakai tidak ada pihak yangmerasa keberatan atau menyanggah atas penerbiatan Sertifikat Hak PakaiNomor 19 Tahun 2018

membelinyadengan terang lewat pejabat PPAT , Bahwa jual beli ini sejak awal samapai pada penerbiatan SHM A quotidak ada Pihak Yang keberatan . Oleh karenapadaa saat diterbitkan SHM AquodilakukanPengumumanselama90hari, di manatenggang waktuPengumumantersbut dapat dipakai oleh Penggugat Untukmengajukan Guagtan atas jual beli tanaha quo sampai pada diterbitkannya SHM Aquo. Bahwasekian lama hampir 24 tahun lamanya Tanah a quo tidakpernahdipersoalkanolehPenggugat.

Namun dalam pembelian ini Tergugat Il membelinyadengan terang lewat pejabat PPAT ,Bahwa jual beli ini sejak awal samapai pada penerbiatan SHM A quotidak ada Pihak Yang keberatan .Oleh karena padaa saat di terbitkan SHM Aquo di lakukan Pengumumanselama 90 hari , di mana tenggang waktu Pengumuman tersbut dapat dipakai oleh Penggugat Untuk mengajukan Guagtan atas jual beli tanah aquo sampai pada di terbitkannya SHM Aquo.Bahwa sekian lama hampir 24 tahun lamanya Tanah a quo tidak pernahdi persoalkan

sertifikat secara sahatas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebutdengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yangmerasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepadapemegang sertifikat dan kepada Kantor Badan Pertanahan yangbersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenaipenguasaan tanah atau penerbiatan

Tetapi Tergugat Il memiliki dasar yang hakiki sehinggaPenggugat mengajukan permohonan pengukuran dan penerbiatan sertifikatdimana telah menjadi kewenangan turut Tergugat untuk menerbitkan sertifikatHak milik di atas tanah yang disengketakan Penggugat, itu sesuai denganperaturan dan Perundangundangan yang berlaku, sebagai mana di aturdalam UU RI No : 5 tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria;Bahwa Gugatan Penggugat tidak cukup pihak, sebab tidak melakukan gugatanterhadap Pemerintah Desa Liku

PemberianHak;Pendaftaran hak dan penerbitan Sertifikat;Bahwa dalam proses penerbiatan sertifikat sebagaimana point 5 diatas yangmenerangkan sebelum diterbitkannya sertifikat atas permohonan pemohonmaka diadakan pengukuran oleh Kantor Pertanahan dan pemeriskaan tanaholeh panitia pemeriksaan tanah:a.Yang bertuga mengadakan penelitian data fisik dann yuridis tanah yangakan dimohonkan hak atau diterbitkan sertidikat sebagaimana ketentuanyang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentangpendaftaran

tanhun 1996 dan terbutnya Sertifikat Hak Guna Bangunan An.Tergugat adalah pada tahun 1996, dimana saat itu Tergugat Il serta TurutTergugat dan Il, belum terbentuk Tergugat Il baru terbentuk atau berdiripada tahun 2008 sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 51tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di ProvinsiBanten, maka seharusnya Para Penggugat juga menjadikan KabupatenTangerang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sebagai Tergugatdalam perkara ini, karena peralihan hak dan penerbiatan

Bahwa dikarenakan dasar penerbitan atau alas hak yang dipergunakanuntuk penerbiatan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 237 atas namaKARTOMO B NARUH yang kemudian dibalik nama atas namaHalaman 7 dari 53, Putusan No.12/Pdt.G/2015/PN Tmg.16.17.TERGUGAT Ill, +10.000 m?

Biaya Penerbiatan SP ( Surat Pernyataan Tanah ) Sebesar Rp.500.000;c. Biaya Pembebasan Lahan R (Risten) sebesar Rp. 3000. / meterBahwa Item yang harus dibayarkan oleh calon peserta prona / PTSLdengan biaya sebesar Rp. 500.000 dengan rincian :a. Uang diserahkan kepada pihak BPN sebesar Rp. 300.000. ( saksitidak tahu apa keguanaan nya ) karena saksi mendapatkaninfiormasi tersebut dari sdra. Maryono selaku Kades SukaMakmur;b.

semua Kades se Kabupaten Bengkulu Utara ; Bahwa dana anggaran program PTSL tersebut ditanggung olehpemerintah ; Yang menjadi penyaji materi pada saat itu Saksi sendiri, Pak Alidan Pak Agus ; Bahwa pada saat sosialisasi itu disampaikan kepada pesertabahwa untuk pendaftaran tanah PTSL tidak dipungut biaya ; Bahwa Prona adalah merupakan kependekan dari Program nasionalAgraria yang merupakan program pensertifikatan tanah yangbiayanya di bebankan dari APBN untuk kegiatan di kantorPertanahan dalam rangka penerbiatan

Bahwa sebaliknya penerbitana SHM nomor : 07537/tahun 2014 anPenggugat/Akhmad Fauzi dasar penerbiatan sertifikatnya tidak jelas, karenadalam sertifikat tersebut dalam kolom (d) DASAR PENDAFTARAN tidak adamencantumkan dasar penerbitan sertifikatnya, apakah Surat KeputusanKakanwil BPN Propinsi Kalteng, dan/atau surat Keputusan Kepala KantorBadan Pertanahan Kab Kotim.

Menyatakan cacat hukum penerbiatan/tidak berdaya lagi Sertifikat HakPakai No. 01 Maret 1977 dengan Surat Ukur No. 93 Tahun 1977 denganluas + 30.000 M?yang diterbitkan oleh Tergugat Ill (BPN Kab. Pasaman)arena tidak mencantumkan batas berakhirnya Hak Pakai didalamnya sertadengan adanya kesepakatan pencabutan / berakhirnya hak pakai atasobyek perkara tertanggal 8 Desember 2016.(Petitum No. 12 Gugatan a quo).e.

Karya Baru pembukuantanggal 10021978 penerbiatan tanggal 30042019, SuratUkur No. 1160/Karya Baru/2019, luas 23.610 m?

PT Great Giant Pineappleberada di Desa Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai KabuatenLampung Tengah;Bahwa Penerbiatan HGU No. 66 an. PT. Great Giant Pineapple tanggal 10Juli 2008 luas 174,25 Ha Desa Gunung Batin Baru berdasarkan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiLampung Nomor : 54015082008 tentang Pemberian Hak Guna UsahaAtas Nama PT. Great Giant Pineapple Atas Tanah di Kabupaten LampungTengah;Bahwa Penerbuatan HGU No. 66 an. PT.

Fotokopi Surat dari Ario Damar Priojati tanggal 26012018 tentangpemblokiran/keberatan penerbiatan sertipikat atas tanah Letter C Nomor32/Amb Persil 84 b Klas Il luas 780 m2, diberi tanda TT.II3;4.

) tentang kesanggupan membongkarmenara apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali sebagaimanadimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah KabupatenSleman No.4 Tahun 2006, PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI ajukandengan Kode Bukti PPK2;Bahwa dengan 2 (dua) alat bukti baru (novum) yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali ini telah membantah/mematahkan pertimbangan MajelisHakim Tingkat Banding yang menilai tidak adanya/kurangnya alat bukti yangmerupakan persyaratan yang sangat penting dalam penerbiatan

(seratusmeter persegi), sehingga dapat dipastikan sumber alas hak yangmenjadi dasar penerbitan sertifikat tersebut tidak ada; Bahwa sebagaimana juga keterangan dari Kantor Pertanahan dipengadilan bahwa tidak tahu menahu mengenai Buku C Desa, artinyabahwa penerbiatan sertifikat a quo tidak benar dan bertentangandengan hukum atau merupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa hal lain yang membuktikan bahwa tanah objek perkara a quo adalahtanah milik Para Penggugat DR/Para Tergugat DK, adalah keterangan saksidari

diterbitkan oleh BadanPertanahan Nasional Kotamadya Medan pada tahun 1995, dengandemikian walaupun PENGGUGAT dalam GUGATAN mengakungaku danmerasa mempunyai hak atas Asset tersebut (quad non) maka berdasarkanpada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah,PENGGUGAT tidak dapat lagi menuntutmengajukan keberatan kepada pemegang sertipikat dan Kepala KantorPertanahan yang bersangkutan ataupun mengajukan gugatan kePengadilan mengenai penguasaan tanah dan penerbiatan

Bahwa oleh karena didalam pembuatan dan penerbitan Akta PemberianHak Tanggungan Nomor : 138/2008 tanggal 03 November 2008 telahdidukung oleh dokumen dan fakta hukum yang bersifat autentik, makapembuatan dan penerbiatan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor :138/2008 tanggal 03 November 2008 oleh Tergugat II telah memenuhiketentuan hukum yang berlaku dan tidak ada satupun prosedur hukumyang dilanggar dalam penerbitan akta tersebut, sehingga secara juridisAkta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 138/2008

., selanjutnya diberi tanda T 32;Foto Copy Surat Camat Kotabesi No. 593.7/27/VII/Pem/2018 perihalPencatata Surat Pengakuan Tanah tanggal 20 Juli 2018, selanjutnya diberitanda T 33;Foto Copy Peta Kadastral Areal Perkebunan PT Agro Bukit yang menjadidasar penerbiatan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B No.86/PPTB/2006 tanggal 16 Juni 2006, selanjutnya diberi tanda T 34;Foto Copy Peta Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) di areal perkebunan PTAgro Bukit yang kemudian dikalim oleh Penggugat, selanjutnya diberi

Il : Tanjungbalai.Seluas + 90 m2 (sembilan puluh meter bujur sangkar)Dengan batasbatas dan ukuran sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan A.W lbrahim Mrp = + 20 Meter Sebelah Timur berbatas dengan Parit jalan AMD = + 4,5 Meter Sebelah Selatan berbatas dengan Jailani = +20 Meter Sebelah Barat berbatas dengan Jailani = + 4,5 MeterBerikut dengan SKET KASAR TANAH Sadr Jailani yang dibuat LurahBunga Tanjung dengan Register : 593/298 bertanggal 28 Desember2014.Bahwa didalam proses pembuatan/ penerbiatan

diketahui Camat.Bahwa khusus/ teristimewa terhadap pembuatan/ penerbitan SURATPELEPASAN HAK DENGAN GANTI RUGI Nomor89/PHGR/DTB/2000 tertanggal 15 Februari 2000 yang dilegalisasi olehKepala DESA BUNGA TANJUNG, KECAMATAN DATUK BANDAR,Kota Tanjungbalai, atas nama LATIFAH MANAN selaku Pihak Pertamadan JAILANI selaku Pihak Kedua, berikut pembuatan/ penerbitan SuratSKET KASAR yang dibuat Kepala Desa Bunga Tanjung denganRegister : 593/024/BT/KDB/2000 bertanggal 14 Februari 2000, olehkarena waktu pembuatan/penerbiatan

Setelan Terdakwa menerima uang tersebut lalu mengeluarkanSurat Rekomendasi Nomor: 600/239/V/2018 dan ditandatangani oleh Terdakwa sertadicap stempel;Bahwa dasar hukum tentang perijinan diatur dalam Peraturan Bupati tentangPerubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 73 Tahun 2011 tentang ProsedurTata Cara dan Persyaratan Penerbiatan Izin Mendirikan Bangunan dan tidakdipungut biaya.