No.101 PK/Pdt/2006yang sekarang menjadi objek sengketa, yaitu berdasarkan kuitansi jualbeli antara dengan Tergugat dan II, oleh karena itu jual beli tersebutharus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, karena tanahsengketa adalah milik sah Penggugat, dan Tergugat Ill olehPengadilan Negeri Palembang dengan putusannya No.08/Pid.CR/2000/PN.Plg. tanggal 10 April 2000 telah dinyatakan bersalahmenduduki tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, karena itudijatuhi kurungan selama 7 (tujuh) hari

Bahwa terkait point 2. di atas, telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan NegeriPalembang dengan putusannya No. 379/Pid.CR/2002/PN.Plg tertanggal 12 Agustus2002 yang amar putusannya menyatakan bahwa orang tua Penggugat tidak terbuktibersalah atas dakwaan yangdidakwakan. ;.

Photo copy Putusan Pidana dari Pengadilan Negeri Palembang No. 379/Pid.CR/2002/PN.Plg. (sesuai dengan turunan aslinya);Bukti P.9 . Photo copy Surat Pernyataan Ahli Waris. Tertanggal 24 Oktober 2011.(sesuai dengan asli );10.11.12.12.14.15.16.17.18.12.20.Bukti P.10. Photo copy Surat Kuasa Waris tertanggal 24 Oktober 2011.( sesuaidengan asli ); 22 222 22 ==Bukti P.11. Photo copy Surat perjanjian tertangal 8 Juli 2015 antara Alfared Alberto(Kuasa Hukum H. Tolha Hasan) dengan Makmur.

selanjutnya diberitanda T9;10.Fotocopy Surat Rekomendasi nomor : 220/001/XII/2014 tertanggal 10Desember 2014, selanjutnya diberi tanda T10;11.Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (SSTS)/Pembayaran Pajak,selanjutnya diberi tanda T11;12.Fotocopy Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) UpayaPemantauan Lingkungan (UPL) kegiatan Pembangunan PerumahanBukit Maliaro, selanjutnya diberitanda T12;Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Tte13.Fotocopi Penetapan dengan nomor 31/Pid.CR

Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 12 / Pid.CR/ 2016 / PN.Olm tanggal 27 Juli 2016 selanjutnya diberi tanda P.5;6. Fotokopi Surat Keterangan Waris selanjutnya diberi tanda P.6;7.

(BW);Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN OlmMenimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P.4 berupaPutusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 58/Pdt.G/2016/PN Olm tanggal 16Februari 2017 dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebutmerupakan Akte Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KitabUndang undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek (BW);Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P.5 berupaPutusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 12/Pid.CR

Nomor 3023 K/Pdt/201516.17.18.19.20.21.melalui Nomor 21/Pid.CR/2011/PN.KPG tanggal 21 Oktober 2011 yangmenyatakan Tergugat I/Jonathan Mooy terbukti telah melakukan tindakpidana memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat terhadap tanah sengketa milikPenggugat adalah perbuatan melawan hukum, maka beralasan hukum pulauntuk memerintahkan dan menghukum kepada Tergugat atau siapa punyang mendapat hak atau kuasa daripadanya untuk segera membongkarsegala

8 Oktober 2014;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tidak cermat dalammenghubungkan alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, yangmana terdapat kontradiksi antara alat bukti yang satu dengan alat buktiyang lain serta bertentangan juga dengan dalildalil yang diuraikan ataudijelaskan dalam posita dan petitum gugatan dalam perkara a quo olehTermohon Kasasi;Bahwa dalam perkara a quo, Termohon Kasasi mengajukan alat buktisurat berupa Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor:21/Pid.CR

Namun setelah Pemohon Kasasi II membacadan mempelajari berkas perkara serta mencermatinya, maka ditemukanadanya pertentangan/kontradiksi antara laporan polisi dan PutusanPengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor: 21/Pid.CR/2011/PN.KPGtanggal 21 Oktober 2011 dengan butir angka 8 halaman 3 gugatanpenggugat (Termohon Kasasi).

batalnya putusan Pengadilan yangbersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi (Butir angka 3SEMA RI Nomor 03 Tahun 1974, tanggal 23 November 1974, Perihal:Putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan);Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya tidak cermat dantidak teliti dalam memeriksa alat bukti yang diajukan oleh TermohonKasasi dalam gugatannya, yaitu Judex Facti tidak meneliti danmempertimbangkan hubungan alat bukti surat berupa PutusanPengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor: 21/Pid.CR

/2011/PN.KPGtanggal 21 Oktober 2011 (Vide Bukti Surat P3 dari TermohonKasasi/Penggugat Asal), yang intinya bahwa Pemohon Kasasi (Jonathan Mooy) dipidana karena penyerobotan tanah, sedangkan padabutir angka 8 halaman 3 surat gugatan (posita gugatan) dalam perkaraa quo oleh Termohon Kasasi (sebagai pelapor pada perkara pidanaNomor: 21/Pid.CR/2011/PN.KPG tanggal 21 Oktober 2011, yangHalaman 96 dari 104 hal.

Bahwakarena tindakannya tersebut, maka Tergugat Ill oleh Pengadilan NegeriPalembang dengan putusannya Nomor 08/Pid.CR/2000/PN Plg, tanggal 10April 2000 telah dinyatakan bersalah menduduki tanah tanpa izin yangberhak atau kuasanya yang sah, karena itu dijatuhi pidana kurungan selama7 (tujuh) hari, dan kemudian oleh Pengadilan Tinggi Palembang, hukumantersebut dirubah menjadi hukuman bersyarat;Bahwa Tergugat IV adalah anak kandung Tergugat , dan dengan tanpa hakTergugat memberikan/mengoperkan tanah

Penggugat pernah dilaporkan Tergugat Il Intervensi Tahun 2003 kePolda Sumsel dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Palembangdan dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Nomor 38/PID.CR/2003/PN.PLG. jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 20/PID/2004/PT.PLG.;Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor. 304 K/TUN/2012.c. Pada tanggal 26 Februari 2011 Penggugat dilaporkan ke PolrestaPalembang berdasarkan Bukti Lapor No.Pol.TBL/B16/1V/2011/SUMSEURESTA;2.

hariRabu dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sidenreng RappangNomor:01/EKS/PDT/2007 /PN.Sidrap oleh Panitera Pengadilan namunkeesokan harinya pada Tanggal 16 Desember 2010 saya diberitahukan olehHal 11 dari 24 hal putu.perkara No.5/PID/2017/PT.MKS.ARIFIN HP CAMBANG bahwa tanah yang telah dieksekusi kemarin dikerjakankembali oleh LABIDING dan kawankawan ;Bahwa terhadap dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappangtelah menjatuhkan putusannya pada tanggal 1 Februari 2011 Nomor:02/PID.CR

sertabercita rasa keadilan, dengan amar Putusan:Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor: 78/Pid.B/2019/PN.Sdr,tertanggal 10 April 2019.Selanjutnya kami Penasehat Hukum Pembanding/Dahulu Terdakwamenyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim agarPembanding/Dahulu Terdakwa dapat diberikan hukuman yang seringanringannya atau seadil atau hukuman pidana bersyarat kepadaPembanding/Dahulu Terdakwa sebagaimana putusan yang pernah terjadi diPengadilan Negeri Oelamasi yaitu Putusan Nomor: 13/Pid.CR

milik No.1314/1987;Bahwa perbuatan para penggugat yang menguasai obyek sengketa sebagaimana point10 (sepuluh) diatas adalah merupakan melanggar hak para ahli waris Ronda BinPabbilang dan otomatis merupakan suatu perbuatan melawan hukum;Bahwa sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum para tergugat tersebut,maka khususnya tergugat Ill telah diperhadapkan pada perkara pidana dan menjadi1112"terhukum" sebagaimana dalam putusan pidana Pengadilan Negeri Sidrap, tanggal 26Oktober 2010 Nomor : 13/Pid.CR

;e Bahwa pada tergugat Ill bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakilitergugat I dan Il, bertetap mempertahankan lokasi obyek sengketa, pertanyaan14kenapa pada penentuan dialamatkan kepada tergugat Ill bukankah menurutdalil gugatan penggugat yang mendirikan rumah panggung adalah tergugat Idan Il, dan kemudian tergugat II dijadikan tersangka I terhukum sebagaimanadalam putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Sidrap Reg.No.13/Pid.CR/2010/PN.Sidrap, tanggal 26 Oktober 2010, bahwa bukannya kamitidak

nama kepadaNurdin Lapeng diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 1986;Bahwa Penggugat telah mengetahui atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat HakMilik Nomor 1040/Desa Mojong, atas nama NURDIN LAPENG, setidaktidaknya padatahun 2010, yaitu :1 Pada tanggal 20 Desember 2010, Penggugat telah mengajukan suratpemblokiran Sertipikat Hak Milik Nomor 1040/Desa Mojong padaKantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang (terlampir);2 Bahwa sebagaimana putusan Pengadilan Negen Sidenreng RappangNomor 19/Pid.CR

dengan batasbatas pilar yang jelas namun tidakdipertimbangkan oleh Hakim pemeriksa;Bahwa Hakim pemeriksa tidak mempertimbangkan bukti Sertifikat HakMilik yang diajukan oleh Tergugat dan juga tidak mempertimbangkanketerangan saksisaksi dari Tergugat ;Bahwa Hakim Pemeriksa juga tidak melakukan Pemeriksaan Setempatguna melihat apakah Tergugat telah menggunakan tanah milik Penggugatsebagaimana BAP Penyidik Polres Kupang Kota;Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim Pemeriksa pada halaman 2 dariPUTUSAN No. 4/Pid.CR

Atau dengan kata lain dasar penuntutan dalam perkaranomor:4/PID.CR/2019/PN.KPG menjadi kabur atau tidak berdasar karenaSurat Pengembalian Batas tertanggal 23 Mei 2018 dengan PemohonPolres Kupang Kota tidak sah karena Putusan Pengadilan a quo tidakmengikat pemohon Kasat Reskrim Polres Kupang Kota.b) Bahwa lebih aneh lagi Surat Pengembalian Batas tertanggal 23 Mei 2018tersebut bertentangan dengan surat Pengembalian Batas tertanggal 19Desember 2017 dan Surat Pengembalian Batas tertanggal 13 November2018

Putusan Nomor 4/PID.CR/2019/PN.Kpg tanggal 3 Juli 2020, diberi tanda4. Surat Undangan Nomor 915/200.3/XI/2017 tanggal 6 November 2017,perihal Pengukuran Pengembalian Batas Tanah SHM2538SU.99/Oepura/1999 atas nama Daniel Louk Fanggie, diberi tanda5.

Sertifikat Hak MilikNomor 1314/1987;Bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai objek sengketasebagaimana point 10 (sepuluh) di atas adalah merupakan melanggar hakpara ahli waris Ronda bin Pabbilang dan otomatis merupakan suatuperbuatan melawan hukum;Bahwa sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum para Tergugattersebut, maka khususnya Tergugat III telah diperhadapkan pada perkarapidana dan menjadi terhukum sebagaimana dalam putusan pidanaPengadilan Negeri Sidrap tanggal 26 Oktober 2010 Nomor 13/Pid.CR

YogashantiRatnapalasari (photo copy sesuai dengan aslinya) ;Photo copy Surat Tanda Bukti Lapor Polisi Nomor:LPB/381/IV/2017/Jabar tanggal 21 April 2017, atas namaYogashanti Ratnapalasari (photo copy sesuai dengan aslinya) ;Photo copy Putusan Pengadilan Negeri Klas A KhususBandung perkara Nomor: 07/Pid.CR/2018/PN.Bdg tertanggal 16Maret 2014 (photo copy sesuai dengan salinannya) ;Photo copy Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor:116/PID.SUS/2018/PT.BDG tanggal 7 Mei 2018 (photo copysesuai dengan

Bahwa atas bukti T.Il Int. 3 telahdiputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Klas A Khusus Nomor:07/Pid.CR/2018/PN.Bdg tanggal 16 Maret 2018 (vide bukti T44= bukti T.Il Int. 4)Jo. putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 116/PID.SUS/2018/PT.BDGtanggal 7 Mei 2018 (vide bukti T26= bukti T.ll Int. 5).

SEUBELAN, sesuai Surat Pelepasan Hak di tahun 1998,sah dan berharga ;Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat telah melakukan perbuatanmelawan hukum yakni pemakaian tanah milik Para Tergugat / TurutTergugat tanpa ijin, via Putusan PN Kupang tanggalnl6 Maret 1012NO. 08/Pid.CR/2012/PN.OLM ;25e Menghukum Para Terguga Rekonvensi, untuk mengehntikan segalakegiatan yang dilakukan diatas tanah milik Para Penggugat dalamRekonvens!

Foto copy catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalm DaftarCatatan Perkara No.08/Pid.CR/2012 tanggal, 16 Maret 2012, yang diberi tandabukti T.IIL. 2;.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya tersebut, TurutTergugat I telah mengajukan bukti surat TT I1 berupa fotokopi yang telah dinazegelenkantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinyadipersidangan, yang diberi tanda sebagai berikut :1.

dalam salah satupertimbangnannya menyatakan ..berdasarkan faktafakta tersebut diatasmaka Sertifikat Hak Milik No. 1100/Kelurahan Hegarmanah tersebutmerupakan Sertifikat hak Milik yang sah dan benar, oleh karenanya tindakanTerdakwa mempergunakan Sertifikat Hak Milik No. 1100/KelurahanHegarmanah tersebut adalah benar dan tidak bertentangan dengan hukum .Tetapi selabilknya berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Klas 1halaman 31 dari 65 halaman Putusan Nomor : 32/G/2019/PTUN.BDGBandung Nomor: 04/PID.CR

MahkamahAgung dengan Nomor 587/K/Sip/1982, (photo copy sesuai dengan copynya) ;Photo copy Surat Keterangan Perkara No.38/B/2007/PT.TUN.JKT Jo Nomor 373 K/TUN/2007, (photocopy sesuai dengan copynya) ;Photo copy putusan Nomor 935/Pid/B/2008/PN.Bdg tanggal 31 Maret 2009, (photo copy sesuai dengan copynya) ;Photo copy putusan Nomor 1487/K/PID/2009 (photo copysesual dengan salinannya );halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor : 32/G/2019/PTUN.BDG Bukti T.ll Int11 : Photo copy petikan putusan Nomor04/PID.CR

karenanya demi kepastian Hukum dan menghindari adanya putusanyang berbeda maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili danmemutus perkara ini dapat memperhatikan dan mempertimbangkan SuratEdaran Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas nebis in idem;Bahwa benar TergugatI pernah dilaporkan oleh Penggugat ke KepolisianResort Kota Palembang dan diproses hukum di Pengadilan NegeriPalembang dengan nomor perkara pidana: 06/Pid.CR

Bahwa mencermati suratsurat somasi sebagaimana disebutkanpada butir 10 tersebut di atas, TERGUGAT selalu mencantumkan suratputusan pidana nomor 181/PID.CR/2012/PN.BDG sebagai dasar utamamelakukan pengosongan atas kepenghunian PENGGUGAT di rumahtinggal 31. Anggrek nomor 42, Bandung yang diklaim sebagai milik dariTERGUGAT.16.

VIII.7;Foto Copy Surat Panggilan Nomor : SPG/147/V/2015/Reskrim tertanggal 08 Mei2015; diberi tanda bukti P.I s/d P.VIII.8;Foto copy Putusan PN Kupang Nomor : 5/Pid.CR/2015/PN.Kpg tanggal 22 Mei2015, diberi tanda bukti P.I s/d P.VII.9;Foto copy Surat Tanda Penerimaan laporan Nomor : STPL/88/IV/2015/SektorAlak tertanggal 03 Agustus 2015, diberi tanda bukti P.I s/d P.VIII.10;Foto copy gambar foto pengrusakan lemari, diberi tanda bukti P.I s/d P.

Nomor 816 K/Pdt/201516.17.18.19.20.21.Bahwa mencermati suratsurat somasi sebagaimana disebutkan pada butir10 tersebut di atas, Tergugat selalu mencantumkan surat putusan pidanaNomor 181/PID.CR/2012/PN.BDG sebagai dasar utama melakukanpengosongan atas kepenghunian Penggugat di rumah tinggal JalanAnggrek Nomor 42, Bandung yang diklaim sebagai milik dari Tergugat.Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, suatu putusan hakim dalamperkara pidana hanya dapat dieksekusi oleh pejabat dari instansiKejaksaan