Pen. 148/Pdt.P/2012/PA.Btm.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnyadinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada keduaPemohon;Mengingat segala peraturan

Menteri Dalam Negeri Repulik Indonesia Cq. Gubernur Maluku, Cq. Bupati Kepulauan Tanimbar
2.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Turut Tergugat:
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Gd. Djuanda I,

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnyadinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada keduaPemohon

tidak datangHim 3 dari 5 hal Putusan No.xxxx/PdtG/2019/PA.Btmmenghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untukdatang menghadap ke persidangan, padahal Penggugat dan Tergugat telahdipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannyatersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik

Pen. 186/Pdt.P/2012/PA.Btm.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnyadinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada keduaPemohon;Mengingat segala peraturan

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnyadinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada keduaPemohon

, bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tanggaPemohon dan Termohon karena kedua saksi tersebut adalah sebagai keluargadekat Pemohon, dan kedua saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahumasalah pertengkaran, namun sejak tahun 2011 kedua saklsi tersebutmengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal danyang meninggalkan rumah adalah Termohon, dan sampai sekarang sudah tidaksaling memperdulikan lagi, bahkan Termohon tidak diketahui lagi alamatnyadalam wilayah negara kesatuan Repulik

tanggaPemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu kKembali ke rumahorang tuanya sehingga tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dalammengurus rumah tangga; Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggalsampai sekarang sudah lebih 7 tahun lamanya, dan yang meninggalkanrumah kediaman bersama adalah Termohon ; Bahwa selama meninggalkan rumah kediaman bersama,Termohon tidakpernah kembali lagi sampai sekarang, dan tidak diketahui lagi alamatnyadalam wilayah negara kesatuan Repulik

Nomor. 0590/Pdt.G/2017/PA.Rgt Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dansekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruhwilayah Repulik Indonesia; Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberinafkah dan tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikanoleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;2.

Nomor. 0590/Pdt.G/2017/PA.Rgte Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama dansekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruhwilayah Repulik Indonesia;e Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberinafkah dan tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikanoleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;Bahwa terhadap keterangan saksisaksi, Penggugat membenarkandan dapat menerima keterangan saksisaksi tersebut

tua Penggugat untukmendamaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil,malahan Tergugat mau menceraikanPenggugat;8 Bahwa Penggugat berusaha menayakan hasil Perceraianya antara Penggugat danTergugat pada 26 September 2012, akan tetapi, Tergugat sudah Pergi dari rumah orangtua Tergugat dari Desa XXXXXX, Rt.02/ Rw.03, Kecamatan XXXXXX, KabupatenKebumen, hingga sampai sekarang keberadaan Tergugat tidak di ketahui alamatnyadengan jelas dan pasti, di Wilayah Negara kesatuan Repulik

yang sah menurut hukum;Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 69/Padt.G/2021/PA.SdnBahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upayaperdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali denganTergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebuttidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangansehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalamPeraturan Mahkamah Agung Repulik

Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namuntidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan,maka perkara a quo tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutusorang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipuntelah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugattersebut tidak disebabkan oleh

dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebut adalah agarditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya nama Pemohon tertulisPEMOHON tanpa tanggal lahir menjadi NAMA ASLI PEMOHON lahir tanggal 26 Juni 1979;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 (a) Undang undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal 1 ayat (5) dan pasal 34 ayat(2) Peraturan Menteri Agama Repulik

;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonan tersebutadalah agar ditetapbkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Nikahnya namaPemohon tertulis PEMOHON menjadi NAMA BENAR PEMOHON;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 49 ayat 1 (a) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang telah dipertegas oleh pasal1 ayat (5) dan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Repulik

Desember 2013 Pemohon telah terbukti mengajukanproses untuk mendapat izin atasan, namun sampai pada limit waktu yang telahdiberikan kepada Pemohon surat izin dimaksud belum juga diterbitkan olehpejabat yang berwenang dan Pemohon berkesimpulan tetap akan melanjutkanproses perceraian dengan tanpa izin atasan dengan membuat surat pernyataanbermaterai yang ditanda tangani oleh Pemohon tertanggal 26 Juni 2014 yang isipokoknya bahwa Pemohon bersedia menerima tindakan atau hukuman dariPejabat Kepolisian Repulik

telahdipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;Menimbang bahwa bedasarkan relaas panggilan Termohon nomor 0009/Pdt.G/2014/PA.Pspk yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggilsecara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;Menimbang bahwa Pemohon adalah anggota POLRI, majelismengingatkan kepada Pemohon bahwa sebagai anggota POLRI yang hendakmelakukan perceraian harus mendapat izin dari atasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Repulik

Agama Semarang telah memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Maajelis telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Talak antara pihakpihak : PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di Kota Semarang, sebagai PEMOHON;MELAWANTERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta,bertempat tinggal di Kota Semarang, sekarang tidakdiketahui keberadaan dan alamatnya dengan jelas dan pastidi seluruh wilayah Repulik

Pen. 146/Pdt.P/2013/PA.Btm.Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnyadinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada keduaPemohon;Mengingat segala peraturan

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnyadinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada keduaPemohon

STEVANUS SLAMET JULIANTO alias HOK LAY sebagai tergugat- PEMERINTAH NEGARA REPULIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TIMUR Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SITUBONDO sebagai tergugat

PEMERINTAH NEGARA REPULIK INDONESIA Cq. BADANPERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. KANTORWILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWATIMUR Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHANNASIONAL KABUPATEN SITUBONDO, berkedudukandi Jalan Panglima Sudirman Nomor 22A, KabupatenSitubondo, dalam hal ini memberikan kuasa kepadaARIEF SURJANTO, A.

., selaku PenyeliaObat dan Napza berkesimpulan bahwa barang butki atas nama Terdakwa WarmaBin Carila adalah mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) dan terdaftardalam Narkotika Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)Undangundang Repulik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUKEDUABahwa ia Terdakwa Warma Bin Carila, pada hari Senin tanggal 7September 2015 sekira

IndonesiaPropinsi Jambi Nomor: PM.01.05.891.09.15.1784 tanggal 11 September 2015yang ditandatangani oleh Febriany Martiana Nasel, S.Si., Apt., selaku PenyeliaObat dan Napza berkesimpulan bahwa barang butki atas nama Terdakwa WarmaBin Carila adalah mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) dan terdaftardalam Narkotika Golongan Nomor Urut 61 Lampiran Undangundang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) hurufa Undangundang Repulik

akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UndangHalaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2015/PN Sntundang Repulik

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan, permohonan kedua Pemohon tersebut sepatutnyadinyatakan gugur;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimanadimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makasemua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada keduaPemohon

Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg danKeputusan Ketua Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/Hal3 dari 9 hal.